SISTEM POLITIK INDONESIA

Presentasi berjudul: "SISTEM POLITIK INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 SISTEM POLITIK INDONESIA
Drs. Tamrin, M.Si Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas Padang 2012

2 Pengertian Sistem Politik
Secara etimologis pengertian sistem berasal dari kata ”sistema” (bahasa Yunani) yang berarti : (a) suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bahagian; (b), Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau bangunan teratur. Sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langgeng (Rusadi Kantaprawira, 2004:8) Pengertian sistem politik diatas didasarkan atas dasar kesamaan antara pengertian sistem dan pengertian politik Robert Dahl sebagai..”as any pesistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influemce. power, or authority (Rusadi Kantapraiwira, 2004:9) Sistem Politik adalah “seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas prilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif”. (David Easton, 1965). Pengertian ini merupakan upaya Easton untuk mendekatkan model sistem politik yang dibangunnya ke dalam kenyataan empiris Sistem politik merupakan “sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat merdeka. Sistem tersebut menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi berhadapan dengan masyarakat lain, serta menjalankan paksa fisik yang sedikit banyaknya berssifat absah.

3 CIRI CIRI SISTEM POLITIK
Sebagai sebuah sistem, maka sistem politik memiliki beberapa ciri tertentu, diantaranya Ciri Identifikasi, berupa adanya garis batas yang memisahkan sistem politik dari sistem soail lainnya, diantaranya a. Unit dasar, berupa tindakan politik b. Batas-batas sistem, yakni semua tindakan politik yang berhubungan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat. Input dan output, input terdiri dari tuntutan politik dan dukungan politik. Output terdiri dari ekstraksi, regulasi, distribusi dan simbolik Differensiasi dalam sebuah sistem, yakni pembagian kerja dalam bentuk struktur untuk berlangsungnya kegiatan-kegiatan. Integrasi dalam sebuah sistem, kemampuan mengikat seluruh anggota masyarakat agar dapat membuat keputusan otoritatif.

4 Model Sederhana Sistem Politik Easton

5 Model Sistem Politik Easton
f

6 Pendekatan Ekologis Sistem Politik
Almond berpendapat bahwa input atau fungsi-fungsi politik menentukan pencirian sistem politik-sistem politik pada wilayah berkembang, seperti Indonesia daripada output atau fungsi pemerintahan. Organisasi dan prosedur intern suatu sistem politik dipahami dalam kerangka sistem politik tentang sutruktur mana yang paling sesuai untuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh sistem politik tersebut. Kebekaiatan (indterdependence) antara sistem politik dengan lingkungannya tersebut menempatkan sisi input yang berfungsi memberikan energi bergeraknya sistem politik serta mengarahkan tujuan gerakannya tersebut menjadi lebih penting daripada kajian formal yang melihat lembaga-lembaga politik yang ada (Chilcote, 2004: 222)

7

8 Budaya Politik Terdapat tiga tipe budaya politik, diantaranya; (1) Tipe budaya politik parokial (parochial political cultures),: (2). Tipe budaya politik kaula (subject political cultures),: (3) Tipe budaya politik partisipan. Tipe budaya parokial (artinya terbatas pada wilayah atau ruang lingkup yang kecil, sempit seperti yang bersifat provinsial). Almond menambahkan adanya budaya politik campuran (mixed political cultures) yang terdiri dari ; (1) parochial-subject cultures, ; (2) subject- participated culture, ; (3) parochial-participated culture, dan (4) civic culture yang merupakan gabungan kharakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang ”murni” seperti diatas

9 Orientasi Politik Untuk menjelaskan munculnya beberapa klasifikasi budaya politik parokial, kaula dan partisipan tersebut dapat dijelaskan dari obyek orientasi politik yang meliputi keterlibatan seseorang terhadap beberapa segi berikut ini, diantaranya: (a). Sistsem politik secara keseluruhan, : (b). Proses input meliputi diantaranya intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajaukan atau diorganisir oleh masyarakat,.(c). Proses output, .meliputi diantaranya intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktifitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksanaan keputusan- keputusan otoritatif, ; (d). Diri sendiri, diantaranya meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan seseorang dalam mengambil peranan dalam arena sistem politik

10 Budaya Politik Indonesia
Beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk memahami dan mengerti tentang budaya politik Indonesia, diantaranya; (a). Konfigurasi subkultur di Indonesia,; (b) Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial-kaula pada satu sisi dan budaya politik partisipan pada sisi lain, ; (c) Sifat Ikatan primordial yang berakar kuat, indikator yang bisa dilihat diantaranya adalah kepada sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan yang kuat. :(d). Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih berpegang pada sikap paternalisme dan sifat patrimonial; (e), Dilema inetrekasi tentang introduksi modernisasi dengan pola-pola tradisional yang sudah lama berakar dalam masyarakat Dari beberapa konfigurasi dan perbedaan tersebut budaya politik Indonesia dapat diklasifikasi menjadi bersifat parokial- kaula pada satu pihak dan terdapat budaya politik partisipan pada pihak lain

11 SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR SISTEM POLITIK
Pengertian struktur menurut Rusadi Kantraprawira adalah “pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu” atau suatu pola hubungan yang relatif stabil antara komponen-komponen, atau antara jabatan-jabatan dalam organisasi atau lembaga (Beddy Irawan Maksudi, 2012:85). Struktur politik sebagai sebuah species struktur selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi atau penggunaan kekuasaan. Suprastruktur politik adalah gabungan dari kiata supra (atas), struktur (bangunan atau tata bangunan) dan politik. Atau, tata hubungan (bangunan) kekuasaan yang dilihat sebagai pembagian kekuasaan secara horizontal- fungsional sebagi bentuk mesin politik resmi (formal) dalam negara tersebut, terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif Infratstruktur politik terdiri dari kata infra (bawah), struktur dan politik. Pengertian infrastruktur politik adalah bagian atau struktur politik masyarakat yang tidak nampak secara jelas, tetapi keberadaannya dirasakan melalui fungsi-fungsi yang mengalir sebagai bentuk mesin politik tidak resmi (iinformal) dalam negara tersebut), terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, mass media dan tokoh masyarakat..

12 PENGERTIAN KEKUASAAN Terdapat perbedaan pengertian pengaruh, kekuasaan,kekuatan dan otoritas. Pengaruh (influence) menurut Isyawara adalah kekuasaan psikologi yang menunjukan kesan pribadi seseorang terhadap orang lain (1966:50-51). Kekuatan (force) adalah gejala sosial sebagai kekuasaan fisik, kekuasaan tidak selalu bersifat kekuatan (force), meskipun menggunakannya juga sebagai bentuk kekuasaan telanjang (naked force). Negara adalah monopoli penggunaan kekuasaan secara fisik yang didasarkan atas legitimasi, hubungan kekuasaan dengan kekuatan bersifat suplementer atau sebagai pelengkap kekuasaan itu sendiri. Untuk itu kekuasaan harus diberi legalitas, kekuasaan yang memiliki legalitas ini disebut dengan kewibawaan (authority).

13 ANALISA STRUKTURAL FUNGSIONAL
Model Analisa Struktural Fungsional Gabriel Almond

14 CIRI SISTEM POLITIK MENURUT GABRIEL ALMOND
Semua sistem politik memiliki struktur politik Semua sistem politik baik yang modern maupun primitif menjalankan fungsi yang sama, meskipun frekuensinya berbeda oleh perbedaan struktur politik. Kemudian, struktur politik ini dapat diperbandingkan tentang bagaimana fungsi dan gaya sistem politik tersebut dijalankan. Semua srtruktur politik tersebut bersifat multi- fungsional, betapapun tersepsialisasinya sistem politik tersebut. Semua sistem politik adalah sistem campuran jika dilihat dari pengertian kebudayaan.

15 Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan sebagaimana yang dijelaskan oleh Almond adalah ”setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan publik”. Pengertian kelompok kepentingan ini sulit membedakannya dari partai politik yang bertujuan penuh untuk menguasai jabatan publik yakni jabatan politik, meskipun melalui cara penghancuran pejabat dan jabatan yang ada dan membentuk jabatan ”publik” yang baru pada partai politik revolusioner

16 Tipe Kelompok Kepentingan
Dalam hal ini keleompok kepentingan dapat dibedakan berdasarkan gaya, struktur, sumber keuangan, basis sosial pendukung yang selanjutnya mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan politik sebuah negara. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa jenis kelompok kepentingan, diantaranya, : (a) Kelompok Kepentingan Anomik. Kelompok anomik adalah kelompok yang terdiri dari unsur-unsur dalam masyarakat yang bersifat spontan dan seketika, seringkali kelompok anomik ini bertumpangtindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti demonstrasi dan kerusuhan, ; (b). Kelompok Kepentingan Non Assosional .Kelompok non-assosional ini kegiatannya bersifat kadangkala dan jarang terorganisir, kempungkinannya disebabkan oleh basis pendukung kelompok ini adalah keluarga dan ketruanan atau etnik, kelas atau himpunan lain yang menyatakan kepentingan mereka secara kadangkala melalui individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama.   (c) Kelompok Kepentingan Institusional .Kelompok ini bersifat forma serta memiliki fungsi- fungsi sosial dan politik lain disamping fungsi artikulasi kepentingan, karenanya organisasi seperti partai politik atau birokrasi, militer mendukung kelompok institusional ini atau memiliki anggota khsusu yang berperan melakukan lobbyin  (d) Kelompok Kepentingan Assosional Sarana khas kelompok ini dalam menyatakan kepentingan mereka dari suatu kelompok khuaus adalah memakai tenaga staff professional yang bekerja penuh saerta memiliki prosedur teratur dalam merumuskan kepentingan dan tuntutan mereka, kelompok assosional ini terdiri dari serikat buruh, kamar dagang atau himpunan pengusaha, dan sebagainya

17 Partai Politik Banyak pengertian partai politik, diantara beberapa pengertian tersebut partai politik memiliki ciri, diantaranya; (1)Terwujud dalam kumpulan orang-orang yang memiliki identitas, seperti ideologi, ;(2).Terorganisir,; (3) Diakui memiliki hak, serta memiliki serangkaian aktifitas,; (4) Mengembangkan aktifitas melalui mekanisme kerja yang mencerminkan pilihan rakyat Lahirnya partai politik menurut Ramlan Surbakti muncul dari beberapa penyebab, diantaranya: (1) Dari dalam parlemen, (2). Sebagai akibat diperlukannya sebuah penafsiran baru dari kondisi masyarakat transisional dari tradisional kepad amodern,; (3). Sebagai dampak modernisasi yang memerlukan peneglompokan baru untuk menyalurkan kepentingan mereka. Fungsi partai politik, diantaranya; (1) Sosialisasi politik,; (2). Rrekruitmen politik.: (3). Partisipasi politik, ;(4). Pemandu kepentingan,: (5). Komunikasi politik,: (6) Pengatur konflik,: (7). Pengawasan politik. Klasifikasi partai politik dapat dibedadakan, berdasarkan; (1). Asas dan orientasi dapat dibedakan antara prtai doktriner, pragmatis dan kepentingan ,: (2). Komposisi dan fungsi anggota dapat dibedak:an antara partai massa (lindungan) dan partai kader (4). Basis sosial dan tujuan menurut Gabriel Almond dapat dibedakan antara partai yang dilandasi oleh basis status sosial masyarakat (seperti kelas atas, memengah dan bawah), berdasarkan kelompok kiepentingan tertentu (sep petani, buruh dan pengusaha), berdasarkan pemeluk agama tertentu , dan partai berdasarkan kelompok budaya tertentu (sep. suku, bahasa, bangsa dan daerah teretntu)

18 SISTEM KEPARTAIAN Untuk pemahaman sistem kepartaian dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan menguantifikasikannya. Yakni, melalui penjelasan terhadap kualitas mayoritas mutlakyang tercermin dalam lembaga legsialtif atau homogenitas lembaga ekskeutif yang kemudian diukur melalui pengaruh dalam lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif. Terdapat tiga hal pokok dalam sistem kepartaian, diantaranya : (a). Sistem mulitpartai, muncul disebabkan oleh adanya kebebasan tanpa restriksi, seperti maklumat pemerintah 3 November 1945 serta oleh sistem pemilu proporsional: (b) Sistem dua partai, disebabkan oleh implementasi sistem disitrik dalam pelaksanaan Pemilu,: (C). Sistem satu partai disebabkan oleh adanya keharusan konstitusional, seperti dalam rejim partai Komunis serta akibat konstelasi sosial politik dimana hanya ada satu partai.

19 Sistem Pemilihan Umum

20 Lembaga Legislatif

21 Lembaga Eksekutif

22 Lembaga Yudikatif

23 Kapabilitas Sistem Politik

24 Pembangunan Dan Perubahan Sistem Politik