Perencanaan Pelaksanaan Diklat Pasca UKG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Pendidikan Oleh : Ira Maya Tri . M K
Advertisements

a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
USUL PGRI ”BIDANG PENDIDIKAN”. Usul PGRI: Bidang Pendidikan 1.Mendesak pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi otonomi pendidikan secara komprehensif.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Penjaminan Mutu Pendidikan
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PENYUSUNAN RK TK.
Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan
1. Heru supriyanti 2. Rina darmawanti 3. Lutfiani 4. Siti rokhani 5. Assifaa fulki anggadita 6. Asih Mulyawati.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Catatan Rapimtas Tentang Kejuruan dan Keterampilan
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
HASIL SIDANG KOMISI VII
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015
Hubungan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan P E N D I D I K
CASCADING DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
TRANSFER DAERAH DALAM RAPBN TAHUN 2016
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud
Strategi Peningkatan Kinerja Pendidikan
INSTITUSI PENGAWASAN INTERN Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja SPI Badan Pengawas Keuangan.
Peran Guru TIK pada Kurikulum 2013
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Pendidikan Orangtua
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENGAWALAN PELAKSANAAN DIKLAT DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
GRAFIK PENERBITAN SK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2011
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PROGRAM KEGIATAN PAUD DI SUB.BAGIAN PTP TAHUN 2017.
PROFIL PENGAJAR Nama : Ir. Hendro Budi Santoso M.Si
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PAPARAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
Grand Desain Pemenuhan dan Peningkatan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN.
PENDIDIKAN TINGGI DAN LAYANAN LITAPDIMAS (Penelitian, Publikasi Ilmiah, & Pengabdian kepada Masyarakat) SUWENDI Kepala Subdit Litapdimas Direktorat Pendidikan.
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Perencanaan Pelaksanaan Diklat Pasca UKG Makassar, 18 Desember 2015 Grand City Hotel

Nama : Suwadi, S.Sos., M.Acc. TTL : Kediri, 10 April 1972 Status : Menikah 1 istri 5 anak Jabatan : Kasi Peningkatan Kompetensi Lembaga : LPPPTK KPTK Alamat : Jl Diklat 30 Pacellekkang Pattallassang Gowa HP : 081333872672 Facebook : sapahlevi Email : suwa_di@yahoo.com Web : http://suwadii.wordpress.com Web : www.kptk.or.id

Rp.406,70 T Rp. 1.994,89 T (20.39%) Belanja Negara APBNP 2015 Anggaran Pendidikan (20.39%) Rp.406,70 T (62,5%) (Rp. Milyar) Belanja Transfer Daerah 254.252,3 1. Anggaran Pendidikan dalam DBH 1,337.7 2. DAK Pendidikan 10,041.3 3. Anggaran Pendidikan dalam DAU 134,970.3 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,096.0 5. Tunjangan Profesi Guru 70,252.7 6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 4,234.7 7. Dana Insentif Daerah 1,664.5 8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 31,298.3 (37,5%) (Rp. Milyar) Belanja Pemerintah Pusat 152.451,7 1. Kementerian Dikbud 53.278,5 2. Kementerian Ristek dan dikti 41.507,7 3. Kementerian Agama 48.662,0 4. K/L lainnya 9.003,4

Rp.2,1 T Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Organisasi dan Anggaran Struktur LAMA Struktur BARU 1. SETJEN Rp 3,82 T 1. SETJEN Rp 4,57 T Reorganisasi 2. ITJEN Rp 0,21 T 2. ITJEN Rp 0,21 T Eselon I berkurang 1. Dikdas-Dikmen digabung. Unit pengelola guru disatukan. Penguatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. 3. PAUDNI Rp 4,03 T 3. PAUD DIKMAS Rp 2,07 T 4. DIKDAS Rp 18,19 T 4. DIKDASMEN Rp 31,03 T 5. DIKMEN Rp 20,49 T 5. GURU Rp 11,82 T 6. KEBUDAYAAN Rp 1,40 T 6. KEBUDAYAAN Rp 1,72 T 7. BAHASA Rp 0,50 T 7. BAHASA Rp 0,50 T Efisiensi Anggaran 8. SDM Rp 3,56 T 8. LITBANG Rp 1,34 T Rp.2,1 T 9. LITBANG Rp 1,27 T Penghematan dari Perjalanan Dinas/Meeting/Konsinyering yang digunakan untuk penajaman program/kegiatan prioritas (refocusing) [INPRES No 2 Tahun 2015] 10. DIKTI Rp 41,51 T

Jenis Tunjangan 2015 Jenis Tunjangan Penyalura n Dana Sasaran Dana Tunjangan Profesi PNS Tunjangan Profesi Non PNS Tunjangan Khusus Tunjangan Fungsional Non PNS Bantuan Kualifikasi S1 dan S2 Tambahan Penghasilan Guru PNS DAU Pusat 1.323.696 250.262 62.500 94.500 100.362 401.171 Rp.70 T Rp.5.8 T Rp.1,7 T Rp.345 M Rp.397 M Rp 1.2 T

B. Hasil yang diharapkan Sekolah kondusif Tersedia, terjangkau, berkualitas, memiliki tata kelola yg baik. Orangtua peduli Sadar pendidikan, aktif memberi stimulus, tekun mendampingi. Guru penyemangat Peduli pada murid, berkompeten, belajar berkelanjutan. Lulusan Mandiri dan Berkepribadian Warga peduli Konsisten memantau, aktif berkontribusi. Organisasi profesi suportif Menyusun kurikulum khusus, menjadi narasumber. Industri suportif Menyusun kurikulum khusus, aktif berkontribusi. Pemerintah suportif Menyediakan akses dan jaminan, menyederhanakan birokrasi, memiliki tata kelola yang baik.

Permasalahan umum Sasaran hasil UKG Harus mencapai target nilai 8,00 pada tahun 2019 Terkendala Penganggaran Tidak direncanakan sebaik-baiknya Tidak memenuhi standar pelatihan yang ada Standar peserta Standar proses Standar kualitas Standar modul Standar pengajar

Standar peserta: sejenis/setara? Tingkat Pendidikan Usia Level nilai, dll Minimal dan maksimal jumlah per kelas? Gender?

Standar proses: Pendaftaran/seleksi Pengelompokkan Pemanggilan Pelaksanaan pelatihan Penilaian Evaluasi Laporan

Standar kualitas: SDM pengajar Modul terakreditasi Sistem manajemen pelatihan yang baik

Standar modul Modul yang dipergunakan adalah yang mendukung tujuan pasca UKG

Standar pengajar Telah memiliki sertifikat yang mumpuni Tingkat pendidikan Pengalaman Terakreditasi oleh lembaga diklat

PROSES PELAKSANAAN 1. PERENCANAAN 2. PELAKSANAAN 3. PENILAIAN 4. EVALUASI 5 PELAPORAN

PERENCANAAN Melakukan penilaian proses dan hasil Menentukan tujuan Identifikasi karakteristik Peserta Memilih materi diklat Menetukan topik-topik Mengembangkan bahan ajar Mengatur urutan topik Melakukan penilaian proses dan hasil