Research Mapping on Informal Sector Coverage in Jaminan Kesehatan Nasional Expert Meeting : “Capacity Development of Key Stakeholders on Accelerating.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Materi Kuliah Kewirausahaan
Advertisements

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan: Asuransi
PROMOSI KEMAMPUAN BEKERJA LANJUT USIA
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
Pentingnya menentukan kebutuhan pelatihan dalam layanan sektor untuk meningkatkan pemberian pelatihan dan pencapaian manfaat maksimal untuk laba atas investasi.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Tarif Pelayanan Kesehatan
Oleh : dr. Hj. ERNI GUNTARTI Ketua Umum Tim Penggerak PKK
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
Arih Diyaning Intiasari
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
Titus Priyo Harjatmo, M,.Kes Slide Diambil Dari Direktorat Gizi
Telaah Kritis Laporan2 Divisi PH Kamis 23 April, Jam 14:00 – 15:30 PKMK FK UGM.
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
Jakarta, 20 Mei 2015 Zumrotin K Susilo
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
KEY ISSUES.
Adverse Selection : Fenomena dalam JKN
Kementerian Kesehatan RI
Beban fiskal Program Jaminan Kesehatan SJSN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Pusat KPMAK FK UGM | Rabu, 11 Januari 2017
Memasyarakatkan Hasil Riset untuk Memacu Pembangunan
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
POLICY FOCUS AREAS.
SISTEM KOMUNIKASI PEDESAAN
KREDIT & ASURANSI OLEH: Fitria Dina Riana, SP, MP
Bahan tayang 3-4 Mei.
KAJIAN KEUANGAN INKLUSIF PADA SENTRA INDUSTRI KECIL DI JAWA TIMUR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Health Cluster Framework for Policy Change F2H, Pattiro,WRI
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO.
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Implementasi Kegiatan Joint Research di Kedeputian Wilayah
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
(GerakAN Desa uRUn bareNG JKN) Di KAB. BANYUWANGI
Jaminan Kesehatan Nasional
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Skenario Pembiayaan Kesehatan
Skenario Pembiayaan Kesehatan
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
BANK SENTRAL Bank sentral adalah sebuah badan keuangan, milik pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta serta menjamin.
Data Sampel BPJS Kesehatan
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

Research Mapping on Informal Sector Coverage in Jaminan Kesehatan Nasional Expert Meeting : “Capacity Development of Key Stakeholders on Accelerating the Enrolment of Informal Sectors in JKN: From Evidence to Policy” 

Overview Pemetaan Temuan pada 6 Aspek Evaluasi JKN Topik : JKN+ Sektor Informal Tahun: 2014-2016 Sumber Pencarian: Internet Jejarng pakar Jurnal ilmiah Pemetaan Temuan pada 6 Aspek Evaluasi JKN Kepesertaan Finansial Kelembagaan dan organisasi Pelayanan Kesehatan Manfaat iuran Regulasi 21 Penelitian: 13 Artikel publikasi 3 Lapoan Penelitian 1 Disertasi 1 Tesis 2 Skripsi 1 Policy brief Temuan Pokok: Isu perluasan cakupan kepesertann Isu sustainabilitas pembayaran

Daftar Penelitian 1. Arih Dianing Intiasari. 2016. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PADA PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DI KABUPATEN BANYUMAS. FKM UNSOED. 2. Arih Dianing Intiasari. 2016. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN PELAYANAN RAWAT INAP OLEH PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) YANG TERLAMBAT MEMBAYAR IURAN PREMI DI KABUPATEN BANYUMAS. FKM UNSOED. 3. Arih Dianing Intiasari. 2016. POTENSI SUMBER PENDANAAN KESEHATAN MASYARAKAT SEKTOR INFORMAL : KAJIAN ATP DAN WTP PADA PESERTA NON PBI MANDIRI YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. FKM UNSOED. 4. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2016. Analisis Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pembayaran Iuaran Jaminan Kesehatan pada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Banyumas.. UNSOED. 5. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2015. Analisis Modal Sosial Sebagai Potensi Media Saluran Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Banyumas. Unsoed. 6. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2016. ANALISIS POLA PEMANFAATAN JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PESERTA NON PBI MANDIRI DI WILAYAH PERDESAAN KABUPATEN BANYUMAS. UNSOED. 7. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2015. Model Pengumpulan Premi Jaminan Kesehatan Nasional pada Masyarakat Informal Rural dan Urban di Kabupaten Banyumas. Unsoed. 8. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2015. POTRET MASYARAKAT SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA: MENGENAL DETERMINAN PROBABILITAS KEIKUTSERTAAN JAMINAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PERLUASAN KEPESERTAAN PADA SKEMA NON PBI MANDIRI. UNSOED. 9. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2015. Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Pencegahan Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyumas. Unsoed.

10. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2014 10. Arih Diyaning Intiasari dkk. 2014. Strategi Switching Premi dalam Upaya Pengendalian Adverse Selection pada Jaminan kesehatan Nasioanal: Menjembatani Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sektor Informal (Policy Brief). Unsoed. 11. Budi Eko Siswoyo dkk. 2015. Kesadaran Pekerja Sektor Informal Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PKMK FK UGM. 12. Chriswardani Suryawati, Dara Lutfiana. 2015. Gambaran Sektor Informal Nelayan Kelurahan Cilincing Jakarta Utara Sebagai Calon Peserta BPJS Kesehatan.. FKM UNDIP. 13. Chriswardani Suryawati, Fitria Dewi,. 2015. Gambaran Potensi Partisipasi Petani Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. FKM UNDIP. 14. Chriswardani Suryawati, Imaniar Sevtiyani. 2015. Pengetahuan, Minat, Ability to Pay (ATP) dan Sosialisasi Bagi Pedagang Kaki Lima Untuk Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Semarang Timur. FKM UNDIP. 15. Dianing Yuni Hapsari. 2015. Perbandingan Kemampuan dan Kemauan Membayar Premi Jaminan Kesehayan Masyarakat di DIY yang Belum Mempunyai Jaminan Kesehatan Tahun 2009 dan 2015. Dinkes Provinsi DIY. 16. Eka Pujiyanti dkk. 2015. Kajian Model Pengumpulan Iuran Program JKN pada Kelompok Peserta PBPU Tahun 2015. CHEPS UI. 17. Eka Pujiyanti dkk. 2015. Ujicoba Model Pengumpulan Iuran Program JKN pada Kelompok Peserta PBPU Tahun 2015 Tahap 1. CHEPS UI. 18. Haerawati Idris. 2016. Analisis Kebijakan Publik Jaminan Kesehatan Sektor Informal. FKM UNSRI. 19. M Agus, M.Kes. 2015. Laporan Kajian Minat Jaminan Kesehatan. Bapel Jamkesos DIY. 20. Teguh Dartanto dkk. 2015. Expanding Universal Health Coverage in The Presence of Informality in Indonesia: Challenges and Policy Implications. LPEM UI. 21. Teguh Dartanto dkk. 2015. The Study on Examining the Sustainability of Premium Payments of JKN Self Enrolled Member. LPEM UI.

Perluasan Cakupan Kepesertaan:

Gambaran Umum Proporsi peserta JKN PBPU/Mandiri masih rendah dan bervariasi disetiap daerah. Adverse selection masih terjadi: Sektor Informal yang bergabung dalam JKN adalah cenderung mereka yang sakit.

Mengapa tidak mendaftar JKN? Sumber: Survei LPEM UI tahun 2014

Keinginan untuk mengikuti JKN Naik Akses yang mudah menuju FKRTL Memiliki riwayat Rajal dalam 1 bulan terakhir & Ranap dalam 1 tahun terakhir Memiliki Pengetahuan tentang BPJS/JKN memiliki dari berbagai media Pendapatan tinggi Turun Usia muda Jumlah anggota keluarga lebih banyak

Faktor-faktor yang meningkatkan kesadaran tentang JKN Jenis pekerjaan pada bidang jasa dan perdagangan Pendidikan tinggi Pengetahuan tinggi Semakin meningkatnya usia

Pengetahuan tentang JKN Beberapa kelompok (nelayan, petani , & PKL) memiliki pengetahuan rendah terkait JKN karena belum mendapatkan sosialisasi. Metode yang tepat untuk sosialisasi pada kelompok tsb: Dilakukan oleh tokoh/lembaga masyarakat yang dipercaya di tingkat lokal Menggunakan Bahasa Lokal Metode Ceramah dan diskusi Waktu sosialisasi disesuaikan dengan waktu kerja kelompok sasaran

Sustainabilitas Pembayaran

Gambaran Umum Tingkat ketidakpatuhan membayar iuran masih tinggi (Sekitar 38% peserta tidak membayar secara rutin) Hasil perbandingan ATP (Ability to Pay) dengan premi yang ada bervariasi di setiap daerah. Rasio klaim (645%) dan utilisasi (32%) pada kelompok PBPU adalah yang paling tinggi (tahun 2014). Beberapa alasan tidak rutin membayar: Penghasilan tidak menentu, malas mengantri, lupa, ATM bermasalah, Kecewa dengan pelayanan, sibuk, biaya iuran tinggi, merasa risiko rendah, tidak tahu. Pembayaran yang disukai: ATM, di kantor bank, diambil ke rumah

Kepatuhan Membayar Iuran JKN Pendapatan stabil Pengetahuan tentang BPJS/JKN Akses ke FKTP dekat Usia tua Penggunaan layanan kesehatan tinggi Memiliki rekening bank Tidak Patuh Kepemilikan Asuransi Lain Akses ke lokasi pembayaran jauh Mendaftar saat sehat , Penggunaan layanan kesehatan rendah Jumlah anggota keluarga yang besar

Model Pembayaran yang bisa dikembangkan oleh BPJS Kesehatan Perluasan saluran pembayaran Pengembangan model sosial dengan lembaga yang ada di masyarakat Strategi switching premi Pada uji coba dengan model pengumpulan iuran berupa agen individu, wadah/koperasi dan aparat desa belum efektif (hasil sementara, studi masih dilanjutkan)

Terima Kasih