Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
Advertisements

PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Ir. SRI SUWANTO, MS Plt. Kepala Dinas.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
JAMPERSAL Kelompok 2.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBAHASAN PROGRES DAN KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Direktorat Pengembangan Air Minum
PEMBAHASAN PROGRES BULAN SEPTEMBER 2014 KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Kesehatan
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Pengelolaan Hibah Daerah
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEMENTERIAN KESEHATAN
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya, 12 Juli 2017

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DPUPR Rp. 2.148.150.000,- PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PUPR s.d. TRIWULAN II TA. 2017 TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DPUPR Rp. 2.148.150.000,-

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA APBD PROVINSI TA. 2017 BIDANG PAGU DANA (Rp.) REALISASI FISIK (%) REALISASI KEU (%) SUMBER DAYA AIR 46.686.190.000 18,64 29,58 12.791.485.846 BINA MARGA 315.731.015.000 18,75 22,53 70.104.193.279 CIPTA KARYA 139.914.650.000 0,51 2,42 3.386.213.661 3 TATA RUANG 12.479.340.000 22,76 11,67 1.456.412.367 SEKRETARIAT, BIKON, UPT BALAI UJI 18.506.071.00 11,85 9,04 1.672.230.259 TOTAL 533,317,266,00 5,41 15,71

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA APBN PROVINSI TA. 2017 BIDANG PAGU DANA (Rp.) REALISASI FISIK (%) REALISASI KEU (%) 1 SUMBER DAYA AIR 252.682.355.000 49,40 39,51 BINA MARGA 845.939.992.000 41,31 35,59 2 3 CIPTA KARYA 138.497.666.000 29,21 25,88 3 TOTAL 1.237.120.013.000 41,90 32,82

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) T.A. 2017 BIDANG PAGU DANA (Rp.) REALISASI FISIK (%) REALISASI KEU (%) 1 SUMBER DAYA AIR DAK REGULER 8.199.511.000 REWARD DAK 1.848.989.000 TOTAL 10.048.500.000 26,67 24,65 2.278.298.070 2 BINA MARGA 50.000.000.000,- TOTAL 50.000.000.000,- 4,04 19,96

KENDALA, PERMASALAHAN dan SOLUSI KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI BIDANG SUMBER DAYA AIR No. KENDALA, PERMASALAHAN SOLUSI Menambah tenaga kerja dan jumlah alat dalam pelaksanaan pekerjaan 1. Keterlambatan Proses Pelelangan dan Proses Penandatanganan Kontrak 2. Kondisi cuaca tidak bisa diprediksi

PERMASALAHAN BIDANG BINA MARGA Penetapan DPA 31 Januari 2017. Jadwal Pelelangan yang terlalu panjang. Beberapa paket pelelangan, peserta tidak memenuhi persyaratan. Kebijakan Pemerintah perihal penertiban galian C. Untuk paket Peningkatan Jalan Mendawai/Kampung Melayu – Pagatan terkendala dengan status lahan. Pada saat ini beberapa kegiatan yang cukup besar (DAK) baru terikat kontrak dan dalam proses pengurusan uang muka, sehingga tidak dapat membantu peningkatan progres penyerapaan anggaran.

SOLUSI BIDANG BINA MARGA Proses Pengajuan Pelelangan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kalimantan Tengah terus berjalan sambil menunggu Penetapan DPA. Dilakukan peninjauan kembali terdahap penjadwalan dan penjelasan unsur Pokja di luar Bidang Bina Marga. Dilakukan Pemasukan Penawaran Ulang untuk paket yang pesertanya tidak memenuhi persyaratan. (tanpa membatalkan proses pelelangan) Dilakukan konsolidasi dan koordinasi dilapangan. Dilakukan Review Disain terhadap paket peningkatan Jalan Mendawai/ Kampung Melayu – Pagatan. Setiap kegiatan agar dilakukan percepatan proses pelelangan

PERMASALAHAN BIDANG CIPTA KARYA Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan fisik sehingga lelang fisik kegiatan menunggu hasil kontrak perencanaan selesai. Pelelangan Fisik yang tidak bisa sekaligus di Lelang karena banyaknya paket kegiatan sebanyak 121 paket kegiatan sehingga pelelangan terlambat. 3. Pada saat ini beberapa kegiatan baru terikat kontrak akhir dan dalam proses pengurusan uang muka, sehingga tidak dapat membantu peningkatan progres penyerapaan anggaran. 4. 121 kegiatan Fisik tersebar dan berada di pedalaman.

SOLUSI BIDANG CIPTA KARYA Proses Pengajuan Pelelangan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kalimantan Tengah terus berjalan sambil menunggu Penetapan DPA. Dilakukan peninjauan kembali terdahap penjawalan dan penjelasan unsur Pokja di luar Bidang Cipta Karya. Dilakukan Perencanaan tahun sebelumnya untuk Fisik kegiatan tahun berikutnya sehingga lebih maksimal dalam proses pelelangan dan penjadualan fisik kegiatan. Dilakukan konsolidasi dan koordinasi di lapangan dengan pihak pengurus yayasan pengelola rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial. Setiap kegiatan agar dilakukan percepatan proses pelelangan dan percepatan Fisik kegiatan di lapangan.

PERMASALAHAN BIDANG TATA RUANG Kegiatan jasa konsultansi terlambat dilaksanakan karena ada review ulang oleh tim TAPD. Baru bisa dilaksanakan proses lelang pada triwulan II, saat ini proses administrasi. Terdapat satu kegiatan yang harus dialihkan dan baru bisa dilaksanakan setelah APBD Perubahan (Pemetaan Lahan Kelola dirubah menjadi bimtek sdm Penataan Ruang). Kegiatan Penelaahan Tata Ruang terutama untuk penyediaan dana Timdu baru bisa dilaksanakan setelah Tim dibentuk oleh Kementerian LHK.

SOLUSI BIDANG TATA RUANG Proses lelang telah selesai dan mempercepat proses administrasi pencairan uang muka. (Proses di Biro Keuangan) Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan. Bersama BKPRD mempercepat proses pengajuan usulan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian LHK.

RENCANA AKSI BIDANG PAGU DANA (Rp.) TRI I TRI II TRI III TRI IV SUMBER DAYA AIR 46.686.190.000 1,06 496.647.330 23,33 10.892.075.600 73,76 34.437.878.171 1,84 859.588.900 BINA MARGA 315.731.015.000 - 22,53 70.104.193.279 48,09 149.596.754.346 26,04 81.020.285.775 CIPTA KARYA 139.914.650.000 - 2,42 3.386.213.661 70 97.940.255.000 27,58 38.588.181.339 TATA RUANG 12.479.340.000 9,86 1.231.307.000 32,55 4.062.986.250 47,04 5.871.485.250 10,07 1.257.311.500 SEKRETARIAT, BIKON, UPT BALAI UJI 18,506,071,000 15 2,7752,910,650 80 14,804,856,800 5 925,303,550

TERIMA KASIH