Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN UKM DI KOTA BOGOR SAAT INI OLEH: Dr. RUBAEAH,MKM Disampaikan dalam rangka “DISKUSI PUBLIK” Strategi Peningkatan Pembiayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN UKM DI KOTA BOGOR SAAT INI OLEH: Dr. RUBAEAH,MKM Disampaikan dalam rangka “DISKUSI PUBLIK” Strategi Peningkatan Pembiayaan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN UKM DI KOTA BOGOR SAAT INI OLEH: Dr. RUBAEAH,MKM Disampaikan dalam rangka “DISKUSI PUBLIK” Strategi Peningkatan Pembiayaan Program UKM dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. FKM UI, Depok, 28 Mei 2015

2 Visi & Misi DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR MISI 1. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman 2. Menggerakkan peranserta masyarakat dalam meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan lingkungan serta jaminan kesehatan. 3. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional dan amanah 4. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang adil transparan dan akuntabel. VISI “KOTA BOGOR SEHAT, NYAMAN, MANDIRI DAN BERKEADILAN”

3 PROGRAM DAN KEGIATAN 3 NoProgramKegiatan 1Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin aPelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM bPengelolaan Dana Kapitasi JKN cMonitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 2Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak aPelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan bayi 3Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan anak balita 4Upaya Kesehatan MasyarakataPelayanan Kesehatan Khusus bPelayanan Kesehatan Mata bagi Masyarakat cPengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 5Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 6Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat 7Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular aPencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD bPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular cPencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV

4 8Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya aSistem Informasi Kesehatan bPeningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan cRevitalisasi Puskesmas dan Jaringannya dPerencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas ePersiapan Pengadaan Lahan Puskesmas fPelaksanaan Pengadaan Tanah gPenyerahan Hasil Pengadaan Tanah hPelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM iPengadaan Alat Kesehatan dan Laboraorium 9Standarisasi Pelayanan KesehatanaAkreditasi Puskesmas bPeningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah cPembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan pemerintah dan Swasta 10Pengawasan Obat dan MakananaPengendalian Obat dan Makanan bPengadaan Obat-Obatan PROGRAM DAN KEGIATAN

5 11Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat aPeningkatan Promosi Kesehatan bPenerapan Kawasan Tanpa Rokok cPeningkatan Peran Serta Masyarakat dPeningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 12Pengembangan Lingkungan SehataPembangunan IPAL Limbah B3 bPeningkatan Kesehatan Lingkungan 13Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Sumber Daya Manusia 14Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 15Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur aPemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor bPengadaan Inventaris Kantor 16Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan aPenyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD bEvaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial PROGRAM DAN KEGIATAN

6 Berbatasan dengan : Sebelah Utara: Wil Kec Kemang, Kec Bojong Gede dan Kec Sukaraja Kab Bogor. Sebelah Barat : Wil Kec Dramaga dan Kec Ciomas Kab Bogor. Sebelah Timur : Wil Kec Sukaraja dan Kec Ciawi Kab Bogor. Sebelah Selatan : Wil Kec Cijeruk dan Kec Caringin Kab Bogor. Jarak dengan Ibu Kota DKI Jakarta + 56 km Luas Wil: Km2 Jml Kec:6 Kec Jml Kel:68 Kel Jml Pddk: orang Sasaran Bumil: orang Bulin: orang Neonatus: orang Bayi: orang Balita: orang Pra Sekolah: orang TK/RA/PAUD: orang Remaja: orang Lansia: orang Pddk Miskin: (Data Dinkes SITUASI KESEHATAN DI KOTA BOGOR

7 SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Bidan PTT= 15 orang Jumlah kader Posyandu = orang Jumlah kader Posbindu =1.609 orang ** Jumlah Paraji = 177

8 NOJENIS SARANAJML 1 Laboratorium kesehatan 17 Labkesda 1 Labkes (Swasta & Daerah) 16 2 Rumah Sakit Umum Daerah 1 Type D - Type C - Type B 1 Type A - 4 Posyandu Puskesmas 53 Induk (DTP:4, PONED:6) 24 Pembantu 29 Keliling - 6 Rumah Sakit Umum Swasta 13 Tipe B 1 Tipe C 10 Tipe D 2 NOJENIS SARANAJML 7 Rumah Sakit Khusus 5 Rumah Sakit Jiwa 1 Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak 4 8 Tempat Praktek 1,648 Praktek Dokter Spesialis 643 BP/Klinik 117 Praktek Dokter Umum 498 Praktek Dokter Gigi Kefarmasian 175 Gudang Farmasi 1 PBF (Pedagang Besar Farmasi) 12 Apotik 123 Toko Obat 39

9

10  Permasalahan penyakit menular antara lain masih tingginya dan cenderung meningkatnya penyakit Demam Berdarah, penyakit TB Paru, HIV/ AIDS,ISPA  Permasalahan penyakit tidak menular yaitu Hipertensi, DM, jantung Koroner, stroke TERKAIT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR DI KOTA BOGOR

11 NoUraian Tahun Jumlah kasus DBD Jumlah yang meninggal DBD288 3 Penemuan kasus TB Paru Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0,1%0,2%0,24% 5 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia tahun 0,5%0,19%0,39% DATA PERKEMBANGAN PENYAKIT MENULAR DI KOTA BOGOR

12 1. Penduduk miskin terintegrasi ke JKN baru mencapai 50,07%. 2. Pelayanan Kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas 3. Pelayanan kesehatan masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif & preventif 4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum menjadi budaya di masyarakat (Survei PHBS Tahun 2014 : 37,9%) 5. Kualitas kesehatan lingkungan masih rendah sebagai akibat dari pembangunan yang tidak berwawasan kesehatan (Data Kesling Tahun 2014: Rumah Sehat =78,09%, Cak Air Bersih=97,10%, Jamban=79,22%, SPAL=30%). 6. Sumber Daya Kesehatan belum sesuai dengan standar untuk memenuhi pelayanan kesehatan 7. Regulasi kesehatan perlu dilengkapi dan Sistem Informasi Kesehatan belum terintegrasi mendukung manajemen kesehatan. PERMASALAHAN KESEHATAN TERKAIT PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KOTA BOGOR

13 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN 1.Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Perpres No.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan TK I 3. Permenkes No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jaspel kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional di Fasilitas TK I 4. SK Kepala Dinas tentang JKN (JASPEL =70%, Obat dan Alkes =20%, Pendukung operasional =10% ) 5. PERDA Provinsi Jawa Barat No.4 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Masyarakat. 6. PERDA No. 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehaan 7. Perwali No. 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan pada Puskesmas dan Labkesda (Jaspel =30%, Operasional Puskesmas=50%, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM=20%)

14 UNDANG-UNDANG N0.36 Tahun 2009 TENTANG KESEHATAN BAB VI UPAYA KESEHATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 46 Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pasal 47 Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

15 Pasal 48 (1)Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kesehatan tradisional; c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; e. kesehatan reproduksi; f. keluarga berencana; g. kesehatan sekolah; h. kesehatan olahraga; i. pelayanan kesehatan pada bencana;

16 j. pelayanan darah; k. kesehatan gigi dan mulut; l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; m. kesehatan matra; n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; o. pengamanan makanan dan minuman; p. pengamanan zat adiktif; dan/atau q. bedah mayat. (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

17 UNDANG-UNDANG KESEHATAN N0.36 Tahun 2009 PEMBIAYAAN BAB XV PEMBIAYAAN KESEHATAN Pasal 171 (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

18 (3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 172 (1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Pasal 173 (1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.

19 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP ) adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

20 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM ) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

21 Bagian Kedua Upaya Kesehatan Pasal 35 (1)Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan..

22 Pasal 36 (1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan promosi kesehatan; b. pelayanan kesehatan lingkungan; c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; d. pelayanan gizi; dan e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit

23 NOTAHUNAPBD KOTAANGGARAN KES% ,668,170,527, ,073,568, % ,992,827,363, ,496,615, % ,038,547,529, ,383,584, % PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD KOTA BOGOR

24 NOSUMBER BIAYA ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN 2013%2014%2015% 1APBD KAB/KOTA a. Belanja langsung 65,883,202, % 73,399,345, % 96,428,917, % b. Belanja Tidak Langsung 39,169,081, % 41,724,369, % 43,849,728, % 2APBD PROVINSI 4,303,722, % 7,200,000, % 3,000,000, % 3APBN: Dana Dekonsentrasi -0.00% Dana Alokasi Khusus (DAK) 4,247,199, % 4,721,310, % 3,740,000, % - Lain-Lain (DBHCHT, DBH Pajak Rokok,BOK) 4,470,363, % 7,451,590, % 4,364,938, % 4PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) SUMBER PEMERINTAH LAIN TOTAL ANGGARAN KESEHATAN 118,073,568, % 134,496,615, % 151,383,584, % TOTAL APBD KAB/KOTA 1,668,170,527,425 1,992,827,363,625 2,038,547,529,029 ANGGARAN KESEHATAN MENURUT SUMBER ANGGARAN

25 NOPROGRAM ANGGARAN% % % 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 19,225,000, % 40,460,838, % 64,272,476, % 2 Obat dan Perbekalan Kesehatan 4,372,199, % 4,861,310, % 3,740,000, % 3 Pengawasan Obat dan Makanan 150,000, % 300,000, % 240,000, % 4 Sumberdaya Kesehatan 27,062,047, % 17,394,775, % 16,567,301, % 5 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,000,000, % 8,861,400, % 840,000, % PROGRAM TERKAIT DENGAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN MASYARAKAT (BELANJA LANGSUNG TANPA BOK)

26 NOPROGRAM ANGGARAN% % % 6Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 600,000, % 807,450, % 800,000, % 7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 250,000, % 525,677, % 600,000, % 8Perbaikan Gizi Masyarakat 1,700,000, % 1,700,000, % 1,600,000, % 9 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3,081,114, % 4,465,160, % 5,338,311, % 10Pengembangan Lingkungan Sehat 1,050,000, % 425,000, % 1,501,652, %

27 NOPROGRAM ANGGARAN% % % 11 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2,964,548, % 1,593,750, % 3,558,698, % 12 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2,114,249, % 5,180,475, % 763,900, % 13Pelayanan Administrasi Perkantoran 766,210, % 1,510,400, % 1,269,732, % 14Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 991,033, % 1,635,600, % 1,246,844, % 15 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 75,000, % 90,000, % 90,000, % TOTAL 65,401,401, % 89,811,835, % 102,428,917, %

28 NO PROGRAM ANGGARAN% % % 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - 0% 5,125,996, % 13,051,743, % 2 Obat dan Perbekalan Kesehatan 4,372,199, % 4,861,310, % 3,740,000, % 3 Pengawasan Obat dan Makanan 150,000, % 300,000, % 240,000, % 4 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,000,000, % 8,861,400, % 840,000, % 5 Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 600,000, % 807,450, % 800,000, % 6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 250,000, % 525,677, % 600,000, % PROGRAM TERKAIT DENGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TANPA BOK

29 NOPROGRAM ANGGARAN%ANGGARAN%ANGGARAN% 7 Perbaikan Gizi Masyarakat 1,700,000,000 1,700,000, % 1.89% 1,600,000,000 1,600,000, % 8 Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3,081,114,000 3,081,114, % 4,465,160,371 4,465,160, % 5,338,311,100 5,338,311, % 9 Pengembangan Lingkungan Sehat 1,050,000,000 1,050,000, % 425,000, ,000, % 1,501,652,000 1,501,652, % 10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2,964,548,000 2,964,548, % 1,593,750,000 1,593,750, % 3,558,698,400 3,558,698, %

30 NOPROGRAM ANGGARAN% % % 11 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2,114,249, % 5,180,475, % 763,900, % 12Pelayanan Administrasi Perkantoran 766,210, % 1,510,400, % 1,269,732, % 13Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 991,033, % 1,635,600, % 1,246,844, % 14 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 75,000, % 90,000, % 90,000, % TOTAL 19,114,354, % 37,082,219, % 34,640,882, % ANGGARAN KESEHATAN 65,401,401,388 89,811,835, ,428,917, Sumberdaya Kesehatan 27,062,047, % 17,394,775, % 16,567,301, %

31 Total Anggaran Rp Belanja Tdk Langsung Rp (31,26%) Belanja Pegawai Rp (31,26%) Belanja Langsung Rp (68,74%) Pegawai Rp (2,64%) Non Pegawai Rp (66,10%) Barang Jasa Rp (58,67%) Modal Rp (7,44%) Non Perjalanan Dinas Rp (55,31%) Perjalanan Dinas Rp (3,36%) URAIAN ANGGARAN KESEHATAN KOTA BOGOR TAHUN 2015 BERDASARKAN KODE REKENING

32 TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN UKM DI KOTA BOGOR SAAT INI OLEH: Dr. RUBAEAH,MKM Disampaikan dalam rangka “DISKUSI PUBLIK” Strategi Peningkatan Pembiayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google