PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 19 Maret 2016 DRAFT RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 19 Maret 2016

RPJMD PROV KALSEL 2016-2021 VISI : “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” MISI : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil; Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan; Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal; Dan Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

ISU-ISU STRATEGIS (POKOK) Kualitas Sumber Daya Manusia Daya Saing Perekonomian Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Regional dan Dasar Kinerja Pemerintahan Daerah

PRIORITAS KALSEL CERDAS KALSEL SEHAT KALSEL TERAMPIL KALSEL BERIMAN KALSEL SENTRA PANGAN KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS KALSEL BERBUDAYA KALSEL AMAN KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK

MISI NO PROGRAM UNGGULAN INDIKATOR KONDISI TARGET MISI I 1 KALSEL CERDAS ARLS 8,01 (2014) 12 Tahun 2 KALSEL SEHAT UHH 67,47 (2013) 69,64 Tahun 3 KALSEL TERAMPIL Sertifikasi Naker 10% dari pencarikerja 50% dari pencari kerja 4 KALSEL BERIMAN Jumlah Siswa yang khatam Al-Quran N/A 100% MISI II 5 KALSEL SENTRA PANGAN Surplus Import Kebutuhan Lokal Terpenuhi 6 KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL Peringkat Kunjungan Wisata Nasional Peringkat: 14 Peringkat: 10 7 KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA Kontribusi PDRB Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa 33,67% (2014) 50% 8 KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS Peringkat dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 26 (2014) 57,05 20 67,00 MISI III 9 KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS Terfasilitasinya Pembangunan Infrastruktur dasar dan penggerak 10% MISI IV 10 KALSEL BERBUDAYA Perubahan Perilaku Menuju Positif Negatif Positif 11 KALSEL AMAN Konflik Sosial 12 KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON Terbangunnya Sport centre 5% MISI V 13 KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK LKPD dan LAKIP WTP dan BB WTP dan A

INDIKATOR KINERJA MAKRO Kondisi Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Peningkatan IPM 67,63 68,88 69,50 70,13 70,75 71,38 72,00 Angka Rata2 Lama Sekolah 7,6 (2014) 7,7 7,79 7,88 7,97 8,06 12 Angka Harapan Lama Sekolah 11,96  N/A 12,54 12,83 13,12 13,41 13,7 Usia Harapan Hidup 67,47 67,66 68,19 68,55 68,92 69,28 69,64 Angka Pengangguran (Target RPJMN) 2,64 2,53 3.9 2,46 3.7 2,37 3.6 2,27 3.4 2,18 N/A 2,09 Pertumbuhan Ekonomi 3,84 (2015) 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 Angka Kemiskinan 4,99 4,68 4.20 4,34 3.80 4,21 3.50 4,08 3.20 3,95 3,83 Indeks Gini 0,359 0,328 0,317 0,307 0,296 0,286 ------- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 55,86 58 59 60 61 63 65 Tingkat Pertumbuhan Penduduk 1,87 1,76 1,70 1,64 1,56 1,48 1,38

PENJELASAN PERMISI KONDISI ISU POKOK TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA MISI URUSAN, PERANGKAT DAERAH, DAN INDIKATRO KINERJA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA URUSAN /PD PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL MISI 1 MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL

KONDISI KONDISI PENDIDIKAN Kondisi Kualitas Standar Pendidikan dan Kesehatan kita, masih perlu ditingkatkan, apabila kita ingin berdaya saing pada era globalisasi, terutama Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Pemenuhan standar pendidikan dan kesehatan yang meliputi tenaga, sarana dan biaya di Kalimantan Selatan belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam SPM. RS pemerintah belum sepenuhnya bisa memberikan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan RS Swasta, terutama dari aspek manajeman pelayanan di Internal Rumah Sakit Tata kelola Puskesmas masih berorientasi pada pelayanan di Puskesmas saja, belum menjalankan fungsi sebagai agent pembangunan kesehatan di lingkungan wilayah pelayanannya. Akses masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, khususnya masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil. KONDISI ARLS Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,6 tahun (2014), berada diposisi 23 secara nasional Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah ini, terutama terletak di Kabupaten Balangan, Kotabaru, Barito Kuala, Banjar, dan Kabupaten Tapin KONDISI UHH Angka Harapan Hidup (AHH) Kalsel sebesar 64,84 tahun, dengan kondisi tersebut maka Kalsel berada diposisi 33 secara nasional, kondisi tersebut selain disebabkan oleh rendahnya AKI dan AKB, juga disebabkan oleh meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM) pada usia remaja s/d tua. Rendahnya Usia Harapan Hidup ini, terutama terletak di Kabupaten Balangan, Barito Kuala, Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

KONDISI KONDISI KETENAGAKERJAAN Kondisi ketenagakerjaan di daerah, ditinjau dari segi keterampilannya, masih belum banyak yang dapat memenuhi kriteria kebutuhan pasar kerja yang tersedia, baik di dalam daerah, diluar daerah, apalagi didunia global. Kondisi pendidikan kejuruan masih perlu dikembangkan karena rasio SMU:SMK saat ini (2014) mencapai 55:45 Kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini belum mendukung terhadap penciptaan tenaga kerja terampil KONDISI PENGANGGURAN TERBUKA Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalsel terus mengalami penurunan dari 6,15% Tahun 2011 menjadi 3,08% (maret ahun 2014) dengan posisi nasional peringkat 9, angka ini lebih rendah dari angka nasional sebesar 5,94% SDM yang memunyai pendidikan dasar agama yang kuat, akan lebih baik dalam menjalani Kehidupannya (seperti mempunyai etika sopan santun, berdisiplin, bekerja keras tidak gampang putus asanya, dsb)

ISU POKOK, TUJUAN DAN SASARAN MISI 1 Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Keterampilan Tenaga Kerja Kualitas Kehidupan Beragama Aksesibilitas Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Layak Huni Masih Rendahnya Kualitas Penduduk Masih Rendahnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Tujuan Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Meningkatnya Pemahaman Keagamaan Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan (KALSEL CERDAS): Kebijakan: Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan ketrampilan (guru melek Teknology informasi) dan terus meningkatkan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, seperti: menyediakan Ruang kelas baru dan Rehab ruang kelas, peralatan ketrampilan., Laboratorium bahasa, laboratorium lainnya. Pemerataan distribusi tenaga Guru yang berkualitas, dengan sistim promosi karier guru yang transparan, Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan institusi pendidikan secara merata. Strategi 2: Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) Kebijakan: Meningkatkan Upaya Sosialisasi dan Edukasi bagi Rumah Tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah. Meningkatkan sinergi dengan Kab/kota, terutama pada kab/kota yang angka RRLS nya rendah. Bekerjasama dengan Kab/kota, khususnya kepala desa untuk mendata penduduk usia sekolah yang tidak sekolah. Memberikan beasiswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin Memberikan sarana transportasi seperti sepeda bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses. Membuat sekolah model satu atap, bagi daerah terpencil Mencegah anak putus sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMU, melalui berbagai upaya, mempermudah akses kesekolah dengan memperbaiki infrastruktur dasar, jalan dan transportasi, mencegah terjadinya perkawinan usia dini, mengurangi beban biaya yang ditanggung orang tua dengan mengurangi berbagai pungutan, menyediakan asrama gratis untuk anak-anak yang kurang mampu khususnya di kabupaten yang RRL nya masih rendah.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 3: Peningkatan kualitas layanan kesehatan (KALSEL SEHAT) Kebijakan: Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit pemerintah di daerah (RS Provinsi) sehingga mampu bersaing dengan RS swasta, melalui Penyediaan peralatan RS, Meningkatkan kwalitas sumberdaya kesehatan di RS, Meningkatkan managemen pelayanan yang handal, dan Menyusun SOP pelayanan pasien di RS. Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan sampai kedesa, khususnya untuk tenaga bidan, perawat dan kader posyandu di setiap desa. Penguatan institusi layanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang meliputi sarana, ketenagaan dan biaya operasional. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Membangun RS rujukan per wilayah regional pengembangan di Kalsel, dengan mengembangkan RS kabupaten yang sudah ada untuk ditingkatkan menjadi RS tipe B. Meningkatkan Promosi Kesehatan melalui sosialisasi dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kepada masyarakat, melalui berbagai media yang tersedia, seperti media cetak, baliho, internet, serta melalui jalur kegiatan keagamaan ataupun kegiatan ormas lainnya di perdesaan. Menekan angka kematian yang disebabkan oleh Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB), melalui: Melanjutkan penyediaan tenaga bidan didesa (1 desa 1 bidan), yang diperkuat dengan tenaga perawat dan kesehatan lingkungan lebih mengutamakan masyarakat yang ada di desa tersebut untuk dididik menjadi bidan, perawat dan kesling desa. Menyediakan peralatan dan tempat untuk melahirkan di rumah bidan desa. Menyediakan peralatan yang menunjang kelahiran di tiap puskesmas Sosialisasi kepada pasangan usia subur dan ibu hamil, tentang perlunya memeriksakan dini ibu hamil, serta merencanakan kelahiran. Sosialisasi melalui berbagai media untuk menekan angka pernikahan dini Sosialisasi tentang makanan bergizi dan cara pengolahannya Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui: Sosialisasi dan edukasi tentang hidup sehat kepada seluruh masyarakat melalui berbagai media, untuk mengurangi tingkat masalah kesehatan akibat PTM. Sosialisasi dan edukasi tentang perlunya menjaga kesehatan melalui pola makan yang benar(bergizi) dan olah raga secara teratur.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN LANJUTAN.... Menyediakan peralatan kesehatan yang memadai untuk menjadikan puskesmas rawat inap. Mengupayakan penyediaan dokter spesialis tiap kabupaten/kota. Meningkatkan penyediaan supply air bersih dan sanitasi layak. Meningkatkan upaya kesadaran kebersihan lingkungan rumah dan kawasan permukiman. Mendorong pengembangan Olahraga Masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, melalui: Mendorong kabupaten/Kota untuk meyediakan sarana jogging/ jalan/lari bagi masyarakat. Mendorong agar setiap komponen masyarakat untuk melaksanakan olahraga/senam secara berkala dilingkungan permukiman/tempat kerja masing-masing. Meningkatkan Pengawasan terhadap peredaran Makanan dan obat yang berbahaya bagi kesehatan, terutama terkait dengan jajanan anak sekolah, melalaui membangun kantin sehat di sekolah-sekolah Mengembangkan dan mensosialisasikan tanaman obat yang berkhsiat, melalui kegiatan Apotik Hidup bagi keluarga dan sekolah-sekolah Strategi 4: Peningkatan Pemahaman dan pengamalan Keagamaan (KALSEL BERIMAN) Kebijakan: Meningkatkan Standar Kualitas pendidikan agama pada anak-anak usia sekolah. Pemantapan Pendidikan baca tulis Al’Qur’an, melalui Perluasan Jangkauan dan Tingkat kedalaman pendidikan Al- Qur’an, tidak hanya pada anak-anak usia sekolah, tetapi juga pada lingkungan masyarakat umum. Memberikan bantuan sarana dan prasarana keagamaan Perluasan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin yang di dikembangkan sebagai pusat kegiatan Islam (Islamic center) dengan menyediakan tempat untuk Organisasi- organisasi, seperti: MUI, BAZ, dsbnya. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 5: Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan (KALSEL TERAMPIL) Kebijakan: Pengembangan Sekolah Kejuruan, melalui: Percepatan peningkatan rasio SMK: SMU, melalui pembangunan SMK atau mentransformasi SMA menjadi SMK. Mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan pasar kerja, di setiap kabupaten/kota Memantapkan kinerja lulusan SMK menjadi tenaga terampil yang professional dan siap memasuki pasar kerja, melalui bantuan sarana dan prasarana SMK. Menyiapkan tenaga Guru SMK yang berkualitas, melalui pelatihan tenaga guru SMK yang ada dan tenaga Guru SMU yang akan di transformasi menjadi guru SMK. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar Internasional, yaitu: Merehabilitasi BLK yang ada. Melalui kerjasama dengan beberapa BLK lain, serta dengan perusahaan- perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Meningkatkan peran BLK tersebut untuk dapat melatih usia kerja untuk menjadi tenaga terampil, sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja. Meningkatkan Ketrampilan para pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan ketrampilan Pengembangan Standarisasi dam Pengembangan Uji Kompetensi keterampilan tenaga kerja skala global, nasional dan lokal. Membuat system informasi lapangan kerja dan jenis tenaga kerja yang tersedia, untuk melingkan antara kebutuhan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Melaksanakan kerjasama dengan beberapa perusahaan di provinsi Kalsel, atau Nasional, bahkan Internasional, tentang peluang dan jenis kesempatan kerja yang dibutuhkan. Melaksanakan job fair, magang, Antar Kerja Antar Daerah, (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Menumbuhkan dan mendorong sector riil di daerah yang mampu menyerap tenaga kerja sector informal yang banyak, seperti kerajinan rumah tangga, industry makanan skala rumah tangga dan lainnya. Menumbuhkan dan mendorong sector pertanian secara luas, mengingat sebagain besar penduduk kalsel masih bermatacaharian di sektor pertanian.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA MISI 1 Indikator Kinerja Kondisi Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 APK SD/MI/Paket A 108,81 108,12 108,03 197,98 107,95 107,93 107,92 SMP/MTs/Paket B 79,52 79,70 79,73 79,74 79,75 SMU/MA/SMK/Paket C 62,14 64,32 65,06 65,42 65,85 66,25 66,63 APM 96,74 97,224 97,335 97,439 97,540 97,643 97,744 69,57 74,268 75,886 77,516 79,153 80,796 82,442 50,05 57,491 60,032 62,589 65,155 67,728 70,306 Persentasi Lulusan SD/MI yang khatam Al-Quran --- Angka Kematian Ibu/1.000 KH 188 (2013) 170 150 135 120 108 90 Angka Kematian Bayi/100.000 KH 43 (2013) 40 37 33 30 27 24 AKABA 35 (2013) 30. 25 20 17 15 Status Gizi Balita Balita Gizi Buruk 8,20 7,60 7,40 7,29 6,00 5,29 5,00 Balita Gizi Kurang 19,20 18,77 18,50 18,25 18,00 17,25 16,00 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian 42,24 44,00 44,25 44,50 44,75 4,75 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 69,31 (2013) 69,72 69,91 70,07 70,22 70,34 70,46 Unmeed Neet 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 5

Urusan Pembangunan, Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Dalam Pencapaian MISI 1 Pendidikan Disdik, SPP Pelaihari SPM Pendidikan/Standarisasi Pendiidikan Angka Putus Sekolah Distribusi Guru Sertifikasi Guru Kesehatan Diskes, RSU, RSGM, RSJ SPM Kesehatan/Standarisasi Kesehatan Cakupan K1-K4 Cakupan Vit A Bumil Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Cakupan Menyusui Inklusif Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS Tenaga kerja Disnakertrans, BLK Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat pengangguran/UP Pengendalian penduduk & KB ---- Tingkat Pertumbuhan Penduduk Adminduk & Capil Statistik Kependudukan Kepemudaan & OR Disporabudpar Meningkatnya persentase kegiatan SKJ/Senam Massal per kecamatan Perpustakaan Bapustarda Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah Koleksi Buku Pemberdayaan Masyarakat & Desa BPMPD Persentasi Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase Posyandu Aktif Jumlah Kunjungan Posyandu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU Persentase Rumah Tangga Penggunan Air Bersih Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukim Rasio Permukiman Layak Huni Rasio Rumah Layak Huni Persentasi Luas Kawasan Kumuh

Urusan Pembangunan, Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Dalam Pencapaian MISI 1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPPA, Disnakertrans Indeks Pembnagunan Gender Jumlah Kelembagan PUG Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur Persentase angkatan kerja perempuan Jumlah Kecamatan ramah Anak Sosial Dinsos (Panti2) Persentase penanganan PMKS   Balai-Balai Sektoral Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Biro Kesra  Jumlah Penerima Manfaat Program Kessos Ketahan Pangan Badan KETAPANG Jumlah Varian Konsumsi Pangan

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA URUSAN / PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR SPM Pendidikan/Standarisasi Pendiidikan persen 100 Angka putus Sekolah disemua Jenjang sekolah ----- --- Sertifikasi Guru disemua jenjang Sekolah Persen ------ Pemerataan distribusi Guru % 38,46 20 SPM Kesehatan/Standarisasi Kesehatan Cakupan K1-k4 Cakupan Vit A Bumil Kelahiran ditolong Nakes Cakupan Menyusui Inklusif Cakupan Rumah Tangga ber PHBS Angka Serapan Tenaga Kerja Tenaga Kerja yang Bersertifikat. 88,60 Angka Usia Kawin Pertama 19 tahun 21 tahun Persentase Peningkatan Kepesertaan KB Statistik Kependudukan Buku 5 Meningkatnya persentase kegiatan SKJ/Senam Massal per kecamatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pengunjung 73.620 93.620 Jumlah Koleksi Buku ----

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA URUSAN / PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR Persentasi Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Persen Pemeliharaan pasca prog pemberdayaan masyarakat Persentase Posyandu Aktif Persentase Kunjungan Posyandu 58,8 85 Persentase RT dengan Akses Air Bersih Berkelanjutan 61,54 100 Persentase RT dengan Sanitasi Layak 24,14 60 Rasio Permukiman Layak Huni --- Rasio Rumah Layak Huni Rasio Luas Kawasan Kumuh Indeks Pembangunan Gender Indek Jumlah Kelembagan PUG Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur Persentase angkatan kerja perempuan Jumlah Kecamatan ramah Anak Persentase penanganan PMKS Jumlah Penerima Manfaat Program Kessos Jumlah Varian Konsumsi Pangan Jumlah Varian Konsumsi Pangan

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 1 1. PENDIDIKAN (Wajar Dua Belas Tahun) Program Peningkatan Kualitas Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Keterampilan Guru Sertifikasi Guru Program Pendistribusian Tenaga Kependidikan Keseluruh Wilayah Distribusi Guru berkualitas Program Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Penyediaan dan Rehabilitiasi Ruang Kelas Penyediaan dan Rehabilitiasi Peralatan keterampilan Penyediaan dan Rehabilitiasi Laboraturium Program Pendidikan Anak Usia dini, NonFormal dan Informal (PAUDNI) Program Peningkatan Manajemen Pendidikan pada semua jenis dan jengang Pendidikan/Standarisasi Pendidikan Program Pendidikan Karakter Penerapan Perda Al-Quran

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 1 2. KESEHATAN Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Program Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Dan Pemerataan Tenaga Medis Penyediaan tenaga medis bidan, perawat, dan kader posyandu di setiap desa Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan/Manajemen Kesehatan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat Dan Makanan

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 1 3. TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Tingkat Upah Tenaga Kerja Revitalisasi BLK Link and Match antara Pekerja dengan Kebutuhan Pasar 4. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik. Pembangunan Masjid Agung di Kawasan Liang Anggang 5. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman 6. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 1 URUSAN KETAHANAN PANGAN Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB . Pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 1 URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Pengembangan Olah Raga Kesehatan Masyarakat (Pemanfaatan lapangan untuk Kalsel Sehat Pembangunan balai rakyat dan lapangan sepak bola di setiap kecamatan) Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi Tentang kepemimpinan Pemuda. Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda Dengan Masyarakat URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan Program Penanggulangan Kemiskinan URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. URUSAN ADMINDUK DAN CATATAN SIPIL Program Pengembangan Administrasi Kependudukan

MISI 2 MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

KONDISI KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI Akibat Kondisi prekonomian global, yang berdampak terhadap harga komoditi ekspor Kalsel, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kalsel mengalami perlambatan, yaitu dari 5,18% (2013) menjadi 4,85% (2014) Kondisi perlambatan ekonomi ini sejalan dengan kondisi perlambatan ekonomi nasional dan global Kondisi investasi di Kalsel s/d tahun 2014 masi relative menarik, terutama disektor tambang Selanjutnya dengan kondisi menurunnya harga komoditas tersebut dan krisis ekonomi negara tujuan ekspor, daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan Secara umum tingkat inflasi di Kalsel,cenderung terus menurun dari 9,09 (2010) menjadi 3,98 (2011), kemudian Sejak 2012 (6,20) kembali alami peningkatan menjadi 6,20 (2012); 6,98 (2013) dan 7,16 (pd 2014) KONDISI KEDAULATAN PANGAN Kalsel merupakan salah satu dari 11 provinsi penyangga pangan nasional (khususnya terkait dengan penyediaan Beras) Tingkat produksi beras di Kalsel telah mencapai 2 juta ton lebih, sehingga Kalsel menjadi Provinsi yang mengalami surplus beras Sebagian besar produksi padi dimaksud hanya dihasilkan padi sawah yang ditanam didaerah lebak Selain swasembada Beras, Kalsel juga merupakan daerah yang potensial sekali sebagai daerah kawasan Perikanandan Kawasan peternakan Pengembangan pertanian secara kawasan belum dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh KONDISI INDUSTRI, PARIWISATA, USAHA, PERDAGANGAN Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor PDRB yang mempunyai peran penting posisi ke-3 dan 4 dalam struktur PDRB Perekonomian Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja juga mengalami peran yang sangat signifikan, karena Perdagangan dan Jasa berada di posisi 3 dan 4 setelah sektor pertanian Merupakan amanat Visi dan Misi RPJPD Jumlah penduduk Kalsel yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa relatif banyak Jumlah UMK-K kalsel sebanyak 394.211 Pariwisata Kalsel Belum berkembang

KONDISI KONDISI KEMISKINAN Angka kemiskinan di Kalsel terus mengalami penurunan, dimana pada 2010 mencapai 5,21 % menurun menjadi 4,68 % atau sebesar 182.876 pada tahun 2014 (data maret 2014). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mencapai 11,47 %, sehingga menempatkan Kalsel berada di posisi 3 terbaik secara nasional. Kondisi ini sudah agak sulit untuk diturunkan, karena sudah berada di titik jenuh, sehingga selain upaya untuk menurunkan, maka perlunya upaya untuk mempertahankan masyarakat yang rentan miskin untuk tidak menjadi miskin. KONDISI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI Di provinsi Kalsel terpadat beberapa kawasan Strategis yang dapat menyokong pengembangan ekonomi daerah, yaitu: Kawasan Metropolitan Banjarbakula, yang berfungsi sebagai kawasan pengembangan untuk perdagangan dan jasa. Kawasan Batang Banyu, yang berfungsi sebagai kawasan pertanian dalam arti luas, khususnya pertanian tanaman pangan, perikanan darat dan peternakan, serta perkebunan. Kawasan industri Batulicin, yang berfungsi sebagai kawasan industri untuk besi baja, batubara, dan Kelapa sawit. Kawasan Industri Jorong, yang berfungsi sebagai kawasan pengembangan untuk mendukung pertanian dalam arti luas. Kawasan Ekonomi Khusus di Mekar Putih, Pulau Laut , Kabupaten Kotabaru. Kawasan Strategis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KONDISI LINGKUNGAN HIDUP Kondisi lingkungan hidup di Kalsel, berada pada kondisi yang cukup memperihatinkan, apabila dilihat dari Indikator Kualitas Lingkungan Hidup yang hanya mencapai posisi dari 22 dari 33 provinsi secara nasional. Posisi dimaksud mengalami perbaikan dari sebelumnya berada di posisi 24. Kondisi dimaksud disebabkan oleh membaiknya 3 sub indikatornya, yaitu: Kualitas Tutupan Lahan telah mencapai 41,62 dari sebelumnya hanya 39,00, terutama disebabkan lubang bekas tambang. Kualitas Air telah mencapai 26,69, dari sebelumnya 8,70, terutama disebabkan oleh rendahnya PH rawa; bakteri coli dari jamban terapung dan kekeruhan air akibat bukaan tambang. Kualitas Udara telah mencapai 98,46 dari sebelumnya 97,11 Luas lahan kritis mencapai 640.708Ha

ISU POKOK, TUJUAN DAN SASARAN MISI 2 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Struktur Ekonomi yang berbasis tambang Tingkat inflasi yang berfluktuasi Ekonomi Berbasis Komoditas Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan daya saing perekonomian Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah  3. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Menurunnya Tingkat Inflasi Terwujudnya Mandiri Pangan Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Meningkatnya Nilai Tambah Produk Daerah Dan Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 1: Pengembangan Agrobisnis /Agro Industri (KALSEL SENTRA PANGAN) Kebijakan: Surplus Beras: Menata dan Memantapkan lahan pertanian berkelanjutan, pada Perda RTRWP Kab/Kota. Menyelesaikan pembangunan Daerah Irigasi. Mencetak Sawah baru Meningkatkan penyediaan benih bermutu. Meningkatkan kualitas penyuluh Meningkatkan upaya diversifikasi pangan. Surplus Daging: Meningkatkan jumlah ternak bibit Memantapkan Pelaksanaan Inseminasi buatan memngendalikan pemotongan hewan produktif. Surplus Ikan: Menata Kawasan perairan daratan dari illegal fishing terutama terhadap anak-anak ikan. Meningkatkan produksi perikanan budidaya Mengembangkan budidaya ikan lokal Menentukan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian, Mengembangkan kawasan pertanian terpadu, seperti peternakan dan perkebunan. Pengembangan Kawasan Pertanian: Agropolitan dan Minapolitan. Mempercepat penyelesaian pembangunan bendung dan saluran. Strategi 2: Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan (KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL) Kebijakan: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Unggulan Kalsel, yaitu : Kawasan Wisata Kehidupan Berbasis Sungai: Kawasan Wisata Batu Permata dan Pendulangan Intan Pengembangan Kawasan Wisata Adventure (Loksado). Membenahi dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, terutama yang sifatnya uniq, agar lebih mempunyai daya tarik bagi para wisatawan. Mempermudah akses ke tempat wisata (seperti jaringan jalan, dan angkutan yang tersedia). Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata dimaksud. Meningkatkan promosi ke berbagai media.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 3: Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar (KALSEL MENUJU DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA) Kebijakan: Meningkatkan Investasi,: Meningkatkan peran dan kinerja Badan Perijinan Terpadu, untuk peningkatan kualitas dan kemudahan perizinan di Kalsel Meningkatkan peran dan kinerja Penanaman Modal untuk menarik investor ke Kalsel, melalui: Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan- permasalahan yang dihadapi investor apabila mau investasi di Kalsel, serta Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi di atas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel. Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel Meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui: Pengembangan UKM-K. Meningkatkan/mengembangkan sector pertanian dalam arti luas, serta Perdagangan dan jasa. Meningkatkan keanekaragaman produk andalan daerah, baik pada sektor pertanian (komoditas pertanian dalam arti luas); sektor industri (makanan dan minuman) serta ekonomi kreatif lainnya, seperti kerajinan, dsbnya) Mendorong pengembangan sektor Pariwisata Daerah, sebagai salah satu sektor andalan Kalsel. Perlu adanya upaya menurunkan inflasi, untuk mendukung perekonomian Kalsel, melalui: Mengembangkan Komoditi penyebab inflasi di daerah Menjaga kondisi/patokan agar Inflasi tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, melalui pengembangan jaringan infrastruktur. Memantapkan kinerja TPID Provinsi dan meningkatkan sinergi dengan TIPD Kabupaten/Kota. Mempercepat pembangunan sarana distribusi Pembangunan Pusat Distribusi Regional di Banjarmasin. Memantapkan Kawasan Industri yang ada di Kalsel, melalui pembenahan dan pengelolaan yang baik. Pembangunan zona industri Menciptakan 100 wira usaha baru Melaksanakan Pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan. Memperluas jaringan akses permodalan UKM-K, melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan Bank dan Non Bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UKM-K untuk kelancaran pembiayaan usaha. Memberikan fasilitasi pengembangan UKM-K Memberikan bantuan permodalan Memberikan pelatihan atau magang ke daerah lain Menyusun RDTR Kawasan Strategis Provinsi Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, sesuai karakteristik kawasannya. Mempromosikan pengembangannya kepada dunia usaha, sesuai dengan karakteristik kondisi dan potensi kawasan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 5: Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup (KALSEL MENUJU LINGKUNGAN YANG BERKUALITAS) Kebijakan: Sosialisasi dan Edukasi tentang pentingnya sadar Lingkungan, kepada seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha, terhadap aktifitas mereka yang terkait dengan penurunan Kualitas tutupan lahan, kualitas air, dan kualitas udara. Untuk Kualitas Tutupan Lahan: Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap investor tambang untuk segera merehabilitasi lahan pasca tambang. Mendorong Kementerian LHK untuk mengembangkan HTI atau Hutan Rakyat pada Wilayah Kawasan Hutan. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan illegal logging. Melaksanakan pengembangan pertanian atau perkebunan pada lahan-lahan terbuka untuk wilayah Areal Penggunaan Lain. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melaksanakan program Kalsel hijau, dilingkungan perumahan dan perkantoran. Untuk Kualitas Air: Mendorong pengusaha tambang agar melaksanakan perlakukan pengelolaan tambang yang tidak menimbulkan pencemaran air. Mendorong penghapusan jamban terapung. Mendorong Penanaman 1 juta pohon Mencegah kebakaran hutan dan lahan Penangan an Persampahan dan Penanggulangan Banjir di Daerah Memperkuat kelembagaan Masyarakat Peduli Api. Menyelesaikan Pembangunan Kebun Raya Daerah. Strategi 4: Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kebijakan: Memantapkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kab/kota, untuk mengkoordinasikan kegiatan penaggulangan kemiskinan di daerah. Meningkatkan kerja sama dengan 13 kabupaten /kota untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinannya sesuai dengan kondisi dan karateristik daerah masing-masing. Mengupdate Basis Data terpadu (BDT) kemiskinan, secara periodic. Mengurangi beban masyarakat miskin, melalui berbagai program pembangunan. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin, dengan program pemberdayaan ekonomi, melalui berbagai sektor. Pelatihan Berusaha bagi penduduk miskin umur produktif, dibarengi dengan pemberian bantuan peralatan dan permodalan berusaha, Pemberian dana langsung tunai per bulan bagi penduduk miskin diatas umur 60 tahun ( Lansia miskin), Mengembangkan Bantuan Bersyarat melalui 3 (tiga) bina Keluarga miskin yang meliputi pendidikan usia sekolah, kesehatan bagi seluruh keluarga dan Usaha ekonomi bagi orang tua.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA MISI 2 Indikator Kinerja Kondisi Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PDRB Perkapita (Ribu Rupiah) 33.545,74 (2014) 38.594,52 41.123,92 43.653,31 46.182,70 48.712,10 51.241,49 Inflasi 5,14 (2015) 3,0 - 5,0 5 Produksi : Beras Daging Ikan 1.249.716 66.772 364.395 1.287.208 68.144 383.000 1.325.824 71.551 389.000 1.365.599 75.129 395.000 1.406.567 78.885 401.000 1.448.764 82.829 408.000 1.576.839 85.738 418.000 LPE Pertanian** 3,7* 4 LPE Industri** 3,6* 4,5 LPE Perdagangan** 8,2* 8 9 LPE Jasa** 6,9* 10 LPE Sektor Pariwisata 6,5* --- Indeks Tutupan Lahan 43,66 44 44,5 45 45,5 46 Indeks Kualitas Udara 81,87 83 85 87 88 89 Indeks Kualitas Air 46,16 58 58,5 59 59,5 60 Luas Genangan Banjir 23.986 ha 22.787 21.587 20.388 19.189 17.990 16.790

URUSAN, PERANGKAT DAERAH, DAN INDIKATOR KINERJA Penanaman modal BKPMD, BPTSP Realisasi Investasi PMA dan PMDN Jumlah Investor Berskala Nasional Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA Rasio daya serap tenaga kerja Koperasi, usaha kecil, dan menengah DiskopUKM Persentase Koperasi yang aktif Persentase peningkatan aset koperasi & UK Persentase peningkatan omzet koperasi & UK Penambahan jumlah wirausaha baru Pangan Distan, BKP, Bakorluh  Surplus Padi, Daging dan Ikan Pertanian DistanTPH,Disbun, Disnak, Bakorluh LPE PDRB Sektor Pertanian LPE PDRB Sektor Perkebunan LPE PDRB Sektor Peternakan Produktivitas Padi dan Hortikultura  Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Kelautan dan perikanan Diskanlut LPE PDRB Sektor Perikanan dan Kelautan Produksi Perikanan Konsumsi Ikan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin Kehutanan Dishut LPE PDRB Sektor Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Energi dan sumberdaya mineral Distamben Surplus Energi Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan Listrik Murah

URUSAN, PERANGKAT DAERAH, DAN INDIKATOR KINERJA Pariwisata Disporabudpar LPE Sektor Pariwisata Jumlah Wisman dan Wisdom Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Kebudayaan (mendukung industri pariwisata) Disporabudpar, Taman Budaya Perdagangan Disperindag Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perindustrian LPE PDRB Sektor Perindustrian Pertumbuhan jumlah Industri Pemberdayaan Masyarakat & Desa BPMPD Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat Lingkungan Hidup BLHD, Dishut, Diskanlut, Distamben Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kerusakan Kawasan Hutan Jumlah Pertambangan Tanpa Izin Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU Persentase Luas Irigasi dan Rawa dalam Kondisi Baik Persentase Luas DI dan DR yang dikembangkan Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Tranmigrasi Disnakertrans Kontribusi PDRB Sektor Transmigrasi Pendidikan ( Kemiskinan) Disdik Jumlah pemberdayaan masyarakat miskin Kesehatan ( Kemiskinan) Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA URUSAN / PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Jutaan Rp) 4.437.795 6.637.795 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional 1.917.967 5.000.000 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA (%) 14,54% 15%/thn Rasio daya serap tenaga kerja --- Persentase Koperasi yang aktif 68% 80 LPE PDRB Pertanian 3,7 7 LPE PDRB Perkebunan 4,1 LPE PDRB Peternakan 2,0 Produktivitas Padi dan Hortikultura  Ton 2.154.683 2.497.868 LPE PDRB Perikanan dan Kelautan Produksi Perikanan 362.838 408.000 Konsumsi Ikan 181.429 Jumlah Desa Mandiri Pangan Desa 171 257 Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat Unit 97 122 Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kel 531 931 LPE PDRB Kehutanan 0,1 5 Surplus Energi MW 28,74 LPE Sektor Pariwisata 3,5 3,91 Jumlah Wisman dan Wisdom Orang 500.000 1.000.000 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Hari 3 hari 5 hari LPE PDRB Perdagangan 7,91 9 LPE PDRB Perindustrian 4,5 Pertumbuhan jumlah Industri 5,26 6% Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA URUSAN / PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR TutUpan Lahan % 44 48 Pencemaran air 46 53 Pencemaran udara 80 89 Persentase Pelindungan Kawasan Sumber Daya Alam Yang dipertahankan Ha --- 100 Jumlah Pertambangan Tanpa Izin Luas Irigasi Provinsi dalam kondisi baik % (57003ha) 75 90 Persentase Luas Irigasi dan Rawa dalam Kondisi Baik Persentase Luas DI dan DR yang dikembangkan 66 Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air 28 Kontribusi PDRB Sektor Transmigrasi (%) Jumlah Titik Api Spot 483 Persentase Pengelolaan Sampah 40 Luas Genangan Banjir Ha/hari 15.000/ 4000 Persentase Jumlah Tampungan Air Embung, Situ, Waduk yang dibangun 2 Persentase kesesuaian Ruang Penetapan Produk Hukum Penataan Ruang jumlah 5 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Terbangun dalam Kawasan Strategis 20 Persentase pembangunan jumlah objek/daya tarik pariwisata Tutupan Terumbu Karang % (13.330 ha) 85

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 2 1. PERIKANAN DAN KELAUTAN : Program Pengembangan perikanan budidaya Penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya. Pengembangan budidaya ikan lokal. Program Pengembangan produksi perikanan tangkap Program pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil 2. PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan IKM berbasis Agro, Penerapan standardisasi (HALAL dan SNI) & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Percepatan Pembentukann Kawasan Industri Program Pengembangan Sentra Industri Potensial Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Sentra Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Penerapan Cara Produksi Pangan (GMP) untuk mendorong daya saing 3. PERDAGANGAN Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pelatihan UKM calon eksportir dan eksportir Promosi Komoditi Produk Unggulan Daerah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pemasaran produk dalam negeri Pengembangan pasar dan sarana perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengawasan dan penyuluhan peredaran barang & jasa

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 2 4. KOPERASI – UKM Pengembangan Usaha, Permodalan / Pembiayaan & Legalitas Usaha KUMKM. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil di bidang produksi Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang ekonomi kreatif Pengembangan & Penataan Organisasi, Tatalaksana & Administrasi Badan Hukum Koperasi. Menata administrasi badan hukum koperasi Peningkatan & Pengembangan Kualitas SDM (Jalur Non Diklat), Promosi, Kemitraan & Jaringan KUMKM Magang dan orientasi lapangan SDM KUMKM Temu kemitraan KUKM Peningkatan Pengawasan & Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Serta Perwujudan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan KUMKM. Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) bagi KUMKM Peningkatan Kualitas SDM KUMKM Melalui Jalur Diklat. Diklat manajerial, teknis dan kewirausahaan sesuai kebutuhan SDM KUMKM 5. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyusunan Peluang dan Potensi Investasi Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan kualitas & kemudahan perizinan. Analisa kondisi & permasalahan yang dihadapi investor Koordinasi Penanganan Permasalahan investasi

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 2 6. PERTANIAN: Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Pengembangan Kawasan Sayuran dan Aneka Tanaman Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Perluasan Areal Lahan Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan hasil hutan non kayu Peningkatan Nilai tambah dayasaing industri hilir pemasaran dan ekspor hasil perkebunan Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan Program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak Peningkatan jumlah ternak bibit Pemantapan pelaksanaan IB Pengendalian pemotongan ternak produktif Program Pengendalian Pencegahan,Pemberantasan Penyakit Hewan, Penyakit Zoonosa & Keamanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 2 PANGAN Program Pembangunan Kemandirian Pangan Mengendalikan pemotongan hewan produktif Meningkatkan upaya diversifikasi pangan PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Wisata Berbasis Sungai, pertanian, Wisata batu permata dan pendulangan intan. Pengembangan Obyek Pegunungan Meratus Rute Kandangan-Batulicin dan Adventure Loksado. Pengembangan Wisata Taman Laut Samber Gelap Pengembangan Kawasan Wisata Agamis di Kalampayan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Gerakan Sadar Wisata Meningkatkan promosi bagi berbagai media Program Kemitraan Penguatan Industri wisata ( kuliner, souvenir, handycraft) Program Penanggulangan Kemiskinan Partisipasi masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata TENAGA KERJA Program Peningkatan Kesempatan Kerja TRANMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam Mendorong Penanaman satu juta pohon Pembinaan dan Pengawasan Investor Tambang dalam proses rehabilitasi pasca tambang Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Rehabilitasi Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Gerakan Sadar Lingkungan Program pengendalian kebakaran hutan Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Pengawasan Illegal Logging

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS MISI 2 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Pengendalian lahan pertanian berkelanjutan dalam RTRW Kab/kot Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengelolaan Lainnya DI Tapin, DI Batang Alai, DI Kinarum, DI Pitap, DI Amandit Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai SOSIAL Program Keluarga Harapan Program Penanggulangan Kemiskinan

MISI 3 MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

KONDISI KONDISI SUMBER DAYA AIR KONDISI JARINGAN JALAN Kondisi cakupan pelayanan air bersih, masih merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus, karena baru sekitar 44,12 % yang telah terlayani air bersih. Hanya Kota Banjarmasin, yang telah mencapai 99 % tingkat pelayanannya, tetapi juga masih mempunyai masalah dari sisi air baku. Untuk Kabupaten Kota wilayah lainnya , tingkat pelayanan masih berada di kisaran 30 – 60 %. Kondisi penyediaan air aku di wilayah Kawasan Metropolitan Banjarbakula, berada pada kondisi yang menghawatirkan, apabila tidak ada langkah-langkah untuk penanganannya. Pembangunan Daerah Irigasi Kinarum seluas 1.004 Ha. Terletak di desa Kinarum dan Desa Pangolak Kecamatan Upau dan Desa Marindi kecamatan Haruai. DED dilaksanakan pada tahun 2013. Pembangunan bendung dilaksanakan pd tahun 2015 dengan biaya RP. 35 M. KONDISI JARINGAN JALAN Jalan provinsi yang dalam kondisi baik mencapai 83,25% lebih baik dibanding-kan dengan rata-rata nasional yang hanya mencapai 67,00 %. Adanya Perda larangan angkutan tambang dan hasil perkebunan melewati jalan nasional. Pertambahan jalan provinsi s/d 2015 mencapai 20 km /tahun. Rata-rata lebar jalan provinsi 4-7 m dan sebagian ada yang lebarnya 14 m spt jalan trikora. KONDISI ENERGI Kondisi energy listrik di Kalsel berdasarkan data PLN mengalami surplus. Akan tetapi surplus dimaksud sangat kecil bila dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, karena: Masih banyak sektor perumahan dan jasa yang belum mendapatkan aliran energy lisirik, Selain itu apabila sedikit saja terjadi gangguan di pembangkit atau jaringan listrik langsung mengalami pemadaman bergilir. Kondisi Rasio Elektrifikasi mencapai 82,75 % di atas rata- rata nasional sebesar 80,40 %. Kondisi Rasio Desa Berlistrik mencapai 95,50 %, di atas rata-rata nasional yang mencapai 70,00 %.

KONDISI KONDISI PERHUBUNGAN Pelabuhan pelaihari terletak di Swarangan Kabupaten Tanah Laut. Pelabuhan ini sudah dibangun sejak 4 tahun yang lewat, tapi sampai dengan sekarang belum diselesaikan. Pembangunan Kereta Api dilaksanakan di Kasel dengan jalur dari BJM ke Tanjung dan Banjarmasin- arah Palangkaraya . Studi dan Perencanaan sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemprov. Tersusunnya 8 koridor alternatif BRT dan antar moda. Kondisi Bandara Warukin Sudah ada perjanjian pinjam pakai bangunan dan fasilitas Bandara, antara Pertamina dengan Pemkab. Tabalong, dengan luas aset tanah 111 Ha. Status bandara telah ditetapkan sebagai bandara khusus dari Ditjen Perhub Udara Kemenhub yang digunakan sebagai sarana penerbangan umum. Kondisi Bandara Gusti Syamsir Alam Bandara sudah dapat didarati pesawat jenis ATR., dan sudah menghubungkan dgn provinsi lainnya. Sesuai dengan perkembangan yang ada maka bandara dimaksud perlu ditingkatkan lagi

ISU POKOK, TUJUAN DAN SASARAN Kuantitas dan kualitas Infrastruktur Dasar Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian Penyediaan Energi 2. TUJUAN: Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang. 3. SASARAN: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian Meningkatnya Penyediaan Energi Listrik

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi1 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS Kebijakan: JALAN dan JEMBATAN Mempertahankan kondisi jalan provinsi agar tetap berada dalam kondisi baik (mantap) Membuat system informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat di akses masyarakat, untuk memberikan masukan terhadap kondisi dan usulan perbaikan jalan., sehingga perbaikan dapat segera ditangani. Memantapkan pengawasan pelaksanaan perda larangan angkutan tambang dan hasil perkebunan. Mendorong Pengembangan System Jaringan Jalan yang merata di antara wilayah pembangunan Untuk wilayah timur Kalsel, berupa: Membangun/Mengkoordinasikan/mendorong penyelesaian Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut. Pembangunan jalan lingkar pulau laut. Pembangunan Jalan lingkar Batulicin. Untuk Wilayah Barat Kalsel: Mendorong/Fasilitasi penyelesaian pembangunan jalan Marabahan-Margasari- Buas-buas-Negara dan Buas-buas Tabatan Baru. Mendorong/Fasilitasi Pembangunan Jembatan Tabukan dan jalan aksesnya. Untuk wilayah Selatan Kalsel: Penyelesaian Pembangunan Jalan Matraman Sungai Ulin. Peningkatan Jalan Lingkar Luar Selatan dan Trikora Banjarbaru, serta penyelesaian jalan tembus diantara kedua ruas ajalan tersebut Penyelesaian Jalan Lingkar Dalam Selatan Untuk Penghubung antar wilayah: Mendorong /FasilitasiPeningkatan jalan Kandangan –Lumpangi- Batulicin Mendorong/Fasilitasi Peningkatan Kelas Jalan Nasional dari Kelas III menjadi Kelas II. Pembangunan Ruas jalan Paringin – Halong – Manggalau. Meningkatkan konektivitas antara wilayah produksi dengan kasasan industry dan pelabuhan. Membangun jalan akses pelabuhan dan bandara. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk merealisasikan pembangunan jalan toll ini. Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERHUBUNGAN Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan BRT Pembangunan halte dan Rambu-rambu jalan pada tiap koridor Mendorong Penyediaan Bus Untuk Pembangunan BRT Pembangunan pusat Rehabilitasi/Maintenance Bus. Mendorong/Fasilitasi Pembangunan Kereta Api Menyelesaikan persiapan perencanaan. Menyusun Appraisal prakiraan biaya pembebasahan lahan Membuat Tim Pembebasan lahan Membuat Tim Fasiliitasi Percepatan Pembangunan Jaringan Kereta Api. Mendorong/Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Mendorong percepatan penyelesaian Pelabuhan Pelaihari, sebagai alternatif, pelabuhan Banjarmasin (trisakti) yang sudah mulai sulit dikembangkan. Mendorong Pembangunan jaringan jalan penghubung dari Kawasan Pelabuhan ke Jaringan Jalan Nasional. Mendorong/Fasilitasi Pengembangan Bandara Warukin Mendorong Percepatan proses persetujuan hibah dari BUMN (Pertamina) kepada Ditjen Perhubungan Udara untuk menjadi UPT Kemenhub. Mendorng Pembukaan penerbangan terjadwal antar kota dan antar prrovinsi/regional. Mendorong/Fasilitasi Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam Mendorong peningkatan dan pengembangan Fasilitas pendukung Bandara. Mendorong perpanjangan runway. SUMBER DAYA AIR Mempertahankan cactment area Riam Kanan sebagai wilayah tangkapan air yang sangat strategis untuk menyuplai Kawasan Metropolitan Banjarbakula dan sekitarnya, dengan cara pengawasan dan pengendalian untuk tidak adanya kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu funsi lindung. Mendorong Pembangunan pipa saluran air baku dari Waduk Riam Kanan ke Banjarbaru dan Banjarmasin. Memberlakukan tarif subsidi silang untuk keadilan dan pemerataan. Membangun embung /waduk untuk penyediaan air bersih. Menyediakan sumur bor untuk wilayah-wilayah tertentu. Membantu PDAM kab/kota untuk pengembangan pelayanan air bersih. Memperkuat kelembagaan masyarakat penglola air bersih untuk masyarakat perdesaan. Memfasilitasi distribusi air bersih perdesaan. Mendorong/Fasilitasi Pengembangan SPAM Regional Lainnya ENERGI Mendorong Pembangunan Pembangkit baru dan meningkatkan jaringan transmisi, skala besar, yang dapat dilaksanakan oleh BUMN, Swasta, atau pola KPS. Pembangunan dan pengembangan skala rumah tangga, dan skala desa, khususnya pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN, melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti PLTS, Biogas, Biomassa dan sebagainya).

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA MISI 3 Indikator Kinerja Kondisi Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Strategis 31,16 42,63 54,11 65,58 77,05 88,53 100 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar 44,4 55,63 66,87 78,10 89,33 93,41 97,50 AIR MINUM SANITASI ELEKTRIFIKASI TELEKOMUNIKASI INFRA. DASAR INFRASTRUKTUR INFRA. PENUNJANG PEREKONOMIAN

URUSAN, PERANGKAT DAERAH, DAN INDIKATOR KINERJA Pekerjaan Umum & Penataan Ruang DPU, Bappeda Kapasitas Tampungan Embung/Situ/Waduk dan Penampungan air lainnya (m3/lt) Proporsi Jaringan Jalan Provinsi dengan kondisi Baik Cakupan Layanan Air Bersih Cakupan Sanitasi Perhubungan Dishubkominfo Waktu Tempuh Persentase Tingkat Keselamatan Terbangunnnya sarana perhubungan Komunikasi & Informatika Persentasi daerah yang tercover jaringan komunikasi (jumlah desa yang tercover jaringan komunikasi) Energi dan Sumber Daya Mneral Distamben Rasio Elektrifikasi Rasio Desa Berlistrik

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA URUSAN / PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR Cakupan Akses Air Minum % 61,64 100 Cakupan Akses Sanitasi 24,14 Rasio Elektrifikasi 84,23 (2015) 90 Rasio Desa Berlistrik 95,5 (2015) 98 Persentasi daerah yang tercover jaringan komunikasi (jumlah desa yang tercover jaringan komunikasi) 7,7 Proporsi Jaringan Jalan Provinsi dengan kondisi Baik 83,25 Waktu Tempuh Km/jam 60 75 Persentase Tingkat Kecelakaan 83,8 70 Terbangunnnya sarana perhubungan ---

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS 1. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Membangun/Mendorong/ dan Fasilitasi Koordinasi Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut dengan Pulau Kalimantan Koordinasi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Laut Penyelesaian Pembangunan Jalan Matraman Sei Ulin Mendorong/ Fasilitasi Koordinasi Pembangunan Jembatan Tabukan dan jalan aksesnya Mendorong/ Fasilitasi Penyelesaian pembangunan jalan Marabahan-Margasari-Buasbuas- Negara dan Buas-buas Tabatan Baru Mendorong/ Fasilitasi Pembangunan Jalan Toll Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura Mendorong/ Fasilitasi Pembangunan Jalan Toll Banjarbaru - Batulicin Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Mendorong/ Fasilitasi Penyediaan SPAM Banjarbakula Mendorong/ Fasilitasi Penyediaan air baku Regional lainnya Program Pengembangan , Pengelolaan, dan Konservasi sungai, Danau dan sumber air lainnya Pembangunan Waduk Untuk Penyediaan Air Baku (Waduk Tapin) 2. PERHUBUNGAN Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Mendorong/ Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Laut Pelaihari Mendorong/ Fasilitasi Koordinasi Pembangunan Jalan Kereta Api Mendorong/ Fasilitasi Pembangunan BRT Mendorong/ Fasilitasi Pengembangan Bandara Warukin, GT. Syamsir Alam Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Pembangunan PLTS dan PLTMH Pengembangan sumberdaya mineral, geologi dan air tanah Pembangunan Sumur Bor

KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL MISI 4 MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL

KONDISI Kondisi Kualitas Mental Masyarakat Kondisi Sosial Kondisi Kualitas mental masyarakat masih belum sebagaimana yang diharapkan sehingga menyebabkan tingkat integritas, Etos Kerja dan Gotong Royongyang rendah. Kondisi Sosial Untuk melayani masalah kesejahteraan Sosial ini Prov Kalsel memiliki 5 Panti, yaitu: Panti Sosial Asuhan Anak, Bina Mulia Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” Panti Sosial Bina Wanita, Melati Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera. Data terakhir menunjukkan dari 5 panti tersebut jumlah yang dilayani mencapai 535 orang yang hanya ditangani oleh 22 pekerja sosial, sedangkan berdasarkan standar harus ditangani 54 pekerja sosial. Permasalahan Penyakit masyarakat makin berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Kalsel termasuk daerah yang bermasalah dari segi Narkoba. Kehidupan umat beragama di Kalsel, berjalan cukup baik, akan tetapi kondisi ini tentu saja harus ditingkatkan lagi. Kondisi Kebudayaan Kalsel sudah mempunyai wadah untuk Penguatan Ketahanan seni budaya, seperti: Taman Budaya; Musium Lambung Mangkurat, Musium wasaka, dsbnya. Apresiasi masyarakat terhadap budaya sendiri (Budaya, Seni Budaya dan Kebudayaan Banjar) masih sangat kurang. Kondisi Olahraga Belum tersedianya sarana olah raga yang cukup memadai bila ada event berskala nasional di Kalsel

ISU POKOK, TUJUAN DAN SASARAN Kualitas Mental Masyarakat (Revolusi Mental) Nilai-Nilai dan Tradisi Budaya Daerah Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masalah Sosial Lainnya Rendahnya Prestasi Olahraga 2.TUJUAN : Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan lokal . 3. SASARAN : Meningkatnya Itegritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Menurunnya Masalah-Masalah Sosial dan Kemiskinan Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Meningkatnya Kualitas Seni dan Budaya Mempersiapkan Terselenggaranya PON di Kalsel Meningkatnya prestasi olahraga

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 1: Peningkatan Kerja Sama Sosial Antar Pemangku Kepentingan Kebijakan: Memantapkan Kinerja Panti-Panti Sosial yang menangani permasalahan sosial, dengan cara melengkapinya sesuai dengan standar pelayanan. Mengembangkan sekolah-sekolah khusus, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus. Memperluas akses pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat terpencil, melalui pelayanan mobile terjadwal Memberikan bantuan penerangan, melalui pengembangan energy terbarukan (PLTS dll). Pembinaan terhadap panti-panti anak yatim melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana panti, bantuan kebutuhan sandang dan pangan untuk anak-anak yatim dipanti, Pembinaan dan Pengawasan terhadap peredaran obat terlarang dan berbahaya dan penyalahgunaan obat, Pemberdayaan berbagai komponen kesejahteraan social seperti karang taruna, forum komunikasi kesejahteraan sosial, pekerja sosial masyarakat, Tagana dan lain sebagainya. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan internal pemerintah dengan SKPDnya dan masyarakat serta perusahaan dalam penanganan masalah kesejahteraan social. Mendorong kepedulian masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan social di masyarakat. Strategi 2: Pembinaan Lembaga Seni dan Budaya lokal (KALSEL BERBUDAYA) Kebijakan: Pemantapan peran Taman Budaya sebagai wadah para seniman dan budayawan untuk meningkatkan ketahanan dan penguatan budaya dan kearifan local. Membudayakan Pertunjukan seni dan budaya di setiap kegiatan di daerah, agar masyarakat Kalsel bangga dengan seni dan budayanya khususnya kepada generasi muda. Mengangkat seni dan budaya Kalimantan selatan kekancah nasional, dengan mengikuti pesta seni di tingkat nasional Pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni agar mampu menciptakan kreasi seni yang bisa di nikmati masyarakat luas Strategi 3: Peningkatan Kualitas Mental Masyarakat (KALSEL BERBUDAYA) Kebijakan: Meningkatkan integritas, Etos Kerja dan Gotong Royongyang rendah, seperti : Integritas: Bersih, antri, hak disable, hak pejalan kaki, aman berkendara. Etos Kerja : cepat tanggap, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, cinta produk indonesia, inovasi, anti mencontek, lefe-long learning Gotong royong: sopan santun, menerima perbedaan, anti kekerasan, anti diskriminasi, kasih sayang, tolong menolong, kerja sama, kerelawanan Mendorong partisipasi media massa, organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas mental masyarakat. Mendorong pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas mental masyrakat . Meningkatakan kuantitas dan kualitas pendidikan karakter.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 4: Sosialisasi Penegakan Hukum dan HAM (KALSEL AMAN) Kebijakan: Meningkatkan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, seperti kepolisian, ormas, dsbnya untuk penanggulangan masalah PEKAT dan Narkoba. Memantapkan RSJ Sambang Lihum sebagai RS Pusat Rehabilitasi Narkoba. Melakukan koordinasi kepada semua pihak untuk mencegah dan menangkal peredaran narkoba di Kalsel, yang melibatkan kepolisian, kesehatan, Tokoh masyarakat, alim ulama dan dunia pendidikan dllnya. Peningkatan penyuluhan pada semua lini masyarakat secara massive dan terencana melalui institusi-institusi masyarakat yang ada. Strategi 6: KALSEL MENUJU PERSIAPAN TUAN RUMAH PON Kebijakan: Pembangunan kawasan Olah raga berstandar Internasional. Rehabilitasi sarana dan Prasarana olah raga yang sudah ada. Meningkatkan Tanggung jawab pengelola sarana dan prasarana tersebut. Mendorong Kerjasama dengan kabupaten/kota untuk dapat membangun sarana olah raga yang memadai di daerahnya, sesuai cabang olah raga yang menjadi unggulan kabupaten masing-masing. Pengembangan dan pembinaan keolahragaan daerah Mendorong/memfasilitasi pembinaan atlet-atlet berprestasi Strategi 5: Peningkatan Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama Kebijakan Mengaktifkan kegiatan kerukunan umat beragama. Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) di masing-masing Kabupaten/Kota Memupuk dan Mengembangkan pola kebersamaan dalam kebinekaan untuk menciptakan toleransi antar umat beragama Pengembangan wawasan kebangsaan

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA MISI 4 Indikator Kinerja Kondisi Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Perubahan Perilaku Menuju Positif Positif Persentase Peningkatan Kualitas Seni dan Budaya *) 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% Angka PMKS 194.623 0,39% 193.864 193.108 192.395 190.898 190.154 Konflik SARA Terbangunnya Sport centre 5% 45% 60% 80% 90% 100% Meningkatnya Budaya Baca Per 1.000 2,1/1000 --- 3/1000 Menngkatnya Budaya Menulis Per 1.000 0,21/1000 1/1000 Membangun kawasan Komunitas Adat Terpencil KAT (%) 100 *) Penggalian Budaya Pengembangan Budaya Aktualisasi Budaya

URUSAN, PERANGKAT DAERAH, DAN INDIKATOR KINERJA Kebudayaan (Ketahanan / Pelestarian Budaya) Disporabudpar, Taman Budaya Persentase Seni Budaya Kalsel yang masih berkembang Persentase Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestraikan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD Persentase Pelanggaran Perda Persentase Konflik Sosial Sosial (PEKAT, Narkoba, berkebutuhan Khusus) Dinsos Penurunan persentase kasus Narkoba, PEKAT. Persentase masyarakat berkebutuhan khusus yang tertangani Persentase Perkembangan Kota Layak Disabilitas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak BPPPA Persentase penyelesaian Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Persentase Perkembangan Kecamatan Ramah Anak Transmigrasi Disnakertrans Jumlah Lapangan Usaha didaerah Transmigrasi Persentase eks transmigrasi Kepemudaan dan Olahraga Disporabudpar, DPU Terbangunnya Sport Centre Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Persentase Media Massa yang terlibat dalam revolusi mental Pendidikan (Revolusi Mental) Disdik Jumlah siswa memperoleh pendidikan karakter Kesehatan (Revolusi Mental) Dinkes Rumah Tangga Ber-PHBS Pertanian dalam arti luas   Pemberdayaan petani dan kelompok tani

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA URUSAN / PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR Persentase Seni Budaya Kalsel yang masih berkembang buah --- Persentase Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestraikan % 20 50 Jumlah Kasus Narkoba yang Tertangani Persentase Penurunan PMKS Persentase masyarakat berkebutuhan khusus yang tertangani orang Persentase Perkembangan Kota Layak Disabilitas 3 Persentase penyelesaian Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Persentase Perkembangan Kecamatan Ramah Anak 50% Jumlah Jenis Usaha di daerah transmigrasi Persentase eks lokasi transmigrasi menjadi desa berkembang Terbangunnya Sport Centre Unit 1 Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan karakter Tercapainya kota layak huni Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin Rumah Tangga Ber-PHBS 100% Pemberdayaan petani dan kelompok tani

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS 1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 2. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Fasilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran narkoba Program Pembinaan Partai Politik Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 4. KEBUDAYAAAN Program Perlindungan/Penggalian Unsur Budaya Pembenahan dan rehab bangunan bersejarah, situs kerajaan, masjid dan bangunan lainnya Program Pengembangan Unsur Budaya Pembinaan sanggar-sanggar seni budaya Pembangunan Taman Budaya berstandar Nasional Gerakan Disiplin Program Pemanfaatan, Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pelaksanaan pertunjukan kesenian di TMII Membangkitkan Kesenian-Kesenian Lokal Daerah Gerakan Disiplin Gerakan Cinta Produk Lokal Indonesia 5. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program Peningkatan sarana Prasarana Publik Pembangunan Sport Centre Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga 6. PENDIDIKAN Program Pendidikan Karakter Gerakan Masyarakat Cerdas Gerakan satu jam dalam sehari berbahasa inggris Program Pendidikan Anak Usia dini, NonFormal dan Informal (PAUDNI) Program Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan Sosialisasi dan Edukasi bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak bersekolah

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS 7. KESEHATAN Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pola Hidup Sehat Dan Bersih Gerakan Hidup Sehat Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan Pemantapan RSJ Sambang Lihum sebagai RS rehabilitasi Narkoba 8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9. LINGKUNGAN Gerakan Sadar Lingkungan Mendorong penghapusan Jamban Terapung 10. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan Daerah Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga

MISI 5 MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK

KONDISI Kondisi Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publiK kepada masyarakat dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan indikator kinerja (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian). Masalah yang dihadapi adalah seringnya ditemui keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik Kondisi pelayanan publik pada sebagian masih di bawah standar kualitas pelayanan minimum, karena tidak jelasnya prosedur dan SOP pelayanan Kondisi Hukum dan Kantratibmas Kondisi penegakan hukum, masih perlu ditingkatkan diberbagai sector pembangunan. Pemahaman masyarakat terhadap HAM masih sangat kurang yang dilihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM secara tidak sengaja Kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kalimantan Selatan sudah relatif baik, tetapi perlu dijaga/dipelihara dan ditingkatkan lagi. Kondisi Keuangan Daerah Adanya kecenderungan pendapatan asli daerah yang mulai menurun. Belum optimalnya upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi Kualitas belanja daerah dan APBD perlu ditingkatkan agar kiranya proporsi belanja modal dapat lebih ditingkatkan lagi. Penerapan standar biaya belum optimal dikaitkan dengan kinerja yang ingin dicapai dan permasalahan yang akan diselesaikan. Kondisi Pembangunan Perencanaan pembangunan di Kalsel telah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun pada beberapa tahapan partisipasi stake holder dan sinergitas secara horisontal dan vertikal masih perlu ditingkatkan. Kondisi Tingkat akselerasi capaian pembangunan masih belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga tingkat capaian pembangunan pada sebagian indikator pembangunan masih di bawah rata-rata nasional. Kondisi tingkat penyerapan anggaran pembangunan cenderung membaik, tetapi masih belum seperti yang diharapkan. Kondisi Kinerja Pemerintahan LAKIP Kalsel saat ini mendapatkan nilai B dengan nilai 66,75 Indikator Kerja utama masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya tercermin dalam pengajuan program dan kegiatan masing-masing SKPD,. Mempertahankan pencapaian kinerja keuangan daerah (WTP) Kondisi struktur organisasi Pemda yang ada sekarang perlu di review lagi, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan efisiensi anggaran pemda

ISU POKOK, TUJUAN DAN SASARAN Kualitas Pelayanan Publik. Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah 2. TUJUAN: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 3. SASARAN: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik. Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah. Meningkatnya Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah. Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan Pemerintahan Akuntabel.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 1: Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik (KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK) Kebijakan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, pada semua lembaga/kantor pelayanan yang terkait dengan pelayanan publik, seperti dibidang kesehatan, capil, perizinan, dan sebagainya. Meningkatkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui pengembangan system informasi pelayanan yang dapat diakses, melaui web dan handphone. Membenahi syarat dan prosedur pelayanan. Memberikan reward dan punishmen terhadap petugas yang telah melakukan perubahan pola pikir (mindset) dari petugas yang berkuasa menjadi petugas yang harus melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogansi. Strategi 2: Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah (KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK) Kebijakan: Peningkatan transparansi kepada masyarakat melalui pengembangan system informasi melalui e-Government, yang dapat diakses oleh masyarakat. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan LAKIP Nilai A. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap mempertahankan penilaian WTP. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, a.l melalui Pembangunan Balai Rakyat. Meningkatkan dan menyempurnakan Indikator Kerja Utama yang lebih tajam, dan memanfaatkan IKU dalam proses penyusunan anggaran dan evaluasi SKPD Strategi 3: Pengembangan sistem pengawasan pembangunan (KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK) Kebijakan: Meningkatkan fungsi Bappeda, inspektorat untuk pengendalian dan pengawasan pembangunan, terhadap program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Memberikan reward dan punishmen kepada SKPD yang tingkat pencapaian indicator kinerja dan target kinerja yang tinggi, serta tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Memajukan penetapan anggaran agar, waktu untuk proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan cukup tersedia. Meningkatkan rapat pengawasan penyerapan anggaran pemerintah, melalui disiplin waktu lelang dan pelaksanaan proyek. Memantapkan sinkronisasi perencanaan , penganggaran dan pelaksanaan pembangunan dengan melakukan penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan secara system online. Membangun sistim Data dan Informasi statistic pembangunan daerah secara online dan secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat agar masyarakat dapat ikut memantau hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah pada periode tertentu, sesuai dengan era keterbukaan informasi.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi 4: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah (KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK) Kebijakan: Mencari sumber-sumber pendapatan baru Meningkatkan cakupan dari sumber pendapatan yang sudah ada. Peningkatan pengelolaan dan dayaguna asset pemerintah dalam kerangka bisnis melalui BUMD. Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan daerah Memantapkan sinergi pembangunan di antara hirarki pembangunan. Meningkatkan kualitas belanja melaui proses perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien Strategi 6: Peningkatan penegakkan peraturan perundangan (KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK) Kebijakan: Penegakan aturan dan perda-perda provinsi, seperti terkait dengan : Kegiatan illegal (illegal Mining, Fishing, Logging) Penggunaan lahan yang menyalahi Tata Ruang Melanggar peraturan perundangan, perda, dan aturan lainnya Penguatan peran Satpol PP dalam mengawal implementasi peraturan daerah. Sosialisasi konsep HAM kepada semua lapisan masyarakat. Implementasi RAN-HAM. Pengamanan pelaksanaan perda Koordinasi antar komponen dalam pembinaan Kantrantibmas, terkait dengan hal-hal yang bisa menimbulkan dampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Strategi 5: Peningkatan kualitas penerimaan dan penempatan ASN (KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK) Kebijakan: Menata kembali struktur organisasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Promosi dan Mutasi jabatan dilakukan dengan transparan dan disesuaikan dengan kompetensinya Penegakan disiplin aparatur di daerah dan sekaligus dalam upaya menciptakan kesejahteraan aparatur di daerah

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA MISI 5 Indikator Kinerja Kondisi Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat 75,38 76 78,13 79,5 80,88 82,25 83,63 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) 53,24 56,32 58,37 58,33 58,31 58,28 58,95 Opini BPK WTP Tercapainya Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 0% 20% 40% 60% 80% 90% 100% Kinerja Pemerintahan (Angka) BB 76,3 78,52 78,66 A 80,26 80,55 80,56 81,01

URUSAN, PERANGKAT DAERAH, DAN INDIKATOR KINERJA Kearsipan Bapustada, Seluruh PD, Biro Perlengkapan Persentase Pengelolaan kearsipan berbasis IT Statistik Semua Perangkat Daerah Tersedianya data dan informasi yang update Persandian Dishubkominfo, Biro Humas Terciptanya keamanan informasi Pertanahan Biro Perlengkapan, Biro Pemerintahan, Bappeda, Persentase Penyelesaian kasus tanah negara Persentase penyelesaian luas lahan yang bersertifikat Persentase penyelesaian batas wilayah Komunikasi dan Informasi Dishubkominfo, KPID, Biro Humas Tersedianya informasi publik di setiap SKPD Peningkatan e-government

URUSAN, PERANGKAT DAERAH, DAN INDIKATOR KINERJA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Set. Daerah Tersedianyan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan SOP Set. DPRD Persentase Perda yang dihasilkan dengan Bappeda Persentase Pencapaian Target RPJMD Inspektorat Persentase Obrik Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah Persentase Obrik Selesai menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan Dipenda Persentase Peningkatan PAD BKD Persentase Penempatan Posisi Jabatan yang Sesuai Bandiklatda Persentase Kualitas SDM Aparatur Balitbangda Persentase Hasil Litbang yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan Biro Hukum Jumlah Produk Hukum Biro Organisasi Tersedianya Informasi Formasi dan Persyaratan Kompetensi Jabatan Biro Keuangan Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Kesesuaian Belanja Persentase kesesuaian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Biro Umum Pelayanan Administrasi Rumah Tangga daerah Ktr. Perwakilan Persentase Fasilitasi Pemda dengan Pemerintah Sekretariat KORPRI Persentase Peningkatan Kesejahteraaan ASN

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA URUSAN / PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR Persentase Pengelolaan kearsipan berbasis IT % --- 100 Persentase Tersedianya data dan informasi yang update Terciptanya keamanan informasi Index KAMI 86 96 Persentase Penyelesaian kasus tanah negara Persentase penyelesaian luas lahan yang bersertifikat Persentase penyelesaian batas wilayah Tersedianya informasi publik di setiap Perangkat Daerah Peningkatan e-government Peringkat 16 2 Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Lancar Persentase Perda yang dilaksanakan Persentase Pencapaian Target RPJMD Persentase Temuan pada perangkat daerah 0% Persentase Peningkatan PAD 6,84 9,89 Persentase Penempatan Posisi Jabatan yang Sesuai Persentase Kualitas SDM Aparatur Persentase Penerapan Inovasi Daerah Jumlah Produk Hukum Buah Tersedianya Informasi Formasi dengan Persyaratan Kompetensi Jabatan Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Kesesuaian Belanja Persentase kesesuaian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Pelayanan Administrasi Rumah Tangga daerah Persentase Fasilitasi Pemda dengan Pemerintah Persentase Peningkatan Kesejahteraaan ASN

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS 4.FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Program Perbaikan Sistem Pelayanan Publik Program peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik Program Pengendalian dan pengawasan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Program Evaluasi/Klarifikasi Produk Hukum dan Fasilitas HAM Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan Program Keamanan dan Ketertiban Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Realisasi Anggaran Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah Program Peningkatan Efeksitivitas Penganggaran Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Program Penguatan Manajemen Kelitbangan 1. STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur Penyelesaian Pembangunan Kawasan perkantoran Pembangunan Balai Rakyat di tiap Kecamatan 3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Pengembangan Balai Rakyat Sebagai pusat informasi dan komunikasi Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 4 URUSAN PERTANAHAN Program Pembebasan Lahan

Perkembangan APBD dan Realisasi Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 Anggaran Realisasi Pendapatan 2.451.950,56 2.531.602,75 2.966.943,63 3.823.475,38 4.369.706,04 4.411.660,05 4.701.326,01 4.808.702,46   Belanja 2.579.950,56 2.730.424,33 3.108.943,63 4.599.545,61 4.551.706,04 5.381.877,61 5.266.326,01 5.505.104,27 Pertumbuhan Realisasi Sumber: Biro Keuangan

Proyeksi Penerimaan dan Belanja Daerah NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020   Pendapatan Daerah 5.034.045,75 5.039.474,83 5.041.373,56 5.044.545,63 5.046.803,81 1 Pendapatan Asli Daerah 2.938.281,00. 2.939.279,77 2.939.626,83 2.940.205,34 2.940.615,63 2 Dana Perimbangan 1.639.218,75 1.639.562,91 1.639.682,48 1.639.881,78 1.640.023,12 3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 456.546,00 460.632,14 462.064,24 464.458,50 466.165,04 Kontribusi PAD 58,37% 58,33% 58,31% 58,28% 58,27% Kontribusi Dana Perimbangan 55,79% 55,78% 55,77% Kontribusi Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 27,85% 28,09% 28,18% 28,32% 28,42% Belanja No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020   Belanja tidak langsung 2.749.329,16 2.754.556,02 2.759.782,89 2.765.009,75 2.770.236,61 a Belanja Pegawai 722.211,99 723.585,01 724.958,04 726.331,07 727.704,09 b Belanja Hibah 705.845,06 707.186,97 708.528,88 709.870,79 711.212,70 c Belanja Bantuan Sosial 0,00 d Belanja bagi hasil kepada provinsi/kota dan pemerintah desa 1.274.883,14 1.277.306,87 1.279.730,60 1.282.154,33 1.284.578,07 e Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa & Partai Politik 35.868,98 35.937,17 6.005,36 36.073,55 36.141,75 f Belanja Tidak Terduga 10.520,00 10.540,00 10.560,00 10.580,00 10.600,00 Sumber: Dipenda dan Biro Keuangan

Kapasitas Pendanaan RPJMD Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 APBD 5.034.046 5.039.475 5.041.374 5.044.546 5.046.804 5.049.062 Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat 2.749.329 2.754.556 2.759.783 2.765.010 2.770.237 2.775.463 Kapasitas Riil 2.284.717 2.284.919 2.281.591 2.279.536 2.276.567 2.273.599 Belanja Mandatory Budget : 1.510.214 1.511.842 1.512.412 1.513.364 1.514.041 1.514.719 A. Pendidikan (15%) 755.107 755.921 756.206 756.682 757.021 757.359 B. Kesehatan (15%) Kapasitas BL Yang Tersedia 774.503 773.076 769.179 766.172 762.526 758.880  

Kapasitas Pendanaan RPJMD MISI Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kapasitas Riil 2.284.717 2.284.919 2.281.591 2.279.536 2.276.567 2.273.599 PERKIRAAN BELANJA 2.921.842 2.712.412 2.648.364 2.599.041 2.599.719 DEFISIT -636.923 -430.821 -368.828 -322.474 -326.120 1. SDM TOTAL 1.541.842 1.542.412 1.543.364 1.544.041 1.544.719 Belanja Mandatory Budget : 1.510.214 1.511.842 1.512.412 1.513.364 1.514.041 1.514.719 A. Pendidikan (15%) 755.107 755.921 756.206 756.682 757.021 757.359 B. Kesehatan (15%) Tenaga Kerja dan Keagamaan 30.000 2. Ekonomi dan LH   150.000 3. Infrastruktur 320.000 270.000 205.000 Pulau Laut 130.000 Kinarum 15.000 SPAM Rgional 100.000 50.000 Pemeliharaan Jalan jembatan Pemeliharaan Irigasi 25.000 4 Sosbud 80.000 Sosbud Lainnya Sport centre Taman Budaya 5. Pemerintahan 780.000 620.000 Balai Rakyat 31.0000 Operasional SKPD 200.000 Gedung SKPD 160.000 Sekda 40.000 DPRD 70.000

Kapasitas Pendanaan RPJMD Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sosbud (10%) Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Pengendalian Penduduk & KB, Adminduk & Capil, Kepemudaan & OR Perpustakaan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi, Pertanian dalam arti luas 77.450 77.308 30.000 76.918 76.617 76.253 75.888 Sport centre 50.000 Taman Budaya Pemerintahan (20%) Kearsipan, Statistik Persandian, Pertanahan, Komunikasi dan Informasi, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 154.901 154.615 153.836 153.234 152.505 151.776 TOTAL 780.000 620.000 Balai Rakyat 31.0000 Operasional SKPD 200.000 Gedung SKPD 160.000 Sekda 40.000 DPRD 70.000