KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
HASIL STUDI EHRA ( Environmental Health Risk Asessment ) KAB
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Indikator Kinerja Utama
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KABUPATEN PIDIE
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
AKUNTABILITAS KINERJA
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat
Kementerian PPN/ Bappenas
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI

PROVINSI NTB Pulau Lombok Pulau Sumbawa Luas wilayah 49.312,19 Km2 (Daratan 40,87%, dan Lautan 59,13%). Secara administratif Provinsi NTB terdiri dari 2 Kota dan 8 Kab, dengan 116 Wilayah Kec dan 1.146 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk 4,6 juta jiwa lebih,terdistribusi tidak merata 70,4% berdomisili di Pulai Lombok selebihnya 29,6% di Pulau Sumbawa.

POTENSI SUMBER DAYA AIR NTB Pemb. Bendungan PANDANDURI SUWANGI (Kap. 35 jt m3) Renc.Bendungan MUJUR II (Kap. 10 jt m3) Bendungan Pengga ( Kap. 27 jt m3) Bendungan Batujai (Kap. 25 jt m3) Bendungan Batubulan (Kap. 53,60 jt m3) Bendungan Mamak (Kap. 32,50 jt m3) Bendungan Gapit Bendungan TiuKulit (Kap. 10,8 jt m3) Bendungan Pelaparado (Kap. 18 jt m3 Rencana Bendungan BERINGINSILA(Kap. 15 jt m3) Pemb. Bendungan RABABAKA (Kap. 17 jt m3) Rencana Bendungan LABANGKA (Kap. 12 jt m3) Bendungan Sumi (Kap. 19,40 jt m3 Rencana Bendungan MENINTING Pemb. Bendungan BINTANG BANO (Kap. 53,60 jt m3) Jenis Prasarana SDA SAT. WS Lombok WS Sumbawa Total NTB Bendung Bh 233 112 345 Bendungan 2 7 9 Embung (embung skala bendungan 174 (13) 65 (27) 239 (40) Embung rakyat & Desa 2028 Luas tadah hujan Ha 14.781 20.412 35.193 Pompa air tanah (JIAT) Bh (ha) 235 (3.515) 244 (4.270) 479 (7.785) Saluran Suplesi / interkoneksi (HLD) Km 30 Prasarana SDA di NTB mampu menyediakan air sebanyak 6,25 milyar m3/tahun dari potensi 9,00 milyar m3/tahun.

MISI RPJMD 2013 - 2018 MISI Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan VISI Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera

CAKUPAN JAMBAN KELUARGA MENINGKATKAN MUTU SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING BERSIH LINGKUNGAN DAN SANITASI (BERLIAN) CAKUPAN JAMBAN KELUARGA MISI 4 LANGKAH TEROBOSAN INDIKATOR MISI 7 LANGKAH TEROBOSAN INDIKATOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SADAR LINGKUNGAN DAN SIAGA BENCANA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MATA AIR TERLINDUNGI

VISI SANITASI PROVINSI NTB MISI SANITASI PROVINSI NTB Pokja Sanitasi Provinsi NTB VISI SANITASI PROVINSI NTB “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Sehat Melalui Pengelolaan Sanitasi Yang Berkualitas”. MISI SANITASI PROVINSI NTB Meningkatkan kapasitas kelembagaan provinsi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi. Peningkatan manajemen pengelolaan lembaga layanan sanitasi Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi

SANITASI PERSAMPAHAN AIR LIMBAH DRAINASE

PERSAMPAHAN

LAYANAN SANITASI PROVINSI NTB Provinsi / Nasional   Layanan Persampahan Prov. NTB Target Nasional. Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional Th. 2014 2015 2019 Provinsi 43,79% -26,21% -56% Nasional 70% 100% Capaian Layanan Persampahan Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014.  Capaian layanan persampahan Provinsi NTB tahun 2014 baru mencapai 43,79%, dibawah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional tahun 2015 sebesar 70%, artinya Provinsi NTB kekurangan layanan -26,21% Rendahnya capaian pelayanan persampahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat disebabkan karena beberapa hal yaitu; Masih kurangnya Perda tentang pengelolaan sampah dan Perda tentang Retribusi sampah yang dimiliki Kab./Kota; Minimnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur persampahan (TPA/TPA Regional, TPS, pengangkutan dan 3R – Reduce – Reuse - Recycle); Kurangnya implementasi dokumen perancanaan persampahan yang sudah ada (BPS, SSK, MPS); Kurangnya alokasi pendanaan persampahan oleh Kab./Kota.

Layanan Persampahan Perkotaan di Prov NTB Tahun 2014 No. Nama Kab/Kota Timbulan sampah (m3/hari) Kapasitas Pengangkutan (m3/hari) Layanan Persampahan (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 1 Kab. Lombok Timur 1.389,46 240 17,27% 2 Kab. Lombok Barat 791,65 272 34,36% 3 Kab. Lombok Tengah 788,52 208 26,38% 4 Kab. Sumbawa 352,06 288 81,80% 5 Kab. Sumbawa Barat 166,04 112 67,45% 6 Kab. Dompu 231,13 48,46% 7 Kab. Bima 378,22 29,61% 8 Kab. Lombok Utara 187,31 80 42,71% 9 Kota Mataram 1.107,82 752 67,88% 10 Kota Bima 344,56 336 97,52%   Provinsi NTB 5.736,78 2.512 43,79% Sumber : Data Hasil Olahan POKJA Sanitasi Provinsi NTB , 2014 Layanan persampahan perkotaan di Provinsi NTB secara umum layanan persampahan buruk (43,79%). Kab. Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima tergolong layanan baik. Kab Lobar, Dompu, dan Kab KU tergolon layanan buruk Kab Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kab. Bima tergolong layanan sangat buruk.

Sarana Prasarana Persampahan NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%)  1 Ketersedian TPA/TPA Regional Unit 7 3 52.087.500.000 Target 5 th = 3 unit. Lokasi ; -TPA di KLU thn 2016, -TPAR Gapuk Lobar thn 2017, -TPAR Ijo balit Lotim th2018  2 Buldozer 2 6 20.748.000.000 Target 5 th = 6 unit. Lokasi ; -TPA di KSB, Sumbawa, Dompu  3 Exavator 10.920.000.000 Target 5 th = 6 unit. Lokasi ; -TPA di KSB, Sumbawa, Dompu  4 Container (6 m3) 202 235 7.890.841.750 Target 5 thn = 235 unit. Lokasi semua Kab/Kota  5 Beton (2m3) 369 995.872.425 Target 5 thn = 369 unit. Lokasi semua Kab/Kota  6 Bak Sampah 1.363 28.181 10.438.680.630 Target 5 thn = 28.181 unit. Lokasi semua Kab/Kota

Sarana Prasarana Persampahan NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%)  7 Transper Depo Unit 29 40 26.969.525.000 Target 5 thn = 40 unit. Lokasi semua Kab/Kota  8 Ketersedian SPA sampah 1 9 24.969.525.000 Target 5 thn = 9 unit. Lokasi semua Kab/Kota  9 Dump Truck 97 117 66.557.962.900 Target 5 thn = 117 unit. Lokasi semua Kab/Kota  10 Amroll Truck (6 m3) 52 62.619.621.900 Target 5 thn = 117 unit. Lokasi semua Kab/Kota  11 Compactor 10 12.571.621.920 Target 5 thn = 10 unit. Lokasi semua Kab/Kota  12 TPS 3R (3 m3/hr) 11 357 240.989.475.000 Target 5 thn = 357 unit. Lokasi semua Kab/Kota  13 TPS 3R (6 m3/hr) 179 241.725.725.000 Target 5 thn = 179 unit. Lokasi semua Kab/Kota   Sub Total I 537.758.626.525

Regulasi Pengelolaan Sampah di Provinsi NTB Tahun 2014   No Kabupaten/Kota Perda PerBub/PerWako Pengelolaan sampah Retribusi sampah 1 Kab. Lombok Timur Perda No.5 Tahun 2012 Perda No.5 Tahun 2011 - 2 Kab. Lombok Barat Perda No. 3 Tahun 2011 Perda No.14 Tahun 2009 3 Kab. Lombok Tengah 4 Kab. Sumbawa Perda No.1 Tahun 2012 5 Kab. Sumbawa Barat Perda No.11 Tahun 2005 6 Kab. Dompu Perda No.8 Tahun 2012 Perda No.18 Tahun 2011 7 Kab. Bima Perda No. 7 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 8 Kab. Lombok Utara Perda No. 4 Tahun 2010 9 Kota Mataram Perda No. 10 Tahun 2008 Perda No.14 Tahun 2011 Perwako No.518 Tahun 2012 10 Kota Bima Perda No 8 Tahun 2011 Produk regulasi yang sudah dihasilkan oleh 10 Kabupten/Kota adalah Perda Restribusi sampah dan sebagian Perda pengelolaan sampah. Beberapa permasalahan yang menyebabkan regulasi terkait Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan sampah masih kurang di Provinsi NTB adalah : Masyarakat masih menganggap sampah belum menjadi permasalahan utama sehingga tidak perlu ada regulasi yang mengatur. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya sampah. Permasalahan sampah masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan eksekutif.

TPA Regional Gapuk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Provinsi NTB memiliki 2 TPA Regional ( Kab.Lombok Barat dan Kab.Bima) dan 5 TPA ( Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kab. Sumbawa). Sedangkan Kab. Lombok Utara belum memiliki TPA karena masih terkendala masalah lahan. TPA Regional Gapuk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Kelembagaan yang menangani persampahan di Provinsi NTB secara khusus tidak ada, namun bernaung pada SKPD yang memiliki nomenklatur : Dinas PU, Dinas PU dan ESDM, BLH, Dinas Kebersihan, Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK), Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman (DKPP

PENDANAAN PERSAMPAHAN Kota Mataram pendanaan persampahan sangat baik. Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Kota Bima baik. Sedangkan Kabupaten Bima masih minim.. Minim Dana APBD Kabupaten/Kota disebabkan oleh masalah sampah masih belum mejadi prioritas pembangunan;

LIMBAH

LAYANAN SANITASI PROVINSI NTB Capaian Layanan Air Limbah Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014.  Provinsi / Nasional   Layanan Air Limbah Prov. NTB Target Nasional. Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional Th. 2014 2015 2019 Provinsi 64,02% +1,61% -35,98% Nasional 62,41% 100% Capaian pelayanan air limbah Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 64,02%, diatas target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional 62,41% pada tahun 2015, artinya Provinsi NTB sudah melebihi target nasional sebesar +1,61%

Peraturan Pengelolaan Air Limbah di Provinsi NTB Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai produk regulasi pengelolaan dan retribusi air limbah yaitu Kab. Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kab. Bima, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan Kab Lobar, Loteng, Sumbawa Barat, dan KLU belum memiliki regulasi. Beberapa permasalahan yang menyebabkan regulasi terkait Perda pengelolaan dan retribusi air limbah masih kurang di Provinsi NTB adalah : Masyarakat masih menganggap air limbah belum menjadi permasalah utama sehingga tidak perlu ada regulasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya air limbah jika tidak dikelola dengan baik dan didukung peraturan yang memadai. Permasalahan air limbah masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan birokrasi.

Infrastruktur pengolahan air limbah terpusat (Off-site) di Provinsi NTB belum ada Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengolahan air limbah terpusat (Off-site) di Provinsi NTB belum ada yang terbangun: Implementasi masterplan air limbah belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; Masyarakat menganggap air limbah masih bisa dikelola dengan sistem pengolahan air limbah setempat (on site) terutama jamban keluarga; Masyarakat menganggap permasalahan air limbah belum menjadi prioritas untuk dibangun; Minimnya dana APBD Kabupaten/Kota sehingga lebih mengutamakan pembangunan yang lain.

Beberapa kegiatan pembangunan yang meningkatkan pelayanan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site) di Provinsi NTB; Pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di semua Kabupaten/Kota yang memicu masyarakat untuk memiliki jamban keluarga. Program BASNO ( Buang Air Sembarangan Menuju Nol) Pemerintah Provinsi NTB yang menggerakan masyarakat untuk membangun jamban. Program Sanimas yang membangunkan masyarakat MCK++, IPAL Kumunal, Septic tank Kumunal dengan pendekatan pola swakelola masyarakat. Program PNPM yang membangunkan masyarakat MCK, Septic tank Kumunal dengan pendekatan pola swakelola masyarakat

Pendanaan Air Limbah di Provinsi NTB Tahun 2014

Beberapa faktor yang mendukung alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk air limbah Ada program pembangunan sarana air limbah dari pendanaan APBN dan DAK di Kabupaten/Kota, seperti MCK ++, IPAL Kumunal, Septic Tank Kumunal, STBM dll. Adanya gerakan BASNO oleh Provinsi NTB. Adanya regulasi air limbah beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Baru Kota Mataram yang sudah mempunyai Masterplan Air limbah di Provinsi NTB

Sarana Prasarana Air Limbah NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%)  1 Jamban keluarga Unit 805.754 343.440 2.315.603.416.500 Target 5 thn = 343.440 unit. Lokasi semua Kab/Kota  2 MCK++ 331 325 175.301.912.500 Target 5 thn = 325 unit. Lokasi semua Kab/Kota  3 Septik Tank Komunal 12 500 26.969.525.000 Target 5 thn = 500 unit. Lokasi semua Kab/Kota  4 IPAL Komunal / Kawasan 88 221 1.193.655.125.000 Target 5 thn = 221 unit. Lokasi semua Kab/Kota  5 IPLT 4 6 42.456.937.500 Target 5 thn = 6 unit. Lokasi : Loteng, KLU, KSB, Dompu, Kab. Bima, Kota Bima.  6 IPAL Terpusat 5 2.168.362.000.000 Target 5 thn = 5 unit. Lokasi:Lotim, Loteng, Mataram, Sumbawa, Kota Bima.  7 IPAL Medium 30 975.762.900.000 Target 5 thn = 30 unit. Lokasi semua Kab/Kota  8 Mobil Tinja 11 20 23.839.333.750 Target 5 thn = 20 unit. Lokasi semua Kab/Kota   Sub Total II 6.921.951.150.250

DRAINASE

LAYANAN SANITASI PROVINSI NTB Capaian Layanan Drainase Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014.  Provinsi / Nasional   Layanan Drainase Prov. NTB Target Nasional. Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional Th. 2014 2015 2019 Provinsi 6,30% -61,02% -93,70% Nasional 67,31% 100% Capaian pelayanan drainase Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 6,30%, dibawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional tahun 2015 sebesar 67,32%, artinya Provinsi NTB kekurangan capaian -61,02%. Belum ada regulasi drainase di Provinsi NTB. Permasalahan; Masyarakat menganggap drainase belum menjadi permasalah utama sehingga tidak perlu ada regulasi; Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya drainase jika tidak dikelola dengan baik dan didukung peraturan yang memadai. Permasalahan drainase masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan eksekutif.

DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%) Sarana Prasarana Drainase NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%)  1 Ketersediaan drainase primer meter 29.945 1.800.654 4.660.610.595.468 Target 5 thn = 1.800.654 m. Lokasi semua Kab/Kota  2 Ketersediaan drainase sekunder 719.495 2.026.404 1.148.997.736.970 Target 5 thn = 2.026.404 m. Lokasi semua Kab/Kota  3 Ketersediaan drainase tersier   7.322.396 2.523.427.452.718 Target 5 thn = 7.322.396 m. Lokasi semua Kab/Kota Sub Total III 8.333.035.785.156 Grand Total I, II, III 15.792.745.561.932

Pendanaan Drainase di Provinsi NTB Pendanaan drainase Kabupaten/Kota: Kota Mataram katagori sangat baik Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kota Bima katagori baik Kabupaten Bima katagori sangat buruk.

SHARING PENDANAAN Estimasi Biaya Daerah Pusat: Rp. 450 Milyar 2014-2019 2013-2018 Pusat: Rp. 252 Triliun se Indonesia Daerah Rp. 450 Milyar se NTB Estimasi Biaya 100% AKSES AMAN AIR MINUM/AIR BERSIH, 0% KAWASAN KUMUH, & & 100% AKSES SANITASI LAYAK Pembangunan Sarpras SANITASI, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dan lingkungan hidup Peningkatan Cakupan Jamban Keluarga

KEMITRAAN dan STAKEHOLDERS YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN SANITASI UNICEF REGULASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SIMAVI/YAYASAN MASYARAKAT PEDULI (LOTIM) PEMICUAN, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN ISLAMIC RELIEF (LOBAR DAN LOTENG) INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN PT. TIRTA INVESTAMA/AQUA DANON (LOTIM) INFRASTRUTUR, JARINGAN DAN KELEMBAGAAN PAMSIMAS (6 KAB – 48 DESA DAN 3 KAB USULAN BARU) INFRASTRUKTUR, JARINGAN DAN KELEMBAGAAN

PROGRAM PAMSIMAS No Kabupaten Lama Kabupaten Baru Semula Nama Kabupaten Jumlah Desa Kabupaten Lama Kabupaten Baru Semula Usul Penambahan TOTAL 1 Lombok Utara   10 5 15 2 Lombok Tengah 3 Lombok Timur 20 4 Sumbawa 8 23 Dompu 6 Bima 25 35 7 Lombok Barat Sumbawa Barat 9 Kota Bima Total 48 90 138

PENUTUP KESIMPULAN 1. Strategi pengelolaan sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 adalah; Pelibatan semua sumberdaya terkait/ lintas SKPD sebagai pelaku utama dalam penyusunan kerangka peraturan perundangan tentang pengelolaan sanitas Penambahan secara bertahap sarana dan prasarana sanitasi melalui tahapan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, perencanaan, pendanaan dan investasi di provinsi dan kabupaten/kota. Pelibatan pemerintah daerah bersinergi kuat untuk mewujudkan pengembangan lembaga layanan sanitasi bekerjasama dengan pemerintah pusat. Pelibatan pemangku kepentingan sanitasi di masyarakat melalui edukasi, sosialisasi lingkungan yang bersih sehat kepada masyarakat dan kerjasama sama dengan lembaga swasta dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi. 2. Kebijakann pengelolaan sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 adalah; Mengimplementasikan peraturan perundangan Roadmap Sanitasi Pemenuhan secara bertahap sarana prasarana sanitasi (TPA/ TPA Regional dan TPS, armada pengangkutan sampah, 3R dan drainase). Peningkatan fungsi regulator (Dinas) dan operator melalui pengembangan lembaga layanan sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengembangan manajemen dan pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta   Pokja Sanitasi Provinsi NTB

TERIMA KASIH Pokja Sanitasi Provinsi NTB