SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Advertisements

PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
ORGANISASI DAN TATAKERJA PELABUHAN PERIKANAN
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN 2016 DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2017 Oleh : Caliadi, sh.,mh SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA JAKARTA, 20 FEEBRUARI 2017

EVALUASI Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

DASAR HUKUM Perpres. Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168); PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. PMK Nomort 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 Nomor 341);

TUJUAN EVALUASI Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan; Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada; Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. .

KEGUNAAN EVALUASI Memberikan informasi yg valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai; Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai yg mendasari pemilihan tujuan & target; Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien; Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan; Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN; Mambantu pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan; .

PAGU NASIONAL ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA TAHUN 2016 KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA PAGU NASIONAL ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA TAHUN 2016 Rp. Rp. 286.572.845.000,-

ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN LOKASI TAHUN 2016 KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN LOKASI TAHUN 2016 NO SATKER PAGU 2016 (RIBUAN. RP) 1. DITJEN BIMAS BUDDHA (PUSAT) 51.484.169.000 2. STABN SRIWIJAYA TANGERANG – BANTEN 9.953.788.000 3. STABN RADEN WIJAYA WONOGIRI -JATENG 13.367.186.000 4. DAERAH (33 PROVINSI) 211.767.702.000 JUMLAH 286.572.845.000

REALISASI ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA PER 31 DESEMBER TAHUN 2016 KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA PER 31 DESEMBER TAHUN 2016 REALISASI Rp. Rp. 248.560.862.000,- (86,74 %). SISA ANGGARAN Rp. Rp. 38.011.909.138,-

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI TAHUN 2016 KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI TAHUN 2016 NO FUNGSI REALISASI ANGGRARAN 2016 (RIBUAN. RP) 1. FUNGSI AGAMA 35.411.049.679 2. FUNGSI PELAYANAN UMUM 27.169.204.950 3. FUNGSI PENDIDIKAN 185.980.681.215

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN TAHUN 2016 KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN TAHUN 2016 NO KEGIATAN REALISASI ANGGRARAN 2016 (RIBUAN. RP) 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha 35.411.049.697 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya 27.169.204.950 3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha 84.840.798.679 4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 83.297.954.644 5 Peningkatan Akses,Mutu,Kesejahteraan dan subsidi Tinggi Agama Buddha 17.841.927.892

REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016 KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016 NO CAPAIAN PADA TRIWULAN REALISASI ANGGRARAN 2016 (%) 1. TRI WULAN I 7,01% 2. TRI WULAN II 31,61% 3. TRI WULAN III 55,59% 4. TRI WULAN IV 86,74%

REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016 DALAM BENTUK GRAFIK KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016 DALAM BENTUK GRAFIK

SATUAN KERJA YANG MENYAMPAIKAN DATA LAPORAN TRIWULAN TAHUN 2016 KALIMANTAN SELATAN 11 SUMATERA SELATAN 2 BANGKA BELITUNG 12 SUMATERA UTARA 3 JAWA TIMUR 13 KALIMANTAN TENGAH 4 KALIMANTAN BARAT 14 D.I.YOGYAKARTA 5 PAPUA 15 SUMATERA BARAT 6 NTT 16 BENGKULU 7 RIAU 17 KALIMANTAN TIMUR 8 DKI JAKARTA 18 PAPUA BARAT 9 JAWA BARAT 19 SULAWESI SELATAN 10 MALUKU

SATUAN KERJA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016 MALUKU 2 DKI JAKARTA 3 SULAWESI TENGAH 4 KALIMANTAN SELATAN 5 SULAWESI SELATAN 6 BANGKA BELITUNG 7 RIAU 8 PAPUA BARAT

PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2017 Dalam rangka pelaksanaan Program Anggaran Tahun 2017 lebih baik dan Efektif ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain: Pelajari DIPA. Apakah sesuai dengan Output dan outcame Program. Target dan asaran Program.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai segera lalukan langkah –langkah sebagai berikut: Lakukan perubahan/Revisi Mengalihkan ke program kegiatan prioritas lain Yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat

Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program tahun 2017 Pelajari kembali DIPA apakah sesuai dengan Outcome Program, target dan sasaran program, Jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai segera lakukan perbaikan/revisi dengan mengalihkan pada kegiatan prioritas lain yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa Program dan Anggaran Negara harus berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran saat ini yaitu harus dialokasikan pada unit atau bagian yang memiliki program yang sesuai dengan Kebijakan Nasioanl.

Perhatikan dan fokus pada kegiatan prioritas sesuai dengan Visi dan Misi dan sesuai dengan Nawa Citta Presiden dan Tugas Fungsi Kementerian Agama Melalui Optimalisasi pemanfaatan anggaran terutama yang memiliki dampak langsung pada masyarakat seperti: Pemberdayaan Pendidikan Bantuan Penyediaan sarana prasarana ibadah. Pelayanan keagamaan serta memelihara kerukunan umat beragama.

Nilai Profesionalitas Nilai Inovatif Nilai tanggung Jawab Pelaksanaan DIPA Tahun 2017 agar didasari pada 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu: Nilai Integritas Nilai Profesionalitas Nilai Inovatif Nilai tanggung Jawab Nilai Keteladanan.

Karena pada prinsipnya sistem pengelolaan keuangan Negara sekecil apapun harus dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien dan akuntable dengan mengedepankan azas-azas yang harus diperhatikan dan pastikan hal-hal sebagai berikut: Program tepat sasaran Program yang dibuat rasional dan dapat dilaksanakan tepat waktu. Program kegiatan yang melibatkan pusat harus sesuai dengan SBM.

Ketepatan akun Program jangan melihat nilai tetapi output yang di hasilkan harus di perhatikan. Program yang dilakukan oleh Pembimas harus mengacu pada Juknis Direktorat. Juknis harus dibuat oleh Eselon I sebagi penanggung jawab program.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH Selamat berjuang dalam Dhamma Semoga semua mahkluk berbahagia SEKIAN DAN TERIMA KASIH