BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
Kebijakan Perencanaan
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
BIRO TATA PEMERINTAHAN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PEGAWAI NON PNS PEMDA DIY
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
Badan Kepegawaian Negara
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2017 Fasilitator: Novi Savarianti Fahrani, SH, MH.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
Transcript presentasi:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY PAPARAN FORUM SKPD KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY 22 MARET 2016

Kondisi pegawai saat ini Dari usia : Pendidikan : Usia 56 ke atas 14,40 % Usia 51 – 55 tahun 29,80 % Usia 45 - 50 tahun 21,70 % Usia 41 - 45 tahun 12,00 % SD SMP SMA DIPLOMA S-1 S-2 S-3 2015 2,4 % 4,2 % 29,9 % 13,1 % 42,6 % 7,7 % 0,1 % 2014 2,5 % 4,4 % 30,9 % 14,3 % 40,6 % 7,3 % 0 %

Potensi Pegawai Pemda DIY akan pensiun BUP 2016-2017 sekitar 1.027 (14,4%). Personel PNS kab/kota masuk ke Pemda DIY : urusan pendidikan total 6.720 org, prediksi pensiun : 275 org. Personel urusan naker, kehutanan, ESDM, kelautan & perikanan, sosial, perhubungan : 160 org. Personel Pemda DIY ke kab/kota dan pusat : 63 org. Secara umum terjadi peningkatan dlm hal pendidikan PNS pada strata S-1, S-2 dan S-3.

Permasalahan Perlu desain pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang efektif dengan mempertimbangkan potensi pegawai. Penanganan pegawai dari kab/kota dalam hal penataan, kesejahteraan, monitoring kedisiplinan, dsb. Pengisian jabatan tertentu melalui seleksi terbuka JPT.

Isu strategis Mendayagunakan & mengoptimalkan SDM unggul. Implementasi UU No. 23 tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah, terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota. Penataan pegawai terkait dg kelembagaan Pemda DIY dan penataan pegawai.

Konsep & strategi Penataan PNS SMA/SMK kab/kota sesuai formasi tenaga di masing-masing sekolah. Penanganan disiplin PNS Pemda DIY, PNS SMA/SMK dan pengawas sekolah kab/kota. Penyusunan desain utk kesejahteraan pegawai. Penataan PNS Pemda DIY sesuai dengan jabatan dan kelembagaan Pemda DIY utk mengoptimalkan kinerja pegawai. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan sesuai formasi yg dilamar saat seleksi. Pengisian jabatan kosong, utk Eselon II dengan mekanisme seleksi terbuka. Sedangkan eselon lain dengan mekanisme yg telah ditetapkan Pemda DIY.

Muatan rencana strategis Perencanaan & pengadaan pegawai utk pemenuhan kebutuhan pegawai. Peningkatan kapasitas dari sisi pendidikan formal maupun non formal utk terus meningkatkan kompetensi & profesionalisme aparatur.

Rencana program kegiatan Program kegiatan 2017 diusulkan utk pencapaian indikator kinerja utama antara lain : Pemenuhan kebutuhan pegawai, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan kesejahteraan pegawai, Peningkatan kedisiplinan pegawai, Penataan pegawai dlm rangka kesesuaian penempatan dalam jabatan, Pengisian jabatan, Pengelolaan data pegawai, peningkatan sarana prasarana serta Layanan kepegawaian lainnya.

Gaji & tunjangan PNS BKD Pendanaan Belanja langsung (5 program, 44 kegiatan) Rp. 34.085.081.940,- Belanja tidak langsung : Gaji & tunjangan PNS BKD Rp. 7.164.347.700,- Tunjangan kemahalan Kaperda Rp. 689.200.000,- TPP pegawai Pemda DIY Rp. 125.000.000.000,-

Hubungan lintas sektoral Biro Tapem, Disdikpora, sekolah : Dalam koordinasi pegawai yang dilimpahkan. LTMI : penyediaan & pemeliharaan jaringan sistem aplikasi Simpeg. Pihak-pihak yg berkepentingan dengan layanan kepegawaian.

Sekian