JAKARTA CONVENTION CENTER, 15 NOVEMBER 2015 “Memulihkan dan Memperkuat Landasan bagi Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan” SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA CONVENTION CENTER, 15 NOVEMBER 2015

Perkembangan Ekonomi Dunia Ekonomi Global mengalami stagnasi dan ketidakseimbangan tabungan dan investasi Negara maju (US, JP, EURO) menghindari reformasi yang bersifat struktural karena biaya politik yang tinggi, akhirnya hanya mengandalkan kebijakan moneter China sedang mengalami penyesuaian dari pertumbuhan tinggi menjadi pertumbuhan sedang, dari investasi yang tinggi ke konsumsi yang lebih tinggi, ditengah persoalan demografi Negara negara yang tergantung kepada China dan tergantung kepada komoditas (Rusia, Brazil, Australia, Afrika Selatan, Malaysia, Indonesia, Thailand) mengalami perlambatan ekonomi. Harga minyak yang turun tajam telah membuat kesulitan negara penghasil minyak, terutama negara negara Timur tengah mengalami defisit fiskal yang sangat besar (Saudi Arabia)

Resesi Global Dunia menjadi lebih lama manakala para pemimpin politik menghindar

Perlambatan pertumbuhan masih akan berlangsung Ekonomi negara maju mengalami stagnasi suku bunga mendekati “zero”, dan inflasi tetap rendah padahal kebijakan pelonggaran likuitas terus berlangsung Dalam jangka menengah (3-5) tahun kedepan, perekonomian dunia akan pulih secara gradual. Pemulihan ekonomi di negara maju tidak sebaik yang diperkirakan, sementara itu negara berkembang masih alami perlambatan. Negara negara di Asia masih tetap menjadi motor utama ekonomi dunia hingga jangka menengah bertumbuh rata rata di kisaran 5%

Risiko Global Jangka Pendek dan Antisipasi Dampaknya ke Indonesia Perlambatan ekonomi dunia dan China yang jauh lebih dalam dari perkiraan semula berdampak negatif terhadap permintaan dan harga komoditas : Defisit di neraca berjalan Pengurangan pendapatan negara Keutungan perusahaan berkurang atau bahkan rugi Pendapatan rumah tangga menurun Tekanan di pasar keuangan dengan volatilitas yang dapat disebabkan oleh kenaikan suku bunga di US serta tekanan di pasar keuangan China berpotensi mendorong perpindahan modal ke negara maju: Tekanan pada sistem keuangan Spill over ke sektor riil Pembayaran hutang dan peminjaman kembali

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Pertumbuhan PDB Inflasi Source: Bank Indonesia The Indonesian economy has been built on stable fundamentals which have delivered strong and consistent growth even during the recent crisis years. Indonesia's economy has been growing relatively steady, stayed consistently above 6% since 2010 to 2012. While it grew by 5.8% year to date June 2013, we still forecast real GDP growth of 6.3% in 2013. Core inflation remains low and manageable, driven by implementation of monetary and macro prudential policy mix. Going forward, Bank Indonesia will strengthen coordination with government to address rising inflation expectation to ensure inflation in 2013 remains within its target corridor. Our foreign exchange reserve is well maintained at USD 98.1 billion as of Jun 2013 and our balance of payment's deficit has improved to USD 2.5 billion in second quarter 2013 from USD 6.6 billion in previous quarter, showing the positive impact of policy mix and fiscal policy, among others. Financial system stability remained sound as indicated by high Capital Adequacy Ratio which is well above the minimum level of 8% and Gross Non-Performing Loan below 5%. Indonesia’s debt position has also improved greatly over the years, with debt to GDP ratio decreasing from 33.1% in 2008, to close to 24.0% in 2012. The government plans to maintain a debt/GDP ratio of 23.4% in its 2013F budget, as well as a debt service to GDP ratio of 2.9% in its 2013F budget Pertumbuhan ekonomi ekonomi Indonesia juga mengalami perlambatan seiring dengan trend perekonomian global Pada kwartal ketiga mulai terlihat pemulihan meskipun masih pada tahap awal. Belanja pemerintah menjadi faktor pemicu untuk menstimulasi aktivitas ekonomi pada Q3. Kepercayaan investor masih belum sepenuhnya pulih Inflasi inti cenderung terkendali dalam 4 tahun terakhir. Sementara Indonesia mengalami deflasi pada bulan Oktober, dan diperkirakan laju inflasi akan berada dibawah 4% pada tahun 2015

Nilesporai Tukar dan Total Ekspor Defisit transaksi berjalan membaik, sementara pelemahan rupiah belum mampu mendorong ekspor Neraca Pembayaran Nilesporai Tukar dan Total Ekspor IDR/USD Sumber : Bank Indonesia Sumber : BPS, Bloomberg Defisit transaksi berjalan dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III-2015 tercatat sebesar USD4,0 miliar (1,86% PDB), membaik dibandingkan dengan defisit di triwulan III-2014 sebesar USD7,0 miliar (3,02% PDB) maupun defisit di triwulan II-2015 sebesar USD4,2 miliar (1,95% PDB). Di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, kinerja transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan III-2015 tercatat sebesar USD1,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan II-2015 sebesar USD 2,2 miliar maupun triwulan III-2014 sebesar USD14,7 miliar. Surplus transaksi modal dan finansial yang menurun tersebut tidak dapat membiayai sepenuhnya defisit transaksi berjalan sehingga overall balance NPI triwulan III-2015 mengalami defisit sebesar USD4,6 miliar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa turun dari USD108,0 miliar pada akhir Juni 2015 menjadi USD101,7 miliar pada akhir September 2015.

Perkembangan ekspor industri manufaktur Manufaktur berbasis komoditas dominan, padat karya melambat

Manufaktur berbasis komoditas mengalami negatif growth untuk periode 2013-2014

Pemerintah Mulai Merespon Secara Konsisten Sejak September 2015

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I … mendorong daya saing industri nasional melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi, dan insentif fiskal Cut Red Tapes Deregulasi 81 peraturan Kebijakan deregulasi antara lain relaksasi persyaratan pemberian visa, penyesuaian harga untuk industri tertentu dan peningkatan fungsi koperasi Penyederhanaan pembuatan ijin usaha dan implementasi e-service Percepatan Realisasi Proyek Strategis Nasional Penyederhanaan ijin tata ruang dan penyediaan lahan Percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kebijakan dalam mengatasi hambatan masalah hukum Penguatan peran pemerintah daerah dalam percepatan proyek strategis nasional Mendorong Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah Mendukung perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah Perluasan kesempatan untuk investasi di sektor properti Source: Ministry of Finance Source: Ministry of Finance

Penyederhanaan Persyaratan Perijinan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II … kemudahan perijinan investasi dan memperbaiki ketentuan atas devisa hasil ekspor Penyederhanaan Persyaratan Perijinan Memberikan perizinan investasi dalam waktu tiga jam Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday yang lebih cepat Mempercepat ijin investasi dan produksi sektor kehutanan Insentif Pajak Pembebasan PPN untuk alat transportasi. Pembebasan diberikan untuk galangan kapal, kereta api, pesawat dan termasuk suku cadangnya Pengurangan pajak bunga deposito diberikan pada eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor Fasilitas logistik yang terintegrasi Fasilitas insentif pada pusat logistik Pembangunan dua pusat logistik berikat di Cikarang dan merak Source: Ministry of Finance

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III … fasilitasi dalam pelayanan keuangan, pembiayaan ekspor dan pengurangan beban usaha Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas Penurunan harga BBM Penurunan harga gas untuk pabrik atau industri tertentu Penurunan tarif listrik untuk industri Penyederhanaan Izin Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal 3 jam untuk informasi ketersediaan lahan Percepatan waktu persetujuan untuk ijin pembangunan gedung, dll Perluasan Wirausahawan penerima KUR Keluarga yang mempunyai penghasilan tetap dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif Source: Ministry of Finance

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV … peningkatan kesejahteraan pekerja Sistem Pengupahan yang Adil, Sederhana dan Terproyeksi Penyusunan peraturan Upah Minimum Provinsi Formula untuk menyusun UMP untuk menjamin kepastian pengupahan Kebijakan KUR yang lebih Murah dan Meluas Penerima KUR adalah individu atau perseorangan yang meliputi : UMKM yang produktif, calon TKI yang akan bekerja diluar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati atau TKI yang berpeghasilan tetap, TKI purna Usaha produktif yang meliputi: Pertanian, perikanan, dan perdagangan Source: Ministry of Finance

Deregulasi di Bidang Perbankan Syariah Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V … memperbaiki lingkungan industri dan investasi melalui insentif pajak dan deregulasi perbankan syariah Revaluasi Aset Semenjak Peraturan dikeluarkan s.d. 31 Desember 2015 dikenakan tarif Pajak 3% 1 Januari – 30 Juni 2016 dikenakan tarif Pajak 4% 1 Juli s.d. 31 December 2016 dikenakan tarif pajak 6% Menghilangkan Pajak Berganda Dana Investasi Real Estate, Properti dan Infrastruktur Memperkenalkan produk baru dalam pasar modal Skema pajak baru untuk produk pasar modal tertentu (Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estate) Deregulasi di Bidang Perbankan Syariah Berkoordinasi dengan OJK, peraturan untuk meningkatkan pengembangan produk dan perluasan bisnis Source: Ministry of Finance

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI … Menggerakkan Ekonomi di Wilayah Pinggiran, Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan, dan Proses Cepat Impor Bahan Baku Obat Menggerakkan Ekonomi Pinggiran Melalui Kawasan Ekonomi Khusus Pemberian insentif fiskal, serta berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian pertanahan dan kemudahan perizinan Penyediaan Air secara berkelanjutan dan Berkeadian Penyusunan RPP Pengusahaan Sumber Daya Air dan RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan sumber daya air Proses Cepat (Paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat Penyederhanaan proses impor bahan baku obat dan makanan hingga waktu yang dibutuhkan kurang dari 6 jam dan 100% paperless

Respon pasar terhadap paket kebijakan pemerintah Pasar menyambut positif adanya paket kebijakan pemerintah … Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang beberapa negara utama ASEAN+India terhadap Dolar AS (2 September -1 November 2015) PAKET I PAKET II PAKET III PAKET IV PAKET V Gambar diatas mengilustrasikan bagaimana pasar merespon series paket-paket kebijakan ekonomi Sumber: Bloomberg

Meskipun pasar sudah bereaksi positif namun pekerjaan jauh dari selesai. Pekerjaan rumah : beberapa isu dan masalah mendasar ekonomi yang harus ditangani

Kecenderungan Menabung Turun Sektor keuangan didominasi oleh sektor perbankan tetapi kecenderungan masyarakat untuk menabung menurun Gross Nasional Saving per GDP dan MPS cenderung menurun. Jumlah rekening mengalami kenaikan, namun Saldo per Rekening Tabungan cenderung menurun. GDP/Cap MPS Pengembangan akses keuangan dari UMKM - menjaga tenaga kerja yg ada tetap bekerja, menciptkan lapangan kerja baru bersama industri besar GNS/GDP Sumber: OJK

Sementara Kebutuhan Pendanaan Investasi Meningkat RPJMN 2015-2019 Rp Triliun Sektor APBN1 APBD BUMN2 Swasta3 Total Jalan 340.0 200.0 65.0 805.0 Kereta Api 150.0 - 11.0 122.0 283.0 Perhubungan Laut4 498.0 238.2 163.8 900.0 Udara 85.0 5.0 50.0 25.0 165.0 Darat (termasuk ASDP) 10.0 60.0 Transportasi Perkotaan 5 90.0 15.0 115.0 Ketenagalistrikan 6 100.0 445.0 435.0 980.0 Energi (Migas) 3.6 151.5 351.5 506.6 Teknologi Komunikasi dan Informatika 12.5 15.3 27.0 223.0 277.8 Sumber Daya Air 275.5 68.0 7.0 400.5 Air Minum dan Limbah 227.0 198.0 44.0 30.0 499.0 Perumahan 384.0 87.0 527.5 TOTAL INFRASTRUKTUR 2,215.6 545.3 1,066.2 1,692.3 5,519.4 Persentase 40.14% 9.88% 19.32% 30.66% 100.00% Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan. Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta termasuk business to business Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin Alokasi tersebut terdiri untuk kegiatan Angkutan Perkotaan Berbasis Rel dan Jalan. Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN Sumber : Bappenas

Penduduk Bekerja Menurut Sektor Penciptaan Lapangan Pekerjaan Tingkat Pengangguran Penduduk Bekerja Menurut Sektor Sumber: BPS Penciptaan tenaga kerja juga menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, mengakibatkan kenaikan pengangguran. Penyerapan tenaga kerja masih lebih banyak disektor perdagangan dan pertanian yang juga penyumbang terbanyak pekerja informal dengan produktivitas yang rendah. Sementara itu penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur mengalami perlambatan. Penciptaan lapangan kerja menjadi fokus utama program ekonomi pemerintah kedepan, mengingat pencari kerja baru yang berusia muda mencapai sekitar 2 juta pertahun

Perbaikan stok modal manusia berkualitas ISU MENDASAR YANG MENJADI PEKERJAAN RUMAH DAN MASIH HARUS DITANGANI SECARA SERIUS Perbaikan stok modal manusia berkualitas Pemupukan tabungan dan modal secara berkesinambungan (baik dari dalam maupun luar negeri) Perbaikan Total Factor Productivity (TFP) atau penurunan ICOR Perbaikan kelembagaan (hukum, legislatif dan eksekutif (pusat- daerah)) secara terus menerus sehingga mampu mendukung pembuatan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dan mengimplementasi kebijakan secara efektif dan efisien