PERANAN KOMINFO DALAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU KE PEMERINTAHAN ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT/E-GOV) DI PROVINSI PAPUA Oleh : Kansiana Salle, SH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Dalam Rangka Rakornis Bidang KOMINFO se Provinsi Papua Wamena, 01 Juni 2016

Implementasi Penerapan e-gov berdasarkan UU Nmr Implementasi Penerapan e-gov berdasarkan UU Nmr. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatkan Komunikasi (e-mail, internet, teleconference, e-office, Surat Maya, Disposisi maya, Telp Voip, dsb)‏ Menunjang Sarana Promosi dan Investasi Mendorong perubahan budaya dan etos kerja birokrasi. Tuntutan era informasi dan globalisasi Mencegah tindak pidana korupsi

Peran kominfo dalam pengelolaan teknologi informasi Dinas KOMINFO betanggungjawab menjalankan tugas tehnis Bidang KOMINFO di daerah yang diimplentasikan dalam visi-misi Gubernur Papua .

Visi Misi Gubernur Papua : “Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” Sesuai dalam amanat misi ke 5 : percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka peranan KOMINFO adalah: Membuka akses daerah-daerah wilayah berbasis adat yang masih 3T (Terisolir, Terpencil dan Terbelakang) melalui teknologi informasi ; Membuka jaringan informasi dan komunikasi antara Pemerintah kabupaten/kota se Papua ; Memfasilitasi/Mengembangkan Jaringan Komunikasi antar SKPD di Lingkungan Pemprov Papua dan layanan hotspot bagi Masyarakat.

Program Prioritas Pengembangan Wilayah Papua dalam RPJMN 2015-2019 Informasi dan Telekomunikasi Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI Pendirian Media Center di setiap SKPD Pengembangan jaringan internet

Untuk mencapai e-Gov Kominfo perlu penyiapan : Kebijakan Peraturan yang mendukung pembangunan e-gov (Perda, Pergub, perbub/perwali); Perencanaan Rencana Induk Pengembangan dan Masterplan TIK menuju e-gov yang sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Infrastruktur Layanan Infrastruktur TIK berupa : Hardware (Akses Jaringan, Storage, Server untuk proses data, media transisi/FO/ Vsat, wireless dll) Aplikasi Sarana pendukung e-gov yang terintegrasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat; Software : operating system, database, Monitoring, midleware, aplikasi dasar : e-mail, FTP, IP, Bandwidth, dll. Kelembagaan Pembentukan struktur organisasi KOMINFO dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

APLIKASI YANG SUDAH DIBANGUN Sistem Informasi Keuangan Sistem Informasi Gaji Sistem Informasi Barang Daerah Sistim Informasi Pembangunan Daerah Sistem Informasi Monitoring dan pelaporan Sistem Informasi Satu Atap Sistem Informasi Pajak/STNK Sistem Informasi Kependudukan Aplikasi TPB Aplikasi SPPD Web Papua.go.id Simtaru

Kondisi JARINGAN Pemerintah Provinsi Telah dibangun dan dikembangkan jaringan secara on line pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Perlu dukungan dari masing-masing Kabupaten/Kota dalam membangun infrastruktu jaringan untuk penerapan e-gov;

KONDISI INSTANSI KOMINFO DI KAB/KOTA BERBASIS WILAYAH ADAT KONDISI KELEMBAGAAN KOMINFO BERBASIS WILAYAH ADAT DI KAB/KO SE PAPUA NO KELOMPOK KABUPATEN/KOTA KOMINFO PERHUBKOMINFO KPDE/HUMAS/ARDAT A. ANIMHA   1 Kabupaten Merauke 2 Kabupaten Mappi 3 Kabupaten Boven Digul 4 Kabupaten Asmat B. LAPAGO Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Lani Jaya Kabupaten Tolikara Kabupaten Yahukimo 5 Kab. Mamberamo Tengah 6 Kabupaten Puncak Jaya 7 Kabupaten Puncak 8 Kab. Pegunungan Bintang 9 Kabupaten Yalimo 10 Kabupaten Nduga C. MAMTA Kota Jayapura Kabupaten Jayapura Kabupaten Keerom Kabupaten Sarmi Kab. Mamberamo Raya D. SAERERI Kab. Kepulauan Yapen Kabupaten Waropen Kabupaten Supiori Kabupaten Biak Numfor E. MEEPAGO Kabupaten Mimika Kabupaten Nabire Kabupaten Dogiyai Kabupaten Deiyai Kabupaten Paniai Kabupaten Intan Jaya KELOMPOK – MAMTA KELOMPOK SAIRERI KELOMPOK MEEPAGO KELOMPOK LAPAGO KELOMPOK ANIMHA

DRAF RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMINFO PROVINSI, KABUPATEN/KOTA Merujuk UU NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan hasil arahan dari Kemendagri dan Kemenkominfo di Yogyakarta bulan April 2016 : Rancangan Type A, terdiri dari : 1 sekretariat dinas 3 sub bagian, 4 bidang dan masing-masing 3 seksi; Rancangan Type B, terdiri dari : 1 sekretariat dinas 3 sub bagian, 3 bidang dan masing-masing 3 seksi; Rancangan Type C, terdiri dari : 1 sekretariat dinas 3 sub bagian, 2 bidang dan masing-masing 3 seksi; Catatan : Apabila urusan Kominfo di Provinsi, Kab/Kota tidak urgen, maka dapat digabung dengan SKPD lain sebagai bidang/seksi; Untuk uraian tugas akan di buat oleh kementrian kominfo dan provinsi atau kabupaten/kota dapat menambah uraian tugas sesuai kebutuhan;

TIPE A DINAS DRAFT KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR eGovernment BIDANG LAYANAN e-GOVERNMENT SEKSI INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Provinsi Layanan Akses Internet dan Intranet SEKSI PNGELOLAAN ASPIRASI PUBLIK Pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda Provinsi. Pengelolaan Data Base Informasi Publik SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengembangan Sumber Daya Komunikasi SKPD dan BUMD Pengembangan Kemitraan Komunikasi dengan Media di Daerah SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI KEPEMERINTAHAN Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi SEKSI PRODUKSI DAN REPODUKSI INFORMASI Reproduksi Informasi Nasional. Produksi Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi. SEKSI PENGELOLAAN DATA & INTEROPERABILITAS Layanan Manajemen Data Informasi e-Government Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI PUBLIK Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province/City Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan pu SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pelayanan Informasi Publik SEKSI PENGELOLAAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Non Pemda. SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Audit Komunikasi Publik SEKSI KEAMANAN INFORMASI Layanan Keamanan Informasi e-Government Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi SEKSI TATA KELOLA EGOVERNMENT Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyaraka KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TIPE B DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DRAFT SEKRETARIAT DINAS UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN UPTD BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI KEMITRAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pengembangan Kemitraan Komunikasi dengan Media di Daerah Pelayanan Informasi Publik SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN ASPIRASI PUBLIK Pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda Provinsi. Pengelolaan Data Base Informasi Publik SEKSI INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Provinsi Layanan Akses Internet dan Intranet Menyelenggar SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA DAN LAYANAN PUBLIK Pengembangan Sumber Daya Komunikasi SKPD dan BUMD Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi Layanan Manajemen Data Informasi e-Government SEKSI PRODUKSU DAN REPRODUKSI INFORMASI PUBLIK Reproduksi Informasi Nasional. Produksi Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi. SEKSI PENGELOLAAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda dan Non Pemda. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Audit Komunikasi Publik SEKSI KEAMANAN INFORMASI & TELEKOMUNIKASI Layanan Keamanan Informasi e-Government Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi SEKSI TATA KELOLA EGOVERNMENT Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TIPE C DRAFT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UPTD SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT SEKSI PENGELOLAAN ASPIRASI DAN PRODUKSI INFORMASI Pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda Provinsi. Pengelolaan Data Base Informasi Publik Reproduksi Informasi Nasional. Produksi Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi. SEKSI INFRASTRUKTUR, TELEKOMUNIKASI DAN KEAMANAN INFORMASI Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Provinsi Layanan Akses Internet dan Intranet Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi Layanan Keamanan Informasi e-Government SEKSI PENGELOLAAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda dan Non Pemda. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Audit Komunikasi Publik SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI Layanan Manajemen Data dan Informasi e-Government Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi Integrasi layanan Publik dan Kepemerintahan Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province SEKSI PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pengembangan Kemitraan Komunikasi dengan Media di Daerah Pengembangan Sumber Daya Komunikasi SKPD dan BUMD Pelayanan Informasi Publik KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI LAYANAN EGOVERNMENT Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi

Kominfo Provinsi papua sedang menyiapkan PERGUB Tentang penyelenggaraan TIK di Provinsi Papua Dengan rancangan konektisitas Jaringan fiber optik (FO) berdasarkan ring yang disesuaikan dengan wilayah adat adalah : Ring MAMTA, meliputi wilayah : Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi dan Kab. Mamberamo Raya; Ring SAIRERI, meliputi wilayah : Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Kab. Supiori dan Kab. Biak Numfor; Ring HA ANIM, meliputi wilayah : Kab. Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Mappi dan Kab Asmat; Ring LA PAGO meliputi wilayah : Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Lany Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah dan Kab. Tolikara; Ring MA PAGO meliputi wilayah : Kab. Timika, Kab. Nabire, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai dan Kab. Intan Jaya.

Penutup Dalam rakornis bidang KOMINFO dapat merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk memulai merancang : Peraturan pendukung bidang TIK; Rencana induk TIK; Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur dan aplikasi yang terintegrasi; Peningkatan SDM dibidang TIK yang berkualitas; Mendorong pembentukan struktur organisasi KOMINFO;

UU no 14 Tahun 2008 Terima kasih