Kebijakan Pariwisata Jawa Barat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
FGD #7 24 Oktober 2014 Bappeda Jabar
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
ASSALAMU’ALAIKUM KELOMPOK 6: 1. Lian Yustiatin
22 September 2014 Bappeda Jabar
DAMPAK PARIWISATA TERHADAP LINGKUNGAN DAN BUDAYA
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
Konsep Pengembangan Wilayah
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SISTEM KEPARIWISATAAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Oleh: DIAN ARDI WAHYU AJI MICHAEL
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
STRATEGI PENUMBUHAN DAYA SAING DAERAH JAWA BARAT
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
I. PENDAHULUAN Rumusan 'ecotourism' sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sbb:
Oleh : Muhammad Arif Kirdiat Ketua Umum Banten Homestay Association
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) DESA EMAS
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KADISPARBUD (Drs. NUNUNG SOBARI, MM) 28 Februari 2012
Bahan tayang 3-4 Mei.
Usaha-usaha daya tarik wisata
Latihan Penyusunan RPJMD
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
BEASISWA SKRIPSI PEMDA JABAR 2010
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
AKUNTABILITAS KINERJA
Pariwisata Bekelanjutan
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
RPJMN Bidang Tata Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PEMBANGUNAN KAWASAN.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

Kebijakan Pariwisata Jawa Barat Disampaikan pada: Dialog Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan 28 Februari 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011

TUJUH Bidang Unggulan Penciri Jawa Barat Termaju di Indonesia Tahun 2025 (Perda No 24 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025) Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (beyond the expectation), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; Pengelolaan pertanian dan kelautan; Energi baru dan terbaharukan; Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan yang berimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan; Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia. 5

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH COMMON GOALS : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT KEMANDIRIAN PANGAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAH HIDUP PEMBANGUNAN PERDESAAN PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA NON COMMON GOALS (DIFFERENT GOALS), dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan.

PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA No Tematik Kegiatan Unggulan 1 Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya di Jawa Barat Pembinaan Pelestarian dan Pengembangan kepurbakalaan permuseuman, sejarah dan nilai tradisi Pelestarian sejarah, Museum, Keraton dan kepurbakalaan (Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, Sunyaragi, Sumedang) 2 Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat Pembangunan Ruang Terbuka Pentas Seni dan Kreativitas Publik di Pusat Kota (Kab. Indramayu, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kab. Karawang) Pemberdayaan 300 sarjana seni di 100 desa Revitalisasi dan Pewarisan Seni-Seni tradisional 3 Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali Penataan ODTW berbasis ekowisata : Bio Diversity, Agrowisata, Petualangan, Wisata Pendidikan. Wisata Industri, dan Wisata Ziarah (Pilgrimage) Pengembangan paket kunjungan wisata di 9 KWU Jawa Barat Billboard Destinasi Wisata Jawa Barat di Tempat Strategis di 26 Kabupaten/Kota

PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA No Tematik Output 3 Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Dan Promosi Kepariwisataan Jawa Barat. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Pokok Serta Penunjang Di 9 KWU (Kawasan Wista Unggulan) Jawa Barat Berkembangnya Kegiatan Wisata Di 9 Kawasan Wista Unggulan Jawa Barat. Meningkatnya Volume Dan Waktu Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Dan Wisatawan Mancanegara (Wisman). Meningkatnya Pendapatan Daerah Dan Pendapatan Masyarakat Dari Kegiatan Kepariwisataan.

Sumberdaya Berkelanjutan Masyarkat mengawasi, mengontrol, terlibat dalam mengimplementasikan strategi pembangunan pariwisata Partisipasi Meliputi kelompok dan institusi LSM, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak yg menerima dampak pariwisata Keikutsertaan pelaku Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat untuk menunjang kepemilikan lokal Kepemilikan Lokal Pembangunan pariwisata harus dpt menggunakan sumber daya berkelanjutan menjamin bahwa SDA dan buatan dpt dipelihara dan diperbaiki Sumberdaya Berkelanjutan Kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dpt dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran Mewadahi Tujuan Masy. PARIWISATA BERKELANJUTAN Pembangunan, pengoperasian, skala & tipe fasilitas wisata hrs memperhatikan batas penggunaan yg dpt ditoleransi (limits of acceptable use). Daya Dukung Mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator untuk mengukur dampak pariwisata Monitor dan Evaluasi Memberikan kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masy lokal yg tercermin dlm kebijakan pembangunan Akuntabilitas Pelaksanaan program-program diklat untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional Pelatihan Mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung Promosi Sumber: I Nengah Subrata, www. Jejakwisata.com

PEMBANGUNAN PARIWISATA JAWA BARAT Isu-isu strategis pembangunan (kepariwisataan) Jabar: ketimpangan pembangunan poros utara-(tengah)-selatan (termasuk sebaran Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), fasilitas penunjang, wisatawan) rendahnya daya saing, rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur wilayah pengembangan SDM, kinerja Pemerintah Daerah, kesempatan kerja, lingkungan Positioning sektor pariwisata di Jawa Barat salah satu core bisnis Jawa Barat sektor strategis yang memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah

KAWASAN WISATA UNGGULAN Kawasan Wisata Industri dan Bisnis Bekasi-Karawang Kawasan Wisata Agro Purwakarta-Subang Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon Kawasan Wisata Alam Pegunungan Puncak Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan Bandung Kawasan Wisata Kria dan Budaya Priangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Kawasan Wisata Minat Khusus Jabar Selatan Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006, tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006, tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat

SELAMAT BERDISKUSI DAN TERIMAKASIH

HARAPAN DARI DIALOG INI Mendapatkan masukan mengenai Pembangunan Pariwisata di Jawa Barat yang Berkelanjutan Mendapatkan gambaran mengenai Sustainable Tourism, Decent Work and Green Jobs untuk diterapkan dalam Pengembangan Pariwisata di Jawa Barat