Oleh: Drs. H. Tjuk Subchan Sulchan (Ketua ABP-PTSI Jawa Tengah)

PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
ASSALAMUALAIKUM WR.WB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA MUNFARIDA DWI UTAMI A
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
KEBIJAKAN USUL JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK MUSTAFID KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI SALATIGA, 12 APRIL 2012 PELATIHAN PERCEPATAN PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL.
Disampaikan AGUS RIYANTO,SH.,MH
KETENTUAN UMUM TENTANG ANGKA KREDIT
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG YAYASAN & UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI Pengantar Ilza Mayuni (Koordinator) RAPAT KOORDINASI KOPERTIS WILAYAH III dengan.
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
DRAFT PENYUSUNAN STATUTA UNIVERSITAS SERUNI
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSEROAN TERBATAS 1.
Laporan Kemajuan Persiapan Unpad menuju PTN BH
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 27 Maret 2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
PROGRAM PEMBINAAN PTS PP-PTS 2015
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Universitas Padjadjaran
Pengelolaan Proposal Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemristekdikti.
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
KEDUDUKAN PERKUMPULAN PASCA DISAHKANNYA UU ORMAS
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN PROSES PENGUSULANNYA
LOKAKARYA APPLIED APPROACH KOPERTIS WILAYAH VI JAWA TENGAH
LOKAKARYA APPLIED APPROACH KOPERTIS WILAYAH VI JAWA TENGAH
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM PEMBINAAN PTS 2015 (PP-PTS 2015) PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL
PENCERAHAN TENTANG YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR Rabu, 24 Pebruari 2016
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PERSIAPAN UJI PUBLIK DRAFT PERATURAN MENTERI TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN Workshop dan Malam Penganugerahan Bidang Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan,
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) Oleh: Rhido Jusmadi (Dosen Fakultas.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
YAYASAN Stichting.
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Kebijakan Pendidikan Tinggi
Badan Usaha dengan Status Badan Hukum
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
Empat Tahun Kerja Kopertis/LLDikti7.
RAPAT KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum.
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)