RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Advertisements

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
Kegiatan Statistik Kehutanan
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Rapat Koordinasi Dana Dekon dan Tugas Pembantuan
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
OUTLINE Tahapan SIPENCATAR Diklat Pembentukan Tahun 2017
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Lesson Learned 2015.
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Disusun Oleh: Fitra Firmansyah Mutia Agnes Hambali Rozi Syaputra Wahyu Pradana Ginting UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018/2019 PERKEMBANGAN WILAYAH.
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM DUKUNGAN DAN RENCANA KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH DISAMPAIKAN PADA: RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM JAKARTA, 16-18 OKTOBER 2016

KEGIATAN BALITBANG HUKUM DAN HAM DI WILAYAH TAHUN 2016 NO. KEGIATAN PAGU (Rp) 1. KAJIAN PERMASALAHAN HAM “Pengisian Indikator Hak Atas Rasa Aman” 959.187.000 2. SOSIALISASI HASIL LITBANG DI KAB/KOTA : 2 – 3 KAB/KOTA 1.431.607.000 TOTAL 2.390.794.000

REKAP LAPORAN KAJIAN PERMASALAHAN HAM DAN SOSIALISASI HASIL LITBANG HAM OLEH KANWIL TAHUN 2016 NO. NAMA SATKER LAPORAN JUDUL LAPORAN KAJIAN SOSIALISASI 1. KANWIL RIAU  - Kajian: Kajian Hak Atas Rasa Aman di Provinsi Riau 2 KANWIL SUMATERA SELATAN  - Sosialisasi:   Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kab. Oku Timur (24 Mei 2016) 2. Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kota Pagar Alam (31 Mei 2016) 3 KANWIL BANGKA BELITUNG Peran Negara terhadap Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang dalam Penghormatan HAM di Kab. Belitung Timur (19 Mei 2016) Peran Negara terhadap Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang dalam Penghormatan HAM di Kab. Bangka Tengah (1 Agustus 2016) 4 KANWIL BANTEN Kajian Hukum dan HAM: Hak atas Rasa Aman Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan terkait Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kab. Lebak Penelitian Hak atas Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Tangerang Selatan 5 KANWIL JAWA TENGAH -  Pemenuhan Hak atas Rasa Aman di Prov. Jawa Tengah 6 KANWIL JAWA TIMUR Kajian Permasalahan Hukum dan HAM: Hak atas Rasa Aman Berbasis Indikator Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kab. Lumajang (1 Juni 2016) Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini Melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional pada Pendidikan Anak di Kota Malang (7 September 2016)

LANJUTAN NO. NAMA SATKER LAPORAN JUDUL LAPORAN KAJIAN SOSIALISASI 7 KANWIL NUSA TENGGARA BARAT   - Kajian:   Kajian Permasalahan Hukum dan HAM Indikator Hak atas Rasa Aman (Kota Mataram, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kota Bima) 8 KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR Perlindungan Anak di Kab. Nagekeo (6 April 2016); Kab. Rote Ndao (2-4 Marert 2016); Kab. Ngada (15-17 Feb 2016) 9 KANWIL KALIMANTAN TENGAH Pemantauan Perlindungan Hak atas Rasa Aman Berbasis Indikator di Prov. Kalimantan Tengah Sosialisasi: 1. Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kab. Kotawaringin (22 Agustus 2016) 2. Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Barito Timur (25 Agustus 2016) 10 KANWIL KALIMANTAN TIMUR Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kota Bontang (31 Mei 2016) Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kab. Kutai Kertanegara (2 Juni 2016) 11 KANWIL SULAWESI BARAT Pemantauan Perlindungan Hak atas Rasa Aman Berbasis Indikator

LANJUTAN NO. NAMA SATKER LAPORAN KAJIAN SOSIALISASI JUDUL LAPORAN 12 KANWIL MALUKU    Kajian: Kajian Permasalahan Hukum dan HAM tentang Hak Atas Rasa Aman di Kabupaten Maluku Tenggara barat Sosialisasi: Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM di Kab. Maluku Tenggara Barat (19 Mei 2016) 13 KANWIL BALI  - Kajian HAM Provinsi Bali 14 KANWIL ACEH  Belum Mengirimkan Laporan   15 KANWIL SUMATERA UTARA 16 KANWIL KEPULAUAN RIAU 17 KANWIL JAMBI 18 KANWIL SUMATERA BARAT 19 KANWIL LAMPUNG 20 KANWIL BENGKULU 21 KANWIL JAWA BARAT 22 KANWIL DKI JAKARTA

LANJUTAN NO. NAMA SATKER LAPORAN JUDUL LAPORAN KAJIAN HAM SOSIALISASI HAM   23 KANWIL D.I YOGYAKARTA  -  Belum Mengirimkan Laporan 24 KANWIL KALIMANTAN BARAT 25 KANWIL KALIMANTAN SELATAN Belum Mengirimkan Laporan 26 KANWIL SULAWESI UTARA 27 KANWIL GORONTALO 28 KANWIL SULAWESI SELATAN 29 KANWIL SULAWESI TENGAH 30 KANWIL SULAWESI TENGGARA 31 KANWIL MALUKU UTARA 32 KANWIL PAPUA 33 KANWIL PAPUA BARAT TOTAL 7 13

CAPAIAN KINERJA KANWIL DIDASARKAN PADA: Persentase capaian kinerja Partisipasi Satker Kanwil dalam pengisian (input) dashboard Realisasi anggaran Kanwil Pengiriman laporan kajian permasalahan HAM dan pelaksanaan sosialisasi Aplikasi e-monev PP 39 Bappenas; Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan Online Monitoring SPAN (OMSPAN) DJA; dan Pelaporan

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN APLIKASI E-MONEV PP 39 BAPPENAS

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN APLIKASI E-MONEV PP 39 BAPPENAS

PENGISIAN (INPUT) DASHBOARD APLIKASI SMART DJA-KEMENKEU

PARTISIPASI KANWIL DALAM PENGISIAN (INPUT) DASHBOARD APLIKASI SMART DJA-KEMENKEU Tanda Seru berwarna kuning menandakan Kanwil belum menginput Tanda Contreng berwarna hijau menandakan Kanwil telah menginput

REALISASI ANGGARAN KANWIL BERDASARKAN APLIKASI OMSPAN DJA Laporan Realisasi Belanja Satker per Jenis Belanja BULAN: s/d OKTOBER 2016 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI ESELON I : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM NO SATUAN KERJA PAGU REALISASI SISA PAGU PERSENTASE 1 408728 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA 52,794,000 10,539,500 42,254,500 19.96 2 408738 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG 68,000,000 60,997,500 7,002,500 89.70 3 408750 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH 56,296,509 11,703,491 82.79 4 408760 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA 53,460,500 14,539,500 78.62 5 408770 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN 80,000,000 39,279,890 40,720,110 49.10 6 408780 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG 70,000,000 68,988,300 1,011,700 98.55 7 408790 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH 56,579,400 11,420,600 83.21 8 408800 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG 67,068,000 2,932,000 95.81 9 408810 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU 66,000,000 63,750,000 2,250,000 96.59 10 408820 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG 60,745,360 9,254,640 86.78 11 408831 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG 65,000,000 62,532,000 2,468,000 96.20 12 408840 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK 67,000,000 62,615,600 4,384,400 93.46 13 408850 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN 36,645,000 30,355,000 54.69 14 408860 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA 73,000,000 56,760,000 16,240,000 77.75 15 408871 | KANWIL KEMENTARIAN HUKUM DAN HAM MANADO 68,776,000 11,224,000 85.97 16 408880 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR 75,000,000 53,187,000 21,813,000 70.92 17 408890 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG 93,000,000 31,498,000 61,502,000 33.87 18 408900 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON 85,000,000 83,060,100 1,939,900 97.72 19 408910 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA 91,000,000 89,200,000 1,800,000 98.02

REALISASI ANGGARAN KANWIL BERDASARKAN APLIKASI OMSPAN DJA 20 409167 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI 70,000,000 66,750,000 3,250,000 95.36 21 409178 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU 62,964,000 7,036,000 89.95 22 409188 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 68,000,000 - 100.00 23 409198 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA 65,260,000 2,740,000 95.97 24 409208 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI 65,000,000 54,224,500 10,775,500 83.42 25 409218 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU 62,070,000 2,930,000 95.49 26 409228 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM 73,000,000 71,797,000 1,203,000 98.35 27 635549 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM 14,016,682,000 8,569,860,987 5,446,821,013 61.14 28 648997 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 61,285,000 6,715,000 90.13 29 649009 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG 83,000,000 77,341,000 5,659,000 93.18 30 649019 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO 53,301,400 14,698,600 78.38 31 649030 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA 80,000,000 49,302,500 30,697,500 61.63 32 667780 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT 91,000,000 27,928,800 63,071,200 30.69 33 667791 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU 78,136,250 1,863,750 97.67 34 667800 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT 59,093,000 5,907,000 90.91

KEGIATAN BALITBANG HUKUM DAN HAM DI WILAYAH TAHUN 2017 NO. KEGIATAN 1. KAJIAN PERMASALAHAN HUKUM 2. KAJIAN PERMASALAHAN HAM 3. SOSIALISASI HASIL LITBANG ALOKASI DANA Rp. 3.349.981.000 PENAMBAHAN DANA 2017 : Rp. 959.187.000

KEGIATAN SOSIALISASI 2017 1. DILAKSANAKAN DI PROVINSI/ KANWIL PENELITIAN HUKUM PENELITIAN HAM META ANALISA DATA (anggaran dari Pusat) HASIL LITBANG YANG DISOSIALISASIKAN SESUAI DENGAN LOKUS PENELITIAN 2016 HASIL LITBANG YANG DISOSIALISASIKAN DI LUAR LOKUS PENELITIAN, DAPAT DIMINTAKAN OLEH KANWIL SESUAI RELEVANSI DENGAN PERMASALAHAN DI DAERAH

KAJIAN PERMASALAHAN HAM Lanjutan…. NO PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN AKHIR KEGIATAN 1. 2. 3. KAJIAN PERMASALAHAN HAM KAJIAN PERMASALAHAN HUKUM SOSIALISASI HASIL LITBANG TW 1 TW 2 JUNI JULI OKTOBER

KAMI PASTI ! Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif