Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
1 PROPORSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (Non Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2013)
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PENGANGGARAN SANITASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
STIE DEWANTARA - CIBINONG
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
PERTEMUAN 6.
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
APBN INSTRUMEN PEMERINTAH MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA
Transcript presentasi:

Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III APBD KABUPATEN MALANG Th. 2016 Disampaikan dalam rangka PENERIMAAN PESERTA BENCHMARKING DIKLATPIM III ANGKATAN III Th. 2016 Malang, Selasa – 19 Juli 2016

KEKUATAN APBD KAB. MALANG PENDAPATAN Rp. 3.536.225.186.505,95 Rp. 394.872.007.214,95 (PAD) Rp. 2.497.773.079.760,00 (Perimbangan) Rp. 643.580.099.531,00 (Lain2 Pend. Sah) BELANJA Rp. 3.573.478.822.393,95 Rp. 2.117.490.037.813,00 (BTL) Rp. 1.455.988.784.580,95 (BL) PEMBIAYAAN Rp. 195.382.849.725,00 (Penerimaan) Rp. 31.000.000.000,00 (Pengeluaran)

LANJUTAN (KEKUATAN APBD KAB. MALANG) DEFISIT Rp. 37.253.635.888,00 SILPA Th. Berkenaan Rp. 127.129.213.837,00

REFORMULASI DID Alokasi Tujuan Anggaran Tujuan : Alokasi : Memberikan penghargaan (reward) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik dalam : Kesehatan Fiskal (PDRD) Pelayanan Dasa Publik ; Perekonomian dan Kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi) Alokasi : Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja Anggaran : Pagu diperbesar agar besaran alokasi yg diterima masing2 daerah lebih signifikan sbg instrumen fiskal utk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah ; Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan ;

UTAMA KINERJA DID Th. 2016 (Kriteria) Opini BPK atas LKPD minimal WDP ; dan Penetapan Perda APBD tepat waktu ; UTAMA Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah ; Pelayanan Dasar Publik ; Ekonomi & Kesejahteraan ; KINERJA

DID Th. 2016 (Alokasi & Penggunaan) Peningkatan pagu alokasi agar besaran alokasi yg diterima masing2 Daerah lebih signifikan sbg instrumen fiskal utk menstimulasi peningkatan kinerja kesehatan pelayanan dasar publik, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan daerah. 1 Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah 2

ALOKASI DID (Kab. Malang) 2016 Rp. 40.099.780.000,-

TERIMA KASIH