TIM HR PT. INTERCALLIN By Anton

PENGERTIAN Hubungan Industrial adalah hubungan antara SEMUA PIHAK yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada PERSAMAAN KEPENTINGAN semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.

Sarana Utama Hubungan Industrial Dibedakan Menjadi 2 kelompok : 1. Pada tingkat perusahaan ialah serikat pekerja/serikat buruh, Kesepakatan Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, lembaga kerjasama bipartit, pendidikan, dan Mekanisme penyelesaian perselisihan industrial. 2. Sarana yang bersifat makro, yaitu serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perundang-undangan, penyelesaian perselisihan industrial, dan pengenalan Hubungan Industrial bagi masyarakat luas.

INDIKATOR PERSAMAAN KEPENTINGAN MENYATAKAN SECARA JELAS VISI, MISI,NILAI. BEROPERASI SECARA KREATIF. MEMFOKUSKAN PADA HASIL. MEMPERJELAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB. DIORGANISASIKAN DENGAN BAIK. DIBANGUN DI ATAS KEKUATAN INDIVIDU. SALING MENDUKUNG KEPEMIMPINAN ANGGOTA YANG LAIN. MENGEMBANGKAN IKLIM TIM. MENYELESAIKAN KETIDAK SEPAKATAN. BERKOMUNIKASI SECARA TERBUKA. MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA OBYEKTIF. MENGEVALUASI EFEKTIVITASNYA SENDIRI.

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERBEDAAN PENDAPAT yang mengakibatkan PERTENTANGAN antara: Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya PERSELISIHAN MENGENAI HAK, PERSELISIHAN KEPENTINGAN, PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA dan PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA dalam satu perusahaan.

Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Pemutusan Hubungan Kerja Antar AnggotaSerikat dalam Suatu Perusahaan

Perselisihan Hak Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya Hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Contoh : Besaran Upah lembur Tunjangan Waktu istirahat Upah Minimum Keterlambatan pembayaran upah Pemberian Sanksi: Surat Peringatan, Demosi dll Mutasi Back

Perselisihan Kepentingan Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. - Tuntutan Pembuatan atau Perbaikan kualitas PKB - Perubahan PKB Back

Perselisihan PHK Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 1. Alasan atau dasar PHK 2. Besaran kompensasi PHK 3. Upah selama proses penyelesaian perselisihan Back

Antar Serikat dalam Suatu Perusahaan Perselisihan Antar Serikat Pekerja dalam Suatu Perusahaan adalah perselisihan antar serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat-pekerjaan.

SIFAT-SIFAT PERSELISIHAN Hak dan PHK: dapat diajukan Kasasi Kepentingan dan Antar SP/SB: Tidak dapat diajukan Kasasi PERGESERAN PERSELISIHAN DALAM PRAKTEK A. Perselisihan Hak ========  Perselisihan PHK: penolakan pemberian Surat Peringatan, penolakan mutasi, mogok kerja yang tidak sah dll B. Perselisihan Kepentingan ========= > Perselisihan PHK: mogok kerja saat perundingan PKB. C. Perselisihan PHK individu =========  Perselisihan PHK peserta Mogok Kerja Solidaritas yang tidak sah.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Praktek Melalui Proses Tata Usaha Negara Melalui Proses Tata Usaha Negara Melalui Proses Perdata / HIR / RBG Melalui Proses Penyelesaian Hubungan Industrial / UU No.2 Tahun 2004 Melalui Proses Penyelesaian Hubungan Industrial / UU No.2 Tahun 2004 Melalui Proses Pidana

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bipartit Tripartit Mediasi Konsiliasi Arbitrasi Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industri

Proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Gugatan Penggugat Replik Penggugat Jawaban Tergugat Duplik Penggugat Kesimpulan Penggugat + Tergugat Pembuktian Penggugat + Tergugat Putusan M. Hakim Putusan Provisionil Majelis Hakim Pasal 96 UU 2/2004 Sita Jaminan Penetapan Sita Jaminan tidak dapat diajukan Perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum (Pasal 96 UU PH)

TAHAPAN PERSIAPAN ======> Peran Bagian/Dept PERUNDINGAN BIPARTIT a. Tahap I : Peran Bagian atau HR b. Tahap II:Peran Bagian dan HR dan atau PUK MEDIASI ========> Peran HR & PUK PHI ========> Lawyer, HR,PUK KASASI

PERAN PIMPINAN - LEADER TIDAK MENUNDA MASALAH YANG MENYANGKUT PEKERJA KOMUNIKASI AKTIF DENGAN PEKERJA MELALUI BREIFING, COACHING, PENDEKATAN PRIBADI CATATKAN SETIAP PROSES PENYELESAIAN DENGAN TEPAT DAN JELAS.

PROSES TAHAP PERSIAPAN Pemetaan dan Pembuatan Kronologi Pembuatan dan pemilahan Fakta, Bukti dan Dasar Hukum serta Profiling “Faktor X”. Klarifikasi: feedback terhadap hasil pemetaan dan kronologi

PERUNDINGAN BIPARTITE Skenario Surat Panggilan+tanda terima Daftar Hadir Risalah konselling (Bipartite Tahap I) Catatan: Jika sudah 2 kali berturut-turut dan ybs menolak/tidak menanggapi maka laporkan ke bagian HR utk difollow up Rancangan risalah akhir dibuat Pengusahaditandatangani ke-2 belah pihak atau satu pihak.

EFEKTIVITAS KINERJA DI BAGIAN/DEPARTMENT AKAN TERCAPAI SECARA MAKSIMAL APABILA MENERAPKAN KERJA TIM DAN DINAMIKA KELOMPOK YANG MERUPAKAN WUJUD PERILAKU ORGANISASI YANG DINAMIS KATA KUNCI

TERIMA KASIH Semoga Membawa Manfaat bagi Kita Semua….