KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY
Advertisements

Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
Jl. MT. HARYONO Kav.51 Jakarta Selatan
Mohammad Najib Governance Reform Adviser LOGICA2.
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 & USULAN KEGIATAN 2016
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SINKRONISASI PELAKSANAAN IZIN-IZIN DAERAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Electronic Government dan Implementasi di Indonesia
POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
KEBIJAKAN PERENCANAAN KEISTIMEWAAN DIY
SINERGITAS PERENCANAAN
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAPUBATEN MALANG TAHUN 2018.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY RENCANA PROGRAM/KEGIATAN Tahun 2017

Kebijakan Nasional Perijinan dan Investasi Indonesia harus masuk rangking 40 dalam easy doing business tahun 2016 dari 109 tahun 2015. Penghapusan peraturan (perda dan pergub) yang menghambat investasi dan pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan di daerah harus lebih cepat dan mudah. (Arahan Presiden pada Rakor KP3MN di Istana Negara Jakarta)

1. Kontribusi dari hasil pembahasan Forum Tematik Tuntutan Masyarakat Terwujudnya Good Governance dan Pelayanan Prima Reformasi Birokrasi (Khususnya Kualitas Pelayanan Perijinan)

REALISASI ATAS TARGET SASARAN 2. Evaluasi Kinerja KP2TSP (Realisasi atas target sasaran SKPD, realisasi atas target kinerja program utama SKPD) (2013-2015) NO INDIKATOR REALISASI ATAS TARGET SASARAN Target 2013 Realisasi 2013 Target2014 Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 1 Indek Kepuasan Masyarakat 76,15 81,22 78,15 82,22 82,15 82,66 2 Peringkat PTSP Nasional - 10 Besar 3 Besar Catatan :Target Peringkat Nasional dilaksanakan 2 tahun sekali berikutnya pada tahun 2016

3. Isu Strategis Pembangunan KP2TSP (yang dikaitkan dengan tematik untuk tahun 2017) 1.Pelayanan Perizinan berbelit, lama, tidak transparan, biaya tinggi. 2. Pelayanan publik perijinan yg masih belum prima 3. Rendahnya daya saing dalam pelayanan kemudahan Informasi dan perijinan investasi

4. Konsep dan Strategi Perencanaan Pembangunan KP2TSP tahun 2017 TEMATIK PEMBANGUNAN STRATEGI PERENCANAAN Kualitas Pelayanan Perijinan Evaluasi regulasi penghambat investasi Evaluasi pelimpahan Perijinan dan Non Perijinan ke Kantor PTSP Perubahan Standar Pelayanan dan SOP perizinan Pembangunan Kantor PTSP Inovasi pelayanan publik Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu satu pintu Peringkat 2 Pelayanan perijinan tingkat nasional Indek Kepuasan Masyarakat Tinggi

5. Korelasi Permasalahan, Isu, Konsep Strategi dgn Program /Kegiatan OUT PUT Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P ) Penyusunan standar dan prosedur perijinan Publikasi pengurusan perizinan Program Penanganan Pengaduan Perijinan Penyusunan standar dan prosedur pengaduan Pelayanan Klinik dan advokasi perizinan Izin online manajemen plan PTSP Survey IKM Pengendalian pasca izin terbit grand design PTSP DIY SOP perijinan sertifikat ISO 9001:2015 sistem informasi dan database perijinan pengaduan online terintegrasi penanganan penyelesaian aduan unit pengaduan fasilitasi masalah izin REFORMASI BIROKRASI meningkatnya kecepatan peyelesaian dokumen perizinan IKM 85,15 Meningkatnya penyelesaian pengaduan

6. Kontribusi KP2TSP pada tema Strategis PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK PENANGGULANGAN KETIMPANGAN DGN KEBIJAKAN PUBLIK YANG MAMPU MEMUTUS SIKLUS KETIMPANGAN Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perijinan Perbaikan Iklim Investasi Peningkatan Realisasi perizinan Investasi

7. Rencana program/kegiatan pembangunan KP2TSP Tahun 2017 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Penyusunan standar dan prosedur perizinan Publikasi pengurusan perizinan Program Penanganan Pengaduan Pelayanan klinik dan advokasi perizinan Penyusunan standar dan prosedur pengaduan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan INDIKATOR SASARAN SKPD Indikator Kinerja Utama KP2TSP DIY Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan INDIKATOR SASARAN SKPD META INDIKATOR Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 Indek kepuasan Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinanek Formulasi Penghitungan: (Jumlah izin terbit - Jumlah pengaduan) : Jumlah izin terbit x 100%. Tipe Penghitungan: Non kumulatif. Sumber data: Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 76,15 78,15 82,15 84,15 85,15

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR SATUAN TARGET TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Meningkatnya kecepatan peyelesaian dokumen perizinan persentase waktu penyelesaian dokumen perijinan terhadap SOP Formulasi Penghitungan: waktu penyelesaian dokumen perijinan sesuai SOP dibagi total perijinan yang diajukan x 100 % % n/a 100 2. Program Penanganan Pengaduan Perijinan Meningkatnya penyelesaian pengaduan persentase jumlah aduan yang dapat diselesaikan jumlah aduan yang diselesaikan dibagi jumlah aduan x 100 %

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P ) SASARAN KEGIATAN (output) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN Tahun 2017 Pelayanan administrasi perijinan Pelayanan perijinan dan non perijinan ijin 1200 2. pengurusan perijinan perusahaan 100 3. manajemen plan PTSP jenis ijin 18 4. dokumen IKM IKM 2 5. Laporan Hasil pengendalian pasca izin terbit laporan 1

2. Kegiatan Penyusunan standar dan prosedur perijinan SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN TH 5 Tersedianya standar dan prosedur aplikasi sistem perijinan online "jogja single window for license" aplikasi 15 2. Dokumen grand design PTSP DIY dokumen 1 3. Dokumen SOP perijinan 174 4. sertifikat ISO 9001:2015 sertifikat 5. sistem informasi dan database perijinan 6

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 3. Kegiatan publikasi pengurusan perizinan SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN TH 5 Terinformasikannya pengurusan perijinan melalui berbagai media jumlah masyarakat yang sadar perijinan orang 100 4. Kegiatan Pelayanan Klinik dan advokasi perizinan Pelayanan Konsultasi aplikasi sistim pengaduan online terintegrasi aplikasi 1 2. dokumen penanganan penyelesaian aduan Dokumen 35 3. unit pengaduan unit 6 4. fasilitasi masalah izin izin 30

“pelayanan terbaik komitmen kami“ Terima Kasih SEMUA IZIN TIDAK DIPUNGUT BIAYA