Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY Paparan Forum SKPD Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY Forum SKPD Bidang Sosial Budaya Tahun 2017 Gedung Radyosuyoso Bappeda DIY, 29 Maret 2016

PERMASALAHAN TERKAIT BIDANG KETUGASAN Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal (UHH, AKI, AKB, AKABA, status gizi) Tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular Belum meratanya akses layanan kesehatan Belum terintegrasinya Jamkesta ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Masih tingginya angka unmet need TFR masih tinggi Masih tingginya angka kemiskinan Tingginya jumlah PMKS dan PSKS Belum optimalnya penanganan PMKS dan PSKS Tingginya permasalahan sosial yang melibatkan anak Masih kerap terjadi konflik antar kelompok masyarakat Belum meratanya akses dan mutu pelayanan pendidikan Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Kurikulum pendidikan khusus ketenagakerjaan selalu ketinggalan mengikuti laju kemajuan dunia kerja Rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di masyarakat Belum sesuainya kompetensi pendidikan dengan kesempatan kerja yang ada Kurangnya peran pemuda dalam peningkatan perekonomian Masih belum adanya perhatian maksimal industri olahraga tanah air

Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja Kualitas tenaga kerja yang masih relatif rendah Persebaran tenaga kerja yang tidak merata Terbatasnya lapangan pekerjaan Masih terbatasnya keterampilan calon transmigran Masih sering terjadi sengketa kepemilikan lahan transmigrasi Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Masih kurangnya perhatian terhadap tenaga kerja perempuan Belum maksimalnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan Belum optimalnya implementasi PUG Belum efektifnya kelembagaan PUG Masih adanya anak yang bekerja di bawah umur Belum optimalnya penanganan ABK dan ABH Masih adanya ego sektoral dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Masih kurang optimalnya kelembagaan yang menangani pemberdayaan masyarakat SDM pendamping pemberdayaan masyarakat yang belum profesional Sistem yang dipergunakan belum berbasis pada akar masalah Program yang dilakukan seringkali tidak berkelanjutan Kurang adanya komitmen dari pemda setempat (terkait dengan sharing program, dana, dll)

Belum tersedianya jabatan fungsional analis kebijakan PERMASALAHAN TERKAIT PELAKSANAAN TUPOKSI Dinamisnya perkembangan kondisi kesejahteraan rakyat menyebabkan berbagai permasalahan kesejahteraan rakyat belum seluruhnya dapat terakomodir dalam rumusan kebijakan Kebijakan eksternal yang berubah-ubah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan Belum tersedianya jabatan fungsional analis kebijakan

ISU STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT Angka kemiskinan tinggi AKI dan AKB fluktuatif Tingginya penyakit menular dan penyakit tidak menular Gizi buruk pada bayi Belum terintegrasinya Jamkesta ke JKN Unmet need masih tinggi Akses dan mutu pendidikan belum merata Belum optimalnya penanganan PMKS dan PSKS Lapangan kerja terbatas Belum optimalnya implementasi PUG Pernikahan dini tinggi Kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi Pemenuhan hak anak belum optimal Program PM belum optimal

POTENSI POTENSI Internal Eksternal Kewenangan Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan dalam penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan SDM yang memiliki motivasi dan kemampuan yang cukup baik Dukungan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai Eksternal Koordinasi yang baik dengan SKPD mitra dan stakeholders lain yang terkait Dukungan tim kerja dan tenaga ahli yang berkualitas

STRATEGI Penyusunan roadmap analisa kebijakan bidang kesra dan kemasyarakatan Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD mitra dan stakeholders terkait

Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan/ Anggaran 1. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Indikator : Persentase hasil analisis yang menjadi bahan kebijakan : 100% 6 kegiatan Rp 1.213.846.500,- Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 2. Meningkatnya fasilitasi layanan kehidupan beragama Persentase fasilitasi pembinaan kehidupan beragama Program Pengembangan Kehidupan Beragama Indikator : Persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani : 100% 2 kegiatan Rp 11.736.926.000,-

Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Indikator Sasaran Program Kegiatan/ Anggaran Sasaran 3. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD : 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD : 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD : 100% 9 kegiatan Rp 308.348.100,- 6 kegiatan Rp 124.084.000,- 4 kegiatan Rp 60.181.500,-

Korelasi Isu Strategis, Strategi, Program/Kegiatan, dan Tolok Ukur Kinerja TUK Angka kemiskinan tinggi AKI dan AKB fluktuatif Tingginya penyakit menular dan penyakit tidak menular Gizi buruk pada bayi Belum terintegrasinya Jamkesta ke dalam JKN Unmet need masih tinggi Akses dan mutu pendidikan belum merata Belum optimalnya penanganan PMKS dan PSKS Lapangan pekerjaan terbatas Belum optimalnya implemntasi PUG Pernikahan dini tinggi Kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi Pemenuhan hak anak belum optimal Program PM belum optimal Penyusunan roadmap analisa kebijakan bidang kesra dan kemasyarakatan Optimalisasi koordinasi dengan SKPD mitra dan stakeholders terkait Program : Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kegiatan : Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Bidang KB dan PM Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan PM Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan PM Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan Isu strategis ditambah

KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH KONTRIBUSI FORUM TEMATIK Tema RKP 2017 MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH TEMA RKPD 2017 PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK Tematik Sosial Budaya 2017 PENINGKATAN SDM, PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGURANGAN KEMISKINAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Indikator Kinerja Sasaran TOLOK UKUR KINERJA Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian 2015 Target Kinerja 2017 Meningkatkan kualitas rumusan bahan kebijakan, efektivitas koordinasi dan sinkronisasi serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan dalam dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih berkarakter, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 44,44% 51,17% Peningkatan Fasilitasi Layanan Kehidupan Beragama Persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani 100% Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD

INTEGRASI LINTAS SEKTOR Kebijakan Bidang Kesra dan Kemasyarakatan SKPD DIY SKPD KAB/ KOTA PT Pem Pusat/ Instansi Vertikal LSM/ NGO Dunia Usaha