Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD)
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
Universitas Negeri Semarang
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
URGENSI SIPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYEMPURNAAN DATABASE SIPD Jawa Barat, September 2017 Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
INTERKONEKSI DATA SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN OMSPAN Biro Keuangan dan BMN, 2017.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
S E L A M A T D A T A N G.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Pengelolaan website pemerintah daerah
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bandung Tahun 2015

Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaharuinya dengan pengumpulan data secra bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

B. Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab X Pasal 274 yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2014 tentrang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 120.05/ Kep.379/ Bappeda/2013 tanggal : 27 Maret 2013 tentang Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Nomor : 050/Kep.260/ UPTB/ 2014 Tanggal : 13 Februari 2014 tentang Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota Pengelola Data Informasi Pembangunan Daerah. Keputusan Bupati Bandung, nomor : 800/Kep.285-Bappeda/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bandung

C. Pengertian SIPD Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastrukstur, Ekonomi, Keuangan Daerah, Politik/Hukum/Keamanan dan Insidensial), 31 Jenis data dan 2691 Elemen data.

D. Data dan Informasi Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengisi dan mengevaluasi data SIPD yang terdiri dari 8 kelompok (umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik/hukum/keamanan, dan insidensial Data SIPD bersumber dari seluruh SKPD/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Data SIPD tersebut disajikan dalam bentuk Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Informasi Kondisi Pembangunan Daerah, serta sebagai rujukan dalam Perencanaan Daerah dan tata ruang Daerah

E. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Rapat Koordinasi Siistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah : Untuk menginformasikan, perkembangan keterisian data yang telah di input ke sistem aplikasi SIPD pusat. Sebagai upaya dalam rangka koreksi data yang telah masuk agar akurasi data lebih terjaga. Untuk mendapatkan informasi terbaru baik regulasi ataupun pengembangan aplikasi SIPD. Mendiskusikan permasalahan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam memenuhi tuntutan aturan sebagaimana diamanatkan Permendagri no 8 Tahun 2014 Tentang SIPD.

F. Manfaat SIPD Bagi Provinsi/Kabupaten/Kota : SIPD menyediakan data dan informasi yang akurat dan terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah; Bagi Kemendagri : SIPD menjadi system penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyerasian pembangunan daerah; Bagi Kantor/Lembaga : SIPD menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah; Masyarakat : SIPD merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan

G. Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bandung Tahun 2015 TIM PENGARAH Pembina : Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Wakil ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TIM PELAKSANA Ketua : Kepala Bidang Statistik dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data dan Statistik Anggota : Kelompok Kerja Pengumpul dan Entry Data terdiri dari delapan kelompok data

1. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Entry Data Umum Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota : 1. Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Ka Subag Penyusunan Program BPMPD 3. Pelaksana pada BKPP 4. Pelaksana pada Bagian OTDA SETDA 5. Pelaksana pada Bidang Statev BAPPEDA

2. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Entry Sosial Budaya Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial pada BAPPEDA Anggota : 1. Pelaksana Subag Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja 2. Pelaksana Seksi Litbang Infokes Dinas Kesehatan 3. Ka Subid Analisa, Evaluasi dan pelaporan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 4. Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Pelaksana pada Dinas Sosial 6. Kasubag Kesejahteraan Sosial Bagian Sosial Sekretariat daerah

3. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Entry Sumber Daya Alam Koordianator : Kepala Sub Bidang Perencana Pembangunan Pertanian dan Pertambangan Anggota : 1. Pelaksana pada DISTANBUNHUT 2. Pelaksana pada DISNAKAN 3. Ka Subag Program Dinas SDAPE 4. Pelaksana pada BPLH 5. Pelaksana pada Bagian Pengelolaan Asset SETDA

4. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Enrty Insfraktruktur Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota : 1. Pelaksana Subag Penyusunan Program pada DISPERTASIH 2. Pelaksana pada Dinas Bina Marga 3. Ka Subag Program Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 4. Pelaksana pada Badan, Perpustakaan, Arsip, Pengembangan Sistem Informasi 5. Ka Subag Penyusunan Program pada Dinas Perhubungan 6. Pelaksana pada Bidang Fisik BAPPEDA

5. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Entry Ekonomi Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada BAPPEDA Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan, Koperasi dan UKM BAPPEDA 2. Pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan 3. Ka Subag Penyusunan Program pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan 4. Pelaksana pada Bagian Koordinasi Perekonomian SETDA 5. Pelaksana pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

6. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Entry Keuangan Daerah Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota : 1. Kasie IPDS Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung 2. Pelaksana Subag Penyusunan Program Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 3. Ka Subag Keuangan BAPPEDA 4. Pelaksana pada Bidang Statev BAPPEDA 5. Pelaksana pada Sekertariat BAPPEDA

7. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Entry Politik, Hukum dan Keamanan Koordinator : Kepala Subag penyususnan Program BAPPEDA Anggota : 1. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik 2. Pelaksana pada Sub Bagian Dokumentasi Hukum SETDA 3. Pelaksana pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Lingkungan masyarakat 4. Pelaksana pada Bidang Sosial BAPPEDA 5. Pelaksana pada Bidang Statistik dan Evaluasi

8. Kelompok Kerja Pengumpulan dan Entry Insidensial Koordinator : Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota : 1. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Pelaksana pada Bidang Statistik dan Evaluasi BAPPEDA 3. Pelaksana pada Bidang Ekonomi BAPPEDA 4. Pelaksana pada Bidang Litbang BAPPEDA

dilihat pada tabel berikut : H. Progres Keterisian Data SIPD Kabupaten Bandung sampai dengan Agustus dapat dilihat pada tabel berikut : Jumlah Keterisian data dan informasi SIPD dari jumlah elemen data 2691, dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015 mengalami kenaikan elemen data terisi sehingga persentase keterisian data meningkat dari bulan Mei 49,15% sampai dengan bulan Agustus 75,12%. Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 Jml. Total elemen Data Nasional 2680 2691 Jml. Total Elemen Data Tersedia 1817 1726 1665 1644 Jml. Data Tidak Tersedia 863 954 1015 1047 Elemen Data Terisi 893 1110 1152 1235 Prosentase keterisian Data 49,15% 64,31% 69,19% 75,12%

TERIMA KASIH