Oleh: Armida S. Alisjahbana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Advertisements

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
RADALGRAM Data Desember 2017 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Transcript presentasi:

ARAH KEBIJAKAN RKP 2013 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAN RANCANGAN RKP 2014 Oleh: Armida S. Alisjahbana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan pada Rakernas BKKBN 2013 Jakarta, 30 Januari 2013

OUTLINE PENDAHULUAN KONDISI & PERMASALAHAN MTR RPJMN 2010-2014 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KKB TAHUN 2013 LANGKAH STRATEGIS RANCANGAN RKP 2014 AGENDA PENYUSUNAN RKP 2014

1 PENDAHULUAN

dalam Peningkatan Kualitas SDM Pentingnya Program KB dalam Peningkatan Kualitas SDM Penduduk tumbuh seimbang dapat diwujudkan melalui upaya: (1) pengendalian kuantitas penduduk; (2) peningkatan kualitas penduduk; dan (3) pengarahan mobilitas penduduk. Indeks Pembangunan Manusia/IPM mengukur kualitas pembangunan manusia. Indonesia menempati urutan ke-125 dari 187 negara pada tahun 2011 (0,167). Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih menempati urutan ke-6 dari 11 negara anggota ASEAN  kualitas manusia Indonesia masih berada dibawah beberapa negara ASEAN Pengendalian kuantitas penduduk  Keluarga Berencana (KB). keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera, melalui keluarga kecil yang berkualitas. program KB merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan keluarga.

dalam Peningkatan Kualitas SDM (2) Pentingnya Program KB dalam Peningkatan Kualitas SDM (2) Keluarga Berencana  mendorong pencapaian MDGs : Angka Kematian Ibu Keikutsertaan Ber-KB, Seorang Ibu dapat menjarangkan kelahiran sehingga akan menurunkan jumlah kelahiran. Hal ini akan berpeluang pada menurunnya kematian Ibu melahirkan. Kematian Ibu melahirkan dapat disebabkan oleh 4 T (terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua). Program KB mendorong pasangan usia subur menghindari 4 T. Keluarga Berencana  mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan Pada umumnya keluarga miskin mempunyai jumlah anak yang banyak. Dengan ber-KB, keluarga miskin dapat membatasi jumlah anak. Jumlah anak yang semakin kecil bagi keluarga miskin, maka program penanggulangan kemiskinan akan dapat mempercepat pencapaian sasaran. KESIMPULAN : PROGRAM KB SANGAT PENTING DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM

KONDISI DAN PERMASALAHAN 2 KONDISI DAN PERMASALAHAN

KONDISI dan PENCAPAIAN TFR, ASFR 15-19, CPR, UNMET NEED Angka Kelahiran Total (TFR) STAGNAN, ASFR 15-19 Tahun MENINGKAT CPR NAIK TDK SIGNFIKAN dan Unmet Need MENURUN SEDIKIT Kondisi ini menyebabkan sasaran target RPJMN 2014 tidak tercapai Target RPJMN 2014: TFR = 2,1 Sangat Sulit Tercapai Target RPJMN 2014: ASFR = 30 Sangat Sulit Tercapai Target RPJMN 2014: CPR = 65 Sangat Sulit Tercapai Target RPJMN 2014: Unmet Need = 5 Sangat Sulit Tercapai Sumber: BPS, SDKI 1991 - 2012

Hubungan TFR dan CPR (Daya Ungkit CPR terhadap TFR) Daya ungkit CPR terhadap TFR pada tahun 2012 semakin menurun dibandingkan tahun 2007 Sumber: BPS, SDKI 2007 - 2012

DISPARITAS TFR ANTARPROVINSI Ket: Turun (baik) Naik (tdk baik) TFR Propinsi di wilayah timur pada umumnya mengalami penurunan TFR Propinsi di Wilayah penyangga utama (daerah Jawa) meningkat Propinsi yg TFR nya berada di bawah rata-rata nasional menjadi meningkat jumlahnya Sumber: BPS, SDKI 2007 - 2012

DISPARITAS CPR ANTARPROVINSI Ket: Turun (tdk baik) Naik (baik) CPR Propinsi di wilayah timur pada umumnya meningkat CPR Propinsi di wilayah penyangga utama (Jawa) CPR meningkat Propinsi yg CPR berada di bawah rata-rata nasional menurun jumlahnya Sumber: BPS, SDKI 2007 - 2012

DISPARITAS UNMET NEED ANTARPROVINSI Ket: Naik (tdk baik) Turun (baik) Unmet need Propinsi di wilayah timur umumnya telah mengalami penurunan Unmet need Propinsi di wilayah penyangga utama (DKI, DIY, Jateng) meningkat Sumber: BPS, SDKI 2007 - 2012

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN KONDISI SAAT INI 1. Dampak dari Pembinaan Akseptor dan Advokasi-KIE terhadap Capaian program KKB tidak menunjukan harapan yang diinginkan. Pengetahuan tentang Kontrasepsi KB sangat tinggi (99%), namun tidak diikuti perilaku, yang ditunjukan dengan angka kelahiran (TFR) yang stagnan dan CPR yang sedikit meningkat. PUS lebih memahami informasi tentang kontrasepsi jangka pendek (Pil, Suntik, kondom) dibandingkan dg metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP-- MOW MOP IUD IMPLANT); PUS yg tinggal di perkotaan lebih memahami informasi tentang kontrasepsi jangka pangjang dibandingkan dg PUS yg tinggal di perdesaan. PUS dg tingkat pendidikan lebih tinggi lebih memahami informasi tentang kontrasepsi jangka panjang dibandingkan dg PUS yg tingkat pendidikan rendah.  Perlu difokuskan sasaran Pembinaan Akseptor dan Advokasi-KIE pada kelompok sasaran Khusus dan Individu (usia muda, perdesaan, pendidikan rendah)

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN KONDISI SAAT INI 2. Angka kelahiran (TFR) yang stagnan, CPR yang sedikit meningkat, ASFR 15-19 tahun yang meningkat, dan Unmet Need yang menurun sedikit antara lain disebabkan oleh: Angka ketidakberlangsungan penggunaan Kontrasepsi (Drop-Out) masih cukup tinggi; Tingginya Usia kawin muda (15-19 tahun) Pelayanan KB yang belum terjangkau merata (unmet need 8,5% - SDKI 2012) Pemakaian alat dan obat kontrasepsi (alokon) jangka pendek sangat tinggi, dan alokon jangka panjang rendah Distribusi alokon dari kabupaten ke klinik masih lemah Pelayanan KB dan Advokasi-KIE sasaran khusus masih belum optimal Fungsi kelembagaan KB di daerah belum optimal Komitmen Pemerintah Daerah masih rendah. Tenaga lapangan KB terbatas Dukungan pendanaan ditingkat lapangan masih terbatas Perlu ditingkatkan pembinaan akseptor KB melalui: Pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB baru (PB) dan Aktif (PA), agar yang PB menjadi PA, dan PA tetap lestari Peningkatan penggunaan alokon jangka panjang, dengan lebih intens memberikan inform concern dan choise terhadap manfaat dan kualitas alokon jangka panjang (MKJP) Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal Peningkatan pelayanan KB dan Advokasi-KIE pada sasaran khusus dan wilayah sulit Harmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat (Kemkes) dan Daerah (Dinas Kesehatan)

3 MIDTERM REVIEW RPJMN

SASARAN & PENCAPAIAN OUTCOME PROGRAM KKB, RPJMN 2010-2014 Sasaran RPJMN Status Awal CAPAIAN Target 2014 KETERANGAN Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (persen per tahun) 1,3 (Supas 2005) 1,45 (SP2000) - 1,49 (SP2010) 1,1 Sangat Sulit Tercapai Disebabkan Stagnannya capaian TFR. Perlu Kerja Lebih Keras b. Menurunnya TFR per perempuan usia reproduksi 2,3 (Adjusted SDKI 2007) 2,6 (SDKI 2007) (SDKI 2012) (Hasil Sementara) 2,1 Disebabkan CPR naik sedikit (0,5). c. Meningkatnya CPR cara modern (persen) 57,4 57,9 (SDKI 2012) (Hasil Sementara) 65,0 Disebabkan banyak yang mengalami ketidak berlangsungan (DO), kegagalan dan efek samping dalam penggunaan kontrasepsi. Disamping itu penggunaan MKJP masih sedikit. d. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) 9,1 8,5 5,0 Disebabkan masih banyaknya keinginan untuk hamil lagi (5,4%). e. Menurunnya ASFR 15−19 tahun per 1.000 perempuan 35 51 48 30 Disebabkan masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama. f. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun) 19,8 22,32 -na- 22,27 21 Belum Tercapai Disebabkan masih rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja. Perlu Kerja Keras

PENCAPAIAN TARGET OUTPUT RPJMN 2010-2014 No RPJMN 2010-2014 Baseline Target 2014 Perkembangan Pencapaian Status Perkiraan Pencapaian4) Indikator Satuan 2010 2011 2012 1) 2013 2014 1. Peserta/Akseptor KB - Jumlah peserta KB Baru (juta akseptor) 7,1 7,6 36,7 k) 8.65 (Statistik Rutin 2010, BKKBN) 9.58 (Statistik Rutin 2011, BKKBN) 4.59 2) 7,5 - Jumlah Perserta KB Aktif 26,7 29,8 33,1 t) (Statistik Rutin 2010 BKKBN) 34,87 t) 35,2 t) 3) 29,0 - Jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) 3,75 4.05 19,46 k) 3.76 (Statistik Rutin 2011, BKKBN) 4.29 2,15 3,97 4,05 2. - Jumlah Peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) 11,9 13.1 14.26 t) 14,61 t) 14,57 t) 12,8 13,1 Persentase PUS dan WUS dan Remaja yang mengetahui informasi KB persen 75% 95% 94.6% 92,4% 98,9% (SDKI 2012 Hasil Sementara) Keterangan: k) Kumulatif penjumlahan 5 tahun (2010-2014) t) Jumlah bertambah menjadi sekian dari tahun sebelumnya Capaian sampai dengan bulan Juni 2012 Meskipun secara kuantitas tercapai, namun masih banyak penggunaan kontrasepsi jangka pendek, dan peserta KB baru yang berkembang menjadi peserta KB aktif masih rendah, yaitu berbanding 10:1 Perlu kerja keras untuk membina peserta KB baru menjadi peserta KB Aktif, dan mendorong penggunaan MKJP 3) Meskipun secara kuantitas tercapai, namun terdapat ketidak berlangsungan penggunaan kontrasepsi (DO), dengan rincian sebagai berikut: - kegagalan alat/cara KB 1,6%, - keinginan untuk hamil lagi 5,4%, - efek samping 9,5% - dan alasan lain 3,4% Perlu kerja keras untuk membina/melestarikan peserta KB aktif agar tidak DO, dan mendorong penggunaan MKJP 4) Target dalam RKP 2013. ON TRACK PERLU KERJA KERAS SANGAT SULIT BELUM TERCAPAI

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KKB 4 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KKB

RUMUSAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KKB PERMASALAHAN ISU STRATEGIS UPAYA KELUARAN INPUT Upaya Program/Kegiatan: Peningkatan Akseptor KB Penurunan angka DO: Kegagalan dan Efek samping Peningkatan penggunaan MKJP Penurunan Disparitas/Kesenjangan Penurunan kebutuhan kb yang tdk terpenuhi Penguatan Kapasitas Tenaga dan lembaga KB di tingkat Lini Lapangan Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB Peningkatan penggerakan pelayanan KB dan peningkatan pelaksanaan koordinasi mekanisme operasional lapangan, serta pembinaan dan pelestarian akseptor KB Peningkatan sinergi dan kemitraan dengan Pemda Identifikasi Isu: Masih banyaknya jumlah penduduk dan Tingginya LPP Masih tingginya angka kelahiran (TFR) Masih rendahnya kesertaan ber-KB (CPR) Masih tingginya angka kebutuhan ber-KB yanbg tidak terpenuhi (unmet need) Masih tingginya angka kelahiran remaja (ASFR) 15-19 tahun Masih tingginya disparitas/kesenjangan Masih tingginya rata-rata usia kawin pertama perempuan Masih tingginya tingkat ketidak berlangsungan (DO), kegagalan dan efek samping dalam penggunaan kontrasepsi Masih rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Masih kurangnya kapasitas tenaga lapangan KB dan lembaga KB Terbatasnya mekanisme penyaluran pembiayaan pelayanan KB di tingkat lini lapangan Lemahnya komitmen Pemda ttg KB Masih lemahnya ketersediaan dan pelaporan data ditingkat lapangan Goal: SDM BERKUALITAS MELALUI PEMBENTUKAN KELUARGA KECIL YANG BERKUALITAS OUTCOME: LPP TFR CPR Unmet Need OUTPUT: Jumlah Akseptor Akseptor Baru Akseptor Aktif Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata INPUT Dukungan Pendanaan: Sumber APBN Yang Telah Tersedia: APBN BKKBN Pusat (termasuk perwakilan BKKBN Provinsi) Dana Alokasi Khusus Bidang KB (masuk APBD Kabupaten/Kota) Sumber APBD APBD Badan PP dan KB (SKPD KB) Usulan: Bantuan Operasional Pelayanan KB  melalui mekanisme Tugas Perbantuan Perlu dikaji palayanan KB terintegrasi dg Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jaminan Kesehatan) Rumusan isu strategis ini, merupakan pengembangan dari Revitalisasi Program KB (2007-2012)

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB BERKUALITAS YANG MERATA PROGRAM KKB (ISU STRATEGIS) NASIONAL dan KETERPADUAN DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB BERKUALITAS YANG MERATA ISU UTAMA Akses & Kualitas Pelayanan KB: - Disparitas dan kualitas Peserta KB Pelayanan di klinik KB Advokasi-KIE dan Penggerakan (termasuk Kelembagaan dan Ketenagaan): Pemahanan terbatas ttg Kesehatan Reproduksi bagi PUS, WUS dan Remaja Lemahnya tenaga lini lapangan KB RPJMN 2010-2014 dan RKP PRIORITAS 3: KESEHATAN Peningkatan jumlah peserta KB; Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN  Peningkatan Jumlah Akseptor dari Keluarga Miskin/Pra KS dan KS-1; Pelayanan KB mobile di daerah galciltas, kepulauan, kumuh dan miskin; pemberdayaan keluarga ISU STRATEGIS MUSRENBANG PUSAT DAERAH APBN BKKBN Pusat APBN Perwakilan BKKBN Provinsi APBD (SKPD KKB) DAK KB Renja-KL UPPD SINKRONISASI Profil Provinsi & KKB Perkembangan Anggaran BKKBN RAD MDGs (CPR, Unmet Need, ASFR 15-19 tahun) 5. RPJMD dan RKPD Renstra dan Renja SKPD Rumusan isu strategis ini, merupakan pengembangan dari Revitalisasi Program KB (2007-2012) Pembinaan dan Pembaerdayaan Keluarga belum Optimal BKB, BKR, UPPKS Isu Program KKB harus sudah masuk dalam pembahasan Musrenbang, baik ditingkat desa, kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi dan Nasional. Hal ini agar terdapat Komitmen Pemda dan Pusat (Harmonisasi kebijakan & Pendanaan)

PERKEMBANGAN ANGGARAN BKKBN 2005-2013 (Rp juta) Anggaran APBN BKKBN telah meningkat cukup signifikan di tahun 2011 dan 2012 (mencapai 100%). Dan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan upaya untuk mencapai target capaian pembangunan bidang KKB, dengan memperhatikan distribusi alokasi per kegiatan , serta proporsi alokasi pusat daerah.

LANGKAH STRATEGIS YANG PERLU DILAKUKAN... 5 LANGKAH STRATEGIS YANG PERLU DILAKUKAN...

LANGKAH STRATEGIS... Pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok Sasaran Khusus dan Individu, dan pelayanan KB di wilayah sulit; Pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alokon jangka panjang (MKJP); Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar jangkauan akseptor terhadap kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; Harmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat (Kemkes) khusunya Kementeria Kesehatan dan Daerah (Dinas Kesehatan)

6 RANCANGAN RKP 2014

PENGANTAR RKP menjabarkan RPJM Nasional, memuat (1) prioritas pembangunan nasional, (2) rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta (3) program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif [UU No 25/2004 SPPN]; RKP 2014 merupakan RKP yang strategis mengingat posisinya sebagai RKP tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 RKP 2014 diarahkan utama untuk : Mencapai sasaran-sasaran Pembangunan sesuai RPJMN (menutup gap pencapaian) Meneruskan Direktif Presiden sebelumnya yang masih berlanjut

PEMBANGUNAN BERGERAK SESUAI DENGAN SASARAN 2010 2011 2012 TARGET RPJM REALISASI TARGET RPJM REALISASI *) Pertumbuhan Ekonomi 5,5- 5,6 6,2 6,0 - 6,3 6,5 6,4 - 6,9 6,3 (Trw I-III) Inflasi 4 - 6 7 4,0 - 6,0 3,8 4,30 Pengangguran 7,6 7,1 7,3 - 7,4 6,6 6,7 - 7,0 6,14 (Agt) Kemiskinan 12,0 - 13,5 13,33 11,5 - 12,5 12,49 10,5 - 11,5 11,66 (Sept) 2013 2014 STATUS TARGET RPJM TARGET APBN 2013 TARGET RKP Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 7,4 6,8 7,0%-7,7% 6,8 – 7,2 Inflasi 3,5 – 5,5 4,9 4,5 + 1 Pengangguran 6,0 - 6,6 5,8 – 6,1 5%-6% 5,0 – 6,0 Kemiskinan 9,5 - 10,5 9,5 – 10,5 8%-10% 8,0 – 10,0 2 1 1 2 *) Realisasi sementara 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras

TERDAPAT TANTANGAN & PELUANG INTERNAL & EKSTERNAL, NAMUN PROSPEK EKONOMI INDONESIA TETAP CERAH Iklim investasi dan usaha masih perlu perbaikan Isu ketenagakerjaan Keterbatasan infrastruktur Pengelolaan BBM dalam negeri Kualitas penyerapan anggaran Stabilitas sosial politik terkait Pemilu Tantangan Potensi pasar domestik yang besar Pemanfaatan jumlah midle class yang besar dan terus naik Pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik Peluang Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat Pemulihan harga komoditas yang masih lambat Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif Tantangan Krisis utang Eropa mereda Resesi ekonomi AS akibat jurang fiskal dapat dihindari Perekonomian China mulai menguat Peluang Kebijakan perkuatan ekonomi domestik : 1. Mendorong Investasi dan Ekspor; 2. Meningkatkan efektifitas belanja negara; 3. Menjaga daya beli masyarakat; 4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah; 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur; 6. Menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan kerja keras melalui penguatan ekonomi domestik, perekonomian 2014 diperkirakan dapat mencapai sasaran 7%

PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT USULAN TEMA RKP 2014 : KELANJUTAN DARI TEMA RKP SEBELUMNYA, SEJALAN DENGAN SASARAN DAN ISU KEKINIAN RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2014 : Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 27

UNSUR – UNSUR POKOK TEMA RKP 2014 Pemantapan Perekonomian Domestik yang Berkeadilan; Peningkatan daya saing; Peningkatan ketahanan ekonomi; Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Pembangunan SDM; Penurunan kemiskinan dan pengangguran; Mitigasi bencana; Peningkatan kesejahteraan rakyat (lainnya). Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

PRIORITAS RKP 2014 SESUAI DENGAN RPJMN DAN KELANJUTAN RKP SEBELUMNYA Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14 PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010 - 2014

PENYUSUNAN ISU STRATEGIS RKP 2014 PENCAPAIAN TARGET RPJMN Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN II DIREKTIF PRESIDEN Isu strategis dan direktif Presiden yang belum selesai dan tercukupi pendanaannya TEMA DAN DIREKTIF PRESIDEN RKP 2014 Jika terdapat isu nasional dan global terkini yang sangat mendesak juga dipertimbangkan

Tercapai/ on track/on trend REVIEW RPJMN 2010 - 2014 RPJMN MID TERM REVIEW Tercapai/ on track/on trend Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai ISU STRATEGIS █ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”. CATATAN : Perlu diputuskan apakah target yang sangat sulit tercapai (“merah”) tetap harus dicapai atau disesuaikan

7 AGENDA PENYUSUNAN RKP 2014

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014 MARET MEI JANUARI FEBRUARI APRIL SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Penetapan Perpres RKP Trilateral Meeting PHLN Rakorpus Pembicaraan Pendahuluan Penulisan draft Rancangan Awal RKP Musrenbangprop Trilateral Meeting Pemutakhiran RKP FEBRUARI APRIL Musrenbangprop Penulisan draft Rancangan Awal RKP Trilateral Meeting Inisiatif Baru Penyampaian Renja K/L Penyampaian Resources Envelopes dari Kemenkeu Pra Musrenbangnas Musrenbangnas (Kamis , 25 April ) Pasca Musrenbangnas

LANJUTAN . . . JUNI-JULI SEPTEMBER - OKTOBER AGUSTUS Penyusunan Pagu Anggaran Pembahasan RAPBN Penelahaan RKA-KL Alokasi Anggaran Penulisan draft Nota Keuangan Penelahaan RKA-KL AGUSTUS NOVEMBER- DESEMBER Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Pemutakhiran RKP sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan Monev

Terima kasih.