Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Kota Bandung Oleh: Dr. Bagdja Muljarijadi Disampaikan Pada: Seminar Bandung Economic Outlook, 26 Februari 2016

Pendahuluan Pembangunan didefinisikan sebagai sebuah proses multidimensi, dimana didalamnya ada upaya2 untuk mengarahkan dan mengorganisasikan kembali sistem sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat Pembangunan = Pertumbuhan + Perubahan (Fundamental) - Pendapatan - Institusi - Output - Sosial - Administratif - Sikap dan budaya (Adat istiadat & kepercayaan) Realitas fisik + Pola Pikir

3 Tujuan Pembangunan Peningkatan ketersediaan dan perbaikan dalam distribusi kebutuhan dasar manusia – seperti makanan, pakaian, perumahan, keamanan dan lain-lain. Kemajuan dalam tingkat kehidupan masyarakat, baik berupa peningkatan pendapatan, lebih banyak kesempatan kerja yang diciptakan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dll Perluasan pada rentang pilihan sosial dan ekonomi yang tersedia bagi masyarkat dan juga negara

3 Tujuan Pembangunan Makro Ekonomi Peningkatan Output Perekonomian Indikatornya: Pertumbuhan Ekonomi meningkat Perluasan Kesempatan Lapangan Kerja Indikatornya: Tingkat Pengangguran menurun Kestabilan Harga Indikatornya: Inflasi yang terkendali

Tujuan Pembangunan Daerah Place Prosperity, bagaimana agar terjadi pemerataan pembangunan yang ada di suatu daerah, dan menghindari adanya ketimpangan yang berlebihan dalam suatu dearah (regional disparity). Indikatornya: Indeks Williamson yang semakin menurun People Prosperity, bagaimana agar terjadi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antar individu yang ada dalam suatu daerah tertentu (income disparity). Indikatornya: Indeks Gini yang semakin menurun

Konsep Membangun Komponen Perekonomian Daerah Kosep Lama Konsep Baru Kesempatan Kerja Lebih Banyak Perusahaan = Lebih Banyak Pekerjaan Pengembangan Perusahaan dengan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya Basis Pembangunan Membangun Sektor-sektor Ekonomi Membangunan Institusi Ekonomi yang baru Asset Lokasi Keunggulan komparatif berdasarkan asset fisik yang ada Keunggulan bersaing berdasarkan kualitas lingkungannya Sumberdaya Pengetahuan Ketersediaan tenaga kerja Pengetahuan sebagai pembangkit perekonomian

Membangun Daerah: Konsep The ‘Winning’ Region Hanya ada beberapa daerah yang akan menikmati mafaat dari peluang yang diakibatkan oleh proses globalisasi (Taylor & Walker 2001), yaitu: Wilayah Metropolitan; disebabkan oleh adanya agglomerasi, dimana berbagai aktivitas jasa yang memiliki nilai tambah yang besar berkonsentrasi di wilayah metropolitan Wilayah/Kawasan Industri; daerah inti yang memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja dan keunggulan modal manusia serta aksesibilitas dibandingkan dengan wilayah pinggirannya sehingga menjadi salah satu daerah tujuan investasi. Wilayah Pariwisata; wilayah yang berhasil mendapatkan “ceruk pasar” dari perekonomian global

Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bandung: Dari RPJM ke RKPD KETERKAITAN RKPD KOTA BANDUNG 2016 SESUAI STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2013-2018 Misi Strategi RPJMD 2013-2018 Arah Kebijakan RPJMD 2013-2018 Prioritas RKPD 2016 Misi 1 :Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten. Penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau , dst… 1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan 4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani Meningkatkan kualitas pelayanan publik Memperkuat pengawasan internal dan publik secara berkala atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD, dst.. 3. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi Misi 3 :Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun tahun 2018 Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam , dst… 2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan 5. Penanggulangan Kemiskinan 8. Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk 10. Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam Bidang Hukum, Politik Dan Stabilitas Keamanan Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif Menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif, dst.. 6. Peningkatan PAD 7. Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Pengembangan Pariwisata Daerah 9. Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Daya Beli Masyarakat

Tekanan Penduduk Kota: “Too Many People Too Many Problem?” Penduduk bisa dianggap masalah atau justru potensi pembangunan Bagaimana pengelolaan pembangunannya dikaitkan dengan peningkatan pelayanan pembangunan kemasyarakat yang lebih baik, peningkatan kualitas SDM, dengan memperhatikan kendala lingkungan Kota yang terbatas?

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Terjadi perlambatan pertumbuhan Kota Bandung sejak tahun 2010 – sejak diberlakukannya tahun dasar yang baru dan perhitungan PDRB dengan menggunakan SNA 2008

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (Jiwa) Laki-laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan 2012 2013 2014 9.08 11.00 8.72 9.33 10.94 6.94 9.17 10.98 8.05 Pengangguran terbuka cukup tinggi, meskipun sudah mulai bisa dikurangi Perlu program kesempatan kerja yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Wanita di Kota Bandung relatif lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan penduduk laki-laki

Tingkat Inflasi di Kota Bandung Hingga tahun 2014 tingkat inflasi di Kota Bandung cenderung meningkat – sedikit menurun di tahun 2014 Sejalan dengan pelemahan perekonomian di tahun 2015, terjadi penurunan inflasi yang cukup signifikan – indikator penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan??? Komponen makanan - bahan makanan dan makanan jadi - selalu memiliki tingkat inflasi terbesar, menjadi penyumbang terbesar bagi inflasi di Kota Bandung, dan ini akan mengganggu ketahanan pangan

Ketimpangan Pendapatan Peningkatan ketimpangan pendapatan di Kota Bandung relatif tinggi, dan menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat Laju peningkatan pertumbuhan pendapatan orang kaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju peningkatan pertumbuhan pendapatan orang miskin

Jumlah Penduduk Miskin 2012 (September) Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) P1 P2 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan) 111,4 4,55 0,59 0,12 314 721 Terjadi sedikit kenaikan pada persentase penduduk miskin, meskipun indeks keparahan dan kedalaman kemiskinannya menurun Kenaikan persentase penduduk miskin lebih disebabkan karena adanya kenaikan garis kemiskinan 2013 (September) Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) P1 P2 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan) 117,7 4,78 0,48 0,08 340 355

Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Bandung meningkat dengan laju peningkatan yang sangat kecil Indeks pendidikan dan kesehatan Kota Bandung sudah cukup baik - relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat Kesulitan peningkatan IPM disebabkan sulitnya meningkatkan indeks standar hidup layak bagi masyarkat Kota Bandung Kesulitan dalam meningkatkan daya beli dari golongan masyarakat yang lebih miskin

Upaya Pembangunan Kedepan: Alokasi Anggaran Publik Peran pemerintah dalam perekonomian Kota Bandung ditunjukkan oleh rasio anggaran publik (APBD) terhadap PDRB – government size. Besaran government size di tahun 2014 hanya sebesar 7,2% saja. Meskipun masih relatif kecil akan tetapi pemerintah kota masih bisa berperan dalam menentukan arah perekonomian kedepan, karena aggaran publik (ABPD) memiliki fungsi yang bisa memperbaiki permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh perekonomian, yaitu: Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi Anggaran publik ditekankan untuk menjalankan prioritas pembangunan jangka menengah dan tahunan dengan tetap fokus pada arah dan pencapaian tujuan dari pembangunan daerah secara umum dan diarahkan pada hal-hal yang tidak menjadi concern pihak swasta

Struktur APBD Kota Bandung 2016 Item Rupiah PENDAPATAN 6.355.754.514.638,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.751.416.770.000,00 DANA PERIMBANGAN 2.802.754.414.240,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 801.583.330.398,00 BELANJA 7.214.820.553.022,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.901.243.729.732,00 BELANJA LANGSUNG 4.313.576.823.290,00 SURPLUS / (DEFISIT) -859.066.038.384,00 Rencana anggaran publik Kota Bandung menggunakan anggaran defisit, yang biasanya ditujukan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh jauh lebih baik Kota Bandung termasuk kota dengan kemandirian pendapatan yang besar (43,3% anggaran berasal dari PAD – dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia yang < 10%) Alokasi belanja lebih besar pada belanja yang terkait dengan kegiatan pembangunan secara langsung (59,8% dari total belanja) Defisit anggaran sebesar 13,5% dari total pendapatan publik, sebesar SILPA yang terjadi pada periode tahun sebelumnya (jumlah SILPA masih cukup besar, alokasi anggaran??)

Struktur APBD Kota Bandung 2016

Alokasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Item Belanja Rupiah Persen Belanja Pegawai 2.885.203.467.023,00 39,99 Belanja Barang dan Jasa 1.986.747.668.886,00 27,54 Belanja Modal 2.045.718.130.691,00 28,35 Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan 269.894.717.000,00 3,74 Belanja Tak Terduga 27.256.569.422,00 0,38 Total Belanja 7.214.820.553.022,00 100,00 Anggaran belanja pegawai masih menjadi alokasi terbesar belanja publik di Kota Bandung (39,9%) , diikuti oleh belanja modal (28,3%) dan belanja barang dan jasa (27,5%) Belanja subsidi, hibah dan bantuan keuangan hanya sebesar 3,74% saja.

Alokasi Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Jenis Urusan Urusan Pemda Rupiah Persen Urusan Wajib Pendidikan 283.207.521.419,00 3,93 Kesehatan 527.707.897.568,00 7,31 Pekerjaan Umum 930.388.845.197,00 12,90 Perumahan 215.283.894.349,00 2,98 Penataan Ruang 69.018.083.130,00 0,96 Perencanaan Pembangunan 39.380.295.545,00 0,55 Perhubungan 210.997.378.605,00 2,92 Lingkungan Hidup 151.411.445.000,00 2,10 Pertanahan 289.997.397.000,00 4,02 Kependudukan dan Catatan Sipil 16.925.590.000,00 0,23 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 9.749.996.000,00 0,14 Sosial 87.313.056.218,00 1,21 Tenaga Kerja 12.333.650.447,00 0,17 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39.125.486.286,00 0,54 Penanaman Modal 21.248.878.654,00 0,29 Kebudayaan 13.761.506.127,00 0,19 Pemuda dan Olah Raga 152.607.340.862,00 2,12 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 61.784.896.782,00 0,86 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 685.420.496.955,00 9,50 Ketahanan Pangan 1.700.000.000,00 0,02 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 211.061.892.867,00 2,93 Kearsipan 7.746.740.000,00 0,11 Komunikasi dan Informatika 72.585.715.751,00 1,01 Perpustakaan 2.146.780.707,00 0,03 Urusan Pilihan Pertanian 27.539.931.758,00 0,38 Pariwisata 62.015.776.613,00 Kelautan dan Perikanan 3.050.000.000,00 0,04 Perdagangan 10.137.010.000,00 Perindustrian 94.305.708.000,00 1,31 Transmigrasi 418.059.450,00 0,01 Total Urusan Pemda 4.310.371.271.290,00 59,74 Total Pengeluaran 7.214.820.553.022,00 100,00

Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan Rupiah   Persen PELAYANAN UMUM 1.567.670.161.689,00 21,73 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 101.132.047.650,00 1,40 EKONOMI 706.431.968.441,00 9,79 LINGKUNGAN HIDUP 537.723.151.200,00 7,45 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 1.205.796.189.580,00 16,71 KESEHATAN 688.599.379.794,00 9,54 PARIWISATA DAN BUDAYA 81.071.146.167,00 1,12 PENDIDIKAN 2.205.692.122.593,00 30,57 PERLINDUNGAN SOSIAL 120.704.385.908,00 1,67 Total 7.214.820.553.022,00 100,00 Alokasi belanja untuk Social Welfare Programs masih relatif kecil, dan ini harus terus ditingkatkan!! Pemerintah Kota diupayakan untuk memperbesar program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga for the poors programs, agar peningkatan pendapatan kelompok miskin bisa lebih seimbang dibandingkan kelompok kaya Program-program pengendalian harga bahan makanan dan produk makanan, untuk ketahanan pangan Program-program peningkatan kesejahteraan keluarga Program-program perlindungan sosial Program-program pendidikan gratis, dll

Terima Kasih