KEBIJAKAN KESEHATAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEBIJAKAN ???

PENGERTIAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN (POLICY) ADALAH SUATU ATURAN TERTULIS HASIL KEPUTUSAN FORMAL ORGANISASI, YANG MENGATUR NILAI DAN PERILAKU SELURUH KOMPONEN DALAM ORGANISASI, YANG BERSIFAT MENGIKAT UNTUK MENCAPAI SUATU TATA NILAI BARU (UNITED NATIONS, 1975) PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH PROSES POLITIK DAN PROSES ORGANISASI YANG AMAT PANJANG DAN BERTAHAP (CHARLES LINDBLOM, 1968)

Policy = Kebijakan atau kebijaksanaan ? Policy  kebijakan Wisdom  kebijaksanaan, kearifan yg artinya upaya penyimpangan dr kebijakan disesuaikan situasi dan kondisi krn adanya tuntutan kebutuhan kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh: Kebijakan Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam negaranya (Balai Pustaka, 1991). Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1991), Kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan ”kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro dan mikro.

BENTUK KEBIJAKAN KEBIJAKAN MAKRO: UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH (PP) KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) KEPUTUSAN MENTERI (KEPMEN) : KEBIJAKAN MIKRO: KEPUTUSAN DIRJEN “PERATURAN ORGANISASI” PERDA / PERGUB / PERBUP

9 KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ TERTULIS DAN BERDASARKAN PROSES SERTA KEPUTUSAN FORMAL ORGANISASI HARUS RELEVAN DENGAN TUJUAN ORGANISASI DAN DIPAHAMI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI YANG TERLIBAT DINYATAKAN DALAM KALIMAT TERTULIS YANG DAPAT DIMENGERTI OLEH SELURUH ANGGOTA HARUS JELAS MASA BERLAKUNYA DAN MENYATU DENGAN AKTIVITAS DI MASA DEPAN

10 KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ KEBIJAKAN HARUS BERSIFAT TERBUKA (UNTUK PERUBAHAN) TETAPI HARUS JUGA BERSIFAT STABIL KEBIJAKAN HARUS DAPAT DITERAPKAN DAN BERSIFAT RASIONAL BERSIFAT TERBUKA UNTUK DIINTEPRETASIKAN OLEH PARA PELAKU DAN JUGA DAPAT DITERAPKAN PADA BERBAGAI SITUASI Œ

TIPE INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN 1.Masalah kebijakan (policy problem) adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

2.Masa Depan Kebijakan (Policy future) Konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan.

3.Aksi Kebijakan (Policy action) Suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan.

4.Hasil kebijakan (policy outcome) Merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan.

5.Kinerja Kebijakan (Policy Performance) Merupakan derajat di mana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. Dalam realitas, masalah-masalah kebijakan jarang “terpecahkan”, segaima masalah perlu dipecahkan ulang; dirumuskan kembali, atau bahkan “tak terpecahkan”.

INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN 1.Apa hakekat permasalahan ?K 2.Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya ? 3.Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah ? 4.Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah ? 5.Hasil apa yang diharapkan ? Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan : Kelima pertanyaan ingin menjawab masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan

Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan Kinerja Kebijakan Masalah Kebijakan Hasil-Hasil Kebijakan Masa Depan Kebijakan Aksi Kebijakan

PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN 1.Defenisi (Perumusan Masalah) Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan 2.Prediksi (Peramalan) Informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan 3.Preskripsi (Rekomendasi) Informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah 4.Deskripsi (Pemantauan) Informasi konsekuensi dimasa sekarang dan masa lalu dari terapan alternatif kebijakan 5.Evaluasi Informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah

Lima prosedur analisis kebijakan Perumusan Masalah PeramalanRekomendasiPemantauanEvaluasi Perumusan Masalah

Dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi : 5 (lima) komponen informasi kebijakan (policy informational components) yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan 5 (lima) prosedur analisis kebijakan (policy- analiytic prosedures). KEBIJAKAN : KERANGKA YANG TERINTEGRASI

Analisis kebijakan yang berorientas pada masalah Kinerja Kebijakan (5) Masalah Kebijakan(1) Aksi Kebijakan (3) Perumusan Masalah Perumusan Masalah (A) Hasil-Hasil Kebijakan (4) Masa Depan Kebijakan (2) Peramalan (B) Rekomendasi (C) Pemantauan (D)Evaluasi (E)

KEDEKATAN PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN TIPE- TIPE PEMBUATAN KEBIJAKAN (William Dunn) Peramalan Perumusan Masalah Rekomendasi Monitoring Penilaian Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penilai Kebijakan Proses Pembuatan Kebijakan

TAHAP-TAHAP DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN  Penyusunan Agenda  Formulasi Kebijakan  Adopsi Kebijakan  Implementasi Kebijakan  Penilaian Kebijakan

PENYUSUNAN AGENDA Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik

FORMULASI KEBIJAKAN Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah

ADOPSI KEBIJAKAN Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif atau eksekutif

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan resources

PENILAIAN KEBIJAKAN Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah implementasi memenuhi persayaratan peraturan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan

PERUMUSAN MASALAH Mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari proses pembuatan kebijakan melalui agenda setting. Menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang- peluang kebijakan baru.

PERAMALAN Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Mengestimasi akibat dari kebijakan yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan

REKOMENDASI Membantu Mengestimasi tingkat resiko (cost and benefit) dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas, menentukan kriteria dalam menentukan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi inplementasi kebijakan

MONITORING Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

EVALUASI Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah

CONTOH KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA

Kebijakan kesehatan Penggalangan kemitraan lintas sektor Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Peningkatan kemampuan daerah Pemberdayaan masyarakat dan swasta Pengembangan sumber daya kesehatan Pelaksanaan upaya kesehatan

Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

Kebijakan program lingkungan sehat Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Pengembangan wilayah sehat

Kebijakan program upaya kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana

Kebijakan program upaya kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal secara selektif Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan obat dan perbekalan RS Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko Peningkatan imunisasi Penemuan dan tatalaksana penderita Peningkatan surveilans epidemologi Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pendidikan gizi Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, kekuarangan zat gizi mikro lainnya Penanggulangan gizi lebih Peningkatan surveilans gizi Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kebijakan program sumber daya kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Pengkajian dan penyusunan kebijakan Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan Pengembangan sistem informasi kesehatan Pengembangan sistem kesehatan daerah Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan Penelitian dan pengembangan Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan

CONTOH KEBIJAKAN KEBIJAKAN PELAYANAN DI PUSKESMAS MENYANGKUT PEMBERIAN OBAT DAN KETERSEDIAAN ALAT MEDIS Masalah yang dihadapi Aturan pemberian obat di puskesmas. Tidak semua puskesmas memberlakukan pemberian obat generic, masih ada puskesmas yang memberikan obat paten kepada pasien untuk menarik biaya yang lebih besar. Di puskesmas biasa terjadi penumpukan atau kekurangan alat kesehatan dan sediaan farmasi (obat-obatan) Pasal yang bermasalah Peraturan menkes RI no. 02/menkes/068/2010 pasal 1 tentang kewajiban menggunakan obat generic di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas. Tapi pada kenyataannya saat ini masih ada puskesmas yang menggunakan obat paten untuk mendapatkan lebih banyak pemasukan dana. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disebutkan di atas. Pasal 2 tentang penggunaan obat generic dikatakan bahwa setiap puskesmas wajib untuk menyediakan dan menggunakan obat generic dalam setiap pelayanannya. Pasal 32 tahun Dalam pasal ini dikatakan bahwa puskesmas dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memberikan laporan daftar kebutuhan ketersediaan alat medis dan sediaan obat-obatan untuk menghindari terjadinya kekurangan atau penumpukan alat medis dan obat-obatan tersebut. Namun kenyatannya pada saat ini masih banyak puskesmas yang menyimpan obat sampai kadaluarsa dan adapula yang kehabisan sehingga pelayanan tidak berjalan dengan baik.

CONTOH KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK Larangan merokok di tempat umum seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Pencemaran Udara (PPU) di DKI Jakarta Masalah yang dihadapi Saat ini ada 60 juta perokok di Indonesia dengan konsumsi rata-rata 11 batang per hari. Kebijakan pemerintah atas rokok memang mendua. Pemerintah tahu persis rokok membahayakan kesehatan masyarakat. Tapi pemerintah condong ke industri rokok lantaran menyumbang cukai terbesar dan menyerap banyak tenaga kerja. Tahun lalu cukai rokok mencapai Rp 53 triliun. Tahun ini penerimaan cukai rokok diperkirakan Rp 57 triliun. Jumlah tenaga yang terserap sekitar 6 juta. Keberpihakan negara ke industri rokok juga terlihat dari keengganan pemerintah meratifikasi konvensi pembatasan dampak tembakau. Indonesia satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang belum meratifikasi konvensi pembatasan dampak tembakau itu. Jangan heran bila akhirnya nanti iklan rokok masih berseliweran di seputar kita. Pasal yang bermasalah Pasal 9 butir d Setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara eceran (per batang). Pasal 10 Tembakau dan semua produk tembakau sebagai zat adiktif dilarang untuk diiklankan dan/ atau dipromosikan di semua jenis media yang meliputi media luar ruang, media elektronik, media online, media cetak, media lainnya, dan tempat penjualan. Pasal 11 Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia dilarang untuk: Menawarkan atau memberikan secara cuma-cuma, potongan atau hadiah produk tembakau atau produk lainnya yang mencantumkan merek dagang produk tembakau atau yang menyerupai produk tembakau. Menggunakan logo dan/atau merek rokok pada produk atau barang bukan rokok. Menjadi sponsor terhadap suatu kegiatan, lembaga, dan atau perorangan. Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mempromosikan atau mengenalkan produk tembakau ke masyarakat.

TUGAS MENGKAJI KEBIJAKAN KESH. (UU; PP; PERMEN; PERDA; PERGUB) KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN KEBIJAKAN OBAT GENERIK UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Mis : TBC. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT TUGAS RINGKASAN KEBIJAKAN MASALAH PASAL YG BERMASALAH PERILAKU YG TIMBUL (RESISTENSI DAN DAMPAK PADA MASYARAKAT REKOMENDASI (SIMPULAN DAN SARAN)

PROBLEM (MASALAH) vs ISU PUBLIK MASALAH ADALAH KESENJANGAN (GAP) ANTARA HARAPAN (TEORI, NORMA, NILAI, TUJUAN ORGANISASI) DENGAN KENYATAAN (HASIL PROGRAM, HASIL KEGIATAN, PERILAKU, KEADAAN NYATA) YANG TERJADI PADA ORGANISASI (MIKRO) MAUPUN PADA MASYARAKAT (MAKRO) ISU PUBLIK ADALAH MASALAH YANG MENJADI KEPRIHATINAN, PERHATIAN MAUPUN KEPEDULIAN (CONCERN) SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT (ATAU SEBAGIAN BESAR ANGGOTA ORGANISASI), YANG MEMPENGARUHI KEHIDUPAN DAN AKTIVITAS MASYARAKAT LUAS

PERILAKU POSITIF DAN NEGATIF PTO ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, SIKAP, NIAT, DAN TINDAKAN) SESEORANG MAUPUN SEKELOMPOK ORANG, YANG BERSIFAT POSITIF (BAIK) ATAUPUN NEGATIF (KURANG BAIK) YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PENETAPAN SUATU KEBIJAKAN, YANG TERJADI PADA INDIVIDU YANG TERKAIT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KEBIJAKAN

RESISTENSI (PENOLAKAN) ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, NIAT, SIKAP, MAUPUN TINDAKAN), YANG DISADARI (DISENGAJA) ATAUPUN TAK DISADARI (TAK DISENGAJA), YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, MENENTANG TERHADAP KEBIJAKAN (SEBAGIAN ISI KEBIJAKAN ATAU KESELURUHAN MATERI KEBIJAKAN)

Kebijakan kesehatan Penggalangan kemitraan lintas sektor Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Peningkatan kemampuan daerah Pemberdayaan masyarakat dan swasta Pengembangan sumber daya kesehatan Pelaksanaan upaya kesehatan

Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

Kebijakan program lingkungan sehat Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Pengembangan wilayah sehat

Kebijakan program upaya kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana

Kebijakan program pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kebijakan program upaya kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal secara selektif Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan obat dan perbekalan RS Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko Peningkatan imunisasi Penemuan dan tatalaksana penderita Peningkatan surveilans epidemologi Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pendidikan gizi Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, kekuarangan zat gizi mikro lainnya Penanggulangan gizi lebih Peningkatan surveilans gizi Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kebijakan program sumber daya kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Pengkajian dan penyusunan kebijakan Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan Pengembangan sistem informasi kesehatan Pengembangan sistem kesehatan daerah Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan Penelitian dan pengembangan Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan

Terima kasih

Teach and Flourish “An academic who only presents facts is not a teacher; a teacher is one who nurtures the learning process and thereby modifies behavior and patterns of thinking for a lifetime” RL Woosley, 1997 In: Integrated Pharmacology (Foreward) Thank You Terima Kaseh T

3 BENTUK UTAMA ANALISIS KEBIJAKAN 1.Analisis Kebijakan Prospektif 2.Analisis Kebijakan Retrospektif 3.Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN PENEMUAN MASALAH : Masalah apa yang harus diatasi ? PEMECAHAN MASALAH : Apa solusi masalahnya ? RETROSPEKTIF (Ex Post) : Apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat PROSPEKTIF (EX Ante) : Apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan

POLICY CYCLE PTO 1POLICY FORMULATION PROBLEM / PUBLIC ISSUE PROBLEM CHARACTERISTICS APPROACH OBJECTIVES 2. POLICY IMPLEMENTATION IMPLEMENTATION APPROACH METHODS 3.POLICY EVALUATION (POLICY REVIEW) EVALUATION APPROACH METHODS RECOMENDATIONS

SIKLUS KEBIJAKAN (POLICY CYCLE) POLICY FORMULATION POLICY IMPLEMENTATION POLICY REVIEW / EVALUATION POLICY ISSUE POLICY APPROCH POLICY MODELS POLICY OBJECTIVES ANALYTIC PREDICTIF NORMATIVEKONSEKUENSI PERILAKU + / - RESISTENSI APPROACH

POLICY ISSUES (MACRO) PROTECTION, HEALTH, POVERTY BUILDING CULTURE DESENTRALIZATION (RACIAL) DISCRIMINATION DIVERSIFICATION VERTICAL INTEGRATION (CORPORATE SPECIFICATION) COMPETETION, PROTECTION NEPOTISM, CORRUPTION DYNAMIC VISION AND MISSION

POLICY ISSUES (MICRO) HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CUSTOMERS SATISFACTION PRODUCT INNOVATION FINANCE INVESTATION INFORMATION SYSTEM MARKETING

PROBLEM (MASALAH) vs ISU PUBLIK MASALAH ADALAH KESENJANGAN (GAP) ANTARA HARAPAN (TEORI, NORMA, NILAI, TUJUAN ORGANISASI) DENGAN KENYATAAN (HASIL PROGRAM, HASIL KEGIATAN, PERILAKU, KEADAAN NYATA) YANG TERJADI PADA ORGANISASI (MIKRO) MAUPUN PADA MASYARAKAT (MAKRO) ISU PUBLIK ADALAH MASALAH YANG MENJADI KEPRIHATINAN, PERHATIAN MAUPUN KEPEDULIAN (CONCERN) SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT (ATAU SEBAGIAN BESAR ANGGOTA ORGANISASI), YANG MEMPENGARUHI KEHIDUPAN DAN AKTIVITAS MASYARAKAT LUAS

PERILAKU POSITIF DAN NEGATIF PTO ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, SIKAP, NIAT, DAN TINDAKAN) SESEORANG MAUPUN SEKELOMPOK ORANG, YANG BERSIFAT POSITIF (BAIK) ATAUPUN NEGATIF (KURANG BAIK) YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PENETAPAN SUATU KEBIJAKAN, YANG TERJADI PADA INDIVIDU YANG TERKAIT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KEBIJAKAN

RESISTENSI (PENOLAKAN) ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, NIAT, SIKAP, MAUPUN TINDAKAN), YANG DISADARI (DISENGAJA) ATAUPUN TAK DISADARI (TAK DISENGAJA), YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, MENENTANG TERHADAP KEBIJAKAN (SEBAGIAN ISI KEBIJAKAN ATAU KESELURUHAN MATERI KEBIJAKAN)

LANGKAH DALAM POLICY FORMULATION 1.KAJIAN MASALAH (ISU PUBLIK) 2.PREDIKSI KONSEKUENSI PENGGUNAAN METODA PREDIKSI 3. ELABORASI ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGGUNAAN METODA CURAH PENDAPAT 4.PENENTUAN TUJUAN KEBIJAKAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5.PERUMUSAN RENCANA KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PENDEKATAN DAN METODA 6.SOSIALISASI DRAFT KEBIJAKAN 7.PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PENDEKATAN DAN METODA

LANGKAH DALAM POLICY IMPLEMENTATION 1.PENENTUAN PENDEKATAN PENETAPAN PENDEKATAN PENETAPAN METODA 2.PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METODA 3.PEMANTAUAN DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PEMANTAUAN RESISTENSI PEMANTAUAN PERILAKU YANG MUNCUL 4.MENGATASI TIMBULNYA DAMPAK PENETAPAN PENDEKATAN DAN METODA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5.PENILAIAN DAN PREDIKSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

LANGKAH DALAM POLICY REVIEW 1. PENENTUAN PENDEKATAN PENETAPAN PENDEKATAN 2. PENGKAJIAN POLICY FORMULATION PROSES PENYUSUNAN AKTOR YANG TERLIBAT PROSES SOSIALISASI 3. PENGKAJIAN DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGKAJIAN MASALAH YANG TIMBUL PENGKAJIAN RESISTENSI PENGKAJIAN PERILAKU YANG MUNCUL 4.MENILAI HASIL YANG SUDAH TERCAPAI TATA NILAI DAN PERILAKU 5. PENILAIAN DAN PREDIKSI KEBERHASILAN KEBIJAKAN

PROSES PENGKAJIAN KEBIJAKAN Metodologi Analisis Kebijakan Bersifat Deskriptif Mencari Pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik Bersifat Normatif Menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan, nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang Bersifat Valuatif Pemilihan terhadap nilai-nilai yang saling bersaing (Teknis, Moral dan Etika)

BENTUK PENDEKATAN DALAM POLICY FORMULATION & REVIEW NORMATIVE EMPIRIC VALUATIF PREDICTIVE

BENTUK PENDEKATAN DALAM POLICY IMPLEMENTATION STRUKTURAL MANAJERIAL BEHAVIORAL POLITIK & SOSIAL

PERILAKU POSITIF DAN NEGATIF PTO ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, SIKAP, NIAT, DAN TINDAKAN) SESEORANG MAUPUN SEKELOMPOK ORANG, YANG BERSIFAT POSITIF (BAIK) ATAUPUN NEGATIF (KURANG BAIK) YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PENETAPAN SUATU KEBIJAKAN, YANG TERJADI PADA INDIVIDU YANG TERKAIT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KEBIJAKAN

RESISTENSI (PENOLAKAN) ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, NIAT, SIKAP, MAUPUN TINDAKAN), YANG DISADARI (DISENGAJA) ATAUPUN TAK DISADARI (TAK DISENGAJA), YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, MENENTANG TERHADAP KEBIJAKAN (SEBAGIAN ISI KEBIJAKAN ATAU KESELURUHAN MATERI KEBIJAKAN)

ELEMEN-ELEMEN ARGUMEN KEBIJAKAN Policy Relevant Information (informasi yg relevan dgn kebijakan) Yang dihasilkan melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dr kerja analis Policy Claim (Klaim Kebijakan) Merupakan kesimpulan dr suatu argumen kebijakan Warrant (Pembenaran) Mrpkan suatu asumsi argumen kebijakan yg memungkinkan analis utk b’pindah dr su/ infor ke infor yg lain. Backing (Dukungan) Merpkn asumsi2 tambahan utk m’dukung pembenaran

lanjutan Rebuttal (Bantahan) merupakan asumsi at/ argumen yg menyatakan kondisi di mana klaim asli tdk diterima, atau klaim asli hanya dpt diterima pada derajat penerimaan tertentu. Qualifier (Kesimpulan) Kesimpulan m’ekspresikan derajat di mana analaisis yakin thdp su/ klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, pemberi sifat sering diekspresikan dlm bhs probabiltas (seperti “barangkali”, “sangat mungkin”)

Three Elements of a Policy System Policy Stakeholders Policy Environment Public Policies Public Policies (Kebijakan Publik) Policy Environment (Lingkungan Kebijakan) Policy Stakeholders (Pelaku Kebijakan)

Ulasan mengenai elemen sistem kebijakan Public Policy Adlh rangkaian pilihan yg kurang lebih saling b’hubungan yg dibuat oleh badan & pejabat pemerintah, diformulasikan dlm bidang2 isu. Policy Environment Adlh Konteks khusus di mana kejadian2 di sekeliling isu kebijakan sering t’jadi, m’pengaruhi & dipengaruhi o/ p’buat kebijakan & kebijakan publik. Policy Stakeholders Adlh individu2 at/ klpk individu yg m’punyai andil di dlm kebijakan.

BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN Analisis Kebijakan Prospektif Analisis Kebijakan Retrospektif Analisis Kebijakan Terintegrasi

ANALISIS KEBIJAKAN PROSPEKTIF Adalah produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai& diimplementasikan Cenderung menjadi ciri kerja para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi Dapat pula diartikan sbgi proses mensintesakan informasi utk dipakai dlm merumuskan alternatif kebijakan.

ANALISIS KEBIJAKAN RETROSPEKTIF Adalah penciptaan & transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan Mencakup b’bagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga klpk analis Tiga Klpk analis itu adlh: * Analis yg b’orientasi pd disiplin * Analis yg b’orientasi pada masalah * Analis yg b’orientasi pada aplikasi

ANALISIS KEBIJAKAN YANG TERINTEGRASI Merupakan bentuk analisis yg m’kombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

Penggunaan salah satu bentuk analisis kebijakan sangat ditentukan oleh karakteristik masalah yg dihadapinya. Utk masalah-masalah yg berkaitan dg perencanaan, umumnya digunakan analisis prospektif. Sedangkan utk masalah aktual, digunakan analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan terpadu dpt digunakan utk menganalisis semua karakteristik masalah yg berkaitan dg kebijakan publik.