PDB RATIH JUWITA

           Rata-rata  Pertumbuhan PDB (%) 1998 – 1999              - 6.65 2000 – 2004                 4.60 2005 – 2009                 5.62 2010 – 2014                 5.80

 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)|pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Produk (GDP) adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah di saat tertentu. empat komponen sebagai berikut a. Konsumsi rumah tangga b. Investasi c. Konsumsi pemerintah d. Ekspor bersih, yang merupakan selisih dari total ekspor dan impor

Rumus Mencari PDB Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka dirumuskan seperti dibawah ini. PDB = C + I + G + (X-M)  Keterangan :  C : Konsumsi rumah tangga I  : Investasi G : Konsumsi pemerintah  X : Ekspor  M : Impor 

PENGERTIAN DAN KONSEP PENNDAPATAN NASIONAL 1. Pengertian pendapatan nasional Pendapatan nasional dapat dilihat dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

maka pendapatan nasional memiliki tiga arti. yaitu 1 maka pendapatan nasional memiliki tiga arti. yaitu  1. Nilai semua barang dan jasa (output) yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun. 2.Jumlah semua pengeluaran yang terjadi pada suatu negara untuk membeli barang dan jasa selama satu tahun. 3.Jumlah semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi pada suatu negara selama satu tahun.

Pendapatan nasional dibagi menjadi 6 bagian. yaitu: Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto disebut juga dengan istilah Gross Domestic Product (GDP). Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut.

Produk Nasional BrutoProduk Nasional Bruto disebut juga dengan istilah Gross National Product (GNP). Produk Nasional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di Negara lain. 

Produk Nasional Neto Produk Nasional Neto disebut juga dengan istilah Net National Product (NNP). Produk Nasional Neto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan penyusutan (depresiasi). NNP = GNP – Penyusutan

Pendapatan Nasional Neto disebut juga dengan istilah Net National Income (NNI). Pendapatan Nasional Neto adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax). NNI = NNP - Pajak tidak langsung

Pendapatan Perseorangan Pendapatan perseorangan disebut juga dengan istilah Personal Income (PI). Pendapatan Perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam Akan tetapi, NNI harus dikurangi dulu oleh iuran asuransi, iuran jaminan sosial, laba ditahan, pajak perseorangan dan ditambah dengan transferpayment (pembayaran pindahan).

Dengan demikian, pendapatan perseorangan (PI) dapat dirumuskan sebagai berikut : PI = NNI - (Iuran asuransi, iuran jaminan sosial, laba ditahan, pajak perseorangan) + Transfer Payment

6. Pendapatan Bebas Pendapatan bebas disebut juga Disposible Income (DI). Pendapatan Bebas adalah pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya.

PDB dapat menggunakan rumus:                     PNB                  Pendapatan PDB =  -------------------  =   --------------              Jumlah Produk            capital atau bisa dengan menggunakan rumus GDP = C + I + G + (X-M)

Keterangan: C = Konsumsi I  = Investasi G= Pengeluaran Pemerintah X= Ekspor M= Impor PDB = produk domestik bruto atau GDB PNB = produk national bruto atau GNP

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah: PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor) Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impormelibatkan sektor luar negeri. .

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi: PDB = sewa + upah + bunga + laba Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

B. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.. 

Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah National Income. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar: ·         Sisi permintaan agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya. ·         Sisi penawaran agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income.National income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net national Product)

GNP = GDP + F, dimana F = pendapatan neto atas faktor luar negeri NNP = GNP – D, dimana D = depresiasi NP = NNP – Ttl, dimana Ttl = pajak tidak langsung neto. GDP = NP + Ttl + D – F NP = GDP + F – D- Ttl

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru    beliau membuat anggaran, menerbitkan sektor perbankan, mengembalikan sektor ekonomi dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. menggenjot penambangan minyak dan pertambangan. migas sama dengan 80% hasil eksport indonesia.

Pemerintahan Transisi (era Presiden B.J. Habibie) kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety net). Yang menyebabkan suatu prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah. Pemerintahan Reformasi (era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid) Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.

Pemerintahan Indonesia Bersatu (era SBY – Boediono) penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. harus membayar minyak/BBM, listrik dan air yang mahal, di tambah subsidi pendidikan dan minyak di cabut dengan alasan yang tidak jelas .

Perubahan Struktur Ekonomi Ada 2 teori yang umum digunakan dalam penganalisis perubahan struktur ekonomi. Teori Migrasi (Arthus Lewis) bahwa ekonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: Perekonomian Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah. Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern. Rumusnya : LPD = Fd(WP’ YP) (2,25) LPS = Fs(wp) (2,26) LPD = LPD = LP (2,27)

Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery) Teori ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs, yang mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB : PDB = NTBi + NTBp

kemiskinan beberapa penyebab lain terjadinya kemiskinan di Indonesia: 1.  1. Laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk indonesia terus meningkat  distiap 10 tahun menurut hasil sesus pendduk. 2.  2.  Banyakanya angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran) 3.  3.  Ketimpangan distribusi pendapatan  dan pemerataan pembangunan 4.  4.  Tingginya tingkat pendidikan yang rendah 5.  5.  Kurangnya perhatian dari pemerintah dan tidak dapat memberikan kebijakan yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan dinegara ini.

upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah : 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM, 2. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar sepereti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar , pangan dan gizi), 3. Pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta 4. Perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: 1.kemiskinan relatif, 2.kemiskinan kultural, dan 3.kemiskinan absolut. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya. Kemiskinan Absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuha dasar. 

Otonomi daerah Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Mahfud MD (1996 : 66) mengemukakan pendapatnya bahwa : Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi

bentuk-bentuk desentralisasi dalam prakteknya adalah : 1)   Dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi yaitu pemindahan beberapa kekuasaan administratif ke kantor-kantor daerah dari Departemen Pemerintah Pusat, 2)   Devolusi atau desentralisasi politik yakni pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional atau lokal, 3)   Delegasi yaitu pemindahan tanggungjawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan pusat, 4)   Privatisasi yaitu pemindahan tugas-tugas ke organisasi-organisasi sukarela atau perusahaan swasta baik yang bersifat mencari keuntungan ataupun yang tidak mencari keuntungan.

Pembangunan Daerah Adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Perencanaan Pembangunan Daerah Terdapat 3 perencanaan pembangunan daerah yaitu : ·   Pola dasar pembangunan daerah Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. ·   Repelita Daerah Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah. ·   Rencana tahunan dan anggaran pendapatan pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan Repelita daerah, karena itu harus terlihat jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah.

Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah MPR menentukan GBHN, GBHN harus dilaksanakan oleh presiden sebagai mandataris MPR. Untuk merealisasikan dan melaksanakan tugas ini, presiden bertugas untuk menyusun rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) melalui BAPPENAS. Untuk merumuskan Repelita dilakukan sebagai berikut : ·   Menghimpun semua rencana dri departemen dan lembaga lainnya untuk ditolak, dicek dan kemudian disinkronkan. ·   Menghimpun haluan dasar pembangunan dari semua propinsi untuk diteliti, dicek dan kemudian disinkronkan. ·   Mengumpulkan pendapat-pendapat, saran-saran dari kelompo social dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi mengenai rencana atau konsep rencana nasional (REPELITA).

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis

pertanian yaitu sektor tanaman pangan,perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan PENGERTIAN UMUM : NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib) Arti Angka NTP : NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. 

Cakupan Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll) Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

ntp Kegunaan dan Manfaat Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

No rincian 2011 Perbandingan Sept  Okt Okt thd Sept ’11  1 Indeks Diterima Petani 140,71 141,37 0,47 2 Indeks Dibayar Petani 133,80 133,99 0,14 3 Konsumsi Rumah Tangga 136,74 136,91 0,13