KEGIATAN SEKTOR KEHUTANAN DLM RANGKA PENGURANGAN EMISI KARBON PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK, MARET 2012.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Advertisements

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P
STATISTIK KEHUTANAN.
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
DRAFT PERMENHUT Tentang PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SM, TN, TAHURA DAN TWA. Oleh: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENATAAN RUANG & PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
Draft Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
Kegiatan Statistik Kehutanan
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
(KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA)
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Ir. SRI SUWANTO, MS Plt. Kepala Dinas.
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
Gerakan Masyarakat Sipil Aceh dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola hutan dan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan.
Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Swadaya.
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI
Membimbing dan melatih petani korban kerusuhan Sambas
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (Studi Kasus: KPHL Batutegi)
PELUANG INVESTASI KOTA SINGKAWANG
Hutan Desa (HD).
Superfund Follies di Indonesia
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
SOUND BITE PERHUTANAN SOSIAL
Pedoman Permohonan Pembiayaan
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR UNTUK USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Tindakan Pengamanan 1.Masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan 2.Program Pemerintah dan CSR dapat masuk ke masyarakat di sekitar dan dalam hutan 3.Tidak.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKLAMASI HUTAN dan rehabilitasi das
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Transcript presentasi:

KEGIATAN SEKTOR KEHUTANAN DLM RANGKA PENGURANGAN EMISI KARBON PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK, MARET 2012

PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Status dan Fungsi Kawasan ditetapkan pada tahun 2000 (Berdasarkan SK Menhutbun No.259/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat ), seluas 9.178.760 Ha (62 %) dari luas wilayah seluas 14.868.700 Ha. Pada saat ini sedang dilakukan revisi tata ruang (RTRWP), terdapat perubahan luas kawasan hutan sebesar.....................(.......%) No Fungsi / Peruntukan kawasan Luas ( Ha ) Luas (Ha) Perubahan Kawasan* A. B. C. D. E. F Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam (darat dan perairan 1.Hutan Cagar Alam . 2.Hutan Taman Nasional . 3.Hutan Wisata Alam. 4.Suaka Alam Laut dan Daratan. 5.Suaka Alam Perairan. Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas. Hutan Produksi Hutan Produksi yang dapat di konversi 153.275 1.252.895 29.310 22.215 187.885 1.645.580 2.307.045 2.445.985 514.350 Jumlah : 9.178.760 * Luas sementara proses Revisi RTRWP

PETA STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS Sampai dengan Tahun 2011, Kegiatan penataan batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 14.428,03 km atau sekitar 74,13 % dari target panjang batas kawasan hutan yang harus ditata batas, yaitu kurang lebih sepanjang 19.462,42 km No Kabupaten Pelaksanaan Tata Batas (m) Target Persentase (%) Fungsi Kawasan 1 Pontianak 399.433 100,00 HL, HP, HPT 2 Kubu Raya 996.067 1.629.579 61,12 3 Sanggau 1.576.802 2.062.892 76,44 CA, HL, HP, HPT, HPK 4 Sekadau 276.621 397.726 69,55 5 Sambas 1.036.030 1.333.218 77,71 CA, TWA, HL, HP, HPT 6 Landak 521.392 896.896 58,13 CA, HL, HP, HPT 7 Bengkayang 274.730 372.161 73,82 CA, HL, HPT 8 Sintang 1.699.197 2.737.663 62,07 TN, TWA, HL, HP, HPT 9 Melawi 1.258.336 1.540.079 81,71 HL, HP, HPT, HPK 10 Kapuas Hulu 2.700.373 3.256.002 82,94 TN, HL, HP, HPT, HPK 11 Ketapang 3.163.911 3.905.896 81,00 TN, CA, HL, HP, HPT, HPK 12 Kayong Utara 445.685 835.019 53,37 HL, HP, HPK 13 Kota Singkawang 79.457 95.857 82,89 CA, HPK Jumlah 14.428.034 19.462.421 74,13 Sumber : BPKH III Pontianak (2010)

REALISASI (Rp.) dlm ribuan PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS Kewenangan dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan, yang dilakukan oleh UPT UIPH adalah Rekontruksi Batas Kawasan Hutan Orientasi Batas Kawasan Sosialisasi dan Identifikasi Masalah Sosialisasi Pengukuhan Kawasan Hutan Inventarisasi Trayek Batas Orientasi Batas Kawasan TAHUN DPA (Rp) dlm ribuan REALISASI (Rp.) dlm ribuan TARGET (m) 2008 256.330,0 233.795,0 331.630 2009 324.245,0 320.820,0 119.780 2010 242.199,0 236.819,0 220.155 2011 301.835,8 288.620,0 111.575 Jumlah 1.124.609,8 1.080.054,0 783.140

Realisasi Keu (Rp.) ribuan PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS Rekonstruksi Batas Kawasan Tahun DPA (Rp.) ribuan Realisasi Keu (Rp.) ribuan Realisasi (Meter) 2008 373.365,0 362.474,0 102.000 2009 582.680,0 564.233,0 166.570 2010 550.110,0 544.250,0 156.530 2011 549.620,0 508.360,0 195.327 Jumlah 2.055.775,0 1.979.317,0 620.427

PERKEMBANGAN PEMANFAATAN KAWASAN HTN .......................

PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI IUPHHK Hutan Alam atau yang dahulu disebut sebagai HPH merupakan izin usaha yang diberikan kepada pemohon untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada kawasan hutan produksi. Kegiatan yang diijinkan meliputi pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran Apabila dilihat dari jumlah HPH yang ada saat ini, maka terjadi peningkatan jumlah dan luas arealnya. Namun dari aktifitas dilapangan, maka terjadi penurunan jumlah HPH yang aktif, pd saat ini hanya 11 unit HPH yang aktif Tahun Jumlah HPH Luas (Ha) Jumlah Aktif Tidak Aktif unit luas (ha) 2008 13 8 741.710 337.310 21 1.079.020 2009 12 11 579.765 596.020 23 1.175.785 2010 14 9 617.455 528.180 1.145.635 2011 565.075 629.760 24 1.194.835

PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI Aktifitas pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam , diindikasikan dengan pemberian target tebangan setiap tahun kepada masing – masing perusahaaan Apabila dilihat dari luas target yang diberikan maka terjadi peningkatan, namun dari volume kayu yg diberikan mengalami penurunan. Hal di atas menunjukan bahwa telah terjadi penurunan potensi kayu pada hutan alam di Kalimantan Barat Tahun Luas (ha) Target (M3) 2008 11.888 472.900 2009 8.534 389.721 2010 9.462 437.482 2011 11.932 434.368

REHABILITASI HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERKEMBANGAN IJIN HUTAN TANAMAN INDUSTRI IUPHHK Hutan Tanaman merupakan izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Total luasan areal berdasarkan IUPHHK-HTI seluas 1.784.746,00 Ha ( 37 Unit), areal yang dicabut seluas 61.460 Ha (4 unit), sedangkan luasan areal yang diusahakan s/d Tahun 2011 seluas 1.723.286,00 Ha ( 33 Unit ) Total pemegang IUPHHK – HTI 37 unit dengan rincian : 20 unit aktif, 13 unit tidak aktif dan 4 unit dicabut. TAHUN TOTAL AREAL YANG TELAH DIUSAHAKAN AKTIF TIDAK AKTIF DICABUT JUMLAH (UNIT) LUASAN (Ha) 2008 1.196.901 6 574.916,00 19 575.385,00 46.600,00 (2 UNIT) 2009 1.166,244,00 9 684.286,00 15 454.632,00 53.400,00 (3 UNIT) 2010 1.648.036,00 13 858.615,00 20 736.021,00 2011 1.784.746,00 1.176.370 546.916 61.460,00 (4 UNIT)

PETA SEBARAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HTI (penanaman) Aktifitas pembangunan Hutan Tanaman Industri diindikasikan dengan pemberian target dan realisasi penanaman HTI. Prestasi penanaman HTI di Kalimantan Barat dirasakan sangat rendah, prestasi yang tertinggi pada tahun 2008 sekitar 12,38%, sedangkan pada tahun 2011 prestasi penanamannya hanya sekitar 9,53%. TAHUN HEKTAR (Ha) RENCANA REALISASI % 2008 95.534 11.823 12,38 2009 96.681 6.693 6,92 2010 124.127 6.095 4,91 2011 171.001 16.298 9,53

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HTI (pemanenan) Selain kegiatan penanaman, beberapa HTI di Kalbar telah melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu Pemanenan hasil hutan kayu ini berasal dari kegiatan penyiapan lahan dan dari tegakan kayu tanaman yg sudah siap panen. Sejalan dengan tingkat keberhasilan penanaman, kegiatan pemanenan kayu juga dirasakan sangat lambat yaitu kurang dari 20%. TAHUN TARGET REALISASI ( Ha ) ( M3 ) % 2008 16,129.00 1,655,605.00 2,815.73 184,511.63 11.14 2009 14,640.00 1,523,834.00 1,565.65 237,182.84 15.56 2010 11,478.00 1,393,906.44 1,591.57 144,656.92 10.38 2011 20,138.00 1,161,334.94 2,093.85 223,919.39 19.28

KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YG DILAKSANAKAN OLEH BPDAS Rehabilitasi Hutan Lindung Penanaman Penghijauan Lingkungan Pembentukan Kelompok Tani Reboisasi Pelatihan Pengelolaan Hutan Rakyat Pelatihan Pengelolaan Agroforestry Pembentukan Forum Das Kalimantan Barat Review Lahan Kritis Propinsi Kalimantan Barat Penyusunan Rencana Teknis Rhl (Rtkrhl) Propinsi Kalimantan Barat Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan Lindung Pelatihan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Penyusunan Rencana Teknis Rhl (Rtkrhl) Mangrove Rehabilitasi Hutan Konservasi /Lindung Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Pembuatan Hutan Kota Pembuatan Persemaian Permanen Sebanyak 1 Unit Penanaman Mangrove

KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YG DILAKSANAKAN OLEH BPDAS Perkembangan Realisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan sbb:

KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YG DILAKSANAKAN OLEH BPDAS

KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YG DILAKSANAKAN OLEH BPDAS

Tanggal SK Pencadangan PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan Melalui program HTR ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lahan hutan serta pasar perdagangan kayu Berdasarkan data dari BPPHP Wilayah X, hingga saat ini kawasan hutan produksi yang telah dicadangkan Menteri Kehutanan sebagai areal HTR di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 40.690 ha yang meliputi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak, dan Kubu Raya No. Kabupaten No. SK Pencadangan Tanggal SK Pencadangan Luas (Ha) 1. Sanggau 281/Menhut-II/2009 13 Mei 2009 4.180,00 2. Landak 45/Menhut-II/2009 15 Januari 2009 10.430,00 3. Sintang 294/Menhut-II/2010 4 Mei 2010 2.110,00 4. Kubu Raya 524/Menhut-II/2010 27 September 2010 4.997,00 Namun demikian, hingga saat ini dari areal yang dicadangkan tersebut belum ada satupun ijin HTR yang telah diterbitkan karena belum ada pengajuan dan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap skema HTR ini sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat serta pendampingan dalam rangka pengajuan ijin HTR ini

PEMBANGUNAN HUTAN DESA Hutan Desa menurut PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. P.49/Menhut- II/2008 merupakan hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa Di Provinsi Kalimantan Barat, hingga saat ini belum ada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Desa. Namun hingga tahun 2010 telah terdapat sejumlah usulan permohonan Hutan Desa, yaitu di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara No Hutan Desa Status Kawasan Kelompok Hutan Kabupaten 1 Beringin Rayo HL, HPT, APL G. Berubayan, S. Jelai Hulu - S. Pawan Hulu, G. Tukul Ketapang 2 Sebadak Raya HPT, HPK G. Layang, S. Jelai Hulu - S. Pawan Hulu 3 S. Tengar - S. Pesaguan HP, HPK, APL 4 Laman Satong HPK, APL S. Tulak Kayong Utara 5 Riam Berasap Jaya Sumber: Hasil telaah rencana hutan desa Kab. Ketapang dan Kayong Utara, BPKH usulan-usulan tersebut telah diverifikasi dan sedang menunggu penetapan dari Menteri Kehutanan

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM

PERKEMBANGAN SEBARAN TITIK API Sebaran Titik Api (Hot Spot) dapat di deteksi oleh Satelit NOAA secara periodik setiap hari , kebakaran hutan dapat terjadi di dalam dan di luar kawasan Dari data jumlah titik api, diketahui terjadi penurunan jumlah titik api pada tahun 2010 hanya 1.677 titik , dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup drastis sebanyak 4.863 titik Beberapa penyebabnya adalah pada tahun 2011 terjadi kemarau yang agak panjang, dan banyaknya aktifitas penyiapan lahan baik pertanian maupun perkebunan. Tahun Kawasan Non Kawasan Total 2008 2.029 1.592 3.621 2009 4.948 4.840 9.788 2010 739 938 1.677 2011 2.317 2.546 4.863 10.033 9.916 19.949

Luas Areal Kebakaran (Ha) PERKEMBANGAN LUAS KARHUTLA Saat ini kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusi penyelesaiannya, karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan Luas kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan cukup tajam antara tahun 2010 dan 2011 dari 153 Ha menjadi 2784 Ha Luasan Karhutla yang cukup luas terjadi di Daops Pontianak meliputi wilayah Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak dan Kubu Raya Lokasi Luas Areal Kebakaran (Ha) Total   2008 2009 2010 2011 Daops Pontianak 447 428 105 1.699 1.049 Daops Ketapang 10 642 - 41 656 Daops Singkawang 94 328 1.002 451 Daops Sintang 848 48 42 1.392 550 2.246 153 2.784 3.547

PENANGGULANGAN KARHUTLA Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan antara lain : - Simulasi Penaggulangan Kebakaran Penyuluhan Pengendalian Karhutla Patroli/pengawasan Dalkarhutla. Pelatihan Dalkarhutla. Ground Cheking lokasi kebakaran Deteksi dini Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan

PERKEMBANGAN PENANGANAN KASUS Terdapat kecenderungan penurunan kasus pelanggaran hukum di bidang kehutanan, hal ini diindikasikan penurunan kasus yang ditangani aparat polisi hutan Data dibawah ini adalah data penanganan kasus yang dilakukan oleh Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) No. TAHUN JUMLAH VOLUME (M3)   KASUS KAYU BULAT KAYU OLAHAN 1. 2008 8 14,15 500,4271 2. 2009 9 160,3901 3. 2010 13 32,8192 4. 2011 3 50,4806 33 744,1170

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pemanfaatan jasa lingkungan yang sangat nyata di Provinsi Kalimantan Barat antara lain dapat dilihat dalam pemanfaatan sumber-sumber air yang berasal dari dalam kawasan hutan, baik untuk tujuan sosial maupun komersial Pemanfaatan sumber air yang berasal dari pegunungan dan kawasan hutan di Kalimantan Barat sebernarnya cukup banyak, namun tidak terdata dengan baik. Salah satu sumber air dari kawasan hutan yang terpantau adalah di TN Gunung Palung yang memiliki debit sumber air sebesar 4.084 m3/detik di Kecamatan Sukadana dan Simpang Hilir (Balai TNGP, 2009). Kawasan Hutan Pemanfaatan Jasa Lingkungan TN. Gunung Palung S. Siduk (PDAM Ketapang) S. Lubuk Tapah (PDAM Melano) S. Air Pauh (PDAM swadaya Sukadana) Mata Air Peramas (PDAM Sukadana) Mata Air Sembutak (PDAM Swadana Harapan Mulia) S. Neutong & S. Simpang Saud (Perusahaan AMDK) S. Sedahan, S. Begasing, dsk (Pengairan pertanian) Wisata alam (bird watching, pendakian) TN. Bukit Baka Bukit Raya Wisata alam (bird watching, arung jeram, pendakian, wisata budaya) TN. Danau Sentarum Pemanfaatan hasil hutan non kayu (budidaya ikan, budidaya madu, dll) Wisata alam (bird watching, wisata air, wisata budaya) CA. Raya Pasi Pemanfaatan mata air dalam kawasan CA oleh perusahaan AMDK (PT. Pasqua, PT. Erpass, PT. Borneo Sun, PT. Masqua)

RENCANA KEGIATAN RAD-GRK 2012-2014 DINAS KEHUTANAN PROV. KALBAR Pengamanan Kawasan Lindung di 20 lokasi Penduggaan potensi cadangan karbon dalam kawasan hutan lindung di 10 lokasi Monitoring dan pembinaan kawasan konservasi dalam IUPHHK HA/HT terkait pengurangan emisi GRK di 10 lokasi Monitoring dan pembinaan kawasan konservasi dalam izin perkebuna terkait pengurangan emisi GRK di 10 lokasi Penguatan kapasitas kelembagaan POKJA RAD GRK Kehutanan 1 paket Reforestasi kawasan hutan di 3 lokasi Pembangunan persemaian permanen untuk produksi bibit 3 unit Pembangunan TAHURA 1 unit Rehabilitasi kawasan hutan mangrove di 1 lokasi Pembangunan kebun bibit desa di 5 lokasi Administrasi dan operasional kegiatan 1 paket Total Anggaran Rp. 485.963.300.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Terima Kasih