DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT
SUB DIREKTORAT FARMASI KOMUNITAS
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Subdit Farmasi Klinik.
Profesionalisme adalah perwujudan aktif dari tindakan suatu keahlian
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PATIENT SAFETY KESELAMATAN PASIEN S.Pd.,S.Kep.,M.Kes
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Konseling dan PIO Hening Pratiwi, M.Sc., Apt.
PERATURAN TENTANG PERAPOTEKAN
Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI Yogyakarta, 24 Agustus 2016
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
PAFI JABAR 2017 Nova Petrika Maulana Mantik, S.Farm.,Apt
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
Up Date Terbaru Peraturan
PROFESIONAL DISPENSING
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
STANDAR PROFESI TTK.
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.
Please wait…… Start Klik on Start button.
Dr. drg. Haris Budi Widodo, M.Kes., A.P., SIP.
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
OPTIMALISASI PERAN APOTEKER PADA SARANA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN DALAM MENGHADAPI KASUS OBAT ILEGAL Maura Linda Sitanggang Direktur Jenderal.
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PENGANTAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DAN RUMAH SAKIT
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
Peraturan Perundang-undangan
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
Standar Minimal Pelayanan IFRS
PENGANTAR METODELOGI PENELITIAN FARMASI
HUBUNGAN DOKTER-APOTEKER-PASIEN SERTA UU KEFARMASIAN TENTANG OBAT
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
Pelayanan Informasi Obat
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
PENDAHULUAN APOTEK.
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Pekerjaan Kefarmasian
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Risalandi Nugroho Santoso ( )
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
INTRODUCTION FARMASI KLINIK
Ni Putu Ayu Dewi Wijayanti, S.Farm., M.Si., Apt
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
Transcript presentasi:

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA STANDART PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS (PERMENKES NO 74 TAHUN 2016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENDAHULUAN

TUJUAN PENGATURAN STANDART YANFAR 1. MENINGKAT MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN 2. MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI TENAGA KEFARMASIAN DAN 3. MELINDUNGI PASIEN DAN MASYARAKAT DARI PENGGUNAAN OBAT YANG TIDAK RASIONAL DALAM RANGKA KESELAMATAN PASIEN ( PATIENT SAFETY)

REGULASI DAN PEDOMAN PENDUKUNG UNTUK PELAKSANAAN YANFAR UU No. 36 Tahun 2009: Kesehatan PP No. 72 Tahun 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan PP No. 51 Tahun 2009: Pekerjaan Kefarmasian SK Menkes No. 189 Tahun 2006: Kebijakan Obat Nasional SK Menkes No. 32 Tahun 2013: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 Permenkes No. 889 Th. 2011: Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga kefarmasian Permenkes No.74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Permenkes No 72 tahun2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Permenkes No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Permenkes No No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

UU No. 36/2009 ttg Kesehatan Pasal 108 Praktik Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang2an

TUJUAN PELAYANAN KEFARMASIAN Menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan disertai Informasi Agar masyarakat mendapatkan manfaat Yang terbaik

Pharmaceutical Care berorientasi pada patient safety Pelayanan Kefarmasian (PP No. 51/2009) Pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien GPP/CPFB Pharmaceutical Care berorientasi pada patient safety

Paradigma Pelayanan Kefarmasian PRODUCT ORIENTED PATIENT ORIENTED Old design PERLUASAN PARADIGMA YANFAR Patient centered Quality of Life

CAKUPAN PERMENKES NO 74 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS Kegiatan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai perencanaan kebutuhan obat dan BMHP Permintaan penerimaan penyimpanan pendistribusian pengendalian Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan Pemantauan & evaluasi Pengelolan PENGELOLAAN SEDIAAN FRMASI, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP) PELAYANAN FARMASI DI PUSKESMAS pengkajian Resep, Penyerahan Obat, Pemberian Informasi Obat (PIO) konseling Visite Pasien (Khusus Pusk.Rawat Inap) Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (Eso) Pemantauan Terapi Obat ( PTO) Evaluasi Penggunaan Obat PELAYANAN FARMASI KLINIK Penanggungjawab 1 orang Apoteker, dibantu oleh TTK . Rasio Apoteker di Puskesmas adalah 1 (satu) Apoteker untuk 50 (lima puluh) pasien perhari SUMBER DAYA KEFARMASIAN

( LANJUTAN…..) SUMBER DAYA KEFARMASIAN SUMBER DAYA MANUSIA SARANA DAN PRASARANA PERSYARATAN ADMINISTRASI ATTRIBUT PRAKTEK CONTINOUS PROFFESIONAL DEVELOPMENT MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DIRI MEMAHAMI DAN MENGIKUTI PERATURAN RUANG PENERIMA RESEP RUANG PELAYANAN RESEP DAN PERACIKAN RUANG PENYERAHAN OBAT RUANG KONSELING RUANG PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN BMHP RUANG ARSIP

1 apoteker untuk 50 pasien ???+ TTK+sarpras 1. Pelayanan Resep 1 apoteker untuk 50 pasien ???+ TTK+sarpras

Etiket / Label

Penyerahan Obat Data Gudang Obat Membuat stok Harian Obat Persiapan Pendistribusian Obat ke PKL/pustu Data Gudang Obat

Sarana dan Prasarana Papan Nama Apotik, Poster & Brosur

Sebagian Contoh Leaflet yg dibuat

P I O

SOP DI PERMENKES NO 74 TAHUN 2016

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success. (Henry Ford)