AKUNTANSI BEBAN & BELANJA 9/24/2017 9:41 PM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Advertisements

PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
TRANSAKSI AKRUAL.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
A. B. Mutiara 9/26/2017 7:31 PM Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat A. B. Mutiara.
Latihan soal akuntansi 2015
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
AKUNTANSI TRANSFER.
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Sugeng Rawuh PESERTA RAPAT KOORDINASI FORMASI TAHUN 2015
AKUNTANSI PERSEDIAAN.
PENYISIHAN PIUTANG PADA PEMERINTAH DAERAH
MODUL 4 PROSES PENYESUAIAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Dengan Menggunakan Tabel Pivot Microsoft Excel
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
M E M B U A T F O R M U L I R H T M L Adi Rachmanto UNIKOM 2011
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
Mekanika Tanah 2 Konsolidasi 1/26/ :10 PM
- Modul 5 - Query Lanjut 2/20/2018 7:46 PM
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Kelompok 3 : WAKHIDATUL AMANII
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
KONFLIK SOSIAL oleh Lalu Lumbit Satria Putra
Title of Presentation A n z a r D1A Taryat D1A
Direktorat Pengembangan Air Minum
AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PERSEDIAAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BAGAIMANA PRINSIP KREATIF DAN BERILMU
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Created By : Kelompok 6 Please Wait......
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PANDUAN PENDFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
LAPORAN KEUANGAN MEMPROSES LAPORAN KEUANGAN.
Transcript presentasi:

AKUNTANSI BEBAN & BELANJA 9/24/2017 9:41 PM © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

DEFINISI Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

KLASIFIKASI Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

PENGAKUAN Timbulnya Kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya Konsumsi Aset Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya Penurunan masa manfaat Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu

METODE PENGAKUAN BEBAN Pendekatan Beban Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin Pendekatan Aset Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga

PENGUKURAN Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yangkeluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

PENILAIAN Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

AKUNTANSI BEBAN & BELANJA SKPD Pihak Pihak yang Terkait PPK SKPD Bendahara Pengeluaran Dokumen yang digunakan Daftar Gaji, SP2D NPHD Surat Perjanjian Surat Keputusan Kepala Daerah BAST. Dokumen yang dipersamakan. Bukti memorial

Beban & Belanja Pegawai Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD JURNAL LO & NERACA Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban Gaji Pokok RK PPKD JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja Gaji Pokok Perubahan SAL

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Kas di Bendahara Pengeluaran RK PPKD Beban Gaji Pokok Kas di bendahara Pengeluaran JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja Gaji Pokok Perubahan SAL

Beban dan Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban Uang Lembur PNS Kas Bendahara Pengeluaran JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja Uang Lembur PNS Perubahan SAL

Pada tanggal 2 januari 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp5.000.000,00 dimana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing masing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai Beban dan Belanja pegawai pada tanggal yang sama yang mana pembayarannya melalui mekanisme LS sebesar Rp5.000.000,00 serta pembayaran ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS Pada Tanggal 6 Januari 2015 Beban dan Belanja pegawai (misalnya untuk pembayaran lembur) SKPD Mattirobulu yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU sebesar Rp3.000.000,00 serta pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-masing PNS

Beban & Belanja Barang dan Jasa Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan Beban Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera. Pendekatan Aset. Pendekatan Aset akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan Jasa tersebut akan digunakan/dikosumsi dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga jaga.

Pendekatan beban Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban Persediaan ATK Utang Belanja ATK

Pembayaran melalui mekanisme SP2D LS JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Utang Belanja ATK RK PPKD JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja ATK Perubahan SAL

pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Utang Belanja ATK Kas di Bendahara Pengeluaran JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja ATK Perubahan SAL

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Persediaan ATK Beban ATK

Pendekatan ASET Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Persediaan ATK Utang Belanja ATK

Pembayaran melalui mekanisme SP2D LS JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Utang Belanja ATK RK PPKD JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja ATK Perubahan SAL

pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Utang Belanja ATK Kas di Bendahara Pengeluaran JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja ATK Perubahan SAL

Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban ATK Persediaan ATK

Pada Tanggal 25 Januari 2015 SKPD Mattirobulu melakukan pembelian Barang dan jasa yakni berupa ATK sebesar Rp3.050.000,00 yang mana ATK tersebut akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran, dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan Barang/pengurus barang dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Pada Tanggal 20 februari 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU

Pada tanggal 30 April 2015 PPK SKPD Mattirobulu melakukan penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname akhir bulan April 2015 didapati persediaan ATK sebesar Rp1.000.000,00

Hibah dan Bantuan Sosial Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial

Pendekatan BEBAN SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban Barang .... yang akan diserahkan kpd Masyarakat Utang Belanja Barang ... yang akan diserahhkan pada pihak ketiga

PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Utang Belanja Barang ... yang akan diserahhkan pada pihak ketiga RK PPKD JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja barang ... dihibahkan kepada Masyarakat Perubahan SAL

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Persediaan Barang...yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Beban Barang... yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

Pendekatan aset SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima hibah JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Persediaan Barang yang akan diberikan kpd Pihak ketiga Utang Belanja Barang ...

PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Utang Belanja Barang ... yang akan diserahhkan pada pihak ketiga RK PPKD JURNAL LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Belanja barang ... dihibahkan kepada Masyarakat Perubahan SAL

kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial dimana berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditanda tangani JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat Persediaan barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat

Pada Tanggal 22 Agustus 2015 SKPD Mattirobulu melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp40.000.000,00, dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran, serta barang dan jasa tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah/penerima bansos bersamaan dengan NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan ditanda tangani oleh kepala SKPD Pada tanggal 24 September 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS Pada Tanggal 25 September 2015 SKPD Mattirobulu melakukan penyerahan barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah ditanda tangani

Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban Penyusutan …. Akm Penyusutan …

SKPD melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap dan untuk tahun 2015 beban penyusutan sebagai berikut: No Uraian Masa Manfaat Tahun Perolehan Harga Perolehan Akm Penyusutan s/d 2015 Nilai Buku 2015 Beban Penyusutan Thn 2015 1 Kendaraan roda dua 7 35.000.000 5.000.000 30.000.000

Beban Penyisihan Piutang Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain JURNAL LO & NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Beban Penyisihan Piutang ….. Penyisihan Piutang ….

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD Mattirobulu dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari: Lancar Kurang Lancar Ragu ragu Macet

% Taksiran Tdk tertagih Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut: Uraian Jumlah Kualitas % Taksiran Tdk tertagih Penyisihan Piutang Piutang retribusi Rp100.000.000,00 Lancar 0,5 % Rp500.000,00 Piutang Retribusi Rp50.000.000,00 Kurang Lancar 10 % Rp5.000.000,00 Rp15.000.000,00 Ragu Ragu 50 % Rp7.500.000,00 Macet 100% JUMLAH Rp18.000.000,00

Terima kasih