JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Advertisements

Pengelolaan Cuti PNS Pemerintah Kota Salatiga
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Syarat Anggota Kelompok :
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAWASAN
1. Rina Alfrina ( )‏ 2. Rizky Septiana Putri ( )‏ 3. Hari 4. Kartika Nur’Ayu Asmara ( )‏
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UHAMKA
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
DEWAN SYUGLI.
Rapat Anggota Koperasi
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Rapat Koordinasi Bagian Kemahasiswaan dg BEM/UKM/SC
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
BADAN HUKUM KOPERASI.
MANAJEMEN KOPERASI.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
ORGANISASI & MANAJEMEN
HIMA KEPERAWATAN BANDUNG
Sistem Koperasi Indonesia
Badan Perwakilan Mahasiswa
Majelis Kehormatan Notaris
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Apa itu ORGANISASI ?.
KILAS BALIK KEPENGAWASAN Ketua Pengawas Puskopdit BAG
MANAJEMEN KOPERASI SEKOLAH
ROHIS DARUL ILMI SMA NEGERI 1 LINGGANG BIGUNG
SejarahTerbentuk Osis
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
PERSEROAN TERBATAS (2) Struktur Modal Perseroan Terbatas
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
STRUKTUR, FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS OSIS
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
TAMU 13 MODAL KOPERASI.
PERSEROAN TERBATAS (2) Struktur Modal Perseroan Terbatas
TATA CARA PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA.
Proses Pembentukan Koperasi
Materi : Modal Koperasi TEAM DOSEN
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) Oleh: Rhido Jusmadi (Dosen Fakultas.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PELATIHAN KELOMPOK.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
Pengurus Yayasan.
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)
Transcript presentasi:

JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM Yang dimaksud dengan tata kerja adalah menyangkut masalah-masalah pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab setiap lembaga.

A. KETUA UMUM 1. Bertanggung jawab atas segala kegiatan KSR-PMI UMM baik kedalam maupun keluar 2. Mengatur, mengarahkan, mengawasi pelaksanaan dan kebijaksanaan KSR-PMI UMM 3. Mengangkat dan memberhentikan pengurus KSR-PMI UMM baik atas permintaan sendiri atau tidak, dengan melalui Rapat Pengurus 4. Bersama dengan Pengurus Harian berhak menentukan kebijaksanaan 5. Menyetujui pemasukan dan pengeluaran uang 6. Mempertanggung jawabkan segala kegiatan KSR-PMI UMM kepada Rapat Anggota 7. Menginformasikan segala hal yang menyangkut perkembangan

B. SEKRETARIS UMUM (SEKUM) Bersama wasekum bertanggung jawab atas kelancaran administrasi dan ketertiban kesekretariatan KSR-PMI UMM Membantu Ketua Umum memimpin Rapat KSR-PMI UMM dan mendampingi Ketua Umum dalam melaksanakan tugas Bekerjasama dengan Pengurus Harian lain Bertanggung jawab atas pengarsipan surat masuk dan surat keluar khususnya yang berhubungan dengan lembaga Wajib melaporkan seluruh kegiatan pada Rapat Pengurus Menggantikan Ketua Umum apabila berhalangan hadir

C. WAKIL SEKRETARIS UMUM (WASEKUM) Bersama Sekum bertanggung jawab atas kelancaran administrasi dan ketertiban kesekretariatan KSR-PMI UMM Membantu Ketua Umum memimpin Rapat KSR-PMI UMM dan mendampingi Ketua Umum dalam menjalankan tugas apabila Sekretaris Umum berhalangan hadir Bekerjasama dengan Pengurus Harian lain Bertanggung jawab atas pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan bidang Wajib melaporkan seluruh kegiatan kapada Rapat Pengurus apabila Sekum berhalangan hadir

D. BENDAHARA UMUM (BENDUM) Bersama Wabendum bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pemasukan dan pengeluaran uang Wajib melaporkan seluruh keuangan kepada pengurus Mengadakan koordinasi denga Ketua Umum dalam menentukan kebijaksanaan keuangan Bekerjasama dengan Pengurus Harian lain