ADMINISTRASI KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Prosedur Pemeriksaan Aktiva Tetap
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KEBERATAN.
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
RAPBS DAN RKAS.
A dministrasi euangan K Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
ADMINISTRASI AKADEMIK
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2017.
PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
PENYITAAN.
PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK berdasarkan PERMENDIKNAS RI NOMOR 20 TAHUN 2007 Tanggal 11 Juni 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Oleh:
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Materi 10.
Dr. Hj. Zahra Chairani, M.Pd. STKIP-PGRI Banjarmasin
PERENCANAAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN LABORATORIUM
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Inspektorat Kabupaten Sleman
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PEMERIKSAAN AKTIVA TETAP
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
Kasus pendaftaran siswa
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
PERENCANAAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN LABORATORIUM
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Sesi 5 Penyusunan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
ADMINISTRASI KURIKULUM
PENILAIAN PORTOFOLIO Suranto, S.Pd, M.Pd.
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
PELATIHAN KELOMPOK.
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
KEBERATAN.
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
ADMINISTRASI AKADEMIK
MENGELOLA DANA KAS KECIL
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Tata Kelola Keuangan Sekolah
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
1 Pengelolaan aset Madrasah Oleh : Oleh : H.Fery Suhaimi, S.Sos, M.Si Kasubbag Hukum dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM KASUS.
Transcript presentasi:

ADMINISTRASI KEUANGAN Oleh: Tia Ayu Ningrum, M.Pd

Pengertian Administrasi Keuangan Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan pengertian dalam arti luas dapat mengandung arti pengurusan dan pertanggungajawaban, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam penyusunan anggaran memuat pembagian penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

RKAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) merupakan rencana pengembangan sekolah untuk jangka waktu empat tahunan adalah rencana yang relatif bersifat baku, tidak berubah, dan sesuai dengan filosofi, arah, dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 (yang diamandemen) dan dalam UUSPN NO.20 TAHUN 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundangan lainnya yang relevan

KOMPONEN RKAS ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN MASA DATANGĀ  IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA (KESENJANGAN KONDISI) ANTARA KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI TERHADAP KONDISI PENDIDIKAN MASA DATANG

Pemekrisaan dan Pelaporan Tata Cara Pemeriksaan Kas: 1. Prosedur Pemeriksaan Kas 2. Penyampaian Berita Acara 3. Kasus Tindak Pidana

Prosedur Pemeriksaan Kas Dilakukan secara tiba-tiba b. Penegasan c. Terdapat bukti-bukti pengeluaran d. Penegasan bukti pengeluaran e. Penandatanganan surat pernyataan oleh bendaharawan f. Penghitungan uang kas g. Penjumlahan total k. Pemeriksaan lebih lanjut m. Uraikan sebab-sebab perbedaan pada saldo buku n. Buat berita acara pemeriksaan kas o. Lakukan pengujian mengenal penyelenggaraan buku kas umum

Peran Guru dalam Administrasi Keuangan Sekolah Guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya pendidikan di sekolah. Keterlibatan guru dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban guru, tetapi juga memberikan kesempatan untuk guru ikut serta mengarahkan pembiayaan bagi perbaikan proses belajar mengajar.