KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Rancangan RPJMN Terkait Kelautan dan Perikanan
PRODUKSI PANGAN INDONESIA
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ANALISIS QUICK WINS PANGAN DAN PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
UPAYA-UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEDELAI TAHUN 2013
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
RAKORDA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEDAULATAN PANGAN
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Maria Lusia Hutagalung D1B011024
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
Pemanfaatan Sumber Daya ALAM
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
ORGANISASI DAN TATAKERJA PELABUHAN PERIKANAN
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Green Revolution.
Dikutip dari berbagai sumber
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Oleh: Risyana Hermawan
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
PEMBANGUNAN PERIKANAN
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
KEBIJAKAN DAK BIDANG PERTANIAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS.
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PELABUHAN PERIKANAN (BS)
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Transcript presentasi:

KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Mataram, Desember 2014

KEDAULATAN PANGAN

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”

Kedaulatan Pangan ARAH KEBIJAKAN: INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 Kementan - Jagung (Juta Ton) 19,1 24,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 1,92 - Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 - Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 - Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50 KKP Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89 Kemen PU dan Pera - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 3,01 - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75 304,75 Pembangunan waduk 21 49 ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. Slide - 4

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN LAHAN Pengurangan laju konversi Pemanfaatan lahan ex pertambangan Distribusi 9 juta ha lahan ke petani Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar Perluasan (di luar Jawa-Bali): Sawah baru 1 juta ha Lahan pertanian kering 1 juta ha SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK 1.000 Desa Mandiri Benih Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu Techno park dan science park Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Sistem Inovasi Nasional 1.000 Desa Pertanian Organik Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah Pelibatan aktif perempuan petani KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan Pemberantasan Mafia Impor Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan

Komoditi Target 2019 Padi 41.891.800 Jagung 11.938.815 Kedelai 1.288.455 Daging 439.060 Gula 2.089.547 Keterangan: Produsen padi utama di kawasan Jawa terutama ditargetkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Jagung ditargetkan di Jatim, Jateng dan Jabar. Kedelai terutama di Jatim dan disusul oleh Jateng dan Jabar. Daging sapi dan kerbau ditargetkan di Jatim, Jabar dan Jateng. Dan gula ditargetkan terutama di Jatim dan Jateng.

Di kawasan Bali-Nusa Tenggara, padi terutama ditargetkan di NTB. Komoditi Target 2019 Padi 4.266.407 Jagung 1.962.142 Kedelai 252.165 Daging 51.603 Gula - Keterangan: Di kawasan Bali-Nusa Tenggara, padi terutama ditargetkan di NTB. Untuk jagung ditargetkan di NTB dan NTT. Kedelai terutama di NTB. Daging sapi dan kerbau terutama di NTB, dan Gula tidak diproduksi di kawasan ini.

Dukungan Budidaya (ha) Provinsi Dukungan Budidaya (ha) Sistem Perbenihan Padi Jagung Kedelai Desa Mandiri benih Penangkar Benih (ha) Balai Benih   JAWA 362.273 144.300 1.889.778 250 81.699 9 11 DKI Jakarta - 12 Jawa Barat 96.057 65.591 711.077 69 22.467 2 13 Jawa Tengah 115.269 52.473 417.005 63 20.425 3 14 DI Yogyakarta 27.445 26.236 38.567 16 5.106 1 15 Jawa Timur 667.689 78 25.531 Banten 55.440 25 8.170 BALI - NUSA TENGGARA 194.859 585.783 88 28.595 20 17 Bali 41.167 13.118 19.283 4.085 7 18 Nusa Tenggara Barat 63.123 551.989 44 14.297 6 19 Nusa Tenggara Timur 90.568 14.511 31 10.212

Rehabilitasi Irigasi (ha) Cetak Sawah (ha) Perluasan Areal Tebu (ha) Provinsi Rehabilitasi Irigasi (ha) Cetak Sawah (ha) Perluasan Areal Tebu (ha) Penyuluhan Science (BPTP) dan Techno Park (unit) BPP (unit) Tenaga Penyuluh (orang) Existing Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian Lab Baru Kws Kom Unggulan   JAWA 763.344 14.000 328.580 1.689 14.520 1 5 13 11 DKI Jakarta - 7 106 12 Jawa Barat 231.136 8.400 9.210 459 3.519 3 Jawa Tengah 237.857 183.760 521 4.839 2 14 DI Yogyakarta 13.636 3.170 56 551 15 Jawa Timur 221.299 5.600 132.440 530 4.868 16 Banten 59.416 116 637 BALI - NUSA TENGGARA 278.668 125.850 1.030 406 4.369 17 Bali 53.961 842 18 Nusa Tenggara Barat 132.662 56.300 110 1.364 19 Nusa Tenggara Timur 92.045 69.550 240 2.163

KEMARITIMAN

MARITIM DAN KELAUTAN (1) INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 13.466 17.504 KKP, Kemendagri, Kemlu Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara KKP dan Kemlu 2. Pemberantasan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 87% KKP, Kemenhan 3. Membangun Konektivitas Nasional: Membangun/mengembangkan pelabuhan - 24 Kemenhub Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 270 Peningkatan SDM transportasi 1 juta orang Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 15 unit 76 unit 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50 KKP Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha 20 juta ha Slide - 11

ARAH KEBIJAKAN 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: Penguatan lembaga pengawasan laut; Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 12

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 13

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN Sumber: http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/profil_pelabuhan, 2014 No WILAYAH PPS PPN 2. Jawa 2 PP. Cilacap; PP. Nizam Zachman Jakarta 6 PP. Pekalongan; PP. Palabuhan Ratu; PP. Kejawanan; PP. Karangantu PP. Brondong; PP. Prigi 3. Bali-Nusa Tenggara - 1 PP. Pengambengan

SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR BANTUAN KAPAL 30 GT (DI WILAYAH PERBATASAN) No Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Provinsi Rencana Alokasi (unit) 1 Rote Ndao Nusa Tenggara Timur 2 Alor JUMLAH SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR No. Wilayah Pelabuhan Perikanan 1 Jawa PPN Brondong; PPN Palabuhanratu; PPN Pekalongan; PPP Muncar; PPP Tamperan; PPI Eretan Kulon; PPP Morodemak; PPI Lontar; PPI Binuangeun; PPI Kranji; PPI Pasongsongan; PPP Karongsong 2 Bali-Nusa Tenggara PPI Tanjung Luar Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 JAWA BARAT 1,200 2 BANTEN 500 3 DKI JAKARTA - 4 JAWA TENGAH 1,400 5 DI. YOGYAKARTA 200 6 JAWA TIMUR 2,200 7 BALI 300 8 NUSA TENGGARA BARAT 1,000 9 NUSA TENGGARA TIMUR TOTAL 8.200

2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No Lokasi KKPN Luasan (Ha) 1 Laut Sawu, NTT 3.521.130 2 Gili Matra, NTB 2.954 3 Laut Banda, Maluku 2.500 4 Pulau Pieh, Sumbar 39.900 5 Padaido, Papua 183.000 6 Kapoposang, Sulsel 50.000 7 Aru Tenggara, Maluku 114.000 8 Raja Ampat, Papua Barat 60.000 9 Waigeo, Papua Barat 271.630 10 Anambas, Kepri 1.262.686,2 10 8 9 5 4 6 3 7 2 1 Sabuk pantai : Kendal, semarang, serang, tuban, indramayu, karawang Mangrove : Pekalongan, Kendal, Probolinggo Rekayasa Hybrid : Demak, Pati, Brebes, Tegal, Cirebon, Indramayu, Subang KAWASAN LUAS (ribu ha) KKPN (KKP) 5.507,8 KKLD/KKPD 5.581,4 K.Kons.(Kemenhut) 4.694,9 TOTAL 15.784,1

Quick Wins Gerakan cinta laut dan Rehabilitasi kawasan pesisir di PANTURA Jawa JAWA-BALI Lokus Kegiatan Banten Penanaman bakau 980 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 1,275 km DKI Jakarta Penanaman bakau 180 ribu batang Jawa Barat Penanaman bakau 3.205 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 2,475 km Pembangunan Hybrid Engineering 13,275 km Jawa Tengah Penanaman bakau 5.655 ribu batang Pembangunan Hybrid Engineering 15,625 km Jawa Timur Penanaman bakau 1.980 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 1.275 km

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN Lokus (Provinsi) Kegiatan DKI JAKARTA Technopark berbasis teknologi kelautan dan perikanan (Jakarta Utara-Muara Kamal, kelautan dan perikanan) Technopark berbasis pengolahan produk KP (Slipi-Jakarta Pusat) JAWA BARAT Technopark berbasis perikanan budidaya (Depok Ikan Hias dan Subang-Sukamandi Budidaya Air Tawar) JAWA TENGAH Technopark berbasis perikanan (Kebumen, perikanan tangkap) JAWA TIMUR Technopark berbasis perikanan (Banyuwangi, perikanan tangkap, budidaya sidat, dan pengolahan) Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Pamekasan, garam) Technopark berbasis pengolahan produk KP (Pacitan, perikanan) DI YOGYAKARTA Technopark berbasis perikanan budidaya (Sleman, budidaya tawar) Technopark berbasis teknologi kelautan dan perikanan (Bantul, pengolahan) BALI Technopark berbasis perikanan budidaya (Buleleng-Gondol, budidaya laut) NUSA TENGGARA BARAT Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Lombok, budidaya laut)

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 20