Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan Daryanto Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 22 Februari 2016

Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan pemeriksaan, memberikan peringatan dini, memberikan jaminan kualitas atas pelaksanaan tata kelola, memberikan masukan dan koreksi kegiatan yang berpotensi menyimpang sebagai upaya pencegahan melalui pendampingan penyusunan manajemen risiko dan audit berbasis risiko, serta melakukan audit investigasi atas dugaan KKN dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya; Mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal; Perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); Mendorong terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud Menuju Pemerintahan yang Baik; Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern di Satuan Kerja.

Rancangan Kegiatan Strategis 2016-2019 Satker & Satuan Pendidikan menjadi wilayah bebas dari korupsi; Fasilitasi nilai-nilai integritas terhadap Satuan Pendidikan dan Satker Kemendikbud; Terbentuknya komite integritas Kemendikbud; Tersertifikasikannya Auditor berstandar profesional; Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi Inspektorat Jenderal sampai dengan level 3 merujuk standar IACM (Internal Audit Capability Model); Kualitas Laporan Keuangan terus meningkat (WTP); Penyelesaian tindaklanjut selesai pada exit meeting (Hasil pengawasan baik internal maupun eksternal).

FOCUS: Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2015-2019 KEUANGAN Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award) Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi audit Tugaskan LO di setiap UKE & Petakan Risk & Ctrl Maksimalkan inputing PBJ ke eProc + Pakta Integritas Vendor. KINERJA Kawal LAKIP (LKj) UKE, Petakan Risk & Ctrl Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Per UKE I, di ttd 3 pihak (Menteri, Dirjen/Ka UKE I, & Irjend) Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli /expert) Koord Tim Teknis Baperjakat: Usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan RB Kawal area perubahan (di semua lini) &memanfaatkan PIC - UKE Khusus Area Pengawasan: Pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan (tuntaskan layanan karya siswa). & Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi) Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa Kemdikbud pantas dinaikkan Tukin-nya ( dengan menunjukka KINERJA nya !). Governance Ctrl Risk MITRA: BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; AAIPI (Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind Chapter, YPIA, LSM & PERS, Oleh: Daryanto- Inspektur Jenderal Kemdikbud (Jkt, 1 Juli 2015)

Anggaran Pendidikan (20,00%) APBN 2016 Belanja Negara APBN 2016 Rp2.095,72 T (64 %) (Rp. Milyar) Anggaran Pendidikan (20,00%) Rp.419,2 T Belanja Transfer Daerah 267.888,00 1. DAK Pendidikan 2.665,30 2. DAU yg diperkirakan u/ anggaran pddkn 142.087,60 3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.020,50 4. Tunjangan Profesi Guru 71.020,40 5. Otsus yg diperkirakan u/ anggaran pddkn 4.624,30 6. Dana Insentif Daerah - 7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 43.923,60 8. BOP PAUD (36 %) (Rp. Milyar) Belanja Pemerintah Pusat 146.288,4 1. Kementerian Dikbud 49.232,8 2. Kementerian Ristek dan Dikti 39.491,5 3. Kementerian Agama 46.840,4 4. K/L lainnya 10.723,7 16 K/L Lainnya : Kemenkeu; Kementan; Kemenperin; Kemen ESDM; Kemenhub; Kemenkes; Kemenhut; KKP; Kemenparekraf; Batan; Kemenpora; Kemenhan; Kemenakertrasns; Perpus RI; Kemenkop UKM; Kemenkominfo

PAGU ALOKASI ANGGARAN 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Syukur Opini BPK-RI atas LK Tahun 2014 dan 2015 memperoleh Opini WTP Nilai LAKIP dari Kemenpan-RB 73,43 (Kategori BB) Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2015 mendapat nilai 70,79 (Tukin 70%) LHKPN 99% dari 2.272 W LHKPN (-33 ) LHKASN 87% dari 13.893 W LHKASN (-1.815)

Program Pengendalian Gratifikasi

Pencanangan Zona Integritas Selasa, 6 Oktober 2015 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara Unit WBK: 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Ditjen PAUD dan Dikmas

MoU Kemendikbud dan BPKP Tahun 2016 Akan dilakukan sinergitas pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Terima Kasih