Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Advertisements

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA ONLINE
dr. Kristiani, SU PUSKESMAS SALAM, KABUPATEN MAGELANG
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI Yogyakarta, 24 Agustus 2016
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
{PROFIL SDMK PROVINSI}
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-1
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
PEMANFAATAN DATA RUMAH SAKIT
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS
BIDAN DELIMA.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SELAMAT DATANG PESERTA WORSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN PASCA EVALUASI HASIL BELAJAR DINAS DIKPORA Kabupaten dompu Tanggal: Desember.
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PROFIL KESEHATAN JANUARi 2012.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
PENINGKATAN KINERJA TKSK
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPINGAN PENANGANAN KUMUH WILAYAH SUMATERA
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data Pemutakhiran Data Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram 8 – 10 Maret 2017 Pusat Data dan Informasi

Latar belakang KOMDAT - Data Prioritas KOMDAT - Data Prioritas Tidak termanfaatkannya SIMPUS (berdasar SP2TP/SP3) sehingga masing–masing program mengembangkan Sistem Informasi sendiri. Format baru pelaporan cenderung terus bermunculan sehingga laporan yang terlalu banyak membebani Puskesmas. Sistem Informasi RS dan Sistem Informasi lainnya terpisah (terfragmentasi). Format pelaporan dan pencatatan tak standar sehingga timbul masalah dalam penggabungan data (belum terintegrasi) sehingga menyebabkan masalah dalam ketersediaan data di Kemenkes. KOMDAT - Data Prioritas

Tujuan Menjamin ketersediaan, kualitas dan akses Data Kesehatan Prioritas dan muatan data kesehatan lainnya khususnya kebutuhan di tingkat pusat atau Kementerian Mengoptimalkan aliran data Kesehatan dari Kabupaten/kota dan/atau provinsi ke pusat atau sebaliknya Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi

Renstra Pusdatin, Kemenkes Tahun 2015-2019 2016 2017 2018 2019 Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas 30% 40% 50% 60% 70% Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan 10% 20% 30% 40% 50%

Data Kesehatan prioritas Pengertian Merupakan sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global bidang kesehatan Data Kesehatan prioritas (Permenkes No. 92 Tahun 2014)

Konsep Penyusunan Template Dataset Prioritas Indikator Kebutuhan Kab/Kota Indikator Kebutuhan Prov Indikator Kebutuhan Pusat (Kemkes) Kesepakatan unit utama Kesepakatan provinsi Kesepakatan kab/kota Dataset prioritas merupakan kebutuhan informasi di level Pusat (Kemkes)  bagian dari dataset provinsi  bagian dari dataset kab/kota Data terkait indikator kesehatan nasional diperoleh dari sistem pencatatan dan pelaporan di Fasyankes Data terkait indikator kesehatan nasional akan dilaporkan oleh Dinkes Kab/Kota melalui Aplikasi Komunikasi Data Monitoring dan evaluasi indikator kesehatan di kab/kota,provinsi, nasional Yan kes

Langkah Penentuan Data Set Prioritas Penyederhanaan varibel Melihat ketersediaan data Ujicoba 10 juli 2013 10 Feb 2014

Kriteria Seleksi 1 Ketersediaan data 345 variabel 115 variabel 115 Pengelompokan data Jumlah Farmasi 5 Kesehatan Ibu dan Anak 11 Gizi 2 Imunisasi 20 Penyakit 27 Kesehatan Lingkungan 6 SDM Kesehatan 32 Promosi Kesehatan 4 Pelayanan Rumah Sakit 3 Sarana prasarana Total 115

Kriteria Seleksi 2 Varibel MDGs (score 1) IKU (score 1) Renstra (score 1) Keterkaitan antar variabel dan unit unit (score 1) Seleksi menggunakan sistem skoring, dengan score tertinggi 4

Dashboard 38 var (skor 2-4) Database 115 var Data kesehatan prioritas terdiri atas sejumlah elemen data yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi di tingkat Kementerian.

CARA PENGIRIMAN PELAPORAN TEMPLATE DATA SET PRIORITAS Dapat dilakukan melalui jaringan VPN (Jaringan SIKNAS) maupun IP Publik Dinas Kesehatan Provinsi berfungsi sebagai pembina dan verifikator data yang dikirimkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya

Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam SIK Terintegrasi PMK Nomor 92 Tahun 2014 Pasal 10 Pengumpulan, pengisian dan pengajuan data kesehatan prioritas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota Pasal 11 Validasi data kesehatan prioritas dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi Pasal 12 Verifikasi data kesehatan prioritas dilakukan oleh pengelola program kesehatan di Kementerian

Dateline Pelaporan Bulanan Triwulan Tahunan Kab/Kota Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 10 setiap bulan berikutnya Tgl. 10 setiap bulan Januari di tahun berikutnya Provinsi (Verifikasi) Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 15 setiap bulan berikutnya Tgl. 15 setiap bulan Januari di tahun berikutnya Pusat (Publikasi) Tgl. 18 bulan berikutnya Tgl. 18 setiap bulan berikutnya Tgl. 18 setiap bulan Januari di tahun berikutnya Pimpinan Terima laporan tgl. 20 bulan berikutnya Terima laporan tgl. 20 setiap bulan berikutnya Terima laporan tgl. 20 setiap bulan Januari di tahun berikutnya Periode Pelaporan Dashboard untuk pimpinan tanggal 20 setiap bulan sesuai dengan periode pelaporan

Flowchart Penyelenggaraan Komunikasi Data DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI PUSAT Pengumpulan, pengisian, dan pengajuan data Validasi dan pemanfaatan data Verifikasi, penyimpanan, penyajian dan pemanfaatan data Pengumpulan data Pemanfaatan data Pengisian Pemanfaatan data Penyajian tabel Validasi Pengajuan Disetujui Penyimpanan paling lambat tanggal 10 sesuai periodisasi pelaporan data paling lambat tanggal 15 sesuai periodisasi pelaporan data Disetujui untuk disajikan Tidak disetujui Verifi kasi Perbaikan Penyajian Dashboard paling lambat tanggal 18 sesuai periodisasi pelaporan data Tidak disetujui

Tim Pengelola Data Tingkat Kab/Kota Pengorganisasian Komdat di Propinsi Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Koordinator : kepala bagian/bidang yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi Sekretaris : kepala subbag/subbid pada bagian/bidang yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi. Anggota : Unsur teknis: berasal dari masing-masing bagian/bidang pada Dinas Kesehatan Propinsi Operator: staf yang berasal dari masing-masing subbag/subbid pada Dinas Kesehatan Propinsi.

Tim Pengelola Data Tingkat Kab/Kota Pengorganisasian Komdat di Kab/Kota Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Koordinator : kepala bagian/bidang yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi Sekretaris : kepala subbag/subbid pada bagian/bidang yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi. Anggota : Unsur teknis: berasal dari masing-masing bagian/bidang pada Dinas Kesehatan Kab/Kota. Operator: staf yang berasal dari masing-masing subbag/subbid pada Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelaporan dengan template data set prioritas Koordinasi dan kesepakatan di tingkat Pusat (Kementerian Kesehatan) agar tak terjadi duplikasi pelaporan dan pelaporan yang terlalu banyak sehingga membebani petugas di daerah Koordinasi dan kesepakatan di tingkat Provinsi dengan mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Propinsi selaku verifikator dan pembina pelaksanaan pelaporan Koordinasi dan kesepakatan di tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh petugas program mendampingi petugas pengelola data Dinkes Kab/Kota dalam menyusun pelaporan (entry data) Kualitas dan Pemanfaatan data APAKAH PERLU DITAMPILKAN??

KOMDAT 2017: -Menu Baru -

KOMDAT 2017: -Modul Baru -

Parameter penilaian Dikatakan melapor/terisi jika minimal sudah mengisi 20% variabel dan diajukan ke provinsi pada periode tertentu Pelaporan Persentase variabel yang terisi terhadap total variabel Keterisian Persentase variabel yang terisi tepat waktu terhadap total variabel Ketepatan waktu

Umpan Balik Data Prioritas – Komdat Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 (Pemantauan 13 Januari 2017)

Ranking Provinsi

Kabupaten/Kota dengan Persentase Keterisian Variabel 100% Provinsi KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT KAB. BELITUNG TIMUR KEP. BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG KAB. BANDUNG JAWA BARAT KAB. SUMENEP JAWA TIMUR KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN KAB. MAJENE SULAWESI BARAT KAB. POLMAN

RESUME LAPORAN PEMANTAUAN DATA SET PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETERISIAN VARIABEL BULANAN (Desember 2016) No Kabupaten/Kota Desember 1 Kab. Lombok Barat 2 Kab. LombokTengah 3 Kab. Lombok Timur 4 Kab. Sumbawa 46 5 Kab. Dompu 6 Kab. Bima 7 Kab. Sumbawa Barat 8 Kab. Lombok Utara 9 Kota Mataram 10 Kota Bima

KETERISIAN VARIABEL TRIWULANAN (Triwulan IV 2016) No Kabupaten/Kota TW IV 1 Kab. Lombok Barat 2 Kab. LombokTengah 3 Kab. Lombok Timur 4 Kab. Sumbawa 5 Kab. Dompu 6 Kab. Bima 7 Kab. Sumbawa Barat 8 Kab. Lombok Utara 9 Kota Mataram 10 Kota Bima

KETERISIAN VARIABEL TAHUNAN (Tahun 2016) No Kabupaten/Kota 2016 1 Kab. Lombok Barat 2 Kab. LombokTengah 3 Kab. Lombok Timur 4 Kab. Sumbawa 5 Kab. Dompu 44 6 Kab. Bima 7 Kab. Sumbawa Barat 8 Kab. Lombok Utara 9 Kota Mataram 10 Kota Bima

VALIDASI DATA (Data Dientry Terlalu Cepat)

PEMANTAUAN KETERISIAN PER MARET 2017 (1) Variabel Data Bulanan

PEMANTAUAN KETERISIAN PER MARET 2017 (2) Variabel Data Sasaran Tahunan

Kesempatan dan Tantangan Keterbatasan tenaga di daerah Kualitas data yang beragam antar daerah Sistem informasi yang masih terfragmentasi mempengaruhi ketersediaan data Komitmen pusat dan daerah terhadap SIK penyediaan sumber daya (sarana, prasarana, pendanaan) Kecenderungan peningkatan respon thd aplikasi komdat (kelengkapan, keterisian, ketepatan waktu) Pemanfaatan data dan informasi untuk pengambilan kebijakan