PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Indikator Menjelaskan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998. Menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah sejak reformasi.

Perkembangan politik setelah 21 Mei 1998

REFORMASI adalah : suatu proses berlangsungnya pergeseran danperubahan dari sistem yang dinilai kurang demokratis menuju kearah sistem yang lebih demokratis. Oleh sebab itu pergeseran dan perubahan itu merupakan implementasi dan merupakan bagian dari peristiwa di dalam proses demokratisasi yang cakupannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan persamaan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih merata.

Agenda utama presiden b.j. habibie 21 Mei 1998 Awal berlakunya era reformasi di Indonesia. Naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto merupakan momentum awal dari adanya perkembangan politik,ekonomi,dan sosial pasca-21 Mei 1998

Agenda utama presiden b.j. habibie 22 Mei 1998 Presiden B.J Habibie membentuk susunan kabinet yang di namakan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pemberian Amnesti dan munculnya Kebebasan berpendapat Pada masa pemerintahan Presiden Habibie,kebebasan pers di kembalikan ke tempatnya semula. Tahanan-tahanan politik orde baru di berikan amnesti dan dibebaskan. Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta(TGPF). Pencabutan UU No.11/PNPS/1963 tentang pemberantasan aksi subversi dengan mengeluarkan UU No.26 tahun 1999.

Permasalahan Dwi Fungsi ABRI kemunculannya merupakan konsep yg diajukan oleh Jendral A.H Nasution pada 11 november 1998. Dalam pidatonya yang berjudul ‘Jalan Tengah’, Jenderal Nasution menyatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan social kemasyarakatan.

Permasalahan Dwi Fungsi ABRI Kebijakan yang diterapkan oleh presiden Habibie antara lain adalah : memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(ABRI). Kebijkan mulai diterapkan tanggal 5 Mei 1999. Pembenahan dwi fungsi ABRI di dalam tubuh pemerintahan dilaksanakan dengan mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR.

Reformasi Hukum Dan Perundang-undangan Fokus pembenahan sektor hukum dan perundang-undangan mengacu pada 12 ketetapan. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Era baru pada masa pemerintahan Presiden Habibie menjadi semacam pemecah kekakuan sistem hukum di Indonesia selama Orde Baru.

DAN PERUNDANG-UNDANGAN REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Adapun focus pembenahan sektor hokum dan perundang-undangan ini mengacu pada 12 ketetapan yang dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu: Bagian ketetapan yang terdiri dari enam ketetapan MPR baru, antara lainnya sebagai berikut. Tap. MPR No. X/MPR/1998, yang berisi mengenai pokok-pokok pelaksanaan reformasi pembangunan Indonesia, sebagai karangka dasar untuk menyelamatkan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara Indonesia.

DAN PERUNDANG-UNDANGAN REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Tap. MPR No. XI/MPR/1998, yang berisi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari unsure korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tap. MPR No. XIII/MPR/1998, yang berisi mengenai pembatasan masa tugas presiden dan wakil presiden republik Indonesia. Tap. MPR No. XV/MPR/1998, yang berisi proses penyelenggaraan Otonomi Daerah. Tap. MPR No. XVI/MPR/1998, yang berisi tentang kehidupan politik ekonomi dalam rangka melanggengkan konsep demokrasi ekonomi. Tap. MPR No. XVII/MPR/1998, yang berisi mengenaipenegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

DAN PERUNDANG-UNDANGAN REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Bagian ketetapan yang terdiri dari dua ketetapan yang mengubah dan menambah ketetapan yang lama. Tap. MPR No. VII/MPR/1998, yang berisi mengenai perubahan dan penambah terhadap Tap. MPR No. I/MPR/1983 yang membahas mengenai peraturan tata-tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tap. MPR No. XIV/MPR/1998, ketetapan ini mengubah dan menambahkan Tap. MPR No. III/MPR/1998 yang membahas mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum. Bagian yang berisi empat ketetapan yang bersifat mencabut ketetapan-ketetapan MPR terdahulu, adalah sebagai berikut.

DAN PERUNDANG-UNDANGAN REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Tap. MPR No. IX/MPR/1998, Ketetapan ini mencabut Tap. No. II/MPR/1998 yang membahas mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tap. MPR No. XII/MPR/1998. Ketetapan ini mencabut Tap. MPR No. V/MPR/1998 yang membahas tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden selaku Mandataris MPR untuk menyukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan pancasila. Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998. Ketetapan ini mencabut Tap. MPR No. 11/MPR/1978, yang berisi tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4 atau Ekaprasetia Pancakarsa). Selain itu, ketetapan ini juga menetapkan pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Umum 1999 Proses Pemilu di dominasi oleh kemenangan Golongan Karya(Golkar). Sejumlah 48 partai politik berpartisipasi dalam perhelatan akbar tersebut. Presiden Habibie memangkas UU yang membicarakan tentang pemilu,susunan,kedudukan,tugas,serta wewenang dari MPR/DPR.

PEMILIHAN UMUM 1999 Presiden Habibie memangkas undang-undang yang membicarakan tentang pemilu,s Susunan,kedudukan,tugas,serta wewenang MPR/DPR. UU no.1 tahun 1985,mengatur tentang pemilu UU no.2 tahun 1985,mengatur susunan,kedudukan,tugas,dan wewenang MPR/DPR UU no.3 tahun 1985,mengatur sistem kepartaian indonesia UU no.4 tahun 1985,berisi peraturan anti-subversif UU no.5 tahun 1985,berisi eksistensi organisasi massa indonesia

PEMILIHAN UMUM 1999 sebagai gantinya,ditetapkan 3 undang-undang politik yang ditandatangani pada 1 februari 1999 isinya : UU mengenai partai politik proses pemilu serta susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPRD.

Pemilu Kabinet Reformasi : Diadakan 7 Juni 1999 Diikuti 48 Partai Pemenang Pemilu : PDI Perjuangan Golkar PKB PPP PAN

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI Indonesia menunjukkan hasil yang sangat lamban dalam pembenahan krisis multidimensi di bandingkan dengan negara-negara asia lainnya. Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukkan hasil yang membaik. Proteksionisme terhadap sektor perekonomian dalam negeri dilarang.

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi titik optimal Paket kebijakan yang ditawarkan IMF tidak bersifat on the ground Solustions Hanyalah melihat dari 1 sudut pandang yaitu ketahanan ekonomi

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI Ketahanan sosial masyarakat dari penerapan kebijakan IMF hanya mengacu pada ketahanan ekonomi tidak begitu diperhatikan Agenda Reformasi yang mengedepankan ekonomi bangsa tetap menjadifokus utama setiap pemerintahan di Indonesia Perwujudan lapangan pekerjaan menjadi hal yang konkret untuk menanggulangi krisis multidimensi

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI Proyek pembenahan ekonomi dan sosial : Meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin Menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat Optimalisasi fasilitas umum bagi masyarakat Mengoptimalkan sector pendidikan Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses kesehatan

Kondisi Masyarakat Sejak Reformasi Kondisi sosial masyarakat di Berbagai Daerah yang dapat terlihat pada : a. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada b. Konflik sosial c. Demoralisasi d. Disintegrasi Masyarakat

Kondisi Masyarakat Sejak Reformasi 2. Kondisi Perekonomian Masyarakat di berbagai daerah dapat terlihat dengan adanya: Kemiskinan Akibat korupsi Dampak listrik padam Tragedi pembagian zakat Dampak naik turunnya Harga BBM Dampak Krisis Ekonomi Global 2008.

LATIHAN Krisis ekonomi di Indonesia dimulai dengan adanya.... Utang luar negri Turunnya nilai rupiah Maraknya demonstrasi Naiknya harga barang-barang Kurangnya kepercayaan pada pemerintah KUNCI : B

LATIHAN 2. Pelaksanaan Pemilu tahun 1999 diatur dalam undang-undang... No. 3/1999 No. 11/1998 No.31/1998 No. 4/1999 No. 5/1999 KUNCI : A

LATIHAN 3. Tugas dari tim gabungan pencari fakta adalah... Mencari fakta tentang dilantiknya habibi Mencari fakta tentang peristiwa kerusuhan 27 Juli Mencari fakta tentang turunnya Soeharto Mencari fakta tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 Mencari fakta tentang peristiwa semanggi KUNCI : D

LATIHAN 4. Pemisahan kepolisian dan ABRI dimulai sejak tanggal.... 12 Mei 1999 13 Mei 1999 15 Mei 1999 20 Mei 1999 3 Mei 1999 KUNCI : C

LATIHAN 5. Pemilihan umum yang menyertakan 48 partai politik di tahun 1999 digelar pada tanggal.... 5 Juni 1999 6 Juni 1999 7 Juni 1999 8 Juni 1999 9 Juni 1999 KUNCI : C

LATIHAN 6. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang sistim Pemilu 1999 adalah.... UU No. 1 tahun 1999 UU No. 2 tahun 1999 UU No. 3 tahun 1999 UU No. 4 tahun 1999 UU No. 5 tahun 1999 KUNCI : C

LATIHAN 7. Yang bukan merupakan Lima bidang kerja utama kabinet Reformasi pembangunan salah satunya adalah.... Memperbaiki nilai tukar rupiah Melakukan amandemen UUD Mengadili Soeharto Pemberantasan KKN Menghapus Dwi Fungsi ABRI KUNCI : A

LATIHAN 8. Sidang Istimewa MPR digelar tanggal.... 1-10 Oktober 1999 KUNCI : E

LATIHAN 9. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia tanggal... 13 Mei 1998 14 Mei 1998 20 Mei 1998 21 Mei 1998 22 Mei 1998 KUNCI : D

LATIHAN 10. Judul pengunduran diri Presiden Soeharto adalah.... Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI Berhenti dari posisi Presiden RI Suksesi pemerintahan Agenda Reformasi Pelaksanaan agenda Reformasi KUNCI : A

REFERENSI 1.Endar Wismulyani Dan Nur Siwi Ismawati Sejarah Nasional kelas .XII. SMA /MA Penerbit Intan Pariwara.Jakarta 2.Drs. Wardaya.M.M,Sejarah Nasional untuk SMA Kelas XII Penerbit Pustaka Manggala 3. Dr. Magdalia Alfiam, M.A, Dr. Nana Nurliana,M.A, Dra. Sudarini Suhartono, M.A, Sejarah untuk SMA dan MA, Penerbit Erlangga, Jakarta 2007