RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PANDUAN.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
Rencana Aksi Perubahan
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Direktorat Kompensasi ASN
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TABALONG
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
DATABASE PENERIMA BANTUAN STIMULAN BERBASIS APLIKASI OLEH: MUHAMMAD HALIM KASI PENDAMPING BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD CECEP KURNIA.
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Evaluasi dan Rencana Kerja
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
MERANCANG PROYEK PERUBAHAN Diklatpim Tk IV Angkatan ke-107 BPS Tahun 2018, Pusdiklat Badan Pusat Statistik, 2 s.d. 3 Mei April 2018 Arbi Setiyawan S.St.,MT.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
Transcript presentasi:

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN   PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERPADU (SIT) PASCA BENCANA BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN PRINGSEWU OLEH : NUR PAJRI, ST,MT KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 1 Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung Jatinangor, Sumedang – Jawa Barat 2017

LATAR BELAKANG Permasalahan Utama Yang Ada Pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah : Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi (dari hasil analisa melalui diskusi/rapat dengan Mentor dan Stakeholder internal BPBD Kab. Pringsewu) Seuai Tupoksi Kabid RR yaitu “Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Penanggulangan Pasca Bencana Lintas Sektor Berdasarkan PERKA BNPB Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dinyatakan Strategi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi harus melalui Penyebarluasan informasi dan sosialisasi secara bertanggungjawab dan untuk membuka kesempatan semua pemangku kepentingan turut berperan serta sehingga bantuan dapat didistribusikan dengan tepat (tidak tumpang tindih) Dukungan sistem informasi pasca bencana sangat diperlukan untuk memperlancar proses identifikasi korban, kerugian materi, dan infrastruktur. Dukungan sistem tersebut juga dapat menjadi suatu pertimbangan pengambilan keputusan guna mengambil langkah-langkah selanjutnya. Agar dapat diterima secara cepat, tepat,dan akurat. Untuk itu perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat diakses dengan teknologi internet.

Kondisi Yang Diharapkan PERUBAHAN benchmarking Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diharapkan Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi Inovasi Tersedianya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan pasca bencana (yang terdiri dari pendataan kebutuhan pasca bencana, penentuan prioritas, jenis penanganan dan waktu pelaksanaan). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERPADU (SIT) PASCA BENCANA KABUPATEN PRINGSEWU BERBASIS WEBSITE

Tujuan Jangka Menengah Tujuan Jangka Pendek Tersedianya Sistem Informasi Pasca Bencana Berbasis Website Tujuan Jangka Menengah Tersusunnya pengkoordinasian dalam penanganan penanggulangan pasca bencana melalui Sistem Informasi Terpadu Pasca Bencana Berbasis Website Tujuan Jangka Panjang Terbentuknya dan berjalannya sistem informasi dan koordinasi terpadu Lintas sektor

MANFAAT Tersedianya informasi tentang kebencanaan Bagi Masyarakat Tersedianya informasi tentang kebencanaan Adanya informasi hasil investigasi daerah yang diindikasikan rawan thdp bencana Meminimalisir terjadinya korban bencana baik manusia maupun harta benda

MANFAAT b.Bagi Pemerintah Daerah Tersedianya informasi adanya resiko rawan bencana di Kabupaten Pringsewu secara rutin . Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan pasca bencana di Kabupaten Pringsewu Tersedianya laporan data inventarisasi stakeholders terkait bencana di Kabupaten Pringsewu . Adanya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders dalam Penanggulangan Bencana banjir di kabupaten Pringsewu Adanya penyebarluasan informasi tentang data data yang dibutuhkan pada saat bencana dan pasca bencana

MANFAAT c. Bagi Organisasi Tercapainya target penanganan bencana di Kabupaten Pringsewu Meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Penanggulangan bencana di Kabupaten Pringsewu Terinventarisasinya Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pringsewu (kekuatan masing-masing OPD) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral secara integrasi dan terpadu dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pringsewu

penTahapan (Milestone) Jangka Pendek (1 – 8 Minggu) Minggu l - III Bulan Mei 2017 TAHAP PERSIAPAN 1)    Membentuk Tim Kerja webSIT Pasca Bencana. 2)    Melaksanakan Rapat Tim Kerja webSIT Pasca Bencana 3)    Menyusun design model WebSIT 4)    Melaksanakan Konsultasi tentang webSIT Pasca Bencana ke BPBD Propinsi Lampung 5)    Membuat design modul dan konten format aplikasi webSIT Pasca Bencana 6)    Melaksanakan Pengembangan Fitur dan Dask Board Format aplikasi webSIT Pasca Bencana Minggu III-V Bulan Mei-Juni 2017 TAHAP PELAKSANAAN 1)   Menyiapkan Operator dan melaksanakan Uji Coba Model webSIT Pasca Bencana 2)   Memantapkan Model webSIT Pasca Bencana 3)   Menerima, Mencari dan Mengumpulkan Data webSIT Pasca Bencana 4)   Menginput Data webSIT Pasca Bencana 5)   Menyusun Model Bagan Alur webSIT Pasca Bencana 6)   Melaksanakan sosialisasi aplikasi Model webSIT Pasca Bencana Minggu VI - VIII Bulan Juni – Juli 2017 TAHAP EVALUASI 1)    Melaksanakan Asistensi Aplikasi Model webSIT Pasca Bencana 2)    Melaksanakan Supervisi Aplikasi Model webSIT Pasca Bencana 3)    Mengimplementasikan Model webSIT Pasca Bencana 4)    Mengevaluasi Pelaksanaan Proyek Perubahan webSIT Pasca Bencana

penTahapan (Milestone) Jangka Menengah (6 bulan – 1 Tahun) SIT Pasca Bencana Kabupaten Pringsewu Berbasis Website ini akan dijadikan salah satu unsur utama dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kabid Rehabilitasi dan Rekonsiliasi BPBD Kab. Pringsewu. Menyusun Rencana Anggaran Biaya Sistem Informasi Terpadu Pasca Bencana Berbasis Website dalam format Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pringsewu

penTahapan (Milestone) Jangka Panjang (1 - 2 Tahun) Memantapkan penyusunan pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan pasca bencana melalui Sistem Informasi Terpadu Pasca Bencana Berbasis Website Menyediakan data dan informasi data stakeholders terkait pasca bencana secara rutin yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pringsewu Membangun sistem informasi terpadu lintas sektor sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi stakeholders dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pringsewu

ANGGARAN Jumlah Deskripsi Estimasi jumlah anggaran yang dibutuhkan Tim Kerja I Rp. 2.000.000,- Membuat Website Estimasi jumlah anggaran yang dibutuhkan Tim Kerja II Rp. 1.000.000,- Untuk melaksanakan sosialisasi dengan stakeholder terkait

TATA KELOLA PROYEK

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER Internal Eksternal Pro (+) Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pringsewu Kasubid Pencegahan Bupati DPRD Sekretaris Kasubid Kesiapsiagaan Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kasubid Logistik Asisten I Asisten II Kabid Kedaruratan dan Logistik Kasubid Kedarurat Bappeda Dinas Kesehatan Kasubbag Perencanaan Kasubid Rehabilitasi Dinas Kominfo Dinas Pertanian Kasubbag Keuangan Kasubid Rekonstruksi BPKAD Dinas PUPR Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Dinas Ketahanan Pangan Inspektorat Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kepala Pekon BPBD Provinsi Bagian Bina dan Fasilitasi Poduk Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji - Sekampung Stakeholders Internal Resisten (-) Staf Honorer

Stakeholders Ekternal Pro (+) Stakeholders Eksternal yang Resisten (-) Lanjutan….. Stakeholders Ekternal Pro (+) Stakeholders Eksternal yang Resisten (-) TNI Sekolah-Sekolah POLRI Swasta LSM Wartawan Rumah Sakit Tim Penggerak PKK Badan Pemberdayaan Masyarakat Bank-Bank Swasta dan negeri Camat Kepala Pekon

NET MAP +++ ++++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ STAKEHOLDER EKSTERNAL STAKEHOLDER INTERNAL SEKDA +++ DPRD ++++ SEKRETARIS BPBD +++ ASISTEN 1 +++ TIM PAD BAPPEDA +++ 2 KABID BPBD +++ ++++ Ka. BPBD KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PUPR +++ SUBAG DAN SUBID DI BPBD +++ DINAS PERTANIAN +++ KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DINAS KESEHATAN +++ DINAS SOSIAL +++ STAF HONOR - RESISTEN - RESISTEN LSM WARTAWAN

POTENSI KENDALA 1. Kendala Internal 2. Kendala Eksternal Terbatasnya sumberdaya manusia yang ada baik kualitas maupun kuantitasnya terkait pelaksanaan proyek perubahan Keterbatasan anggaran karena proyek perubahan yang dilaksanakan belum tersedia pendanaannya Terbatasnya sarpras sebagai penunjang pelaksanaan tugas; Banyaknya beban kerja rutin yang harus dikerjakan oleh tim, mengingat saat proyek perubahan dilakukan sedang Melaksanakan kegiatan yang ada di DPA Ta. 2017 sehingga tim yang dibentuk harus bekerja secara efisien dan efektif. 2. Kendala Eksternal  Banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan baik permintaan data laporan kinerja dari stakeholders ekternal maupun pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh stakeholders lain; Seringkali adanya perintah mendadak dari stakeholders lain yang menyangkut masalah perencanaan RKA tahun 2017 yang harus selesai tepat waktu;

Strategi mengatasi kendala Internal STRATEGI MENGATASI MASALAH Strategi mengatasi kendala Internal Project Leader menjalin komunikasi yang intens dengan tim kerja yang meliputi tim 1 dan tim 2 Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain yang merupakan hal terpenting dalam membangun kerjasama. Menjalin kepercayaan terhadap tim kerja Membangun Tim Kerja yang efektif Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Strategi mengatasi kendala Eksternal Melakukan sosialisasi , asistensi dana supervii tentang proyek perubahan yang intens baik ke stakeholders internal maupun stakeholders eksternal Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait Terus menerus melakukan advokasi untuk menyebarluaskan informasi tentang Pengembangan SIT Terpadu Pasca Bencana Kabupaten Pringsewu

DOKUMENTASI KONSULTASI DENGAN MENTOR Hari Senin tanggal 3 April 2017 DOKUMENTASI KONSULTASI DGN MENTOR Hari Selasa tanggal 4 April 2017 DOKUME NTASI RAPAT KESEPAKATAN AREA PERUBAHAN Hari Senin tanggal10 April 2017 DOKUMENTASI PERTEMUAN EVALUASI PASCA BENCANA DI PEKON PAREREJO KECAMATAN GADING REJO Hari Selasa tanggal 4 April 2017 DOKUMENTASI PERSETUJUAN LAPORAN BT I OLEH MENTOR Hari Kamis tanggal 13 April 2017 DOKUMENTASI RAPAT BIDANG RR Hari Rabu tanggal 5 April 2017

TERIMA KASIH