PENGEMBANGAN JOGJA CYBER PROVINCE DI PEMERINTAH DAERAH PROV DIY

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PEMASARAN WILAYAH. KERANGKA KONSEPTUAL Penerapan e-government dalam pemasaran wilayah dimaksudkan untuk mempercepat proses.
Oleh : Kepala BTKIP KAL-TENG
PANDUAN.
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I/II
SISTEM DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB NASIONAL
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
MEWUJUDKAN BUDAYA KERJA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PEREKONOMIAN INDONESIA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
E-government Pertemuan I
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
JAWA TENGAH MENUJU SMART PROVINCE
Tugas Rizky Yonanda Lubis Teknologi informasi dan komunikasi Tentang
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
E-Government Reformasi Birokrasi
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
Oleh : Iosi Pratama Putra. Sekumpulan peralatan komputer yang terdiri dari komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat lainnya dihubungkan agar.
Kebijakan Statistik Sektoral
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Oleh : Drs. Maulana Amir MS, M.Si Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Disampaikan.
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN JOGJA CYBER PROVINCE DI PEMERINTAH DAERAH PROV DIY Oleh : BAHARUDIN HERU SRI KUNCORO SOETARJANA RIYADI YONATHAN

Kodisi Umum Provinsi DIY Provinsi “kecil” (hanya 5 kab/kota),padat penduduknya Sumber daya alam sedikit Kuat dalam bidang pendidikan,pariwisata dan budaya Reformasi birokrasi dan e-government menjadi unggulan dalam beberapa tahun terakhir ini. Persentase pengakses internet paling tinggi di indonesia (sekitar 16%)

Apakah Jogja Cyber Province (JCP)itu? JCP adalah model provinsi yang melakukan transformasi pelayanan yang berorientasi pelanggan ( masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis ( proses kerja), informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.

Unsur – Unsur Pengertian Jogja Cyber Province (JCP) Transformasi layanan yang berorientasi pelanggan(masyarakat) Berbasis pada proses bisnis (proses kerja), informasi dan pengetahuan Memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi.

Teknologi Informasi Sebagai Akselerator Pembangunan TI punya potensi untuk mempercepat proses(pengolahan data), dan mendekatkan jarak. Layanan pemerintahan dapat di percepat dan menjangkau lebih luas . Menuju perekonomian yang berbasis pengetahuan.

Visi-Misi e-Government Pemerintah Provinsi DIY 2010 Terwujud dan mantapnya e-Government di DIY sebagai sarana pendukung mantapnya Pemerintah Daerah yang katalistik dan terwujudnya masyarakat yang kompetitif

Misi Pengembangan e-Government : Membuat aturan perundangan yang diperlukan untuk mendukung e-Government di DIY Mengembangkan Infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai SDM yang menjalankan e-Government, mengembangkan Software yang dibutuhkan.

Membuat organisasi dan tata kerja yang mendukung e-Government di DIY Lanjutan….. Membuat organisasi dan tata kerja yang mendukung e-Government di DIY Memberikan layanan informasi yang diwadahi dalam e-Government guna mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif

Di Pemerintah Daerah Provinsi DIY, yang menangani fungsi-fungsi e-government adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Bidang yang melayani adalah : Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi Terdiri dari 2 seksi yaitu : Seksi Perangkat Jaringan dan Aplikasi Seksi Manajemen Informasi Perubahan dan Inovasi

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. DIY Tugas : melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Fungsi : penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang; pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut;

pengelolaan data meteorologi dan geofisika; Lanjutan…… pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara; pengelolaan data meteorologi dan geofisika; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional; pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan; Lanjutan…… pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa telekomunikasi; pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan; pelayanan informasi internal birokrasi; penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi; pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; Lanjutan…… pemberian fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota; pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. DIY Sekretariat; Bidang Angkutan Darat; Bidang Lalu Lintas Darat dan Laut; Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi; Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi; UPTD, terdiri dari : Trans Jogja; Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Plaza Informasi. - Kelompok Jabatan fungsional

Kegiatan –kegiatan yang dilakukan Mengelola situs resmi Pemda Prov. DIY www.pemda-diy.go.id Membuat /Perawatan jaringan komputer antar Sekretariat Wilayah Daerah, Badan, SKPD, UPTD Baik wireless maupun wired (kabel FO & LAN)

Sebagai supporting pelayanan TIK Lanjutan…… Sebagai supporting pelayanan TIK Membuat/Perawatan jaringan antar Kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Sleman Menyelesaikan sambungan jaringan ke Kabupaten Gunungkidul

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PORTAL PEMERINTAH PROV DIY

CONTOH JARINGAN LOKAL – LAN

Peningkatan SDM Mengadakan Pelatihan di bidang TI (Bimtek Intranet dan Internet untuk calon operator Komputer) Mengirimkan PNS dibidang TI untuk ikut Pelatihan, Seminar, Workshop di bidang TI Pengadaan Pegawai/CPNS berpendidikan TI Beasiswa untuk PNS melanjutkan pendidikan di bidang TI

Pembangunan/Pemanfaatan Software Menyempurnakan SIM dari masing-masing SKPD sesuai aturan yang berlaku Membuat software berbasis web maupun aplikasi pengolahan data/kantor yang belum ada sesuai kebutuhan Pemanfaatan Sofware Open Source/Linuk untuk Aplikasi Perkantoran

SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS A. Perangkat Keras Web Server   Application Server  Database Server  Rack  LCD Monitor  KVM Switch & Cables  UPS  Workstation  Printer  Scanner

B. Jaringan/LAN LAN Switch LAN Cables & Connectors Fax Modem Router Firewall

C. Perangkat Lunak Sistem operasi server dan workstation Perangkat lunak web server Perangkat lunak mail sever Perangkat lunak anti virus Perangkat lunak proxy Perangkat lunak database Perangkat lunak e-office Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Permasalahan Biaya akses informasi menggunakan media ICT masih relatif mahal; Penempatan SDM yang belum sesuai kompetensinya. Pelaksanaan Kegiatan yang masih terkotak-kotak sehingga tidak tercipta sinergitas dalam pelayanan masyarakat; Budaya kerja yang masih belum mengutamakan kepentingan pemuasan pelanggan/orientasi birokrasi yang sering tidak sesuai kepentingan masyarakat; Layanan berbasis egov menjadi tanggungan unit kerja TI Pengumpulan data/informasi yang berkualitas tidak dapat mudah dan memerlukan biaya besar

Solusi Permasalahan Penambahan Anggaran APBD untuk pemanfaatan media ICT ; Menempatkan SDM /PNS yang sesuai kompetensinya. Pelaksanaan Kegiatan yang bersinergi dalam pelayanan masyarakat; Mengubah Budaya kerja yang masih belum mengutamakan kepentingan pemuasan pelanggan/orientasi birokrasi menjadi sesuai kepentingan masyarakat; Layanan berbasis egov menjadi bersama unit kerja ; Pemanfaatan sistem ICT dalam Pengumpulan data/informasi yang berkualitas sehingga lebih mudah didapat atau terdata.

Kesimpulan Pemerintah Daerah DIY sudah mengembangkan ICT melalui Jogja Cyber Province. Dalam pelaksanaanya tidak lepas dari permasalahan yang ada, sehingga perlu dibenahi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selalu melakukan peningkatan SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan ICT

TERIMAKASIH