PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ARIF ZAINUDIN SURAKARTA
Strategi dan Program 5 tahunan
Pemerintah Kota Surabaya
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI TAHUN 2016
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Biro Organisasi Setda Jabar
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
AKUNTABILITAS KINERJA
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Transcript presentasi:

PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2014-2019 BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR

KATEGORISASI PENDANAAN BELANJA LANGSUNG APBD Operasional kantor (ex Rutin) adalah kebutuhan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutinitas SKPD Program pembangunan adalah kebutuhan belanja yang digunakan untuk mendukung tercapainya program kegiatan prioritas pembangunan Fungsional adalah kebutuhan belanja yang didanai dari pendapatan SKPD yang melakukan PPK BLUD untuk belanja yang berhubungan dengan pelayanan

Ciri-ciri Belanja Langsung Ex Rutin : Untuk memenuhi kebutuhan rutin kantor, kegiatan bersifat umum dan ada disetiap SKPD. Administrasi perkantoran.

Ciri-ciri Belanja Langsung Ex Pembangunan : Berhubungan dengan tupoksi teknis SKPD dan masing-masing SKPD mempunyai karakteristik yang berbeda. Kegiatannya bersifat pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, inovasi, untuk pencapaian indikator kinerja utama pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Nama Program Untuk Belanja Ex Rutin Dalam RPJMD 2014-2019 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Nama Kegiatan Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran. Contoh Sub Kegiatan: komunikasi, sumber daya air, listrik dan gas, Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Penyediaan biaya jasa administrasi, perijinan dan sertifikasi

Nama Kegiatan Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran. Contoh Sub Kegiatan: Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Penyediaan biaya jasa administrasi, perijinan dan sertifikasi

Nama Kegiatan Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana. Contoh Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas. Pengadaan Kendaraan Operasional. Penyediaan peralatan rumah tangga.

Nama Kegiatan Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana . Contoh Sub Kegiatan: Pemeliharaan ringan, Pemeliharaan berat, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Kendaraan Operasional, Jasa perbaikan peralatan kantor,

Nama Kegiatan Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana . Contoh Sub Kegiatan: Pembangunan Gedung Kantor. Rumah Dinas dan Lapangan Parkir. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.

Nama Kegiatan Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana . Contoh Sub Kegiatan: Pemeliharaan ringan. Pemeliharaan berat, Jasa perbaikan peralatan kantor. Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Lapangan Parkir.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Nama Kegiatan Untuk Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Contoh Sub Kegiatan: Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur, Pendidikan dan pelatihan, Sosialisasi peraturan perundang - undangan, Peningkatan Disiplin Aparatur, Pengembangan kualitas aparat pelayanan publik, -Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pengadaan pakaian kerja lapangan. Pengadaan pakaian KORPRI. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, Peralatan dan perlengkapan kantor.

2. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah . Nama Kegiatan Untuk Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 2. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah . Contoh Sub Kegiatan: koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Nama Kegiatan Untuk Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 3. Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD). 4. Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan. Nama Kegiatan Untuk Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan. Contoh Sub Kegiatan: Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Database SKPD.

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran . Nama Kegiatan Untuk Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran . Contoh Sub Kegiatan: Penyusunan Lakip dan Laporan Berkala.

Nama Kegiatan Untuk Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan / Pelaksanaan Sistem Informasi Data . Contoh Sub Kegiatan: Penyusunan Sistem Perencanaan, Sistem Evaluasi, Pemutakhiran Data dan Sewa Jaringan.

TERIMA KASIH