ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DR. IR. H. ZAIRIN ZAIN. M. SI KEPALA BAPPEDA PROV. KALIMANTAN TIMUR RAKOR PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN AWAL RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2018 SAMARINDA, 29 MARET 2017
KERANGKA PAPARAN 1. 2. 3. 4. PENGANTAR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4.
1 PENGANTAR
SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH PENGANTAR Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) wajib melakukan tahapan sbb : Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 7 Maret 2017di Balikpapan dan dilanjutkan dengan; Konsultasi Publik tanggal 14 Maret 2017; Rakor Prioritas tanggal 29 Maret 2017; Forum Perangkat Daerah tanggal 29-30 Maret 2017; Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 tanggal 3 - 4 April 2017. Tujuan dari Rakor Prioritas adalah menyepakati Rancangan Program Prioritas pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH
PENGANTAR Pembahasan, terkait : Kesesuaian program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018; Kesesuaian indikator kinerja program/kegiatan prioritas serta target kinerja Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan Indikator Kinerja pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2018; Ketepatan lokasi kegiatan program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2018;
PENGANTAR Disebabkan kemampuan fiskal Tahun 2018 yang semakin menurun, maka dalam menyusun RENJA nya Perangkat Daerah diminta untuk : Mengedepankan Prinsip Money Follow Program, tidak menggunakan lagi Money Follow Function; Fokus pada kegiatan sesuai Tema RKPD Tahun 2018; Fokus pada kegiatan untuk pencapaian 18 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim; Menghindari kegiatan yang bersifat aksesories; Melakukan efisiensi pada belanja operasional;
RKPD 2018 RKPD TAHUN 2018 PERKUATAN PENYUSUNAN DIBAHAS PADA RAKOR PROGRAM PRIORITAS 6 PRIORITAS PEMBANGUNAN & 29 PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018 MEMILIH FOKUS PRIORITAS DAERAH MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM MENINGKATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN PENGENDALIAN DILAKUKAN SAMPAI KE LEVEL KEGIATAN DIBAHAS PADA FORUM PERANGKAT DAERAH BELANJA APBN. APBD PROV. APBD KAB/KOTA DAN DANA CSR 7
CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN Belanja KL APBD PROVINSI Pembangunan jalan dalam kawasan Pembangunan SPAM Maloy Land Clearing Pelabuhan Cargo Reviitalisasi Kawsaan Produksi Perkuatan Koperasi kelompok Usaha Membangun kemitraan dgn Usaha Besar APBD KAB Sertifikasi Lahan Percepatan Kesiapan Lembaga Pengelola Kawasan (Administrator dan Pengelola Kawasan ) APBD PROV Pelatihan sistem produksi Penguatan akses pembiayaan PENGEMBAGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MALOY BATUTA TRANS-KALIMANTAN (MBTK) PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT Belanja APBN Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO Pemb. Pelabuhan Maloy Swasta (CSR Sektor Pertamb. Batubara) BUMN Pengadaan Alat Produksi Pemberian Benih Pertanian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
INDIKATOR PEMBANGUNAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN “KALTIM MAJU 2018” NO. INDIKATOR PEMBANGUNAN PELAKSANAAN RKPD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. PDRB ADHB (Rp. Triliun) 285,59 383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 11,19 2,25 6,30 5,26 1,71 -1,21 -0,38 3. Tingkat Pengangguran (%) 11,22 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95 4. Tingkat Kemiskinan (%) 10,83 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11 5. I P M 75,11 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 - 6. Laju Inflasi (%) *YoY 4,31 7,28 6,35 5,6 9,65 4,89 3,39 7. Investasi (Rp.Triliun) 4,14 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,37 22,24 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,07 75,24 81,97 83,19
HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016 19 SASARAN 14 MEMENUHI TARGET 3 MENUJU PENCAPAIAN TARGET 2 BELUM MENCAPAI TARGET No MISI RPJMD JUMLAH PROGRAM MEMENUHI TARGET (achieve) MENUJU TARGET (on track) BELUM MENCAPAI TARGET (of track) 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi 18 Program 13 Program 3 Program 2 Program 2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan 59 Program 25 Program 14 Program 20 Program 3 Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata 6 Program - 9 Program 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional. Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik 12 Program 1 Program 5 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim 16 Program JUMLAH 119 Progam 65 Program 21 Program 33 Program
DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA OUTLOOK PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016 DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016 PDRB KALTIM S/D TAHUN 2016 (Sumber: BPS Kaltim) LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN -0.38% Kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara umum pada tahun 2016 tumbuh sebesar 2,01% Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tertinggi dibanding Provinsi lainnya di Kalimantan. Kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kalimantan terdapat di Provinsi Kaltim yaitu sebesar 51,01% dan memberikan kontribusi sebesar 4.09 % terhadap PDB Nasional. 3.75% 5.22% 6.36% 4.38%
KALIMANTAN TIMUR TINGKAT KEMISKINAN 13.200 Jiwa 7.7% 27.200 Jiwa 9.06% 2.48% 11.700 Jiwa 52.100 Jiwa 7.52% 36.600 Jiwa 4.63% 8.200 Jiwa 5.16% 20.000 Jiwa 7.94% 27.200 Jiwa 9.06% 9.700 Jiwa 4.83% 14.300 Jiwa 11.73% Nasional Kaltim Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan). Pada tahun 2016 Persentase Kaltim urutan ke 8 terkecil Nasional Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 6.11% pada tahun 2016 dengan 212.920 jiwa penduduk miskin KETERANGAN TINGKAT KEMISKINAN : = Diatas Rata-rata nasional = Dibawah rata-rata Nasional. diatas rata-rata provinsi rata-rata Provinsi Kemiskinan di pedesaan (154 200 jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan (98.480 jiwa) karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai
DI KABUPATEN/KOTA (%) SHARE INVESTASI SEKTOR SWASTA SHARE PMA 2016 PER SEKTOR TREND PMA Total PMA dari Tahun 2010-2016 mencapai Rp. 129.6 Triliun SHARE PMDN 2016 PER SEKTOR TREND PMDN Total PMDN dari Tahun 2010-2016 mencapai Rp. 79.6 Triliun ANALISA DIAGRAM BUNDER DIATAS
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN MERUPAKAN SALAH SATU POKOK DALAM PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DAERAH TANPA MENGESAMPINGKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MULAI DIPERHATIKAN DALAM PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR YANG TERLIHAT PADA KENAIKAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HINGGA MENCAPAI 83,19 PERSEN PADA TAHUN 2016
P E M B A N G U N A N ISU & TANTANGAN EKONOMI SOSIAL PEMERINTAHAN Dominasi Kemiskinan di Pedesaan; Meningkatnya angka pengangguran sebagai akibat PHK perusahaan sektor migas dan batubara; SDM belum siap menghadapi persaingan global (MEA); Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi; Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk Pembangunan; Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat sebagai akibat Dominasi migas dan batubara; Kelesuan dan ketidak pastian Ekonomi Global berakibat melamahnya harga komoditas; Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan; Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi);
3 KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2011 PERKEMBANGAN FISKAL KALIMANTAN TIMUR Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2011 Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun. Jika dibanding tahun 2013. Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3.9 Triliun; Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.
PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018 URAIAN APBD TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.987.452.610.000 4.202.003.066.481 I. Pajak Daerah 3.034.590.000.000 3.110.000.000.000 a. Pajak Kendaraan Bermotor 774.000.000.000 788.000.000.000 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.500.000.000.000 1.550.000.000.000 d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 e. Pajak Rokok 178.590.000.000 190.000.000.000 II. Retribusi Daerah 23.133.125.000 25.838.100.000 Retribusi Jasa Umum 10.522.475.000 11.580.000.000 Retribusi Jasa Usaha 11.579.650.000 13.267.100.000 Retribusi Perizinan Tertentu 1.031.000.000 991.000.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 161.561.830.000 172.348.061.481 IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 768.167.655.000 799.399.655.000
PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018 URAIAN APBD TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481 B. DANA PERIMBANGAN 4.092.045.390.000 2.637.101.957.000 I. Bagi Hasil Pajak 762.711.562.000 683.000.000.000 a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 328.762.184.000 305.000.000.000 b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 433.949.378.000 378.000.000.000 II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.545.912.562.000 1.312.000.000.000 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.385.877.000 12.000.000.000 Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 4.027.469.000 - c. Landrent 40.696.164.000 25.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.117.495.339.000 900.000.000.000 e. Minyak Bumi 114.541.677.000 125.000.000.000 f. Gas Bumi 99.678.657.000 100.000.000.000 g. Dana Reboisasi 157.087.399.000 150.000.000.000 III. Dana Perimbangan Lainnya 1.783.421.246.000 1.339.620.357.000 Dana Alokasi Umum 649.653.899.000 642.101.957.000 Dana Alokasi Khusus 1.133.767.347.000 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 697.518.400.000 C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 19.402.000.000 11.983.000.000 I. Pendapatan Hibah 11.902.00.000 II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 7.500.000.000
STRUKTUR BELANJA TAHUN 2017 - 2018 URAIAN APBD TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 1. Pendapatan 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481 2. Belanja 2.1. Belanja Tidak Langsung 5.278.546.305.000 4.081.781.641.954 2.1.1 Belanja Pegawai 1.949.609.201.770 2.008.578.641.954 2.1.2 Belanja Subsidi - 2.1.3 Belanja Hibah 867.158.700.000 430.750.000.000 2.1.4 Belanja Sosial 5.010.000.000 5.500.000.000 2.1.5 Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota 1.825.627.075.000 1.630.400.000.000 2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 621.141.328.230 1.553.000.000 2.1.7 Belanja Tak Terduga 10.000.000.000 5.000.000.000 2.2. Belanja Langsung 2.820.353.695.000 2.683.889.131.527 2.2.1 Belanja Pegawai 223.723.284.928 2.2.2 Belanja barang dan Jasa 1.670.776.456.472 2.2.3 Belanja Modal 925.853.953.600 Surplus / Defisit
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 NO. BELANJA WAJIB MENGIKAT YANG TIDAK DAPAT DI RASIONALISASI JUMLAH 1. BLUD 715.380.000.000 2. MYC 1.570.015.241.030 3. Dana Reboisasi 150.000.000.000 4. Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) 3.000.000.000 5. Pilkada 399.000.000.000 - KPU 269.000.000.000 - Bawaslu 61.000.000.000 - Polda & TNI 69.000.000.000 6. Biaya Oprasional Perangkat Daerah Penghasil Retribusi 12.000.000.000 7. BTL (Belanja Pegawai) 2.008.578.641.954 - Gaji dan Tunjangan 1.035.789.600.764 - Tambahan Penghasilan PNS 855.272.740.027 - Belanja Penerimaan Lainnya (Pimpinan DPRD, KDH/WKDH) 12.219.208.388 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah 104.893.686.600 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 403.406.175 8. Bankeu Parpol 1.553.000.000 9. Bantuan Sosial Wajib 5.500.000.000 10. Belanja Hibah 31.750.000.000 11. Belanja Tak Terduga 5.000.000.000 12. Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 1.630.400.000.000 TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT 6.532.176.882.984 PROYEKSI PENDAPATAN BAPENDA 6.756.670.773.481 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 224.493.890.497
4 PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018
Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018 Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah 2014 2015 2016 2017 2018 Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur SINERGI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI. KABUPATEN/KOTA. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. MAUPUN DARI DUNIA USAHA. 24
TEMA RKPD 2018 PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Percepatan Transformasi Ekonomi 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 8. Pengembangan Agribisnis 9. Peningkatan Produksi Pangan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 25
SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN (SATUAN) TARGET TAHUN 2018 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia IPM 75,7 2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (tahun) 14 3. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata sekolah (tahun) 12 4. Meningkatnya Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup (tahun) 74 5. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan (%) 6 6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran (%) 7 7. Meningkatnya Standar Hidup Layak Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari) 11,8 8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Tingkat inflasi (%) 4+1 Indeks Tendensi Konsumen 106,8 9. Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0,32 10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%) 0,5+1 Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%) 1+1 Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara 11. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas Share sektor pertanian dalam arti luas (%) 10 Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas 5,00+1 12. Tercapainya Swasembada Pangan Rasio pemenuhan beras (%) 85 13. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Terbarukan Bauran energi baru terbarukan (%) 3 14. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 15. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (sgt baik) 16. Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja 80,00 (A) Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sangat Tinggi (3-4) 17. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan 82 18. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US $ juta) 1,65
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS PEMBANGUNAN P E N A J A M A N PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 URAIAN RPJMD 2013-2018 FOKUS RKPD 2018 PRIORITAS PEMBANGUNAN 12 6 PROGRAM PRIORITAS 119 29 RKPD Tahun 2018 diutamakan kepada fokus prioritas yang memiliki daya ungkit/memicu keberhasilan prioritas lainnya dalam upaya pemenuhan target akhir RPJMD 2013-2018; Penajaman program prioritas dilakukan sebagai upaya dalam mengoptimalkan belanja pemerintah yang mengalami penurunan Pemilihan program prioritas berorientasi pada pemecahan permasalahan pencapaian target RPJMD dan diarahkan kepada padu serasi program dan prioritas RKP 2018 dan RKPD Kab/Kota
PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KERANGKA BERPIKIR PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2018 PENDIDIKAN & KESEHATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI EKONOMI KERAKYATAN KEMISKINAN PENGEMB. AGRIBISNIS INFRA STRUKTUR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2018 DIARAHKAN PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG MAMPU MENSTIMULASI PERPUTARAN MESIN EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
KERANGKA BERPIKIR PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2018 Penajaman prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2018 dapat dijalankan dengan kerangka berfikir : Pembangunan diawali dengan pengembangan sektor agribisnis (sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah) yang didukung oleh pembangunan infrastruktur. Selanjutnya sektor agribisnis yang didukung oleh infrastruktur dapat memacu pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan meningkatnya perekonomian rakyat akan memicu perluasan kesempatan kerja yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Bila kemiskinan dapat diatasi maka diasumsikan masyarakat dapat memenuhi kualitas pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya bila keseluruhan roda perekonomian daerah tersebut dapat berjalan dengan baik/optimal, maka percepatan transformasi ekonomi Kalimantan Timur akan tercapai. Strategi pencapaian tersebut, diperkuat dengan penyusunan dan pelaksanaan program prioritas yang terarah, efektif dan efisien sehingga mampu menjadi pemicu laju perputaran mesin ekonomi serta perlindungan sosial.
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Strategi 1 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN 2017-2018 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2 Program pendidikan menengah Strategi 2 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 2018 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Strategi 3 PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN 4 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan Pemukiman Strategi 4 PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Strategi 5 PENGENDALIAN INFLASI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program pembangunan jalan tol
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Strategi 6 PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI 2017-2018 8 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan 9 Program Penataan Struktur Industri 10 Program peningkatan kerjasama perdagangan 11 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan 12 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat. laut. udara dan ASDP Strategi 7: PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (PENINGKATAN SKALA PRODUKSI PERTANIAN) 13 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit 2018 14 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan 15 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Strategi 8 : PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 16 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK) 18 Program peningkatan produksi peternakan 19 Program pengembangan perikanan tangkap Strategi 9 : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN 20 Program Pengembangan ketenagalistrikan
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Strategi 10 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR 2017-2018 21 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 22 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan 23 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku 24 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum 25 Program pengendalian banjir Strategi 11 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 26 Program Peningkatan Pelayanan Publik 2018 27 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Strategi 12 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 28 Program Pengelolaan DAS dan RHL 29 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim
Surat Gubernur No. 050/1320/Bapp/2017, tanggal 22 Maret 2017 Surat edaran Rancangan awal rkpd tahun 2018 & penyampaian pagu indikatif skpd tahun 2018 Surat Gubernur No. 050/1320/Bapp/2017, tanggal 22 Maret 2017
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 UNIT / SUB UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 KODE UNIT / SUB UNIT ORGANISASI PAGU PD 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000.000 1.02.01 Dinas Kesehatan 2.750.000.000 1.02.02 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 1.000.000.000 1.02.03 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 1.02.04 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 2.250.000.000 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 77.050.000.000 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 1.500.000.000 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.06.01 Dinas Sosial 3.300.000.000 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.400.000.000 2.02.01 Dinas Kependudukan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 700.000.000 2.03.01 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 6.700.000.000 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.700.000.000 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2.000.000.000 2.09.01 Dinas Perhubungan 11.540.000.000 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 UNIT / SUB UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 KODE UNIT / SUB UNIT ORGANISASI PAGU PD 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.400.000.000 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 16.900.000.000 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 1.150.000.000 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.000.000.000 3.02.01 Dinas Pariwisata 1.503.000.000 3.03.01 Dinas Perkebunan 2.700.000.000 3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.200.000.000 3.04.01 Dinas Kehutanan 3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4.01.03.1 Biro Umum 5.800.000.000 4.01.03.2 Biro Hubungan Masyarakat 1.500.000.000 4.01.03.3 Biro Hukum 500.000.000 4.01.03.4 Biro Organisasi 4.01.03.5 Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah 1.000.000.000 4.01.03.6 Biro Kesejahteraan Rakyat 600.000.000 4.01.03.7 Biro Perekonomian 4.01.03.8 Biro Administrasi Pembangunan 4.01.03.9 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya 400.000.000 4.01.04 Sekretariat DPRD Provinsi 14.000.000.000 4.01.05 Badan Penghubung Provinsi 1.200.000.000
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 UNIT / SUB UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 KODE UNIT / SUB UNIT ORGANISASI PAGU PD 4.02.01 Inspektorat 1.750.000.000 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.800.000.000 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah 6.500.000.000 4.04.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.300.000.000 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah 1.300.000.000 4.05.02 Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur 1.000.000.000 4.06.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.100.000.000 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 900.000.000
HASIL ENTRY PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PADA SIPPD (s/d 27-03-2017 )
Terima Kasih... Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018