Deputi Bidang Pencegahan Kebijakan Pelaksanaan Program Pencegahan di Tingkat Pusat maupun Daerah sebagai Upaya Percepatan Pencapaian Kinerja Bidang Pencegahan This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2011! For more sample templates, click the File menu, and then click New From Template. Under Templates, click Presentations.

DIAGRAM PERMASALAHAN Deputi Bidang Pencegahan BELUM OPTIMALNYA PERAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DALAM P4GN BIDANG PENCEGAHAN Masih lemahnya penyampaian informasi kebijakan P4GN kepada masyarakat melalui media elektronik dan media non elektronik Belum optimalnya tindak lanjut komitmen kepada masyarakat maupun organisasi pemerintah dan swasta PERAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN PENGUATAN SISTEM P4GN BIDANG PENCEGAHAN PEMBINAAN MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

ANALISA S.W.O.T Strengths Weaknesses Deputi Bidang Pencegahan Jumlah SDM memadai Pedoman kerja jelas Adanya komitmen pimpinan Memiliki jaring koordinasi yang jelas Strengths Kekuatan Masih rendahnya kualitas SDM Pembagian kewenangan unit eselon II belum memadai Sarana & prasarana belum memadai Belum optimalnya koordinasi antara unit kerja Belum sempurnanya Standar Nasional Pencegahan Belum optimalnya jabatan fungsional Penyuluh P4GN Weaknesses Kelemahan Koordinasi antar lembaga baik dalam / luar negeri yang semakin kuat Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BNN Adanya komitmen yang tinggi dari stakeholder dalam rangka P4GN bidang pencegahan Opportunities Peluang Koordinasi antar lembaga pemerintah belum optimal Jumlah penduduk semakin meningkat Semakin meningkatnya peredaran gelap narkoba internasional Threats Ancaman

PELAKSANAAN KEBIJAKAN MELALUI DISEMINASI INFORMASI DAN ADVOKASI BUSINESS PROCESS Deputi Bidang Pencegahan Penyusunan Kebijakan P4GN termasuk NSKP Pelaksanaan Kebijakan Melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi KEBIJAKAN P4GN PELAKSANAAN KEBIJAKAN MELALUI DISEMINASI INFORMASI DAN ADVOKASI

PENGUATAN PERAN Deputi Bidang Pencegahan Penguatan kebijakan teknis Penyusunan Kebijakan P4GN Bidang Pencegahan Penyusunan Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur (NSKP) Pelaksanaan kebijakan melalui diseminasi informasi dan advokasi Pelaksanan pencegahan melalui komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan dengan cara Diseminasi Informasi P4GN Advokasi P4GN

VISI Deputi Bidang Pencegahan “Terwujudnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh bahaya narkoba secara efektif dan efisien” Uraian Efektif, adalah kemampuan mendapatkan hasil yang diinginkan (desired result) termasuk manfaat yang dihasilkan (expected outcome) juga ukuran tingkat pemenuhan output (pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi dan advokasi) atau tujuan proses (daya tangkal masyarakat terhadap bahaya narkoba). Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka bisa dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman. Efisien, adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat / sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

MISI Deputi Bidang Pencegahan Meningkatkan kualitas kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan; Meningkatkan pelayanan pencegahan melalui jaminan kualitas pembinaan baik diseminasi informasi maupun advokasi. Uraian Melaksanakan penyusunan kebijakan nasional P4GN bidang pencegahan. Kebijakan nasional tersebut dijabarkan melalui kebijakan teknis P4GN bidang pencegahan yang menjadi landasan pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan secara nasional serta penyusunan norma, standard, kriteria dan prosedur P4GN di bidang pencegahan. Melaksanakan P4GN bidang pencegahan di masyarakat baik secara individu maupun lembaga melalui serangkaian pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi, termasuk pemberian bimbingan teknis kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. Penyampaian informasi bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan melalui diseminasi informasi P4GN baik dengan media elektronik maupun media non-elektronik serta memberikan advokasi P4GN kepada individu maupun lembaga di lingkungan instansi pemerintah dan swasta, pendidikan dan organisasi masyarakat.

TUJUAN Deputi Bidang Pencegahan Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan maka ditetapkanlah tujuan Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 – 2019. Adapun tujuan tersebut adalah “terwujudnya P4GN di bidang pencegahan. Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba”.

LOG FRAME Deputi Bidang Pencegahan SASARAN STRATEGIS Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba SASARAN PROGRAM Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba SASARAN KINERJA Efektivitas Informasi P4GN Implementasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba PIC Direktorat Diseminasi Informasi PIC Direktorat Advokasi

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI Deputi Bidang Pencegahan Arah Kebijakan Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.   Strategi (eksternal dan internal) Menyusun regulasi terkait pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perumusan metode pencegahan dalam rangka KIE sesuai segmentase kelompok sasaran. Perumusan dan pengembangan materi pencegahan sesuai segmentase kelompok sasaran. Pemetaan potensi kebijakan dan regulasi di instansi pemerintah dan swasta dalam rangka mendukung upaya P4GN. Asistensi implementasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba dalam lingkup kebijakan dan regulasi. Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Evaluasi pelaksanaan P4GN bidang pencegahan.

SATKER VERTIKAL Pembagian Kewenangan (BNNP/BNNKab/Kota) SATKER PUSAT PEMBINA REGULATOR MONITOR SATKER VERTIKAL (BNNP/BNNKab/Kota) PELAKSANA

TARGET KINERJA Deputi Bidang Pencegahan Definisi operasional outcome : OUTCOME, INDIKATOR & TARGET DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN Definisi operasional outcome : Upaya meningkatkan ketahanan diri dan organisasi, untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba. Prosedur pengukuran : Hasil capaian mengacu pada prosentase coba pakai narkoba pada setiap tahun selama 2015 – 2019. Prosentase ini adalah angka dari hasil penelitian BNN.

Deputi Bidang Pencegahan PERUMUSAN OUTPUT, INDIKATOR & TARGET DIREKTORAT DISEMINASI INFORMASI Definisi operasional output : Efektifitas informasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik dan non elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah seberapa besar tingkat pemahaman dan respon positif target sasaran terhadap pesan / informasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik maupun non elektronik. Prosedur pengukuran : Hasil capaian setiap tahun diukur melalui kuesioner dan wawancara mendalam (in-depth interview).

Deputi Bidang Pencegahan PERUMUSAN OUTPUT, INDIKATOR & TARGET DIREKTORAT ADVOKASI Definisi operasional output : Integrasi sumber daya manusia, modal, dan lingkungan sosial ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.   Prosedur pengukuran : Hasil capaian setiap tahun diukur melalui monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dan daerah dengan kriteria penilaian yang meliputi aspek dukungan, tindak lanjut (kesinambungan), penerapan di masyarakat, serta kemajuan (inovasi) dari pihak-pihak yang telah diadvokasi.

Deputi Bidang Pencegahan PERUMUSAN OUTPUT, INDIKATOR & TARGET BIDANG PENCEGAHAN DI BNNP PROGRAM OUTPUT INDIKATOR BASELINE 2014 TARGET ANGGARAN 2016 KET 2015 2016 2017 2018 2019 P4GN di BNNP 33 BNNP Informasi P4GN yang disampaikan secara efektif melalui media elektronik dan non elektronik Tingkat efektifitas informasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik dan non elektronik n.a 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 26,720 Target 2016 setiap BNNP @ 5 instansi pemerintah dan institusi swasta Instansi pemerintah, institusi swasta, organisasi masyarakat, dan pendidikan yang mengimplementasika n Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Jumlah instansi pemerintah, dan institusi swasta yang mengimplementasik an Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba - 5 6 7

Deputi Bidang Pencegahan PERUMUSAN OUTPUT, INDIKATOR & TARGET BIDANG PENCEGAHAN DI BNNK PROGRAM OUTPUT INDIKATOR BASELINE 2014 TARGET ANGGARAN 2016 UNIT KERJA 2015 2016 2017 2018 2019 P4GN di BNNK 129 BNNK Informasi P4GN yang disampaikan secara efektif melalui media elektronik dan non elektronik Tingkat efektifitas informasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik dan non elektronik n.a 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 23,119 Target 2016 setiap BNNK @ 4 organisasi masyaraka t dan pendidikan Instansi pemerintah, institusi swasta, organisasi masyarakat, dan pendidikan yang mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Jumlah organisasi masyarakat, dan pendidikan yang mengimplementasika n Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba - 4 5

MENAHAN LAJU PREVALENSI PERSENTASE KENAIKAN PREVALENSI Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2008 – 2011 = 1,99 % - 2,23 % = 0,24 % dalam 3 (tiga) tahun Rata-rata = 0,08 % dalam setahun Tahun 2011 – 2014 = 2,23 % - 2,18 % turun 0,05 % dalam 3 (tiga) tahun = -0,02 % dalam setahun KESEPAKATAN : MENAHAN LAJU PREVALENSI = 0,05 % per tahun

TREND PENYALAHGUNAAN NARKOBA (10 – 59 Thn) JENIS PENYALAH GUNA 2008 2011 2014 2015 JML % COBA PAKAI 872,928 26 1,159,649 27 1,624,026  39 TERATUR PAKAI 894,492 1,910,295 45 1,455,232  37 PECANDU NON SUNTIK 1,358,935 40 1,134,358 875,248 23  PECANDU SUNTIK 236,172 7 70,031 1 67,722 1  TOTAL 3,362,527   4,274,333 4,022,228 PREVALENSI 1,99 2,23 2,18 ? PROYEKSI (Baseline) - 2,32 2,68 2,8

TREND PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN THN 2019 DRUG FREE INDO Proyeksi 2,8 % Proyeksi Proyeksi 2,63 % 2,32 % 2,68 % 2,23 % Estimasi 2,18 % 1,99 % Estimasi Estimasi 2008 2011 2014 2015 2019 +0,08 % / Thn -0,02 % / Thn +0,05 % / Thn TOLOK UKUR KEBERHASILAN MENAHAN LAJU PREVALENSI PN

TREND PREVALENSI COBA PAKAI (NASIONAL) DAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN MENAHAN COBA PAKAI 2019 1,809,138 1,624,026 Org 1,468,698 org 1,159,649 Org 872,928 Org 1,383,588 org baseline 2008 2011 2014 2015 2019 +10.95 % / Thn +13.34 % / Thn +9.75 % / Thn +95.586 org/ thn + 154,697org/Thn +85.110 org/ thn TOLOK UKUR KEBERHASILAN MENAHAN LAJU PREVALENSI PN -10.476 org / thn Tidak Coba Pakai

RATA2 KENAIKAN % COBA PAKAI TAHUN 2011-2008 NO. Wilayah COBA PAKAI RATA2 KENAIKAN % COBA PAKAI TAHUN 2011-2008 RATA2 KENAIKAN % COBA PAKAI TAHUN 2014-2011 TOLOK UKUR KEBERHASILAN COBA PAKAI 2015-2016 BASE LINE TAHUN MEAN % 2008 MEAN % 2011 MEAN % 2014 1 Aceh 12.522 22.104 38.037 25.51% 24.03% 23.29% 2008 2 Sumatera Utara 57.055 89.196 97.935 18.78% 3,27% 11.02% 2011 3 Sumatera Barat 11.731 16.495 28.933 13.54% 25.13% 7.74% 4 Riau 15,606 22.399 34.933 14.51% 18.65% 12.44% 5 Jambi 11.291 9.930 26.310 -4.02% 54.98% 25.48% 6 Sumatera Selatan 24.973 24.849 38.240 -0.17% 17.96% 8.90% 7 Bengkulu 7.721 5.408 15.649 -9.99% 63.12% 26.57% 8 Lampung 26.035 15.362 63.543 -13.66% 104.55% 45,44% 9 Bangka Belitung 1.854 3.854 9.078 35.96% 45.18% 31.35% 10 Kepulauwan Riau 3.188 13.467 20.549 107.48% 17.53% 62.50% 11 DKI Jakarta 80.942 156.438 104.446 31.09% -11.08% 10.01% 12 Jawa Barat 122.403 227.879 277.244 28.72% 7.22% 17,97% 13 Jawa Tengah 132.289 132.300 182.801 0.00% 12.72% 6.36% 14 DI Yogyakarta 21.526 24.629 26.726 4.81% 2.84% 3.82% 15 Jawa Timur 133.894 157.366 212.743 5.84% 11.73% 2.90% 16 Banten 36.812 42.738 103.217 5,37% 47.17% 26.27% 17 Bali 12.268 16.054 36.545 10.29% 42.55% 26.42% 18 NTB 16.668 12.643 21.554 -8.05% 23.49% 7.72% 19 NTT 13.583 13.724 27.553 0.35% 33.59% 16.97% 20 Kalimantan Barat 10.179 16.312 36.999 20.08% 42.27% 8.99% 21 Kalimantan Tengah 5.910 8.131 16.357 12.53% 33.72% 1.93% 22 Kalimantan Selatan 8.577 12.499 27.353 15.24% 39.61% 3.06% 23 Kalimantan Timur 10.278 21.383 21.233 36.02% -0.23% 17.89% 24 Kalimantan Utara   5.771 25 Sulawesi Utara 10.647 11.613 15.348 3.02% 10.72% 6.87% 26 Sulawesi Tengah 10.900 11.049 24.376 0.46% 40.21% 20.33% 27 Sulawesi Selatan 32.526 4.592 10.532 7.05% 2.66% 4.85% 28 Sulawesi Tenggara 12.306 6.260 14.277 -16.38% 42.69% 13.16% 29 Gorontalo 4.275 3.325 7.127 -7.41% 38.12% 15.35% 30 Sulawesi Barat 2.33 39.401 42.544 32.36% 43.12% 26.98% 31 Maluku 8.062 6.620 10.838 -7.68% 21.24% 6.78% 32 Maluku Utara 4.650 3.795 6.750 -6.13% 25.96% 9.91% 33 Papua Barat 3.139 2.518 4.406 -6.59% 24.99% 9.20% 34 Papua 6.798 5.326 14.075 -7.22% 54.76% 23.77% INDONESIA/NASIONAL

PENYUSUNAN DUKUNGAN AKTIVITAS Deputi Bidang Pencegahan

PERSENTASE ALOKASI PENGANGGARAN BERDASARKAN SASARAN

NO. Wilayah Kelompok Total Persentase Anggaran Pelajar/Mhs % Pekerja % Rumah Tangga % Jumlah % Pelajar/Mhs Pekerja Rumah Tangga 1 Aceh 19.800 27.09 39.300 53.76 14.000 19.15 73.100 27% 54% 19% 2 Sumatera Utara 60.200 20.92 165.000 57.33 62.600 21.75 287.800 21% 57% 22% 3 Sumatera Barat 18.300 28.02 33.600 51.45 13.400 20.52 65.300 28% 51% 4 Riau 32.100 35.35 13.800 15.20 44.900 49.45 90.800 35% 15% 49% 5 Jambi 10.500 22.29 27.100 57.54 9.500 20.17 47.100 58% 20% 6 Sumatera Selatan 28.300 28.79 48.200 49.03 21.800 22.18 98.300 29% 7 Bengkulu 8.100 31.52 13.200 51.36 4.400 17.12 25.700 32% 17% 8 Lampung 24.400 27.26 49.200 54.97 15.900 17.77 89.500 18% 9 Bangka Belitung 5.700 32.39 7.800 44.32 4.100 23.30 17.600 44% 23% 10 Kepulauwan Riau 10.100 23.93 25.200 59.72 6.900 16.35 42.200 24% 60% 16% 11 DKI Jakarta 85.800 23.56 169.200 46.47 109.100 29.96 364.100 46% 30% 12 Jawa Barat 198.200 25.03 430.400 54.36 163.200 20.61 791.800 25% 13 Jawa Tengah 143.000 31.61 211.000 46.64 98.400 452.400 47% 14 DI Yogyakarta 19.100 30.91 22.800 36.89 19.900 32.20 61.800 31% 37% 15 Jawa Timur 168.000 29.57 267.300 47.05 132.800 23.38 568.100 16 Banten 49.400 27.89 90.000 50.82 37.700 21.29 177.100 17 Bali 14.200 34.300 49.78 20.400 29.61 68.900 50% 18 NTB 19.200 37.35 21.600 42.02 10.600 20.62 51.400 42% 19 NTT 20.200 39.38 17.100 33.33 27.29 51.300 39% 33% 20 Kalimantan Barat 16.300 23.55 33.700 48.70 27.75 69.200 21 Kalimantan Tengah 11.400 31.84 16.400 45.81 8.000 22.35 35.800 22 Kalimantan Selatan 15.700 27.12 31.300 54.06 10.900 18.83 57.900 23 Kalimantan Timur 21.45 45.300 59.61 14.400 18.95 76.000 24 Kalimantan Utara 7.600 40.00 8.800 46.32 2.600 13.68 19.000 40% 14% 25 Sulawesi Utara 5.300 17.26 24.000 78.18 1.400 4.56 30.700 78% 5% 26 Sulawesi Tengah 10.000 23.98 23.900 57.31 18.71 41.700 27 Sulawesi Selatan 10.03 89.100 85.10 5.100 4.87 104.700 10% 85% 28 Sulawesi Tenggara 33.800 65.76 31.71 1.300 2.53 66% 3% 29 Gorontalo 11.100 56.35 4.800 24.37 3.800 19.29 19.700 56% 30 Sulawesi Barat 5.200 28.11 54.59 3.200 17.30 18.500 55% 31 Maluku 6.100 24.40 13.300 53.20 5.600 22.40 25.000 53% 32 Maluku Utara 7.500 43.60 6.000 34.88 3.700 21.51 17.200 33 Papua Barat 40.37 34.86 2.700 24.77 34 Papua 3.400 16.19 12.400 59.05 24.76 21.000 59%   INDONESIA/NASIONAL 1099.20 27.323 2025.30 50.343 898.50 22.334 4023.000

ALOKASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN   PAGU % PAGU BNN PUSAT PAGU BNNP DAN BNNK PENCEGAHAN 73,310,000,000 23,471,000,000 49,839,000,000 DISEMINASI INFORMASI 47,199,000,000 64 15,516,000,000 31,683,000,000 ADVOKASI 26,111,000,000 36 7,955,000,000 18,156,000,000

KISARAN ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN DI BNNP & BNNK T.A 2016 NO PROVINSI ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP BNNK TOTAL   26,720,000,000 23,119,000,000 49,839,000,000 RINCIAN SETIAP BNNP DAN BNNK   1 DKI Jakarta 825,000,000 Kota Jakarta Selatan 210,000,000 Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara   100,000,000 2 Kalimantan Timur 823,000,000 Kota Samarinda 208,000,000 Kota Balikpapan Kota Tarakan 3 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 207,000,000 Kab. Deli Serdang Kab. Langkat Kab. Asahan Kab. Mandailing Natal Kab. Tapanuli Selatan Kab. Serdang Bedagai Kab. Karo Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Gunungsitoli 4 Kepulauan Riau 820,000,000 Kota Tanjungpinang 205,000,000 Kab. Karimun Kota Batam

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO PROVINSI  ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK TOTAL 5 D.I Yogyakarta 818,000,000   Kota Yogyakarta 205,000,000 Kab. Sleman 6 Jawa Barat 817,000,000 Kota Depok 204,000,000 Kab. Garut Kab. Kuningan Kab. Ciamis Kab. Karawang Kota Cirebon Kab. Bogor Kota Cimahi Kota Bandung Kab. Cianjur Kab. Sukabumi   100,000,000 7 Maluku 816,000,000 Kota Tual 203,000,000 Kab. Buru Selatan 8 Bali Kota Denpasar Kab. Badung Kab. Gianyar

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO PROVINSI  ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK TOTAL 9 Sulawesi Utara 815,000,000   Kota Manado 202,000,000 Kota Bitung Kab. Boolang Mongondow   100,000,000 10 Sulawesi Tengah Kota Palu Kab. Morowali Kab. Donggala Kab. Poso Kab. Tojo Una-una Kab. Banggai Kepulauan 11 Sulawesi Barat 813,000,000 12 Aceh Kota Langsa 201,000,000 Kota Lhokseumawe Kab. Bireun Kab. Aceh Selatan Kab. Pidie Jaya Kab. Gayo Lues Kota Sabang

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO PROVINSI  ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK TOTAL 13 Sulawesi Selatan 811,000,000   Kota Palopo 200,500,000 Kab. Tana Toraja Kab. Bone   100,000,000 14 Banten Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon 15 Jawa Timur Kota Batu Kota Malang Kota Surabaya Kota Kediri Kab. Nganjuk Kab. Tulungagung Kab. Malang Kab. Gresik Kab. Trenggalek Kab. Lumajang Kab. Blitar Kab. Kediri Kab. Sidoarjo Kab. Sumenep 100,000,000 Kota Mojokerto 16 Kalimantan Barat 809,000,000 Kota Singkawang 200,000,000 Kota Pontianak Kab. Sanggau Kab. Pontianak Kab. Bengkayang Kab. Sintang

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO PROVINSI  ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK TOTAL 17 Kalimantan Selatan 809,000,000   Kota Banjarmasin 200,000,000 Kota Banjar Baru Kab. Balangan Kab. Barito Kuala   100,000,000 18 Riau 806,000,000 Kota Pekanbaru Kab. Batanghari Kab. Pelalawan 19 Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat 20 Jambi Kota Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO  PROVINSI ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK TOTAL 21 Bengkulu 805,000,000   Kab. Bengkulu Selatan   100,000,000 22 Jawa Tengah Kab. Cilacap 200,000,000 Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Purbalingga Kab. Temanggung Kab. Banyumas   100,000,000 Kota Tegal 23 Bangka Belitung Kota Pangkalpinang Kab. Belitung Kab. Bangka 24 Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO PROVINSI  ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK TOTAL 25 Sumatera Barat 805,000,000   Kota Payakumbuh 200,000,000 Kota Sawahlunto   100,000,000 26 Sumatera Selatan 803,000,000 Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Empat Lawang Kab. Ogan Ilir 27 Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Boalemo 28 Sulawesi Utara Kota Kendari Kota Kolaka Kab. Muna

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO PROVINSI  ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK TOTAL 29 Papua Barat 803,000,000   30 Kalimantan Utara - 31 Lampung 800,000,000 Kab. Lampung Selatan 200,000,000 Kab. Tanggamus   100,000,000 32 Nusa Tenggara Barat Kota Mataram Kab. Sumbawa Barat Kab. Bima

ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN NO PROVINSI  ANGGARAN BIDANG PENCEGAHAN BNNP 129 BNNK T0TAL 33 Nusa Tenggara Timur 800,000,000   Kota Kupang 200,000,000 Kab. Rote Ndao Kab. Belu   100,000,000 34 Papua Kab. Jayapura Kab. Mimika   100,000,000

Deputi Bidang Pencegahan Terima Kasih