DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
PENGANGGARAN SANITASI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
HASIL SIDANG KOMISI VII
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
selayang pandang DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
PERJANJIAN KINERJA.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
MANAJEMEN KINERJA BPKAD BPKAD Kab. Tegal TeGaL.
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY FORUM SKPD DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN T.A 2017 RADIYOSUYOSO 22 MARET 2016 DRS. BAMBANG WISNU HANDOYO

Indikator Kinerja Utama EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2013, 2014, 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun Realisasi Kinerja 1 2 3 1 2 3 2015 2013 2014 2015 2013 2014 51,31 1. 1.1 Meningkatnya Pendapatan daerah dari pajak,retribusi dan lain –lain pendapatan Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,34 51,47 47,08 52,62 53,11 2. 2.1 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan % 11,43 11,70 11,71 11,53 12,82 13,65 3. 3.1 Meningkat nya kinerja BUMD Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD % 31,56 26,13 18,34 25,34 20,01 18,12 4. 4.1 Meningkat kan kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah Opini Pemeriksaan BPK ( IKU direvisi ) % WTP WTP - WTP WTP -

Indikator Kinerja Utama EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2013, 2014, 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun Realisasi Kinerja 1 2 3 1 2 3 2013 2014 2015 2013 2014 2015 100 5. 4.1 Meningkat kan kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah ( Hasil Revisi IKU ) % - - - - 100

POTENSI DAN PERMASALAHAN DPPKA DIY TAHUN 2017 POTENSI DAN PERMASALAHAN 1 Optimalisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraabn Bermotor ( PBBKB ) 1) Penyedia Bahan Bakar tidak mau mengirimkan DO ke Pemda DIY, 2) Hiswana Migas belum mengirimkan data DO ke Pemda DIY. 2 Optimalisasi Penerimaan pajak Air Minum 1)Pengusaha pengguna air minum belum mengetahui adanya kewajiban membayar pajak, 2) Belum ada kewajiban pengusaha pengguna air permukaan memiliki water meter 3 Optimalisasi Pemanfaatn Barang Milik Daerah SKPD yang mengelola BMD tidak memiliki tupoksi mencari pendapatan daerah 4 Adanya Rencana Pengembangan Kawasan JEC 1)Status tanahmasih dalam proses HPL di BPN RI, 2) Ada gedung yang masih disewa pihak ketiga, 3) Menetapkan bentuk Optimalisasi yang tepat, 4) Pelaksanaan pemilihan mitra dengan tender

POTENSI DAN PERMASALAHAN 5 Tertib Administrasi Pengelolaan barang Milik Daerah di Pemerintah daerah DIY 1) Belum adanya pedoman / acuan dalam pelaksanaan monitoring maupun evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD, 2 ) Belum ada aplikasi Pedoman Monev Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesamsatan dengan : a) Pembangunan Gedung Kantor baru KPPD ( Sleman dan Bantul ), b) Penambahan Payment Point, c) STNK menggunakan Barcode, d) Penyederhanaan persyaratan pembayaran 1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 2) Mengoptimalkan penagihan terhadap piutang pajak daerah 3) Meningkatkan derajad kontribusi BUMD 4) Meningkatkan pemanfaatan Barang Milik Daerah 1)Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat 2 Meningkatnya kualitas pelaporan dana transfer 2) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengguna dana transfer 3) Meningkatkan koordinasi dengan KPPN Yogyakarta

KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN 3 Kelembagaan BUKP Melakukan penggabungan BUKP di 5 Kab./Kota menjadi satu LKM di masing-masing Kab./Kota 5 Pengembangan Usaha PT Tarumartani Pengembangan Usaha baru PT Tarumartani 6 Pengembangan Kawasan JEC sebagai pusat perekonomian baru dengan konsep MICE plus Perubahan Status Tanah Hak Pakai ke HPL, 2) Persiapan tender pengelola kawasan JEC, 3) Koordinasi mencari bentuk pemanfaatan yang tepat, 4) Pemindahan jalan dan pembuatan jl. baru di kawasan JEC

KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD 7 Pedoman Monitoring dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sbg tolok Ukur penilaian keberhasilan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah DIY 1) Mencari model /bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD pada SKPD 2) Koordinasi aspek penilaian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD 3) Mencarai pedoman / acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD pada SKPD 4) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD 5) Penilaian kinerja SKPD dalam pengelolaan BMD mulai dari perencanaan, pengadaan, penghapusan dan pelaporan

KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD 8 Mempertahankan Status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis akrual a) Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan melakukan langkah strategi dalam bentuk : 1) Penyiapan regulasi , 2) Penyiapan Sumber Daya Manusia, 3) Penyesuaian Aplikasi b) Penerapan SAP Akrual basis menjadi motivasi meningkatkan transparansi,tatakelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah c) Peran akuntansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya Good Governance : 1) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektive pengeluaran publik melalui infomasi keuangan yang akurat dan transparan 2) Meningkatkan alokasi sumberdaya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan transparansi dari keberhasilan suatu program

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2017 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Kegiatan 13 Kegiatan , ada 4 kegiatan prioritas : Pembangunan Gedung Kantor baru KPPD Sleman dan KPPD Bantul Pengadaan Tanah untuk KPPD Kota Pengadaan Mebelair KPPD Sleman DED Pembangunan Gedung KPPD Kota dan Induk ( Gudang Arsip Keu) 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan 5 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Kegiatan

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2017 6 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab. /Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan LKM 12 Kegiatan 8 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset daerah 6 Kegiatan DPPKA Mengampu 9 Prgram , 65 Kegiatan , Usulan Anggaran tahun 2017 sebesar Rp192.334.651.000,-

TOLOK UKUR KINERJA PEMBANGUNAN SKPD 2017 No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun ke 1 2 3 4 5 2013 2014 2015 2016 2017 1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah 1.1 Meningkat nya Pendapatan Daerah dari pajak, Retribusi dan Lain – lain Pendapatan 1.1.1 Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,34 51,47 51.31 49.18 46.25 2. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda 2.1 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah 2.1.1 Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan % 11,43 11,7 11,71 11,86 12 3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD 3.1 Meningkat nya kinerja BUMD 3.1 Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD % 31,56 26,13 18.34 18.57 19.36 4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 4.1 Meningkat nya kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah 4.1 Opini Pemeriksaan BPK ( IKU direvisi) % WTP WTP - - -

Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Tahun ke No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun ke 1 2 3 4 5 2013 2014 2015 2016 2017 4 Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 4.1 Meningkat nya kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah 4.1 Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah ( hasil Revisi IKU ) % - - 100 % 100 % 100 % Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda 2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Daerah 2.1 Prosentase aset daerah yang dapat dioptimalkan (hasil revisi IKU ) % n/a n/a n/a 54,03 54,46

REALISASI PENDAPATAN DAERAH T. A 2015 KOREK URAIAN JUMLAH ( Rp ) JUMLAH ( Rp ) % ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 REALISASI 4 PENDAPATAN 3.357.761.886.230,77 3.400.014.811.776,00 101,26 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.518.860.030.656,77 1.593.110.769.594,00 104,89 4.1.1 Pajak Daerah 1 .347.894.743.697,00 1.397.772.209.370,00 103,70 4.1.2 Retribusi Daerah 43.088.502.025,00 45.811.953.262,71 106,32 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah Yang Dipisahkan 52.604.081.931,77 52.502.631.979,68 99,81 4.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 75.272.703.003,00 97.023.974.981,61 128,90 4.2 DANA PERIMBANGAN 1.056.608.866.160,00 1.021.886.268.197,00 96,71 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 96.980.104.160,00 62.257.506.197,00 64,20 4.2.2 Dana Alokasi Umum 920.544.722.000,00 920.544.722.000,O0 100.00 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 39.084.040.000,00 39.084.040.000,00 100.00

KOREK URAIAN JUMLAH ( Rp ) JUMLAH ( Rp ) % ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 REALISASI 4.3 LAIN –LAIN PENDAPATAN YANG SAH 782.292.989.414,00 785.017.773.985,00 100,35 4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 9.015.333.475,00 11.740.118.046,00 130,22 4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 773.277.655.939,00 773.277.655.939,00 100,00 4.3.4.01 DANA PENYESUAIAN 373.026.750.000,00 373.026.750.000,00 100,00 4.3.4.02 DANA KEISTIMEWAAN 400.250.905.939,00 400.250.905.939,00 100,00

TARGET PENDAPATAN DAERAH T. A 2016, T.A 2017 KOREK URAIAN JUMLAH T.A 2016 T.A 2017 T.A 2017 ( RPJMD ) 4 PENDAPATAN 3.921.068.617.127 ,00 2.649.256.217.531,63 4.105.179.166.226,87 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.553.180.369.527, 00 1.586.145.129.531,63 1.700.736.088.160,89 4.1.1 Pajak Daerah 1.377.156.182.800 ,00 1.415.038.910.355,00 1.448.549.095.376,00 4.1.2 Retribusi Daerah 36.998.728.297 ,00 36.363.286.815,00 48.721.345.277,72 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah Yang Dipisahkan 57.398.373.585 ,00 62.174.778.277,44 120.450.719.256,00 4.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 81.627.084.845 ,00 72.568.154.084,19 83.014.928.251,17 4.2 DANA PERIMBANGAN 1.768.771.681.000 ,00 1.049.737.731.000,00 1.062.226.827.212,84 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 108.902.297.000,00 108.902.297.000,00 55.709.088.573,56 4.2.2 Dana Alokasi Umum 940.835.434.000 ,00 940.835.434.000,00 963.215.456.378,09 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 719.033.950.000,00 - 43.302.282.261,19

KOREK URAIAN JUMLAH T.A 2016 T.A 2017 T.A 2017 ( RPJMD ) 4.3 LAIN –LAIN PENDAPATAN YANG SAH 599.116.566.600,00 13.373.357.000,00 1.342.216.250.853,14 4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 10.956.017.600 ,00 13.373.357.000,00 9.107.884.171,68 4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 588.160.549.000,00 547.450.000.000,00 1.333.108.366.681,46 4.3.4.01 DANA PENYESUAIAN 40.710.549.000,00 - 4.3.4.02 DANA KEISTIMEWAAN 547.450.000.000, 00 - Rencana pedapatan Th 2017 belum termasuk DAK Dana Penyesuaian Dana Keistimewaan

KONTRIBUSI SKPD PADA TEMA STRATEGIS Arah Kebijakan RPJMD Misi 3 RPJMD DIY Tujuan RPJMD DIY Sasaran RPJMD DIY Strategi RPJMD DIY Meningkatkan Tatakelola pemerintahan yang baik Mewujudkan pengelolaan pemerintah secara efisien dan efektif Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuda Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD Optimalisasi pendapatn daerah Mempertahankan Opini pemeriksaan BPK yaitu WTP Reformasi Birokrasi Mempertahankan status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis Akrual (strategis DPPKA 2017) Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan Gedung baru KPPD ( rencana strategis pembangunan DPPKA 2017) Program/ Kegiatan dan Anggaran 2017 Sasaran Strategis ( Renstra DPPKA ) ( 2013-2017)

MATUR NUWUN