DASAR PENYELENGGARAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rekam Medik dan Kesehatan Sebuah Rumah Sakit
Advertisements

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
Paparan Publik ID-SIRTII Indonesia - Security Incident Response Team
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Regulasi bisnis Online
Elis Dewi Novianti, AMd.Keb
Memahami Perlunya Audit Sistem/Teknologi Informasi
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS JAMBI 2008
Manfaat dan Dampak Internet
Permasalahan dalam hubungan Kontrak
Uu-ite-2008 Republic of Indonesia.
PROBLEMATIKA HUKUM DAN INTERNET
 Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Manajemen rekam medis pengertian dan peraturan
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
Tugas Online 2 Manajemen Rekam Medis
Hak dan kewajiban dokter
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)
Memahami Perlunya Audit Sistem/Teknologi Informasi.
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
Fungsi Informed Consent
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA dan TENAGA KESEHATAN DI ERA JKN-BPJS
MELVINIA SAVITRI “Pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah.
UU INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Doris Febriyanti M.Si ETIKA PROFESI Doris Febriyanti M.Si
HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS TOPIK 2 RUMAH SAKIT.
BAB IX INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (KHUSUS)
HUKUM CYBER GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Imam Gunawan, M. Kom.
Sistem Informasi Kesehatan
TINJAUAN HUKUM ATAS BERKAS REKAM MEDIS (Medical Record) Husen Kerbala, SH,CN Referensi : Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tgl 12 Maret 2008.
Pengelolaan Rekam Medis Multimedia
DASAR-DASAR PELAYANAN REKAM MEDIS
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
KEAMANAN DALAM E-COMMERCE
ELECTRONIC BANKING (E-BANKING)
Transaksi elektronik Anugrah Anditya.
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
KEAMANAN DALAM E-COMMERCE
Cyber Law di Indonesia Budi Mulyana, S.IP., M.Si.
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
Etika Profesi Dalam Sistem Informasi
Keamanan Sistem STMIK MDP PALEMBANG.
ASPEK HUKUM REKAM MEDIS
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
ASAS HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN
REKAM KEDIS Darmawan MUB, S.Kom, SKM.
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIK (MIRM)
Transplantasi organ Meivy Isnoviana,MD.
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIS (MIRM)
Keamanan dan Etika dalam
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIK (MIRM)
Peraturan & Regulasi.
HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan
Mampu mengetahui dan memahami Etika dan Aspek Hukum E-Commerce
KEBIJAKAN PUBLIK E-BISNIS
Aspek Hukum Pelayanan Farmasi Online (e-Farmasi)
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK). 1.. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2.. Memperoleh informasi tentang.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Rekam Medis dalam Asuhan Klien. Pengembangan Pelayanan RM dibagi menjadi 5 (lima) tingkatan (level) sebagai berikut : 1.Penyelenggaraan rekam medis secara.
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Batas-batas Kewenangan Profesional
Transcript presentasi:

DASAR PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK

UU ITE No. 11 tahun 2008 : Pasal 9 Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 10 (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Permenkes 269 tahun 2008 Pasal 2 Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri

Pemanfaatan komputer sebagai sarana pembuatan dan pengiriman informasi medis merupakan upaya yang dapat mempercepat dan memperpanjang bergeraknya informasi medis untuk kepentingan ketepatan tindakan medis. Yang perlu diperhatikan adalah isu kerahasiaan dan privacy pasien. Bila data medis pasien jatuh ke tangan yang tidak tepat akan menimbulkan masalah hukum dan tanggung jawab harus ditanggung oleh dokternya atau oleh rumah sakitnya. Untuk itu maka standar pelaksanaan pembuatan dan penyimpanan rekam medis yang selama ini berlaku bagi berkas kertas harus pula diberlakukan pada berkas digital/elektronik. Umumnya komputerisasi tidak menjadikan rekam medis paperless tetapi hanya lesspaper. Beberapa data seperti data identitas, informed consent, hasil konsultasi, hasil radiologi dan imaging harus tetap dalam bentuk kertas (print out).

Konsil Asosiasi Dokter sedunia di bidang etik dan hukum menerbitkan ketentuan di bidang ini pada tahun 1994, petunjuk tersebut adalah : Informasi medis hanya dimasukan ke dalam komputer oleh personil yang berwenang. Data pasien harus dijaga dengan ketat. Setiap personil tertentu hanya bisa mengakses data tertentu yang sesuai dengan menggunakan security level tertentu. Tidak ada informasi yang dapat dibuka tanpa ijin pasien. Distribusi informasi medis harus dibatasi hanya kepada orang-orang yang berwenang saja. Orang-orang tersebut juga tidak diperkenankan memindah tangankan informasi tersebut kepada orang lain. Data yang melampaui batas waktu penyimpanan dapat dihapus setelah memberitahukan kepada dokter dan pasiennya ( atau ahli warisnya ) Terminal yang online hanya dapat digunakan oleh orang yang berwenang.

Aspek Keamanan rekam medis elektronik Dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengamanan rekam medis elektronik yaitu: Siapa saja yang mendapat akses ke sistem rekam medis elektronik Siapa yang diijinkan untuk melakukan instalasi program Siapa yang boleh memperbaiki sistem jika terjadi kerusakan Ketentuan tata cara perubahan data medis jika terjadi kesalahan memasukkan data Password bagi operator (password yang berbeda bagi otentifikasi yang berbeda) Tidak menggunakan komputer bersamaan dengan orang lain Lakukan logout sebelum meninggalkan komputer Penggunaan digital signature/elektronik signature

Kebijakan yang dapat diberlakukan untuk menjaga kerahasiaan data adalah: Piranti keras yang dapat diakses oleh pasien (diruang pemeriksaan pasien) harus senantiasa terkunci. Layar komputer yang bisa dilihat pasien tidak boleh berisi informasi medis tentang pasien lain. Pengiriman data pasien melalui e-mail harus mendapat persetujuan manajemen rumah sakit. Pengiriman data kesehatan pasien melalui internet harus dilakukan dalam bentuk informasi yang bersandi.

Pengaksesan rekam medis harus dibuat sedemikan rupa sehingga orang yang tidak berwenang tidak dapat mengubah atau menghilangkan data medis, misalnya data jenis” ready only” yang dapat diaksesnya. Bahkan orang yang berwenang mengubah atau menambah atau menghilangkan sebagian data, harus dapat terdeteksi “ perubahannya” dan siapa dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Sistem juga harus dapat mendeteksi siapa dan kapan ada orang yang mengakses sesuatu data tertentu. Disisi lain, sistem harus bisa memberikan peluang pemanfaatan data medis untuk kepentingan auditing dan penelitian. Dalam hal ini perlu diingat bahwa data yang mengandung identitas tidak boleh diakses untuk kepentingan penelitian.