Perspektif Ekonomi Makro

1 Definisi Amnesty dan Amnesti Pajak AMNESTY : A decision that a group of people will not be punished (Merriam-Webster) PENGAMPUNAN : Pembebasan dari hukuman atau tuntutan; ampunan; (KBBI) A tax amnesty can be defined as a program that provides for a reduction in real terms of taxpayers’ declared or undeclared tax liabilities as established by law. Le Borgne, Mr Eric. Economic and political determinants of tax amnesties in the US States. No. 6-222. International Monetary Fund, 2006. Under a tax amnesty, civil and criminal penalties are waived for taxpayers or for those who should have been taxpayers who voluntarily admit that they have not paid the correct amount of tax for some prior period and who pay the full amount of their unpaid tax. Lerman, Allen H. "Tax amnesty: The federal perspective." National Tax Journal 39.3 (1986): 325-332. UU PENGAMPUNAN PAJAK: Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang Undang tersebut.

2 Perkembangan ekonomi belum sesuai harapan ! Perekonomian Global Perekonomian Domestik Fenomena moderasi pertumbuhan ekonomi global Perekonomian Amerika Serikat yang belum stabil, meskipun sebelumnya diharapkan dapat mendorong perbaikan pertumbuhan perekonomian global Perlambatan pertumbuhan Tiongkok cukup berdampak pada perekonomian Indonesia Pelemahan harga komoditas berlanjut Risiko geopolitik (Timur Tengah, Brexit) Ketidakpastian kebijakan moneter pada negara maju meningkatkan volatilitas pasar keungan global Ketergantungan struktur perekonomian Indonesia pada sektor komoditas yang berdampak pada pelemahan sektor perdagangan internasional  defisit neraca transaksi berjalan Penurunan laju pertumbuhan sektor Industri/ manufaktur Masih relatif dangkalnya pasar keuangan domestik Infrastructure Gap yang masih tinggi Pelemahan pasar komoditas global berdampak signifikan terhadap penerimaan negara ! Peningkatan Risiko Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kebutuhan memiliki sumber pertumbuhan yang berkelanjutan

Distribusi Pertumbuhan 3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi moderasi pada laju pertumbuhan PDB Indonesia Distribusi Pertumbuhan % Pertumbuhan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kons RT 4.26 5.05 5.49 5.43 5.16 4.96 Kons LNPRT -3.7 5.54 6.68 8.18 12.19 -0.63 Kons Pemerintah 3.99 5.52 4.53 6.75 1.16 5.38 PMTB/Investasi 6.69 8.86 9.13 5.01 4.57 5.07 Ekspor 15.28 14.77 1.61 4.17 1 -1.97 Impor 16.58 15.03 8 1.86 2.19 -5.84 PDB 6.38 6.17 6.03 5.56 5.02 4.79 Sumber: BPS Konsumsi RT memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia Pelemahan ekonomi global juga turut mempengaruhi pertumbuhan investasi (PMTB) Perkembangan perdagangan Internasional masih belum kembali ke kondisi sebelum krisis Pemerintah berupaya memacu pertumbuhan investasi untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutandengan tetap menjaga laju pertumbuhan Konsumsi RT (purchasing power)

2nd Pillar : Infrastructure 4 Peluang investasi di Indonesia masih terbuka lebar Global Competitiveness Ranking 2015 – 2016 Dari 140 Negara; Sumber: GCI WEF 2015 - 2016 Rata-Rata FDI 2011 - 2015 Sumber: World Bank, Diolah   2nd Pillar : Infrastructure Quality of Transport Quality of Port Qual. of Electricity Indonesia 62 81 82 86 Thailand 44 71 52 56 Malaysia 24 16 36 Singapura 2 4 3 USD Bn Rata-rata 5 tahun pertumbuhan FDI Indonesia (3,9%) < Lower-Middle Income World Bank (5,1%) Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2015 – 2019 Full scenario (dalam Rp Triliun) Jalan 805,0 Kereta Api 283,0 Perhubungan Laut 900,0 Udara 165,0 Darat (Termasuk ASDP) 60,0 Transportasi Perkotaan 115,0 Ketenagalistrikan 980,0 Energi (Migas) 506,6 Teknologi Komunikasi dan Informatika 277,8 Sumber Daya Air 400,5 Air Minum dan Limbah 499,0 Perumahan 527,5 Total 5.519,4 Investasi (Public & Private) untuk membantu perubahan struktur sumber pertumbuhan ekonomi dari consumption-led growth ke investment-led growth

5 Potensi Repatriasi Dana WNI di Luar Negeri Sangat Besar Deposit to GDP Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk lebih dikembangkan Sumber: IMF, Diolah Perbandingan Kredit/PDB Indonesia yang relatif rendah dibandingkan peers Sumber: CEIC, Diolah % Dalam US$ Bn Deposit 315 196 341 382 397 GDP 862 292 388 312 281 Gap antara DPK dan Kredit semakin menyempit Sumber: CEIC, Diolah Saat ini, dana WNI yang disimpan di dalam perbankan dalam negeri relatif masih rendah Kondisi terkini menunjukan kondisi likuditas dalam negeri sangat terbatas Terdapat indikasi banyak dana WNI disimpan di luar negeri

6 Beberapa Estimasi Besarnya Aset WNI Indonesia di luar Negeri McKinsey mengestimasi terdapat sekitar USD 250 Miliar aset WNI di luar negeri Data Credit Suisse Global Wealth Report dan Allianz Global Wealth Report (diolah) menunjukan bahwa aset WNI di luar negeri sekitar Rp 11.125 Triliun Bank Indonesia memperkirakan jumlah illicit funds Indonesia di luar negeri sebesar Rp 3.147 Triliun (sumber: Kar and Spanjers (2015), Tax Justice Network (2010) dan Global Financial Integrity (2015)) Berdasarkan data primer, Kementerian Keuangan mengestimasi total aset WNI yang berada di luar negeri minimal sebesar Rp 11.000 Triliun Catatan: UU No 24/1999 mengenai Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, memungkinkan Penduduk Indonesia bebas memiliki dan menggunakan devisa antara lain untuk perdagangan internasional, transaksi di pasar uang, dan pasar modal (termasuk pembelian aset di luar negeri)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo : 7 Terobosan Kebijakan Pemerintah bersama DPR mengambil terobosan kebijakan yaitu pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia dengan mencari sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo : “.....untuk saya, Tax Amnesty itu identik dengan repatriasi asset, urusan penerimaan perpajakan adalah urusan Menteri Keuangan” Kebijakan Tax Amnesty untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Berkelanjutan dan Inklusif Menciptakan Lapangan Pekerjaan Pengentasan Kemiskinan Pengurangan Kesenjangan

8 Maksud dan Tujuan Pengampunan Pajak PERTUMBUHAN EKONOMI melalui Repatriasi Aset, melalui: Peningkatan likuiditas domestik; Perbaikan nilai tukar Rupiah; Suku Bunga yang kompetitif; Peningkatan investasi Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi Basis perhitungan potensi penerimaan pajak yang lebih reliable Meningkatkan Penerimaan Pajak baik jangka pendek maupun panjang Jangka pendek: penerimaan dari uang tebusan Jangka menengah - panjang: Penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat

9 Dukungan Eksternal dalam Pelaksanaan Tax Amnesty Pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018/2019 akan memberikan akses lebih banyak kepada otoritas pajak untuk mendapatkan informasi mengenai aset WNI di luar negeri, khususnya aset perbankan Akan adanya inisiatif amandemen Undang Undang Perbankan, khususnya perbaikan pasal-pasal terkait Rahasia Bank untuk kepentingan perpajakan. Mendorong Mendorong Repatriasi dan Deklarasi aset WNI di luar negeri Deklarasi aset WNI di dalam negeri

Tax Amnesty Merupakan Awal dari Reformasi Perpajakan yang Lebih Besar dan Komprehensif 10 Reformasi Kebijakan Perpajakan Revisi UU KUP Revisi UU PPN Revisi UU PPh Revisi UU Bea Materai Reformasi Administrasi Perpajakan Pembentukan Badan Penerimaan Pajak (SARA) Penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran Perbaikan teknologi informasi dan komunikasi Perbaikan manajemen data Untuk kebijakan pajak lebih komprehensif dan administrasi perpajakan yang lebih baik

11 #1 #2 #3 #4 Kenapa perlu dilakukan Tax Amnesty? Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak menunggu penerapan AEOI tanpa melakukan Tax Amnesty? 11 #1 Dibutuhkan segera sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, melihat kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian #2 Semakin ditundanya pembangunan infrastruktur, opportunity cost semakin berlipat ganda Jika menunggu AEOI tanpa Tax Amnesty, dibutuhkan waktu yang cukup lama (melalui upaya penegakan hukum, seperti pemeriksaan dan penyidikan) untuk mendapatkan hasil nyata #3 Kebijakan AEOI yang diikuti upaya penegakan hukum tidak mendorong dilakukannya repatriasi aset, sehingga hasil dari keuntungan aset tersebut masih akan dinikmati oleh negara lain #4 1

Terima Kasih