PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
EDS/M – MSPD TAHUN 2011 LPMP JAWA BARAT
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN
KOMITMEN Background factor Tungang langgang dalam setiap akreditasi
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
Peningkatan Sinergi APIP Tahun 2012
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
MEKANISME PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI EDS/M-MSPD TAHUN 2011
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Rembuk Nasional Pendidikan 2009 Sawangan, 25 Februari 2009
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Anggaran Produksi.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP (PERKA BPKP Nomor 04 Tahun 2016)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Anggaran Produksi.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
Semangat Baru MERAIH MATURITAS SPIP LEVEL 3
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.
JADWAL KEGIATAN SAKERNAS 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP

HASIL “DA” SPIP LKPP Belum memiliki pedoman aturan perilaku dalam penegakan integritas Beban kerja belum seimbang bagi seluruh pegawai, serta jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan organisasi Belum dibentuk Unit APIP, sehingga fungsinya masih dirangkap Biro Keuangan Identifikasi, pemetaan dan analisis risiko belum dilaksanakan Kegiatan yang dilaksanakan belum didukung oleh SOP yang diformalkan Belum ada pengendalian atas risiko sistem informasi, pemisahan fungsi antara penyusun informasi, analisis, pemrogram, operator dan administrator data, serta belum ada media untuk mengecek pengendalian otorisasi dan kelengkapan data yang diinput.

SARAN dari BPKP Mengadakan sosialisasi SPIP kepada setiap pegawai LKPP Membuat pakta integritas yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai LKPP Membuat buku pedoman tentang perilaku dan etika khusus bagi pegawai LKPP Membuat dan mengidentifikasi risiko Membuat peta risiko Menambah jumlah sdm LKPP

Membuat SOP untuk semua kegiatan yang ada di LKPP Membuat pengukuran kinerja individu Melakukan diklat yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Memberikan sarana dan prasarana untuk kehandalan pelaksanaan tugas informasi dan komunikasi Membentuk Unit SPI Evaluasi berkala tentang tugas pokok dan fungsi LKPP

Kegiatan yang sudah dilakukan: Sosialisasi SPIP, diantaranya adalah Sosialisasi SPIP dr BPKP, Diklat SPIP, dan Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan SPIP. Pengiriman Peserta ke Diklat SPIP Penyebaran Kuesioner Daftar Uji SPIP Perka tentang SPIP SK Satgas SPIP Penandatanganan Pakta Integritas Opini WTP tahun 2010 dan 2011

Aturan tentang SPIP di LKPP Tanggal 5 September 2011 : Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di LKPP 21 Juli 2011 : Surat Keputusan No. 132 Tahun 2011 dan SK No. 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP

Diagnostic Assesment 16 Agustus 2010 : Pelaksanaan Diagnostic Assesment di LKPP Tanggal 29 Oktober 2010 : Pembahasan Hasil Diagnostic Assesment LKPP Tanggal 24 Mei 2011 : Pembahasan Hasil Diagnostic Assesment dan Rencana Kerja Satgas SPIP Tanggal 26 Juli 2011 : Pembahasan Hasil DA SPIP dengan BPKP

Rapat pembahasan SPIP dengan BPKP Tanggal 13 Agustus 2010 : Responden Kuesioner dan wawancara oleh BPKP Tanggal 24 Agustus 2010 : Permintaan wawancara untuk SPIP oleh BPKP Tanggal 6 Juni 2011 : Permintaan narasumber ke BPKP dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan bimbingan pengisian daftar uji pengendalian intern LKPP

Pelaksanaan Diklat/Pelatihan Tanggal 29 Maret 2010 : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari BPKP Tanggal 12 April 2010 : Undangan Sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tanggal 8 November 2010 : Undangan untuk mengikuti Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tanggal 19 April 2011 : Undangan Sosialisasi, Diklat dan Bimbingan Teknis dari BPKP 24 Mei 2011 : Lampiran Peserta Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Surat No. B-584/LKPP/Ses.3/05/2011) Tanggal 10 Juni 2011 : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SPIP di Kantor sendiri Tanggal 11 Oktober 2011 : Permintaan In House trainning

Reviu Laporan Keuangan LKPP Tanggal 26 Juli 2010 : Reviu Internal Laporan Keuangan LKPP Semester I Tahun 2010 21 September 2010 Permintaan Audit Interim terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan LKPP tahun 2010 tidak terealisir Tanggal 4 Februari 2011 : permintaan reviu dan informasi capaian konerja laporan keuangan tahun 2010 Tanggal 18 Mei 2011 : Hasil Pengawasan BPKP tahun 2010 Tanggal 11 Juli 2011 : Reviu Internal Laporan Keuangan Semester I LKPP Tahun 2011

Reviu Laporan Keuangan LKPP Tahun 2011, LKPP meminta bantuan BPKP untuk pelaksanaan pengawasan laporan keuangan LKPP Tahun Anggaran 2011, namun tidak terealisasi Dilakukan reviu internal atas Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2011, yaitu reviu semester I dan reviu pada akhir tahun anggaran Di akhir tahun 2011, pelaksanaan pengawasan laporan keuangan LKPP tahun anggaran 2011 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Bappenas

Anggaran SPIP TA 2012 Dari DIPA/POK LKPP Tahun Anggaran 2012, total anggaran Sistem Pengendalian Intern di LKPP adalah sebesar Rp. 135.729.000,-

PROGRAM KERJA 2012 Tanggal 6 Maret 2012 : Penyusunan Rencana Tindak Sistem Pengendalian Intern Pemerintah LKPP dengan BPKP Tanggal 20 Maret 2012 : Pembahasan Rencana Pelatihan Implementasi SPIP di LKPP dengan BPKP Tanggal 2 April 2012 : Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) LKPP dengan BPKP Tanggal 27 April 2012 : Revisi Final Juklak SPIP LKPP oleh BPKP Bulan Mei 2012 Sosialisasi Juklak SPIP Bulan Juni 2012 Workshop SPIP di LKPP

Kendala Pembentukan Inspektorat terkendala Peraturan SDM baik Struktural maupun staf masih kurang Anggapan bahwa SPIP adalah urusan Inspektorat Aturan pelaksanaan SPIP masih terlalu “sulit”

SARAN Jadwal pembinaan yang lebih jelas waktu dan targetnya Dilakukan pertemuan/forum SPIP secara berkala Kunjungan ke K/L yang sudah menjalankan SPIP Adanya aturan pelaksanaan yang lebih praktis