Selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA Email: dppka@dppka.jogjaprov.go.id.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

PENERIMAAN NEGARA 1.
HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat kemampuan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Agenda 1 Kerangka Analisis LK Pemerintahan 2
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
Pajak kendaraan bemotor
PENGANGGARAN SANITASI
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
selayang pandang DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
BAHAN ARAHAN RAKORD DI PEMDA BANTUL TTG PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
P A P A R A N REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RAKORDAL TRIWULAN II TA Drs. H. NURYAKIN, M.Si Kepala Badan.
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
department of public administration
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Pengantar Pendapatan Daerah
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Tentang Keuangan Negara
PENERIMAAN PEMERINTAH
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Sumber : RPJMD Kab.Samosir
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
department of public administration
Aidha F. Andika Vandana N.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
APBN DAN APBD.
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Teori dan Konsep Keuangan Daerah
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
SOSIALISASI PRODUK DAN JASA BANK BPD DIY
Transcript presentasi:

selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA Email: dppka@dppka.jogjaprov.go.id www.dppka.jogjaprov.go.id

layanan unggulan di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : 1). Layanan Samsat Pembantu Samsat Pembantu di Sewon Bantul dan Maguwoharjo Sleman, merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

2). Samsat Payment Point Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang pelaksanaannya berada pada 1 Kantor Kas dan 5 Cabang Pembantu Bank BPD DIY, yaitu : Kantor Kas Bank BPD Giwangan Kota Yogyakarta Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Piyungan Bantul Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Nanggulan Kulon Progo Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Karangmojo Gunungkidul Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Semin Gunungkidul Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Kalasan Sleman. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Godean Sleman.  

3). Samsat Corner Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditempatkan di Galeria, Jl. Solo Yogyakarta Call Center (0274) 584521

4). Samsat Drive Thru Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa Wajib Pajak harus turun dari kendaraan, terletak di Samsat Pembantu Sewon Bantul.

5). Samsat Keliling   Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menggunakan 5 unit Bus pada tempat-tempat strategis.

6). Samsat pada Acara Tertentu Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) / Pameran Pembangunan di Kabupaten / Kota.

Penghargaan Kesamsatan Dalam memberikan pelayanan publik, KPPD/ SAMSAT se DIY telah memperoleh penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 untuk KPPD Gunungkidul dan KPPD Bantul, KPPD Kota Yogyakarta pada tahun 2013, dan pengakuan pelayanan dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik untuk 5 KPPD serta Sertifikasi ISO 9001-2008 sejak tahun 2009 s/d. 2014.

KEADAAN YANG AKAN DATANG Potensi Potensi pendapatan Tahun 2012-2017 bersumber dari Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan. Potensi Pendapatan Daerah diukur dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khusus untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sifatnya closed listed. Hal ini sedikit membatasi gerak di daerah untuk melakukan perbaharuan penerimaan khususnya dari pajak dan retribusi karena obyek baru yang dianggap sebagai potensi pendapatan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan untuk dipungut.

Sehingga potensi yang akan digalakkan untuk beberapa tahun ke depan diarahkan berasal dari: 1. Sumber Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, 2. Komponen dana perimbangan dan juga komponen dana hibah, maupun dana-dana penyesuaian dari pusat.

Sedang potensi pendapatan dari retribusi daerah adalah sebagai berikut : Retribusi jasa umum Retribusi jasa usaha Retribusi perijinan tertentu Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar

Selain itu potensi pendapatan dari lain-lain pendapatan yaitu : Optimalisasi aset Dapat diketahui kondisi dan penggunaan saat ini, sehingga apabila penggunaan belum optimal dapat lebih dioptimalkan   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Potensi pendapatan setiap tahun dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan tidak terlepas dari jumlah penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD maupun kepada Swasta. Untuk Potensi BUMD, PT. BPD dapat ditingkatkan mejadi bank devisa, PT AMI menjadi mitra kerja Pemda dalam memberikan kontribusi PAD, PT. Taru Martani dengan badan hukum jelas menjadi PT sebagai mitra kerja pemda memberikan kontribusi PAD yang meningkat setiap tahunnya, BUKP memberikan kontribusi PAD terhadap Pemda setiap tahun.

Target Pendapatan 2013-2017 URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 PENDAPATAN 2,822,069,129,115 2,984,169,114,501 3,648,949,719,135 3,930,844,900,784 4,245,609,201,460 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,014,089,544,450 1,130,625,412,406 1,260,733,194,326 1,406,008,528,672 1,568,235,891,221 Pendapatan Pajak Daerah 885,217,610,000 991,443,723,200 1,110,416,969,984 1,243,667,006,382 1,392,907,047,148 Pendapatan Retribusi Daerah 41,436,702,950 44,751,639,186 48,331,770,321 52,198,311,947 56,374,176,902 Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 36,328,245,281 39,234,504,903 42,373,265,296 45,763,126,519 49,424,176,641 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 51,106,986,219 55,195,545,117 59,611,188,726 64,380,083,824 69,530,490,530 DANA PERIMBANGAN 961,190,992,745 1,033,964,090,885 1,153,790,615,762 1,287,656,390,342 1,437,218,929,927 Dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak 98,360,324,745 106,229,150,725 114,727,482,783 123,905,681,405 133,818,135,918 Dana Alokasi Umum 828,334,768,000 927,734,940,160 1,039,063,132,979 1,163,750,708,937 1,303,400,794,009 Dana Alokasi Khusus 34,495,900,000 -

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 846,788,591,920 819,579,611,210 1,234,425,909,047 1,237,179,981,771 1,240,154,380,312 Pendapatan Hibah 8,815,476,250 6,216,033,150 6,713,315,802 7,250,381,066 7,830,411,551 Pendapatan Dana Darurat - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 837,973,115,670 813,363,578,060 1,227,712,593,245 1,229,929,600,704 1,232,323,968,761 Dana Penyesuaian 23,759,082,000 25,659,808,560 27,712,593,245 29,929,600,704 32,323,968,761 Dana BOS Pusat 279,000,000,000   Dana Keistimewaan 535,214,033,670 787,703,769,500 1,200,000,000,000 Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainya Pendapatan lainnya