MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Konsepsi Manajemen Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
STANDAR 2.
PENGANTAR ILMU ADMINISTASI NEGARA
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
SEJARAH ILMU MANAJEMEN
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Good Governance Etika Bisnis.
Penganggaran Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Konsep Dasar MATERI - 1.
Penyelesaian Masalah Mutu dan Penjaminan Mutu pada Yankes
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
PERENCANAAN (PLANNING)
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Model ISO 9001:2008.
Bab 1 Pengertian Dasar: Manajemen dan Koperasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
POAC DALAM MANAJEMEN PADA WIRAUSAHAWAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REVIEW MANAJEMEN UMUM.
FUNGSI PEMERINTAHAN.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
KES 109-DASAR DASAR MANAJEMEN PRODI RMIK, FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
PENGELOLAAN KELOMPOK BELAJAR PLS
IRO 321- MANAJEMEN UNIT KERJA 1 PERTEMUAN 1
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
BIROKRASI Pertemuan ke-2
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Materi 8 PERENCANAAN STRATEGI.
Konsep dan Implementasinya
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Administrasi Kebijakan Kesehatan (sebuah pengantar)
PERKEMBANGAN TEORI KEPEMIMPINAN
GOOD GOVERNANCE.
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
ADMINISTRASI PUBLIK. DEFINISI Administrasi berasal dari bahasa latin ‘ad’= pada" dan “ministrar’= melayani". Dengan demikian administrasi berarti memberikan.
Perencanaan strategis
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK . MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

. POKOK PEMBAHASAN PENGERTIAN POKOK DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK/ NEGARA

. MENGAPA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ? MENURUT NEWMAN (1963) MANAJEMEN JUGA TERMASUK ADMINISTRASI. ADMINISTRASI MENGATUR KESEPAKATAN, DAN MANAJEMEN MENGELOLA KESEPAKATAN. SEIRING DENGAN TUNTUTAN PUBLIK YANG MENGHENDAKI AGAR PEMERINTAH SECARA SERIUS MEMPERBAIKI PELAYANAN PUBLIK. PEMERINTAH SEBAGAI “AGENT OF DEVELOPMENT AND AGENT OF CHANGE”

“Akar persoalannya adalah paradigma melayani pemerintah yang selama ini harus dilayani oleh masyarakat, padahal seharusnya pemerintah menjadi pelayan masyarakat. Ini kunci persoalannya, bila paradigma ini belum berubah maka sulit diharapkan bentuk manajement dan instrument apa pun sulit mengubah birokrasi secara mendasar………….”

Pengertian Manajemen : Proses Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikasi manajemen yang baik: Manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

1. Manajemen Dikaitkan dengan pemerintahan, muncul istilah: Management of government = manajemen pemerintah Management in government = teori, fungsi dan konsep manajemen (umum) yang digunakan dilingkungan pemerintahan. Public sector management = manajemen yang diterapkan Pada sektor publik. Publik = negara/pemerintah/masyarakat/umum. Dalam berbagai literatur, ketiga istilah tersebut seringkali digunakan secara bergantian, begitupula dalam konteks perkuliahan manajemen pemerintah.

2. Ruang Lingkup Manajemen Pemerintahan: Menurut Ott, Hyde dan Shafrits (1991:1) Manajemen pemerintahan adalah bagian utama dari bidang kajian Administrasi Negara yang sangat luas. Manajemen Pemerintahan berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses2 manajemen pada bagian disemua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba. Public management memberi fokus pada Administrasi Negara sebagai profesi & pada manajer pemerintahan sebagai praktisi dari profesi tsb. Manajemen Pemerintahan lebih terkait dengan kegiatan internal pemerintahan/ organisasi Nirlaba dibanding hubungan dan interaksinya dgn unit pemerintahan lainnya, legislatif, peradilan ataupun sektor-sektor ekonomi lainnya.

Manajemen Pemerintahan lebih diarahkan pada bagaimana organisasional mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian MP lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknik, pengetahuan & ketrampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan. ADMINISTRASI = ORGANISASI dan MANAJEMEN Batas antara Administrasi Negara (Public Administration) dgn Manajemen Pemerintahan/ Publik (Public Management)menjadi sangat kabur. Tetapi secara singkat dapat dikatakan bahwa Manajemen Pemerintahan merupakan bagian dari Administrasi Negara. Manajemen Pemerintahan menyeroti PERENCANAAN (planning), PENGORGANISASIAN (organizing), serta PENGENDALIAN (controlling) dimana manajer publik memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Menurut Brian L. Joiner: PDCA = Plan, Do, Check, Action).

Kata Kunci dalam manajemen pemerintahan yaitu mengelola penyelengaraan pemerintahan secara rasional, efisien dan efektif melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang optimum.

Perbedaan Ilmu pemerintahan dan administrasi Negara/Publik Persamaan antara ilmu pemerintahan dan administrasi negara yaitu sema sama membahas negara. Ilmu administrasi negara penyelengaraan pelayanan publik

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi administrasi Negara adalah kunci dari suatu Negara. Bila proses Administrasi Negara Dalam proses pemerintahan suatu Negara itu baik, maka bisa dipastikan kinerja aparatur Negara baik dan tujuan Negara bisa tercapai dengan baik.

Mengapa ilmu pemerintahan dekat kaitannya dengan ilmu administrasi.? Apalagi bila melihat bahwa ilmu pemerintahan tampak dekat kaitannya dengan kepemimpinan pemerintahan sebagai usaha menggerakan orang lain untuk tugas memerintah, maka kepemimpinan yang disepakati merupakan inti dari ilmu manajemen dan ilmu administrasi, semakin memperdekat hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara.

Tujuan Pemerintah Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang orang yang terbaik dan terbesar (Ateng Saifudin).

Sikap tanggap pemerintah untuk itu rakyat harus diberi kesempatan: Merumuskan kepentingannya sendiri; Memberitahukan keinginannya itu kepada sesama warga dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan Mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara. (Dahl, 1976)

DUA PARADIGMA MANAJEMEN PUBLIK Paradigma lama/ tradisioinal Administratif organisasi-manusia sebagai sumber daya Dikelola dengan peraturan pengadministrasian “kontrol” melalui undang-undang yang kaku, hirarki dan kepatuhan Kebijakan lewat alokasi sumber daya anggaran Status quo dan stabilitas perubahan dihindari

. 2. Manajemen baru/ modern Organisasi manajerial-manusia sebagai kapital Dikelola dengan nilai kepemimpinan dan manajemen Kontrol melalui target output-fleksibilitas dan kinerja Keterbukaan, keadilan, akuntabilitas-general purpose fnansial report Transformasi dan reformasi-perubahan adalah proses berkelanjutan

Penyelengaraan pemerintahan yang efektif: Bagaimana seluruh proses aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat mencapai sasaran yang tepat, yakni dapat berdaya guna. Oleh karena itu penyelengaraan pemerintahan yang efektif tidak lepas dari persoalan manajemen pemerintahan (Bambang, 2011: 29).

Pengertian Pelayanan Setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Kotler dalam Litjan Poltak,2006:4)

Lanjutan.... Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan (Kemenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003)

Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelengara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik (RUU Pelayanan Publik dalam Didi Marzuki, 2006: 33)

Menurut A. G Subarsono dalam Dwiyanto, (2006: 147) Pelayanan Publik yang baik mengandung 3 aspek: Efisiensi, Responsivitas, dan Non-partisipan