Hasil Diskusi “Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement” Balai Kartini, 7 April 2016 Kelompok: Health Providers.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KESEHATAN DAN K E S E L A M A T A N K E R J A
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
I Sistem Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional (Indonesia) serta kaitannya dengan Pendidikan Tenaga Profesi Kesehatan Sistem Pendidikan Nasional serta.
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
ICESCR: Kerja Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
PARADIGMA BARU PEMBANGUN KESEHATAN
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
Konsep EDS/M-MSPD LPMP Jawa Barat.
Outlook Manajemen RS.
MEKANISME HAM PBB.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Pendidikan Kedokteran di Era JKN & Pelaksanaan MDGs
di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Kerjasama PROREP dan PATTIRO
Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
Desa Siaga Sehat Jiwa ( DSSJ )
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
Sekretaris PP Aisyiyah
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Program Kesehatan PT. Shyang Yao Fung
BAB 4 ETIKA BISNIS 1. ETIKA DALAM ORGANISASI
PASIEN SAFTY Winarni, S. Kep., Ns. MKM.
Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement
Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes
Hasil Diskusi “Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement” Kelompok: komunitas Balai Kartini, 7 April 2016.
Pendekatan Partisipasi
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Stop AIDS Pencegahan Positif
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
PROF.DR. EVVY KARTINI KETUA HIMPENINDO PC BATAN BOGOR 1 April 2016
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
ETIKA MANAJEMEN.
ETIKA MANAJEMEN.
LINGKUNGAN ORGANISASI
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
Pengembangan.
Standar Pelayanan Pekerjaan Sosial di bidang kesehatan.
Jelang Survei Verifikasi KARS
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesiaa
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
TANTANGAN PROFESI DOKTER ( IDI ) ERA SAAT INI DAN KE DEPAN
How To Measure Quality Sharon Gondodiputro dr., MARS, MH
Review Seminar PGE Kelompok 1 (KADARZI).
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
PRAKTIKUM I Daftar Pustaka : Modul Wawancara Pertolongan.
Materi (11) MK SIK Kesmas-smt 3
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJEMEN
ETIKA MANAJEMEN.
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Peran Dokter Layanan Primer
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
Abdul latieff HSE Officer. Definisi Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia.
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
Materi (11) MK SIK Kesmas-smt 3
Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes. 80 an Pekerja Kesehatan 90 an Tenaga Keperawatan 2000 Profesi Perawat Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes.
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Djoti Atmodjo. Standar Akreditasi Rumah Sakit 2 I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien Bab 1. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan.
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS EDISI KEDUA VERSI TAHUN 2019.
Transcript presentasi:

Hasil Diskusi “Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement” Balai Kartini, 7 April 2016 Kelompok: Health Providers

Anggota Kelompok NamaOrganisasi dr. Totot (Ketua)RS Atma Jaya dr. RosmaRS UKI dr. RiniRSU Persahabatan Ibu SamitaRSU Tangerang dr. Syahrul HaikalAXA ShintaAXA drg. RonyMandiri Inhealth

Sesi 1 Sejauh mana patient and family engagement (PFE) relevan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia? Mengapa demikian?

Sangat Relevan Bisa merubah paradigma Kuratif => Preventif Pasien bisa memahami dirinya Pasien bisa menjadi Ambasador

Sesi 1 Apakah sudah saatnya untuk melibatkan semua pasien tanpa memandang status sosial dan ekonomi mereka? Mengapa demikian?

Ya (Perlu Penyesuaian) Sudah menjadi hak dasar pasien yang dilindungi Undang-Undang

Sesi 2 Apa saja faktor pendukung yang sudah ada dalam menjalankan PFE di Indonesia saat ini? Dalam tatanan kebijakan Dalam tatanan organisasi pelayanan kesehatan Dalam tatanan pemberi layanan langsung atau direct care Dalam tatanan komunitas/pa sien

Faktor pendukung Kebijakan  sudah ada Undang-Undang mengenai hak dan kewajiban pasien (masalahnya pelaksanaannya berbeda2) Organisasi pelayanan  akreditasi/KARS  saat penyusunan rencana bisnis RS akan dilakukan FGD melibatkan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat sudah menjadi dewan pengawas RS (sudah membawa suara pasien??) Pemberi Layanan kesehatan  SOP Komunitas  Komunitas kesehatan, Kader Posyandu.

Sesi 3 Apa saja tantangan dalam menjalankan upaya-upaya PFE di Indonesia saat ini? Dalam tatanan kebijakan Dalam tatanan organisasi pelayanan kesehatan Dalam tatanan pemberi layanan langsung atau direct care Dalam tatanan komunitas/pa sien

Tantangan Kebijakan  perubahan yang sangat cepat, politisasi kebijakan (masyarakat lebih maju dibandingkan dengan pembuat kebijakan), sosialisasi, ada tidaknya keinginan trkait dengan penyusunan kebijakan. Keinginan masyarakat belum terwakili oleh pemerintah (komisi IX) apakah pemerintahan cukup responsif? Sudah menyiapkan perangkat untuk sosialisasi, monitoring dan pelaporan?apakah tdp jejaring yang adekuat sehingga akan ada review dan perbaikan di masa mendatang? Organisasi pelayanan  implementasi, monitoring yang bervariasi perlu disadari bahwa saat ini akreditasi masih dilaksanakan sbg kewajiban bukan sebagai kebiasaan dan kebutuhan Pemberi Layanan kesehatan  mind set yang berbeda, terkait dengan paparan terkait dengan PFE (memperkecil gap antara dokter dan pasien), komunikasi Komunitas  budaya di masyarakat (rasa sungkan), perlu pendampingan dalam menggerakkan masyarakat  oleh lembaga konsumen?kader masyarakat?puskesmas?, persepsi masyarakat terhadap dirinya sendiri ‘sangat rendah’

Sesi 4 Apa saran-saran dalam menjalankan upaya-upaya PFE di Indonesia? Dalam tatanan kebijakan Dalam tatanan organisasi pelayanan kesehatan Dalam tatanan pemberi layanan langsung atau direct care Dalam tatanan komunitas/pa sien

Saran-Saran Kebijakan  respon terhadap perubahan global yang ada, PFE harus digarap secara komperhensif dan terintegrasi, karena selama ini semua berjalan terpisah dan dengan standar yang berbeda. Kalau hanya melakukan pemolesan pada yang sudah ada sekarang, maka akan terjadi bussiness as usual. MONEV implementasi kebijakan hingga ke level paling bawah Organisasi pelayanan  Monev di RS, melaksanakan reward and consequence, PFE dimasukan sebagai implementasi standar HPK akreditasi agar bisa terlaksana, Pemberi Layanan kesehatan  perlu ada sistem yang menjamin kesejahteraan dokter sehingga dapat meminimalisir ‘kepentingan lain’, perlu perbaikan dalam komunikasi, perlu perubahan paradigma, team work perlu diperbaiki (contoh penanganan kasus di ICU)  perlu ada clinical meeting Komunitas  adanya fungsi pendampingan

Penutup Pengalaman menyenangkan Anda sebagai pasien Dokter melibatkan pasien dan keluarga dalam setiap keputusan medis yang diambil

Penutup Pengalaman tidak menyenangkan Anda sebagai pasien Ada perbedaan perlakuan apabila pasien berasal dari tenaga medis atau tidak\ Terdapat kecenderungan kecemburuan sosial jika ada pihak lain yang mengetahui perbedaan posisi Semakin populer dokter, semakin terbatas waktu dan pelayanan yang diberikan