BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SESI II Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Perencanaan Pembangunan
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PENYUSUNAN dan PENELAAHAN
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Pembiayaan Pembangunan
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
Pembiayaan Pembangunan
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BUDGETING)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TATA CARA PEMBUATAN TOR (Term of reference)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA PENGUKURAN KINERJA CONTOH PBK

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No 20 Tahun 2004 ttg Rencana Kerja Pemerintah PP No 21 Tahun 2004 ttg Penyusunan Ren cana Kerja dan Anggaran Kementerian Neg/ Lembaga DASAR HUKUM:

LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM PENGANGGARAN PARADIGMA LAMA  VISI : MELAKSANAKAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN BERDASARKAN GBHN  MISI : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN  PENGANGGARAN BERDASARKAN PENDEKATAN MENURUT PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

PARADIGMA BARU  VISI : MELAKSANAKAN PROGRAM KERJA PRESIDEN TERPILIH  MISI : PELAKSANAAN KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA INVESTASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DI TUANGKAN DLM RKP  ANGGARAN DISUSUN BERDASARKAN RKP DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM PENGANGGARAN

PENGANGGARAN DENGAN PENDEKATAN : 1. ANGGARAN TERPADU 2. KPJM 3. ANGGARAN KINERJA PENGANGGARAN BERBASIS PENGE LUARAN RUTIN & PENGELUARAN PEMBANGUNAN PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut”. (mengacu pada Pasal 7 ayat (1) PP No.21/2004) Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004)

TUJUAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Penjelasan PP 21/2004): Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (input) yang terbatas Tujuan dan indikator kinerja yang jelas akan:  mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan  Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah

KONDISI YANG DIHARAPKAN DARI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA  Meningkatkan efektifitas alokasi anggaran melalui perancangan program/ kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang ditetapkan;  Meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui penentuan satuan biaya keluaran;  Oleh karenanya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas.

PENETAPAN PROGRAM PENETAPAN KEGIATAN/ SUB KEG. PENETAPAN SASARAN: OUTPUT & OUTCOME PENETAPAN JENIS & BESARAN INPUT PELAKSANAA N KEGIATAN & PEMBELANJA AN PERTANG- GUNG JAWABAN PENGUKURA N KINERJA SIKLUS ANGGARAN KINERJA 1 s/d 5 dimuat didalam dokumen anggaran MENGHITUNG ANGGARAN DNG STANDAR BIAYA

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OUTCOME PENGUKURAN KINERJA

5 KOMPONEN POKOK DALAM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN

PENANGGGUNG- JAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN OUTPUT UNIT ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM

1.SATUAN KERJA PUSAT ESELON I 2.SATUAN KERJA PUSAT ESELON II 3.SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON II 4.SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON III 5.SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 6.SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) 7.SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS) 8.SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR BAGIAN ANGGARAN K/L)

MENUNJUKKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA MENUNJUKKAN TUGAS UTAMA UNIT ESELON I K/L MENUNJUK- KAN TUGAS K/L DALAM MENJABAR- KAN TUGAS PEMERINTAH KEGIATAN 221 PROGRAM 79 SUB FUNGSI MENUNJUKKAN TUGAS PEMERINTAH TERHADAP RAKYATNYA MENUNJUKKAN GAMBARAN KELUARAN YANG DICAPAI 11 FUNGSI

Output, Outcome & Input  KELUARAN (OUTPUT) Barang atau jasa yang terukur yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program & kebijakan  HASIL (OUTCOME) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program  MASUKAN (INPUT) Segala sumber daya (orang, barang dan jasa) yang diukur dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran (output)

STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN

KEMENTERIAN / LEMBAGA DEPARTEMEN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN DENGAN PERMENKEU

Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input) Satu rim kertas ukuran A4 70 gram Rp ,- Satu unit PC Pentium 4 Multimedia Rp ,- Honorarium Narasumber Rp ,- Biaya Perjalanan Dinas Gol IV Rp ,- Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output) Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp ,- Biaya buku panduan Paket A per bukuRp ,- Penambahan ruang kelas per m2Rp ,-

Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan Nama Kegiatan: Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs Sub kegiatan: Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs Output: Jumlah guru peserta lokakarya Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A, 30 orang, 30 hari Standar Biaya Keluaran / peserta: Rp Jumlah output : 30 orang guru Jumlah Anggaran: 30 x Rp ,- = Rp , Outcome: (1) Proses belajar mengajar di MTs lebih lancar dengan sistem dan materi ajar yang lebih berkualitas (2) Jumlah muurid yang lulus ujian lebih banyak dan lebih lulusan lebih berkualitas

PENGUKURAN KINERJA MEMERLUKAN INDIKATOR KINERJA ■Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). ■Diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/ kinerja. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA EFISIENSI INDIKATOR KINERJA KUALITAS

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (1) ■Input : Biaya lokakarya ■Indikator kinerja Kegiatan :  Jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai (output subkegiatan),  Jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai dengan kualifikasi yang diharapkan (output kegiatan) ■Indikator kinerja Program : Jumlah & presentase murid yang menamatkan pendidikan sembilan tahun (outcome) Program: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI dan MTs Subkegiatan: Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru

■ Indikator efisiensi :  Biaya lokakarya per peserta (harga per unit satuan dari output subkegiatan)  Biaya per guru untuk meningkatkan kualifikasi guru satu tingkat lebih tinggi (harga per unit satuan dari output kegiatan)  Biaya per murid untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (harga per unit satuan dari outcome program)  (contoh lain) Biaya pelayanan asrama haji per peserta ibadah haji CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (2)

■ Indikator kualitas subkegiatan & kegiatan :  Presentase peserta yang mengikuti lokakarya hingga selesai, atau  Presentase peserta yang nilai hasil evaluasinya baik/tinggi (jika dalam lokakarya tersebut ada evaluasi)  Presentase guru dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan  (contoh lain) Presentase jemaah haji yang menyatakan sangat puas atau sangat tidak puas atas pelayanan ibadah haji yang disediakan Pengelola Asrama Haji CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (3)

■ Indikator kualitas program (outcome)  Presentase murid yang menamatkan wajib belajar 9 tahun (lulusan MTs) dengan nilai baik/tinggi.  (contoh lain) Jumlah & prosentase masyarakat yang menyatakan sangat puas atau sangat tidak puas atas pelayanan kehidupan beragama yang diberikan Departemen Agama CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (4)

“Give a silly answer to a silly question, and the one who asked will realize that he’s not as clever as he thinks”