RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT PUSAT PELATIHAN KP TAHUN 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Advertisements

KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
Analisis Kesenjangan Jabatan
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Manajemen Umum Kepegawaian
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MODUL PEMBIMBING Modul terdiri dari: Pendahuluan PIGP
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEBIJAKAN STANDARISASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Biro Organisasi dan Kepegawaian
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Transcript presentasi:

RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT PUSAT PELATIHAN KP TAHUN 2016 Oleh: Praatma Prihadi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan PUSLAT KP Disampaikan pada Kegiatan Harmonisasi Administrasi Kepegawaian, Hukum dan Organisasi BKIPM, di Htl. Pajajaran, Bogor, 19 November 2015 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Latar Belakang Daya saing suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kerja atau SDM yang dimilikinya. Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional merupakan syarat mutlak untuk menghadapi ketatnya persaingan baik secara nasional maupun internasional. Pada era globalisasi, pasar kerja domestik sudah menjadi arena persaingan internasional. Supaya persaingan untuk memasuki pasar kerja tersebut dapat berjalan secara “fair” perlu ditentukan suatu persyaratan yang dikenal dan diakui secara internasional.

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS; Permen KP Nomor 23 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup KKP. 3 3

Pelatihan dan Kompetensi Apa Itu Pelatihan Suatu proses belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan dan Keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar dengan tuntutan tertentu Apa itu Kompetensi Kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas menurut suatu standar dan dengan hasil yang baik, yang diulang-ulang dalam jangka waktu dan situasi yang berbeda. Pengetahuan , Keterampilan, dan Sikap Kerja yang yang sesuai dengan standard kerja yang diharapkan di tempat kerja

Ciri-ciri Pelatihan Pelatihan Pemahaman Wacana dan Keterampilan Instruksional Obyeknya Seseorang/Sekelompok Orang Memenuhi Kebutuhan Menciptakan kebiasaan Hasilnya Perubahan

Standar Kompetensi Teknis Standar Kompetensi Manajerial Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis Standar Kompetensi Manajerial Mempertemukan Potensi & Kompetensi Individu dg Kompetensi Jabatan Pemanfaatan & Penempatan PNS/ASN Kinerja Pengakuan Kompetensi PNS/ASN melalui penilaian/uji Kompetensi 16

ALUR PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KATEGORI KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT PELATIHAN KP BALAI Masyarakat Eselon I Lingkup KKP STTP LSP TUK (TEMPAT UJI KOMPETENSI) SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pelatihan Berbasis Kompetensi PBK Standar Kompetensi Strategi dan Materi Pelatihan EVALUASI Kerangka Kualifikasi Pengetahuan, Keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan Bagaimana caranya seseorang mendapatkan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yg diperlukan Proses untuk menilai apakah seseorang memiliki kompetensi yg diperlukan Acuan penetapan kualifikasi tenaga kerja

Fokus Kegiatan Pelatihan KP Tahun 2016 40.000 orang masyarakat dilatih 8.000 orang aparatur dilatih 32.000 orang sertifikasi kompetensi 25 LSPKP didirikan, 10RSKKNI Bidang KP 8 Taman Teknologi KP, 429 P2MKP Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Keterangan: : Taman Teknologi KP (Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon) BP3 Medan BP3 Tegal BP3 Banyuwangi BP3 Bitung BP3 Ambon BDA Sukamandi 18

TARGET PELATIHAN TAHUN 2016 PELATIHAN APARATUR : 8.000 ORANG PELATIHAN NON APARATUR : 40.000 ORANG JENIS DIKLAT BAGI APARATUR KKP TAHUN 2016 1. DIKLAT PRAJABATAN GOL II : 165 ORANG 2. DIKLAT PRAJABATAN GOL III : 248 ORANG 3. DIKLATPIM IV : 130 ORANG 4. DIKLATPIM III : 46 ORANG 5. DIKLAT FUNGSIONAL DAN : 7.411 ORANG TEKNIS

SYARAT PENYELENGGARAAN PELATIHAN Peserta Komponen peserta terdiri atas Komponen kriteria meliputi Persyaratan peserta yang yang ditetapkan untuk setiap jenis pelatihan dan komponen efektifitas meliputi jumlah peserta yaitu banyaknya peserta dalam 1 kelas. Pelatih/Fasilitator Komponen pelatih/fasilitator terdiri dari 2 sub komponen dengan 3 variabel : a. Sub komponen kriteria dengan 2 variabel : • Memiliki kemampuan kediklatan • Kesesuaian tingkat pendidikan pelatih dengan calon peserta latih b. Sub komponen Profesionalisme dengan 1 variabel : • Kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan (kualifikasi Tenaga) Kurikulum Komponen kurikulum terdiri dari Tujuan, Materi, Metoda, Alat Bantu Pelatihan, dan Evaluasi. Penyelenggara Pelatihan Komponen penyelenggara pelatihan terdiri dari 2 sub komponen : a. Sub komponen landasan hukum dengan 1 variabel, yaitu : Adanya kewenangan hukum yang dimiliki institusi tersebut b. Sub komponen penyelenggara dengan 1 variabel : Tersedianya tenaga pengelola pelatihan yang sesuai standar

DIKLAT TEKNIS MANAJERIAL TH. 2016 1. Pelayanan Prima terukur melalui ISO 2. Pengambilan Keputusan 3. Keterampilan Negosisasi 4. Hubungan Internasional (Internasional Relation) 5. Manajemen Resiko (Risk Management) 6. Manajemen Keuangan untuk Manajer Non Keuangan (Finance for Non Financial Manager) 7. Personal Image and Table Manners 8. Manajemen Efektif Public Relation 9. Budaya Kerja (Corporate Culture) 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 11. Revolusi Mental

NAMA DIKLAT BAGI APARATUR TH. 2016 TOT Penyuluh Protokoler TOT Penjenjangan Penyuluh RKA-KL TOT Monitoring Lingkungan K5 Prajabatan Gol II PHPI Prajabatan Gol. III Tata Kelola Sarpras Aplikasi MS Office SAI Penyusunan Laporan E Kinerjaku Administrasi Perkantoran Dasar Pengawas Ahli Instrumen Monev Perpajakan SAKIP Dessain Grafis Penyusunan Laporan Sistem Pengelolaan Pegawai Open Jurnal Sistem Penyusunan Presentasi Ilmiah Perencanaan Anggaran Teknik Informasi LAKIP Pengelolaan Sarana Pelabuhan K3 Diklatpim IV SKP Diklatpim III Sosialisasi Perundangan SDKP Diklat Teknis Budidaya Monev Kinerja Diklat Teknis Penangkapan Ikan Dasar Arsiparis Dasar Penyuluh Ahli Public Relation Anggaran Berbasis Kinerja

lanjutan ... 42. Fotografi Editing Audio Visual Evaluasi Bidang Pengawasan Pengendalian Dokumen Aplikasi SIMAK Kalibrasi Alat Lab Kehumasan Great Team Dev Penyulisan Artikel Effective Decission Metode Pemeriksaan HPI Desain penelitian Pengelolaan Data Perpajakan Manajemen ASN Tata Naskah Perbengkelan Teknis Pengolahan Rancang bangun API Nilai Dasar PNS Pengamanan Gedung Pemerintah Penyusunan Laporan Pelanggaran Update Simpeg Monev Kinerja LITKAYASA Manajerial Statistik Komunikasi Effektif Teknik Keselamatan Kerja Sekretaris Pelayanan Publik Desain Penelitian Jaringan Komputer Amdal Manajemen Perkantoran Manajemen Laboratorium

TERIMA KASIH 35