SISTEM PENGELOLAAN DIKLAT, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KEPELAUTAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Kementerian Perumahan Rakyat
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

SISTEM PENGELOLAAN DIKLAT, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KEPELAUTAN Di Pandu oleh: Selamat Datang Capt. WISNU HANDOKO, M.Sc PESERTA DISKUSI SISTEM PENGELOLAAN DIKLAT, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KEPELAUTAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Semarang, 2 Agustus 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

SISTEM PELAYANAN PUBLIK DIKLAT, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KEPELAUTAN DI INDONESIA ADMINISTRATOR DAN REGULATOR DIRJEN PERLA KOORDINATOR PUSBANG SDMP LAUT DITKAPEL DPKP/PUKP SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/AKADEMI/BALAI/SMK (SATKER PNBP) (NON SATKER PNBP/BLU) (SATKER PNBP/BLU/ YAYASAN) LAYANAN : > SERTIFIKASI KOMPETENSI LAYANAN : PENGUJIAN KEAHLIAN PELAUT PENGUJIAN CRB LAYANAN : > DIKLAT PELAUT > SIGN ON PRALA

DASAR HUKUM PUNGUTAN JASA PELAYANAN PUBLIK SATKER PNBP SATKER BLU PP 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Berlaku mulai 26 Juni 2016 USULAN TARIF JASA LAYANAN SESUAI TUPOKSI YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG DITUANGKAN DALAM PMK TARIF PNBP UNTUK SATKER DIKLAT DI BPSDM PERHUBUNGAN SESUAI PP NOMOR 11 TAHUN 2015 SESUAI PP NOMOR 15 TAHUN 2016  SATUAN TARIF  C. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut   2. Regional II (Wilayah Tengah) 2. Wilayah Jawa, Kalimantan dan Bali Pelaksanaan Ujian Ujian Kompetensi Diktat Pelaut 1) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat III (UKP III) 1) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat III Per Orang 2.105.000 2) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat IV (UKP IV) 2) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat IV 2.246.000 3) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat V (UKP V) 3) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat V 1.525.000 4) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat Dasar (UKP D) 4) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat Dasar 455.000

D. Penerimaan Uang Perkapalan TARIF PNBP UNTUK SATKER PNBP SESUAI PP NOMOR 11 TAHUN 2015 SESUAI PP NOMOR 15 TAHUN 2016 D. Penerimaan Uang Perkapalan E. Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan 6. Penilikan/Penerbitan Dokumen Kepelautan dan Dokumen Kapal selain Sertifikat SATUAN TARIF 7. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Dokumen Pengawakan/ Kepelautan 9) Ujian Keahlian Pelaut (UKP) per mata pelajaran 45.000 4) Ujian Keahlian Pelaut per mata ujian per Orang 10.000 REVIEW PENERAPAN TARIF PNBP 1.  PP Nomor 15 Tahun 2016 Belum Memasukan Biaya Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat I & II;  2.  PP Nomor 15 Tahun 2016 Belum memasukan Biaya Ujian Komprehensif/Uji Simulator serta Ujian Lisan;  3.  Kewenangan Menerima Pendapatan PNBP untuk Ujian Keahlian Pelaut (UKP) di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;  4.  Seharusnya kewenangan untuk Belanja Operasional Layanan kegiatan Ujian Keahlian Pelaut (UKP) di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; Honorarium Pelaksana, Pengawas dan Penguji; Belanja Operasional Supervisi Ujian ke Daerah; Belanja Barang Operasional ATK.  5. Terjadi Penurunan Tarif PNBP yang semula Rp 45.000,- menjadi Rp 10.000,- sehingga terjadi selisih tarif Rp 35.000,-

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/43/7/DJPL-16 Tentang Pembentukan PUKP Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan Periode 2016 – 2018 Keputusan DJPL pada butir ke-4 dinyatakan bahwa: “Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan atau pelaksanaan ujian keahlian pelaut kapal niaga dan kapal penangkap ikan periode 2016-2018 ini dibebankan kepada DIPA kantor instansi masing-masing di PUKP dibentuk dan sumber dana lain yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT MEMBUAT MoU dan MoA;

HAK YANG DITERIMA OLEH PUKP BLU PIP SEMARANG MEMBAYAR PNBP SESUAI PP 15 TAHUN 2016; SDM YANG BEKERJA DI SEKRETARIAT PUKP MENJADI TANGGUNG JAWAB BLU; PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA PENGAWAS, PENGUJI DAN KOREKTOR SERTA PELAKSANA DIBAYAR MELALUI KETENTUAN BLU PIP SEMARANG; PENGGUNAAN SARANA DAN PRASANA TANPA DIKENAKAN TARIF SEWA; MEKANISME BELANJA BARANG OPERASIONAL KEGIATAN DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PENGADAAN BARJAS; KEGIATAN-KEGIATAN OPERASIONAL PUKP DITETAPKAN OLEH SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PIP SEMARANG SELAKU PEMIMPIN BLU.

Jumlah biaya perkegiatan RINCIAN BELANJA Layanan : PENDAFTARAN UKP LISAN DAN TULIS TK III Jumlah Kegiatan 1 kegiatan Jumlah Peserta (rata-rata) 25 Orang Biaya/Pendaftaran/Orang Rp 240.000   Uraian Kegiatan Rincian Biaya Tarif Jumlah biaya perkegiatan Jumlah biaya perorang BIAYA LANGSUNG a. Biaya tidak tetap (variable Cost) 1 Honor petugas pengecekan berkas org x keg 5.000 125.000 2 Kartu Ujian 10.000 250.000 Total Biaya variabel 375.000 15.000 b. Biaya tetap (fixed cost) Honorarium kepanitiaan 15 Keg 225.000 3.375.000 135.000 ATK kegiatan 500.000 20.000 3 Penggandaan dokumen 4 Perawatan dan pemutahiran sarana diklat Total Biaya tetap 4.875.000 195.000 BIAYA TIDAK LANGSUNG Pengembangan SDM, Program dan kegiatan paket Biaya peningkatan layanan Biaya promosi Total biaya tidak langsung 750.000 30.000 TOTAL BIAYA 6.000.000 TOTAL BIAYA PER PESERTA

Jumlah biaya perkegiatan RINCIAN BELANJA Layanan   : UKP LISAN DP-III Jumlah Kegiatan 1 kegiatan Jumlah Mata Uji 150 mata uji Rincian Jumlah Peserta 10 orang @ 15 mata kuliah Biaya/Mata Uji/Orang Rp 100.000 Uraian Kegiatan Rincian Biaya Tarif Jumlah biaya perkegiatan Jumlah biaya perorang BIAYA LANGSUNG a. Biaya tidak tetap (variable Cost) 1 Konsumsi Penguji 5 org x 2 Hari 30.000 300.000 2.000 Snack Penguji 15.000 150.000 1.000 3 Konsumsi Panitia 15 900.000 6.000 4 Snack Panitia 450.000 3.000 Total Biaya variabel 1.800.000 12.000 b. Biaya tetap (fixed cost) Honorarium kepanitiaan Keg 2.250.000 Honor Penguji lisan 4.500.000 ATK kegiatan 500.000 3.333 Penggandaan dokumen Perawatan dan pemutahiran sarana diklat Total Biaya tetap 8.250.000 55.000 BIAYA TIDAK LANGSUNG Tiket Pemantau DPKP pp 2.400.000 16.000 Hotel pemantau DPKP 650.000 1.300.000 8.667 Uang Harian Pemantau DPKP 350.000 1.050.000 7.000 Total biaya tidak langsung 4.750.000 31.667 TOTAL BIAYA 14.800.000 98.667 TOTAL BIAYA PER PESERTA PER MATA UJI PEMBULATAN

Jumlah biaya perkegiatan RINCIAN BELANJA Layanan : UKP TULIS DP-III Jumlah Kegiatan 1 kegiatan Jumlah mata uji 375 mata uji Rincian Jumlah Peserta 25 orang @ 15 mata kuliah Biaya/Mata Kuliah/Orang Rp 85.000   Uraian Kegiatan Rincian Biaya Tarif Jumlah biaya perkegiatan Jumlah biaya perorang BIAYA LANGSUNG a. Biaya tidak tetap (variable Cost) 1 Konsumsi Pengawas ujian 2 org x 6 Hari 30.000 360.000 960 Konsumsi Panitia 15 2.700.000 7.200 3 Konsumsi yudisium 30 Keg 900.000 2.400 Total Biaya variabel 3.960.000 10.560 b. Biaya tetap (fixed cost) Honorarium kepanitiaan 20 150.000 3.000.000 8.000 Honorarium Pemeriksa hasil ujian korektor 10.000 7.500.000 20.000 Honorarium Pengawas ujian pengawas 50.000 600.000 1.600 4 Honorarium Pengawas umum 115.000 690.000 1.840 5 ATK kegiatan 500.000 1.333 Penggandaan dokumen 7 Perawatan dan pemutahiran sarana diklat Total Biaya tetap 13.290.000 35.440 BIAYA TIDAK LANGSUNG Tiket Pemantau DPKP pp 2.400.000 6.400 Hotel pemantau DPKP 650.000 1.300.000 3.467 Uang Harian Pemantau DPKP 350.000 1.050.000 2.800 Tiket Pimpinan sidang yudisium Uang Pimpinan sidang yudisium 933 Uang transport peserta yudisium keg 100.000 Narasumber pembekalan ujian jam 1.000.000 2.000.000 5.333 8 Moderator pembekalan ujian 700.000 1.400.000 3.733 Total biaya tidak langsung 13.900.000 37.067 TOTAL BIAYA 31.150.000 83.067 TOTAL BIAYA PER PESERTA PER MATA UJI PEMBULATAN

Jumlah biaya perkegiatan RINCIAN BELANJA Layanan : SERTIFIKASI COC DP-III Jumlah Kegiatan 1 kegiatan Jumlah mata uji 50 Sertfikat Biaya/Sertifikat/Orang Rp 165.000   Uraian Kegiatan Rincian Biaya Tarif Jumlah biaya perkegiatan Jumlah biaya perorang BIAYA LANGSUNG a. Biaya tidak tetap (variable Cost) 1 Honor petugas pengecekan berkas org x keg 5.000 250.000 Total Biaya variabel b. Biaya tetap (fixed cost) Honorarium kepanitiaan 10 Keg 150.000 1.500.000 30.000 2 ATK kegiatan 350.000 7.000 3 Biaya PNBP setf 50.000 2.500.000 4 Penggandaan dokumen 5 Perawatan dan pemutahiran sarana diklat Total Biaya tetap 5.050.000 101.000 BIAYA TIDAK LANGSUNG Pengembangan SDM, Program dan kegiatan paket 20.000 1.000.000 Biaya peningkatan layanan Biaya promosi 19.000 950.000 Total biaya tidak langsung 2.950.000 59.000 TOTAL BIAYA 8.250.000 TOTAL BIAYA PER PESERTA PER MATA UJI PEMBULATAN

LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT 2. SOSIALISASI TARIF PENGUJIAN KEPADA MASYARAKAT (INTERNET, SURAT EDARAN DLL)

TARIF LAYANAN UJIAN KEAHLIAN PELAUT BERDASARKAN PMK NOMOR 54 / PMK JENIS LAYANAN VOLUME TARIF I. Ujian Keahlian Pelaut (UKP)   1 Pendaftaran Ujian Keahlian Pelaut (UKP) TK. I Per peserta 285.000 2 Ujian Keahlian Pelaut (UKP) TK. II 255.000 3 Ujian Keahlian Pelaut (UKP) TK. III 240.000 4 Ujian Keahlian Pelaut (UKP) TK. IV 225.000 Ujian Lisan Ujian Lisan TK. I Per peserta/mata uji 151.000 Ujian Lisan TK. II 121.000 Ujian Lisan TK. III 100.000 Ujian Lisan TK. IV 75.000

NO JENIS LAYANAN VOLUME TARIF   3 Ujian Teori / Ulangan 1 Ujian Teori/Ulangan TK. I Per peserta/mata uji 153.000 2 Ujian Teori/Ulangan TK. II 110.000 Ujian Teori/Ulangan TK. III 85.000 4 Ujian Teori/Ulangan TK. IV 62.000 Ujian Lisan Ulangan Ujian Lisan Ulangan TK. I 170.000 Ujian Lisan Ulangan TK. II 120.000 Ujian Lisan Ulangan TK. III 90.000 Ujian Lisan Ulangan TK. IV 71.000 5 Ujian Komprehensif Keahlian Pelaut Per peserta/fungsi 495.000

Per peserta/sertifikat NO JENIS LAYANAN VOLUME TARIF J. Sertifikasi Kepelautan   1 Certificate of Competency (COC) Sertifikasi Sertifikat TK. I Per peserta/sertifikat 250.000 2 Sertifikasi Sertifikat TK. II 200.000 3 Sertifikasi Sertifikat TK. III 165.000 4 Sertifikasi Sertifikat TK. IV 150.000 5 Sertifikasi GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) Certificate of Endorsement (COE) Pengukuhan Sertifikasi Sertifikat TK. I 282.000 Pengukuhan Sertifikasi Sertifikat TK. II 251.000 Pengukuhan Sertifikasi Sertifikat TK. III 243.000 Pengukuhan Sertifikasi Sertifikat TK. IV 235.000

NO JENIS LAYANAN VOLUME TARIF K. Pengujian CRB dan Pengurusan Sign On Prala   9 Pengurusan Naik Kapal Tingkat III per peserta/diklat 335.000 10 Pengurusan Naik Kapal Tingkat IV 440.000 11 Pengujian CRB Tingkat III 325.000 12 Pengujian CRB Tingkat IV 415.000

LAYANAN YANG DIBERIKAN LAYANAN PENDAFTARAN: PESERTA MENDAPATKAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SEBANYAK 4 KALI PERIODE UJIAN; PESERTA MENDAPAT JADWAL PELAKSANAAN PERIODE UJIAN; DOKUMEN PERSYARATAN UJIAN TERVERIFIKASI. LAYANAN UJIAN LISAN: PESERTA MENDAPAT JADWAL PELAKSANAAN UJIAN LISAN; PESERTA BERHAK MENGIKUTI UJIAN SESUSAI JADWAL; PESERTA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN KELULUSAN. LAYANAN UJIAN TULIS: PESERTA MENDAPAT JADWAL PELAKSANAAN UJIAN TULIS;

LAYANAN YANG DIBERIKAN LAYANAN PENGURUSAN SIGN ON PRALA: DOKUMEN PERSYARATAN PRAKTEK LAUT TERVERIFIKASI; MENDAPAT JAMINAN/ASURANSI SELAMA SATU TAHUN; MENDAPAT BUKU PANDUAN PRALA; MENDAPATKAN BUKU SAKU; MENDAPAT BUKU CRB; MENDAPATKAN SIPB (SURAT IJIN PRAKTEK BERLAYAR); LAYANAN UJIAN CRB: DOKUMEN PERSYARATAN UJIAN CRB TERVERIFIKASI; PESERTA MENGIKUTI UJIAN PER FUNGSI; PESERTA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN KELULUSAN PRAKTEK BERLAYAR.

LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT 3. PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DIPA BLU 2016 (MELALUI APBNP 2016) KODE PROGRAM/KEGIATAN/UPT/OUTPUT/ KOMPONEN/DETAIL TAHUN ANGGARAN 2016 (MENJADI)   VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TARGET BELANJA % SD/ CP 3997,023 Laporan Kerjasama 1 Lap 5.460.000 3997,024,001 Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut 011 Pelaksanaan 525111 Belanja gaji dan Tunjangan BLU 4.960.000 - Tenaga kontrak PUKP (10 orang x 6 bulanl) 600 OB 1.600.000 960.000 BLU - Belanja transito PUKP Th 4.000.000.000 4.000.000 525112 Belanja Barang BLU 500.000 - ATK dan Penggandaan dokumen 500.000.000 NOTE: RINCIAN BELANJA TRANSITO PUKP AKAN DILAKUKAN USULAN REVISI DIPA APBNP 2016 TURUN

LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT 4. MEKANISME PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN ULP: BELANJA BARANG OPERASIONAL PPK : BELANJA BARANG, HONOR DAN JASA PROFESI KPA : PERSETUJUAN DIBAYAR BENDAHARA PENGELUARAN: LAPORAN KEUANGAN DAN AUDIT EKSTERNAL PUKP PUNGUTAN PAJAK PPh; SSP; PEMBAYARAN BELANJA SUBBAG KEUANGAN: BELANJA JASA PROFESI PENETAPAN PENGUJI, PENGAWAS, KOREKTOR UJIAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLU HONORARIUM/ VAKASI PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL PADA REKANAN PENYETORAN PNBP KE DITKAPEL

MOHON MAAF BILA ADA KESALAHAN DEMIKIAN DISAMPAIKAN MOHON MAAF BILA ADA KESALAHAN MATUR NUWUN

Rekening pip semarang Bank bni 46 Cab. Undip Semarang Nama rek : RPL 134 PIP Semarang untuk Operasional BLU No rek: 1501195107