DATA PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Pertemuan Ke empat… APBD.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Pengelolaan Keuangan Daerah
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PENGANGGARAN SANITASI
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
selayang pandang DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
APBN DAN APBD.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Tentang Keuangan Negara
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

DATA PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DPPKD Provinsi Banten Tahun 2012-2014 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten

PENGANTAR Penyusunan Data Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaaan Keuangan Daerah Provinsi Banten ini didasarkan pada data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiyaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimilki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan Pembangunan Daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Perlu dan harus menyusun dan menata kembali Peraturan-Peraturan Daerah (PERDA) yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang tersebut dengan melihat situasi dan kondisi di daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Banten. Sedangkan untuk memperjelas mengenai Pajak Daerah yang merupakan salah satu komponen paling penting dalam memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten, antara lain sebagai berikut: 1. Pajak Kendaran Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Semula Dinas Pendapatan Provinsi Banten diubah menjadi Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten kemudian diubah kedua kali melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi administrasi sebagai konsolidator di Bidang Pendapatan, Anggaran, Bendahara Umum Daerah dan Akuntansi. Sesuai amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dirubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan dirubah terakhir kali dengan  Permendagri No. 21 Tahun 2011. Penyusunan Data Pembangunan Dinas Pendapatan dan Pengelolaaan Keuangan Daerah Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman bagi pengelolaan data dan informasi, sehingga terwujud data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola untuk kebutuhan Penyusunan Data Pembangunan Provinsi Banten dan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Provinsi Banten. Buku data pembangunan ini dapat menjadi acuan satu data bersama lintas sektor dalam penggunaan data dan pembangunan sistem informasi Provinsi Banten. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN Drs. WAHYU WARDHANA, MA

KERANGKA DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2012 S/D TAHUN 2014 STRATEGI DAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DATA PEGAWAI DPPKD PROVINSI BANTEN DATA TARGET PAJAK DAERAH DATA TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH DATA TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH PER UPT DPPKD PROVINSI BANTEN DATA APBD PROVINSI BANTEN DATA REALISASI APBD PROVINSI BANTEN RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DATA POTENSI KENDARAAN SE-PROVINSI DAN PER WILAYAH UPT DPPKD PROVINSI BANTEN DATA TUNGGAKAN POTENSI KENDARAAN SE-PROVINSI DAN PER WILAYAH UPT DPPKD PROVINSI BANTEN DATA WILAYAH SEBARAN UPT/SAMSAT DAN GERAI SE-PROVINSI BANTEN

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH STRATEGI KEBIJAKAN Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pada Pasal 8 Tentang Pajak Progresif Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah STRATEGI OPERASIONAL Peningkatan Sarana dan Prasarana; melalui : Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung UPT yang representatif Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung di setiap UPT

b. Peningkatan Sumberdaya Manusia; melalui : Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur, Pelatihan Penerapan Sistem Aplikasi Samsat, Pembinaan Aparatur Pelayanan di UPT c. Intensifikasi Pajak Daerah; melalui : Razia Kendaraan Bermotor, SAMSAT Door to Door, Sosialisasi Pajak Daerah melalui Media Cetak dan Media Elektronik, Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan, Kegiatan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor atas Mutasi Masuk dari Luar Provinsi Koordinasi dengan Instansi teknis terkait (SKPD Penghasil, Pertamina, Produsen Kendaraan Bermotor, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja)

d. Peningkatan Sistem; melalui : Pengembangan Sistem Samsat Online, Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat, Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah. Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Website e. Peningkatan Pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat; melalui : SAMSAT Keliling, Pembentukan dan Penambahan Gerai SAMSAT, Samsat Drive Thru, Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Rekapitulasi Data Pegawai DPPKD Provinsi Banten Tahun 2012 s/d Tahun 2014 NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 378 379 402 Pegawai Honorer 364 467 471 Satuan Pengamanan (SATPAM) 76 96 103 Pramubakti 52 69 72 Pengemudi SKPD 15 18 21 TOTAL 885 1029 1069

Komposisi Pegawai DPPKD Provinsi Banten dari tahun 2012 s.d tahun 2014

Data Pegawai Kantor DPPKD NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 162 148 156 Pegawai Honorer 55 78 83 Satuan Pengamanan (SATPA) 11 Pramubakti 10 Pengemudi SKPD 7 8 TOTAL 243 254 268

Data Pegawai UPT DPPKD Serang NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 31 34 36 Pegawai Honorer 32 35 38 Satuan Pengamanan (SATPAM) 9 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 78 84 89

Data Pegawai UPT DPPKD Cikande NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 21 22 Pegawai Honorer 30 34 31 Satuan Pengamanan (SATPAM) 6 8 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 62 67 65

Data Pegawai UPT DPPKD Serpong NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 19 16 Pegawai Honorer 30 33 38 Satuan Pengamanan (SATPAM) 6 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 58 66

Data Pegawai UPT DPPKD Ciputat NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 17 18 20 Pegawai Honorer 27 39 37 Satuan Pengamanan (SATPAM) 7 8 Pramubakti 6 Pengemudi SKPD TOTAL 55 72 71

Data Pegawai UPT DPPKD Balaraja NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 26 27 28 Pegawai Honorer 43 56 53 Satuan Pengamanan (SATPAM) 7 12 17 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 81 103 111

Data Pegawai UPT DPPKD Cikokol NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 26 27 Pegawai Honorer 35 42 40 Satuan Pengamanan (SATPAM) 7 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 71 81 77

Data Pegawai UPT DPPKD Ciledug NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 17 16 Pegawai Honorer 29 39 38 Satuan Pengamanan (SATPAM) 6 7 8 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 57 68 70

Data Pegawai UPT DPPKD Cilegon NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 18 21 23 Pegawai Honorer 39 49 50 Satuan Pengamanan (SATPAM) 6 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 66 79 83

Data Pegawai UPT DPPKD Pandeglang NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20 19 22 Pegawai Honorer 25 28 32 Satuan Pengamanan (SATPAM) 6 8 9 Pramubakti Pengemudi SKPD TOTAL 54 60 68

Data Pegawai UPT DPPKD Rangkasbitung NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20 21 Pegawai Honorer 17 23 22 Satuan Pengamanan (SATPAM) 8 11 Pramubakti 6 13 Pengemudi SKPD TOTAL 52 68

Data Pegawai UPT DPPKD Malingping NO. KOMPOSISI Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 2 3 4 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 11 Pegawai Honorer 9 Satuan Pengamanan (SATPAM) Pramubakti 7 Pengemudi SKPD - TOTAL 8 35 33

Rekapitulasi Target Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014 No Uraian Pendapatan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 A Pendapatan Pajak Daerah 3,109,816,000,000.00 3,825,135,000,000.00 4,473,832,000,000.00 1 Pajak Kendaraan Bermotor 990,482,000,000.00 1,206,000,000,000.00 1,424,832,000,000.00 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1,584,114,000,000.00 1,994,200,000,000.00 1,978,470,000,000.00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 517,720,000,000.00 605,435,000,000.00 741,530,000,000.00 4 Pajak Air Permukaan 17,500,000,000.00 19,500,000,000.00 29,000,000,000.00 5 Pajak Rokok - 300,000,000,000.00

Rekapitulasi Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 s/d Tahun 2014 No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Tahun 2014 Anggaran Realisasi A Pendapatan Pajak Daerah 3,109,816,000,000.00 3,257,702,898,443.00 104.76 3,825,135,000,000.00 3,943,816,591,566.00 103.10 4,473,832,000,000.00 4,624,337,475,308.00 103.36 1 Pajak Kendaraan Bermotor 990,482,000,000.00 1,032,957,061,510.00 106.49 1,206,000,000,000.00 1,275,096,181,556.00 104.29 1,424,832,000,000.00 1,481,113,058,050.00 103.95 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1,584,114,000,000.00 1,668,308,025,800.00 100.89 1,994,200,000,000.00 2,001,823,002,800.00 105.31 1,978,470,000,000.00 1,991,668,494,700.00 100.67 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 517,720,000,000.00 537,391,140,766.00 127.44 605,435,000,000.00 640,831,387,897.00 103.80 741,530,000,000.00 779,686,444,128.00 105.15 4 Pajak Air Permukaan 17,500,000,000.00 19,046,670,367.00 123.01 19,500,000,000.00 26,066,019,313.00 108.84 29,000,000,000.00 31,943,434,370.00 110.15 5 Pajak Rokok - 300,000,000,000.00 339,926,044,060.00 113.31 Sumber : Olah Data Realisasi Hasil Audit BPK –RI pada Bidang Akuntansi

Anggaran dan Realisasi Sektor Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014

UPT DPPKD LEBAK No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 29,399,000,000.00 30,825,422,000.00 104.85 23,200,000,000.00 27,244,810,600.00 117.43 29,030,000,000.00 30,284,782,200.00 104.32 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 56,342,000,000.00 59,961,896,000.00 106.42 43,410,000,000.00 49,393,707,000.00 113.78 47,500,000,000.00 47,880,033,000.00 100.80 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 19,541,000,000.00 21,620,070,774.00 110.64 16,149,000,000.00 16,162,420,849.00 100.08 18,200,000,000.00 19,503,861,556.00 107.16 Pajak Air Permukaan 83,000,000.00 104,683,300.00 126.12 58,000,000.00 83,164,400.00 143.39 75,000,000.00 89,663,300.00 119.55 Pajak Rokok - 19,836,417,000.00 22,416,183,755.00 113.01 J u m l a h 105,365,000,000.00 112,512,072,074.00 106.78 82,817,000,000.00 92,884,102,849.00 112.16 114,641,417,000.00 120,174,523,811.00 104.83

UPT DPPKD malingping No Uraian Pendapatan Tahun 2013 % Tahun 2014 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Pajak Kendaraan Bermotor 10,444,000,000.00 9,969,743,400.00 95.46 11,820,000,000.00 11,712,737,950.00 99.09 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 18,710,000,000.00 16,403,277,000.00 87.67 18,100,000,000.00 17,863,932,000.00 98.70 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10,766,000,000.00 10,774,947,234.00 100.08 12,100,000,000.00 13,002,574,373.00 107.46 Pajak Air Permukaan 26,000,000.00 29,093,001.00 111.90 40,000,000.00 58,986,754.00 147.47 Pajak Rokok - 13,224,278,000.00 14,943,457,445.00 113.00 J u m l a h 39,946,000,000.00 37,177,060,635.00 93.07 55,284,278,000.00 57,581,688,522.00 104.16

UPT DPPKD pandeglang No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 25,989,000,000.00 27,372,798,600.00 117.42 31,245,000,000.00 34,454,815,900.00 105.32 36,650,000,000.00 38,680,662,600.00 105.54 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 46,487,000,000.00 49,428,466,000.00 113.12 61,504,000,000.00 65,938,580,000.00 106.33 64,134,000,000.00 60,941,977,000.00 95.02 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21,125,000,000.00 23,262,184,523.00 126.01 28,360,000,000.00 28,460,280,747.00 110.12 32,800,000,000.00 35,274,673,195.00 107.54 Pajak Air Permukaan 85,000,000.00 111,826,150.00 140.69 107,000,000.00 107,637,500.00 131.56 170,000,000.00 199,334,100.00 117.26 Pajak Rokok - 31,507,750,000.00 37,264,076,139.00 118.27 J u m l a h 93,686,000,000.00 100,175,275,273.00 106.93 121,216,000,000.00 128,961,314,147.00 106.39 165,261,750,000.00 172,360,723,034.00 104.30

UPT DPPKD cikande No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 46,260,000,000.00 48,649,066,900.00 106.54 52,489,000,000.00 57,038,763,100.00 94.25 64,200,000,000.00 66,895,142,600.00 104.20 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 88,732,000,000.00 93,433,539,000.00 105.45 111,927,000,000.00 116,518,270,000.00 95.13 116,500,000,000.00 116,117,361,100.00 99.67 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 38,192,000,000.00 34,760,183,997.00 149.74 38,216,000,000.00 40,811,306,828.00 91.01 47,890,000,000.00 54,480,159,792.00 113.76 Pajak Air Permukaan 6,019,000,000.00 6,086,522,106.00 134.06 6,530,000,000.00 7,586,771,497.00 101.12 9,000,000,000.00 9,652,132,060.00 107.25 Pajak Rokok - 38,642,657,000.00 47,222,007,556.00 122.20 J u m l a h 179,203,000,000.00 182,929,312,003.00 102.08 209,162,000,000.00 221,955,111,425.00 106.12 276,232,657,000.00 294,366,803,108.00 106.56

UPT DPPKD balaraja No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 239,996,000,000.00 248,669,427,610.00 104.73 293,745,000,000.00 309,608,580,850.00 103.61 353,535,000,000.00 367,043,785,550.00 103.82 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 394,004,000,000.00 408,389,651,800.00 100.08 489,792,000,000.00 499,271,069,800.00 103.65 516,000,000,000.00 523,490,964,000.00 101.45 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 101,208,000,000.00 105,432,831,639.00 120.69 117,244,000,000.00 125,511,951,226.00 104.17 148,000,000,000.00 155,370,579,075.00 104.98 Pajak Air Permukaan 1,820,000,000.00 2,051,372,174.00 149.68 2,073,000,000.00 3,281,896,216.00 112.71 4,000,000,000.00 4,637,584,531.00 115.94 Pajak Rokok - 81,365,723,000.00 88,154,299,264.00 108.34 J u m l a h 737,028,000,000.00 764,543,283,223.00 103.73 902,854,000,000.00 937,673,498,092.00 103.86 1,102,900,723,000.00 1,138,697,212,420.00 103.25

UPT DPPKD serpong No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 103,340,000,000 110,473,138,300 108.97 132,549,000,000 143,701,025,900 106.9 165,000,000,000.00 171,146,444,100.00 103.73 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 183,650,000,000 199,259,164,000 115.2 237,529,000,000 231,117,659,000 108.5 237,970,000,000.00 234,400,647,000.00 98.50 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 48,000,000,000 44,895,337,699 105.28 50,200,000,000 52,074,397,654 93.53 50,100,000,000.00 52,842,732,387.00 105.47 Pajak Air Permukaan 2,470,000,000 2,916,367,420 114.23 2,850,500,000 4,591,390,284 118.07 4,462,000,000.00 5,377,752,386.00 120.52 Pajak Rokok - 14,989,883,000.00 16,290,384,498.00 108.68 J u m l a h 337,460,000,000.00 357,544,007,419.00 105.95 423,128,500,000.00 431,484,472,838.00 101.97 472,521,883,000.00 480,057,960,371.00 101.59

UPT DPPKD ciputat No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 173,100,000,000.00 180,982,691,850.00 106.23 212,882,000,000.00 222,761,402,500.00 104.55 244,000,000,000.00 254,136,441,900.00 104.15 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 266,287,000,000.00 283,669,460,000.00 98.64 333,259,000,000.00 329,193,040,000.00 106.53 314,915,000,000.00 316,371,222,600.00 100.46 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 50,143,000,000.00 51,060,399,617.00 144.30 60,048,000,000.00 62,709,532,367.00 101.83 75,400,000,000.00 77,799,319,882.00 103.18 Pajak Air Permukaan 10,000,000.00 10,752,031.00 116.85 11,000,000.00 11,280,495.00 107.52 8,000,000.00 8,222,158.00 102.78 Pajak Rokok - 22,484,825,000.00 24,434,701,747.00 108.67 J u m l a h 489,540,000,000.00 515,723,303,498.00 105.35 606,200,000,000.00 614,675,255,362.00 101.40 656,807,825,000.00 672,749,908,287.00 102.43

UPT DPPKD cilegon No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 45,869,000,000.00 47,512,912,500.00 104.10 61,400,000,000.00 65,296,601,000.00 114.59 72,547,000,000.00 74,245,482,100.00 102.34 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 67,302,000,000.00 71,038,992,000.00 100.93 102,052,000,000.00 104,097,708,000.00 118.96 95,366,000,000.00 96,153,941,000.00 100.83 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 85,334,000,000.00 95,279,589,159.00 157.29 100,100,000,000.00 104,829,759,670.00 111.65 117,630,000,000.00 121,712,774,644.00 103.47 Pajak Air Permukaan 2,000,000.00 - 100.00 Pajak Rokok 10,463,403,000.00 12,063,503,928.00 115.29 J u m l a h 198,507,000,000.00 213,831,493,659.00 107.72 263,554,000,000.00 274,224,068,670.00 104.05 296,006,403,000.00 304,175,701,672.00 102.76

UPT DPPKD serang No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 39,563,000,000.00 42,036,182,650.00 109.98 47,636,000,000.00 51,945,800,250.00 106.25 57,000,000,000.00 61,435,253,500.00 107.78 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 64,759,000,000.00 69,207,487,000.00 108.63 84,345,000,000.00 86,915,903,000.00 106.87 85,500,000,000.00 88,193,368,000.00 103.15 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 33,574,000,000.00 33,236,070,302.00 160.68 38,359,000,000.00 41,589,370,558.00 98.99 47,100,000,000.00 48,698,345,404.00 103.39 Pajak Air Permukaan 2,150,000,000.00 2,592,425,166.00 117.88 2,379,000,000.00 3,250,198,515.00 120.58 3,280,000,000.00 3,116,383,759.00 95.01 Pajak Rokok - 16,318,781,000.00 21,066,094,195.00 129.09 J u m l a h 140,046,000,000.00 147,072,165,118.00 105.02 172,719,000,000.00 183,701,272,323.00 106.36 209,198,781,000.00 222,509,444,858.00

UPT DPPKD cikokol No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 177,810,000,000.00 183,703,420,900.00 106.09 207,861,000,000.00 215,439,499,775.00 103.31 236,900,000,000.00 245,448,824,300.00 103.61 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 245,937,000,000.00 258,138,001,000.00 101.46 300,712,000,000.00 296,083,110,000.00 104.96 281,900,000,000.00 286,096,275,000.00 101.49 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 69,744,000,000.00 75,231,211,390.00 112.21 86,264,000,000.00 93,035,005,142.00 107.87 116,400,000,000.00 120,323,885,563.00 103.37 Pajak Air Permukaan 4,211,000,000.00 4,434,300,935.00 109.45 4,710,500,000.00 6,171,461,095.00 105.30 7,000,000,000.00 7,750,459,571.00 110.72 Pajak Rokok - 30,699,770,000.00 33,643,201,319.00 109.59 J u m l a h 497,702,000,000.00 521,506,934,225.00 104.78 599,547,500,000.00 610,729,076,012.00 101.87 672,899,770,000.00 693,262,645,753.00 103.03

UPT DPPKD ciledug No Uraian Pendapatan Tahun 2012 % Tahun 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pajak Kendaraan Bermotor 109,156,000,000.00 112,759,522,600.00 105.05 132,549,000,000.00 137,635,138,281.00 103.29 155,150,000,000.00 160,083,501,250.00 103.18 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 170,614,000,000.00 175,779,563,000.00 84.98 210,960,000,000.00 206,890,679,000.00 103.03 200,585,000,000.00 204,158,774,000.00 101.78 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 50,859,000,000.00 52,613,261,666.00 116.95 59,729,000,000.00 64,872,415,622.00 103.45 75,910,000,000.00 80,677,538,257.00 106.28 Pajak Air Permukaan 650,000,000.00 738,421,085.00 152.64 753,000,000.00 953,126,310.00 113.60 965,000,000.00 1,052,915,751.00 109.11 Pajak Rokok - 20,466,513,000.00 22,428,134,214.00 109.58 J u m l a h 331,279,000,000.00 341,890,768,351.00 103.20 403,991,000,000.00 410,351,359,213.00 101.57 453,076,513,000.00 468,400,863,472.00 103.38

REALISASI 2014 (UnAudited) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014 NO URAIAN APBD 2012 REALISASI 2012 (Audited) % APBD 2013 REALISASI 2013 (Audited) APBD 2014 REALISASI 2014 (UnAudited) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PENDAPATAN DAERAH   4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,237,870,342,056.00 3,395,883,043,919.00 104.88 3,981,348,855,000.00 4,118,551,716,459.00 103.45 4,662,415,387,946.00 4,899,125,741,756.00 105.08 4.1.1. Pajak Daerah 3,109,816,000,000.00 3,257,728,614,843.00 104.76 3,825,135,000,000.00 3,943,816,591,566.00 103.10 4,473,832,000,000.00 4,624,337,475,308.00 103.36 4.1.2. Retribusi Daerah 5,723,900,000.00 6,418,727,194.00 112.14 14,354,380,000.00 13,669,633,828.00 95.23 34,318,000,000.00 30,734,862,552.00 89.56 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31,879,978,879.00 32,293,948,793.00 101.30 38,108,916,000.00 38,331,096,525.00 100.58 44,785,160,505.00 42,421,275,504.00 94.72 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 90,450,463,177.00 99,441,753,089.00 109.94 103,750,559,000.00 122,734,394,540.00 118.30 109,480,227,441.00 201,632,128,392.00 184.17 4.2. DANA PERIMBANGAN 1,017,881,000,000.00 1,015,105,167,897.00 99.73 1,234,979,932,000.00 1,126,004,171,838.00 91.18 1,167,744,952,000.00 1,159,872,633,122.00 99.33 4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 457,361,000,000.00 454,584,589,897.00 99.39 603,763,881,000.00 498,321,857,838.00 82.54 422,536,970,000.00 418,844,143,122.00 99.13 4.2.2. Dana Alokasi Umum 530,833,000,000.00 530,833,378,000.00 100.00 617,081,101,000.00 728,490,012,000.00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 29,687,000,000.00 29,687,200,000.00 14,134,950,000.00 10,601,213,000.00 75.00 16,717,970,000.00 12,538,478,000.00 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1,052,118,690,000.00 1,002,716,971,810.00 95.30 1,055,845,240,000.00 985,673,925,502.00 93.35 1,010,826,562,054.00 1,009,434,537,776.00 99.86 4.3.1. Pendapatan Hibah 5,050,000,000.00 4,256,098,000.00 84.28 5,400,000,000.00 4,670,632,000.00 86.49 421,758,000.00 5,441,490,000.00 1,290.19 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1,047,068,690,000.00 998,428,325,000.00 95.35 1,050,445,240,000.00 979,144,586,000.00 93.21 1,009,433,920,000.00 1,001,583,024,000.00 99.22 4.3.6. Pendapatan Lainnya - 32,548,810.00 1,858,707,502.00 970,884,054.00 2,410,023,776.00 248.23 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 5,307,870,032,056.00 5,413,705,183,626.00 101.99 6,272,174,027,000.00 6,230,229,813,799.00 6,840,986,902,000.00 7,068,432,912,654.00 103.32

Perkembangan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014

Perkembangan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014

Perkembangan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014

Data Realisasi Penerimaan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 s Data Realisasi Penerimaan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014 NO URAIAN APBD 2012 REALISASI 2012 (Audited) % APBD 2013 REALISASI 2013 (Audited) APBD 2014 REALISASI 2014 (Audited) 1 2 3 4 5 6 7 8 BELANJA DAERAH   5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,480,205,368,686.00 3,300,647,526,762.00 94.84 3,567,220,403,639.00 3,316,069,656,604.00 92.96 4,351,471,859,360.00 4,013,607,703,615.00 92.24 5.1.1. Belanja Pegawai 402,986,912,939.00 384,981,221,088.00 95.53 473,245,389,000.00 423,141,043,569.00 89.41 568,367,964,269.00 481,328,441,248.00 84.69 5.1.4. Belanja Hibah 1,364,645,690,000.00 1,288,347,988,660.00 94.41 1,465,014,765,000.00 1,331,719,638,201.00 90.90 1,376,459,645,000.00 1,244,666,640,856.00 90.43 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 39,540,000,000.00 38,852,100,000.00 98.26 86,940,000,000.00 36,185,650,000.00 41.62 91,000,000,000.00 86,602,000,000.00 95.17 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 1,202,911,765,747.00 1,177,659,225,703.00 97.90 1,343,270,249,639.00 1,334,273,509,903.00 99.33 1,870,732,614,091.00 1,764,024,522,670.00 94.30 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemdes 464,121,000,000.00 410,060,814,931.00 88.35 193,750,000,000.00 190,749,814,931.00 98.45 439,911,636,000.00 436,986,098,841.00 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 6,000,000,000.00 746,176,380.00 12.44 5,000,000,000.00 - 5.2. BELANJA LANGSUNG 2,182,509,170,000.00 2,017,087,961,855.00 92.42 2,839,667,825,000.00 1,979,069,495,393.00 69.69 3,521,231,906,081.00 2,178,547,864,325.00 61.87 5.2.1. 154,397,970,200.00 148,070,030,980.00 95.90 203,086,202,000.00 181,862,098,337.00 89.55 169,652,138,550.00 144,776,980,151.00 85.34 5.2.2. Belanja Barang & Jasa 995,008,582,352.99 951,318,822,889.00 95.61 1,116,203,639,924.00 983,932,219,941.00 88.15 1,611,952,687,442.90 1,342,286,491,217.00 83.27 5.2.3. Belanja Modal 1,033,102,617,447.01 917,699,107,986.00 88.83 1,520,377,983,076.00 813,275,177,115.00 53.49 1,739,627,080,088.10 691,484,392,957.00 39.75 JUMLAH BELANJA DAERAH 5,662,714,538,686.00 5,317,735,488,617.00 93.91 6,406,888,228,639.00 5,295,139,151,997.00 82.65 7,872,703,765,441.00 6,192,155,567,940.00 78.65 Surplus/(Defisit) (354,844,506,630.00) 95,969,695,009.00 (134,714,201,639.00) 935,090,661,802.00 (1,031,716,863,441.00) 876,277,344,714.00

Data Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 s.d Tahun 2014 NO URAIAN APBD 2012 REALISASI 2012 (Audited) % APBD 2013 REALISASI 2013 (Audited) APBD 2014 REALISASI 2014 (Audited) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PEMBIAYAAN DAERAH   6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 374,844,506,630.00 100.00 450,814,201,639.00 1,069,804,863,441.00 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 20,000,000,000.00 316,100,000,000.00 38,088,000,000.00 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 6.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 6.2.5 Penjaminan Pinjaman Daerah JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 354,844,506,630.00 134,714,201,639.00 1,031,716,863,441.00 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 1,907,994,208,155.00

Rasio Efisiensi = ( (Pengeluaran Belanja )/ (Pendapatan) x (100 %) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = (Pendapatan Asli Daerah (PAD) / (Dana Perimbangan) TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN RASIO % 2012 3,395,883,043,919.00 2,017,822,139,707.00 1.68 2013 4,118,551,716,459.00 2,111,678,097,340.00 1.95 2014 4,899,125,741,756.00 2,169,307,170,898.00 2.26 Rata-rata 4,137,853,500,711.33 2,099,602,469,315.00 1.96 0,00 - 10,00 Sangat Baik 10,01 20,00 Baik 20,01 30,00 Cukup 30,01 40,00 Sedang 40,01 50,00 Kurang > 50,00 Sangat Kurang Rasio Desentralisasi Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Penerimaan Daerah (TPD) TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH Total Penerimaan Daerah RASIO % 2012 2,895,569,551,292.00 5,413,705,183,626.00 53.49 2013 3,395,883,043,919.00 6,230,229,813,799.00 54.51 2014 4,118,551,716,459.00 7,068,432,912,654.00 58.27 Rata-rata 3,470,001,437,223.33 6,237,455,970,026.33 55.42 Rasio Efektivitas = ( Realisasi Pendapatan / Target Pendapatan) x 100 % TAHUN Realisasi Pendapatan Target Pendapatan RASIO % 2012 5,413,705,183,626.00 5,307,870,032,056.00 102% 2013 6,230,229,813,799.00 6,272,174,027,000.00 99% 2014 7,068,432,912,654.00 6,840,986,902,000.00 103% Rata-rata 6,237,455,970,026.33 6,140,343,653,685.33 Rasio Efisiensi = ( (Pengeluaran Belanja )/ (Pendapatan) x (100 %) TAHUN Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan RASIO % 2012 5,317,735,488,617.00 5,413,705,183,626.00 98% 2013 5,295,139,151,997.00 6,230,229,813,799.00 85% 2014 6,192,155,567,940.00 7,068,432,912,654.00 88% Rata-rata 5,601,676,736,184.67 6,237,455,970,026.33 90%

Pajak + Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Rasio Kontribusi = Jumlah pajak dan retribusi daerah/ Jumlah PAD (tahun yang sama) TAHUN Pajak + Retribusi Daerah PAD RASIO % 2012 3,264,147,342,037.00 2,895,569,551,292.00 113% 2013 3,957,486,225,394.00 3,395,883,043,919.00 117% 2014 4,655,072,337,860.00 4,118,332,671,327.00 RPPAD Xn – X n-1 Rasio Pertumbuhan = x 100% RPPAD X n-1 Tahun Pendapatan Asli Daerah Rasio % 2012 2,895,569,551,292.00 0.25 2013 3,395,883,043,919.00 0.17 2014 4,899,125,741,756.00 0.44

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DATA REKAPITULASI POTENSI KENDARAAN PERJENIS DARI TAHUN 2012 S/D TAHUN 2014 PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN NO JENIS KENDARAAN BERMOTOR REKAP TOTAL 2012 2013 2014 1 Sedan, Sedan Station dan Sejenisnya   a. Dinas (Pemerintah) 199 202 176 b. Umum 12,330 12,379 9,494 c. Bukan Umum 45,603 46,122 57,417 2 Jeep dan Sejenisnya 331 334 263 9 - 24,986 25,505 35,720 3 Minibus Dan Sejenisnya 5,106 5,172 5,687 23,927 24,032 21,358 260,949 267,690 386,617 4 Microbus dan Sejenisnya 275 281 239 3,349 3,362 2,894 1,927 1,940 2,064 5 Bus dan Sejenisnya 41 15 1,278 1,279 1,501 570 572 146 6 Pick Up dan Sejenisnya 1,061 1,087 1,069 191 207 705 58,510 59,653 78,288 7 Truck dan Sejenisnya 870 909 1,067 5,472 5,790 11,438 35,622 36,009 41,758 8 Kendaraan Alat-alat Berat 20 18 93 90 JUMLAH KENDARAAN RODA 4 7,887 8,030 8,517 46,576 47,078 47,408 428,260 437,584 602,100 Sepeda Motor 15,750 16,009 15,190 3,002,463 3,039,987 3,752,329 JUMLAH KENDARAAN (R. 4 + R. 2) 23,637 24,039 23,707 3,430,723 3,477,571 4,354,429 JUMLAH 3,500,936 3,548,688 4,425,544

Pertumbuhan Potensi Kendaraan Roda 4 Dari Tahun 2012 s/d Tahun 2014 Pada DPPKD Provinsi Banten

Potensi Kendaraan Perjenis Tahun 2014 dan Potensi 2015 No. UPT / SAMSAT 2014 Prediksi 2015 Jenis Sepeda Motor Sedan Jeep Minibus Microbus Bus Pick Up Truck Alat Berat Jumlah Kendaraan 2014 Roda 2 Jumlah Kendaraan 2015   1 Serang Bukan Umum 181,982 2,548 1,148 18,001 61 9 4,289 1,604 209,643 200,180 2,803 1,263 19,801 67 10 4,718 1,764 230,607 Dinas 5,206 86 110 2026 71 3 294 213 8,010 5,727 95 121 2,229 78 323 234 8,811 Umum - 50 1,322 150 98 59 403 2,082 55 1,454 165 108 65 443 2,290 Jumlah 187,188 2,684 1,258 21,349 282 4,642 2,220 2 219,735 205,907 2,952 1,384 23,484 310 5,106 2,442 241,709 Cikande 324,984 1,273 717 13,944 66 25 6,199 1,713 6 348,927 357,482 1,400 789 15,338 73 28 6,819 1,884 7 383,820 93 16 125 102 18 8 138 2,326 157 117 151 695 3,446 2,559 173 129 166 765 3,791 325,077 720 16,286 226 142 6,357 2,411 352,498 357,585 792 17,915 249 156 6,993 2,652 387,748 Cilegon 217,168 2,693 1,145 17,100 32 4,370 1,659 42 244,443 238,885 2,962 1,260 18,810 257 35 4,807 1,825 46 268,887 1,214 12 11 399 70 47 1,760 1,335 13 439 77 52 1,936 276 2,025 60 62 2,100 4,605 304 2,228 68 2,310 5,066 218,382 2,981 1,156 19,524 307 92 4,502 3,806 58 250,808 240,220 3,279 1,272 21,476 338 101 4,952 4,187 64 275,889 4 Lebak 155,845 478 353 4,900 2,840 913 165,342 171,430 526 388 5,390 14 3,124 1,004 181,876 1,185 1,643 1,304 51 1,807 1,046 246 31 24 588 1,935 1,151 271 34 26 647 2,129 157,030 481 378 6,222 269 1,547 168,920 172,733 529 416 6,844 296 3,258 1,702 185,812 5 Pandeglang 204,605 767 7,131 17 4,414 1,282 218,749 225,066 844 582 7,844 19 4,855 1,410 240,624 2,153 40 462 82 ,368 44 508 90 3,083 1,113 232 341 393 2,417 1,224 255 375 432 2,659 206,758 831 569 8,706 266 345 4,772 1,722 223,969 227,434 914 626 9,577 293 380 5,249 1,894 246,366 Malingping 62,277 120 1,401 1,403 445 65,679 68,505 132 1,541 1,543 490 72,247 41 45 94 306 560 103 111 56 337 616 62,301 1,508 1,458 751 66,280 68,531 112 826 72,908 TOTAL 1,156,736 8,281 4,201 73,595 1,452 729 24,693 12,457 1,282,210 1,272,410 9,109 4,621 80,955 1,597 802 27,162 13,703 1,410,431

Potensi Kendaraan Perjenis Tahun 2014 dan Potensi 2015 No. UPT / SAMSAT 2014 Prediksi 2015 Jenis Sepeda Motor Sedan Jeep Minibus Microbus Bus Pick Up Truck Alat Berat Jumlah Kendaraan 2014 Roda 2 Jumlah Kendaraan 2015   7 Balaraja Bukan Umum 1,126,134 9,784 8,244 86,075 409 22 21,743 12,698 9 1,265,118 1,238,747 10,762 9,068 94,683 450 24 23,917 13,968 10 1,391,630 Dinas 1,518 14 26 764 23 8 140 258 - 2,751 1,670 15 29 840 25 154 284 3,026 Umum 596 4,306 901 105 56 3,655 1 9,620 656 4,737 991 116 62 4,021 10,582 Jumlah 1,127,652 10,394 8,270 91,145 1,333 135 21,939 16,611 1,277,489 1,240,417 11,433 9,097 100,260 1,466 149 24,133 18,272 11 1,405,238 Serpong 153,275 6,789 5,147 46,681 155 6 5,650 4,167 221,870 168,603 7,468 5,662 51,349 171 6,215 4,584 244,057 539 362 27 50 32 1,026 593 398 30 55 35 1,129 875 730 167 158 5 1,086 3,021 963 803 184 174 1,195 3,323 153,814 7,674 5,153 47,773 349 164 5,705 5,285 225,917 169,195 8,441 5,668 52,550 384 180 6,276 5,814 248,509 Ciputat 436,065 15,851 7,670 75,400 287 4 8,141 2,827 546,251 479,672 17,436 8,437 82,940 316 8,955 3,110 600,876 571 18 3 428 20 100 63 1,204 628 471 110 69 1,324 3,128 2,852 254 31 518 6,795 3,441 3,137 279 34 12 570 7,475 436,636 18,997 7,673 78,680 561 36 8,252 3,408 554,250 480,300 20,897 8,440 86,548 617 40 9,077 3,749 609,675 Cikokol 513,247 10,061 6,623 66,288 623 41 12,132 11,669 21 620,705 564,572 11,067 7,285 72,917 685 45 13,345 12,836 682,776 2,686 39 940 61 224 357 4,341 2,955 43 1,034 67 246 393 4,775 3,896 521 372 2 1,376 9,608 4,286 3,785 573 1,514 10,569 515,933 13,988 6,662 70,669 1,205 416 12,358 13,402 634,654 567,526 15,387 7,328 77,736 1,326 458 13,594 14,742 698,119 Ciledug 376,747 7,142 4,024 49,696 198 7,107 2,781 447,702 414,422 7,856 4,426 54,666 218 7,818 3,059 492,472 611 2,103 99 318 3,319 672 2,313 109 350 3,651 376,748 7,753 51,800 297 182 7,115 3,100 451,024 414,423 8,528 56,980 327 200 7,827 3,410 496,126 TOTAL 2,610,783 58,806 31,782 340,067 3,745 933 55,369 41,806 3,143,334 2,871,861 64,687 34,960 374,074 4,120 60,906 45,987 47 3,457,667

Lokasi Sebaran UPT dan SAMSAT DPPKD Provinsi Banten

Lokasi Sebaran Gerai SAMSAT DPPKD Provinsi Banten NO LOKASI GERAI SAMSAT DPPKD ALAMAT 1 GERAI SAMSAT BAYAH JL. RAYA BAYAH CIKOTOK KM.1 BAYAH (02524041424) 2 GERAI SAMSAT MAJA JL. RAYA MAJA JASINGA (DEPAN POLSEK MAJA) KP. MAJA PASAR KEC. MAJA KAB. LEBAK 3 GERAI SAMSAT CIPANAS JL. RAYA CIPANAS KM.36 KEC. CIPANAS KAB. LEBAK (0252)5284309 4 GERAI SAMSAT PENIMBANGAN JL. RAYA TANJUNG LESUNG KM. 2 KP. SINAR LAUT PANDEGLANG (0253)5806872 5 GERAI SAMSAT RUKAN GREEN MEGA BLOCK JL. AHMAD YANI BLOCK E2 NO. 22 KOMP. CILEGON GREEN MEGA BLOCK 6 GERAI SAMSAT MOL RAMAYANA SERANG JL.VETERAN SERANG PT. MANDIRI MAJU SENTOSA LT. BASEMEN KOTA SERANG 7 GERAI BJB/BANK BJB JL.VETERAN NO.6 KOTA SERANG 8 GERAI SAMSAT KARUNDANG JL. RAYA PANDEGLANG NANCANG KARUNDANG SERANG KOTA SERANG 9 GERAI SAMSAT CIRUAS JL. RAYA SERANG-JAKARTA KM. 9 CIRUAS SERANG SAMPING ALFAMIDI 10 GERAI SAMSAT PONTANG JL. CIPTAYASA RT. 01/02 SAMPING DS. SINGARAJA PONTANG 11 GERAI SAMSAT KP3B JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI PALIMA KOTA SERANG 12 GERAI SAMSAT ANYER JL. KARANG BOLONG KM. 127 KP. PAGADUNGAN RT. 02/03 ANYER KAB. SERANG 13 GERAI SAMSAT BOJONEGARA KP.GEDONG RT. 02/01 DEPAN SDN 1 BOJONEGARA 14 GERAI SAMSAT KRAMAT WATU JL. RAYA SCILEGON NO. 98 RT. 03/01 LINK KANTOR KAS BJB KRAMAT WATU KAB. SERANG 15 GERAI SAMSAT PETIR JL.RAYA PETIR KM. 13 DEPAN MTs NURUL FALAH PETIR KAB. SERANG 16 GERAI SAMSAT TELUK NAGA JL. SALEMBARAN KP. MELAYU TIMUR KEC. TELUK NAGA KAB. TANGERANG 17 GERAI SAMSAT KELAPA DUA SUMARECON GADING SERPONG RUKO FRANKFURT BLOCK B-16 JL. RAYA KELAPA DUA KAB. TANGERANG (021)29238998 18 GERAI SAMSAT SEPATAN JL. RAYA MAUK KM. 11 KEL.SEPATAN KEC. SEPATAN KAB. TANGERANG (021)59370517 19 GERAI SAMSAT PASAR KEMIS JL. RAYA CIKUPA -PASAR KEMIS KP. PASAR KEMIS DS. SUKAHARJA KEC. SINDANG JAYA KAB. TANGERANG 20 GERAI SAMSAT CURUG JL. RAYA PLP CURUG KULON KEC. CURUG KAB. TANGERANG 21 GERAI SAMSAT KRONJO JL. RAYA KRONJO - MAUK KP. PAGEDANGAN UDIK DS. PAGEDANGAN UDIK KEC. KRONJO KAB. TANGERANG 22 GERAI SAMSAT WTC MATAHARI JL. BULEVAR ROYAL SERPONG CILLAGE NO. 815 23 GERAI SAMSAT CITY MALL JL. RAYA MOHAMMAD TOHA (NAMBO JAYA) TANGERANG 24 GERAI SAMSAT MODERNLAND THE MODERN GOLF SHOP HOUSES NO. 9 KEL. KELAPA INDAH KEC. TANGERANG 25 GERAI SAMSAT GIANT KREO JL. CILEDUG RAYA KREO LARANGAN TANGERANG 26 GERAI SAMSAT CIPONDOH JL. KH HASYIM ASHARI NO. 73A GONDRONG CIPONDOH TANGERANG 27 GERAI SAMSAT POLDA METRO GEDUNG SAMSAT JAKARTA SELATAN LANTAI 1 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 55 JAKARTA 28 GERAI SAMSAT CINERE JL. LIMO RAYA NO. 60 CINERE DEPOK JABAR (021)7537279 29 GERAI SAMSAT BINTARO JL. BINTARO UTAMA 1 (BINTARO SEKTOR 1)

Lokasi Sebaran Kantor Bersama Samsat / UPT DPPKD Provinsi Banten, GERAI SAMSAT DAN DRIVE THRU Kantor UPTD/ Kantor Bersama Samsat Gerai Samsat Drive Thru

UNTUK MEMBANGUN BANTEN MARI MEMBAYAR PAJAK UNTUK MEMBANGUN BANTEN SEKIAN TERIMA KASIH