E-Payment e-BPHTB e- LocalTax e-PAD e- Retribusi e-PBB Entitas Notaris/PPAT BPN Bank Dipenda Entitas Desa/Kel Kecamatan Bank Dipenda Entitas UPTD Bendahara.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

DRW – TRF – SYN nformation.  Apakah pembayaran kuliah sudah diproses?  Apakah mahasiswa sudah melakukan penginputan matakuliah?  Apakah pengambilan.
OLEHOLEH H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
1 2 SINGLE HOST KASDA * Merupakan program dimana dalam pengimputan data atau setoran di Bank Jateng baik itu pendapatan mupun pengeluaran dapat langsung.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
LANGKAH-LANGKAH PENATAUSAHAAN ASET
PERBEDAAN STRATEGI-PENDEKATAN-METODE- TEKNIK-MODEL PEMBELAJARAN Muhajir 20 Februari
Chapter 10: Audit Siklus Pengeluaran
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
KEPALA BIRO PERENCANAAN
Transaction Processing System
SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA DISTRO HERVETICA BANDUNG BERBASIS WEB
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK- 8 JULIUS HARDJONO HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK- 8 JULIUS HARDJONO.
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA
SOSIALISASI BOS 20I5 Materi Sistem Pengawasan & Pengendalian
KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN KOMUNIKASI DARING
Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan.
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
Performance Audit / Audit Kinerja
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KASUS: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
ALUR BPHTB Kepala Bag.Pemerintahan & Otonomi Daerah melakukan pemeriksaan berkas validasi dan membubuhi paraf untuk selanjutnya disampaikan kepada petugas.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
PENGATURAN PAJAK DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan 7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
Dasar-dasar Sistem Informasi
Sumber : RPJMD Kab.Samosir
Pendapatan dan Belanja
PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA PT. TRI ARJUNA DINAMIKA
Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
MANAJEMEN KINERJA BPKAD BPKAD Kab. Tegal TeGaL.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
BELAJAR EFEKTIF.
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
~ SSD PNBP ~ Single Source Database PNBP
Transcript presentasi:

e-Payment e-BPHTB e- LocalTax e-PAD e- Retribusi e-PBB Entitas Notaris/PPAT BPN Bank Dipenda Entitas Desa/Kel Kecamatan Bank Dipenda Entitas UPTD Bendahara Barang Bank Dipenda Entitas SKPD Pengampu Pendapatan Bank Dipenda Entitas WP Bank Dipenda Bank/Kasda TARGET CAPAIAN 1.Laporan Pendapatan Asli Daerah tersaji secara real time/online 2.Rekonsiliasi Pendapatan dari SKPD secara online 3.Tunggakan WP/WR tersaji by name 4.Pengelolaan Karcis / benda berharga tersaji online 5.Laporan realisasi PBB tersaji by Desa/Kel dan Kecamatan secara real time / online 6.Validasi / verifikasi BPHTB dilakukan secara langsung oleh system 7.Petugas Dipenda tidak lagi menerima uang (less cash transaction) 8.Pengelolaan Pendapatan Daerah terlaksana secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel SIMPADTI Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Terintegrasi Konsep Pengelolaan e-Government DIPENDA Kab. Wonosobo