1. Koferensi Stockholm (1972)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
Advertisements

GEOGRAFI XI - 2.
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
Peran dan Arti AMDAL Bagian Ilmu Kesehatan Lingkungan
HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
fmipa universitas mulawarman
BEDAH BUKU T O S U S T A I N A B L E D E V E L O P M E N T
KONVENSI BIODIVERSITAS. Latar Belakang Negara2 berkembang mulai menyadari nilai ekonomi dr biodiveritas yg dimilikinya, shg diperlukan pertimbangan2 politik.
Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA
KEBIJAKAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Prinsip-prinsip pengelolaan hutan
BAB VI ETIKA PROFESI HUKUM
BAB 13 TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
Aspek Lingkungan Hidup
KOPERASI.
ETIKA DAN LINGKUNGAN.
Pendahuluan Limbah telah lama mengitari kehidupan manusia terutama setelah dikenal adanya peradapan menetap di suatu tempat dan membentuk koloni. Secara.
SUSTAINABLE TOURISM Our society will be defined not only by what we create, but what we refuse to destroy (John C. Sawhill)
ETIKA DAN LINGKUNGAN oleh: Ika Ruhana
Pembangunan yang Berkelanjutan
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
Pertemuan 3 TANGGUNG JAWAB MORAL PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
PERTEMUAN – 3 M.K. EKONOMI WISATA (ESL 332)
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKSAAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
HUKUM LINGKUNGAN DAN PELAKSANAANNYA
KOPERASI Oleh YAS.
Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia
PEMANASAN GLOBAL.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Lingkungan dan Pembangunan
Peran dan Arti AMDAL.
Bab 10 Strategi Pengelolaan Lingkungan
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
KONSEP DASAR DAMPAK LINGKUNGAN
AMDAL 2.
KERJASAMA INTERNATIONAL
Lingkungan Hidup.
Pertemuan 3 TANGGUNG JAWAB MORAL PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ASPEK AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
ILMU LINGKUNGAN PENDAHULUAN.
Pembangunan yang Berkelanjutan
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
HUKUM LINGKUNGAN trisnadi widyaleksono cp
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM)
Pengantar Pembangunan Pertanian
PEMERINTAH DAERAH.
Pembangunan Berkelanjutan
Pengantar Pembangunan Pertanian
PENDAHULUAN AMDAL Pembangunan dan Lingkungan Free Powerpoint Templates
ETIKA DAN LINGKUNGAN ETIKA DAN LINGKUNGAN.
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
Pembangunan yang Berkelanjutan
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL MODUL 4 DAMPAKKEGIATANDAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA BIOFISIK KENAIKAN KESEJAHTERAAN BIOFISIK PRIMER.
ARSITEKTUR LINGKUNGAN OLEH : MARSELLY DWIPUTRI ST
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
Hukum Kesehatan Lingkungan
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
KOPERASI.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Prinsip Ekoefisien
Manusia dan Lingkungan
PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
RINGKASAN SOAL UJIAN. Pertimbangan dlm pengangkatan Sekjend: Bagi Calon Sekjen: - memenuhi syarat kewibawaan dlm jabatan. - tidak berasal dr anggota tetap.
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
Sustainable Development Goals (SDGs)
Transcript presentasi:

1. Koferensi Stockholm (1972) Tgl : 5-16 Juni 1972 Dihadiri 113 negara Inisiatif negara Swedia pd Resolusi PBB No.2398 Thn 1968 Konferensi ini menghasilkan “Declaration Of The United Conference On The Human Environment” yg berisi : preamble, 26 asas Pengelolan Lingk Hidup

Rencana aksi lingk. hidup manusia yg terdiri atas 109 rekomendasi dimana 18 rekomendasi berisi ttg perencanaan & pengelolaan pemukiman manusia Menetapkan tgl 5 Juni “Hari Lingk. Hidup Sedunia”

Dibtk “United Nation Environmen Programme (UNEP) utk melaksanakan rencana aksi & mengembangkan kerjasama internasional dibidang lingk hidup dan menyarankan sebagaimana mestinya kebijaksanaan utk maksud tersebut

Prinsip Deklarasi Stockholm “Setiap negara menciptakan suatu kelembagaan nasional utk pengelolaan lingk dan menjadi landasan bagi pengembangan hukum lingk nasional dari masing–masing negara

2. UNEP & Aktivitasnya Kegiatan UNEP tdk bersifat menyelesaikan masalah lingk atau membiayai organisasi ini utk menyelesaikan masalah tsb melainkan bertugas “meggerakkan dunia utk bertindak, berupaya agar dunia bekerja atas kemampuan sendiri utk melindungi lingk. “ Tgl 2 Mei 1975 UNEP menetapkan Decision 35 (III) ttg “Program Pembangunan Hukum lingk”

Tgl 20 Mei – 2 Juni 1982 UNEP melaksanakan sidang di Nairobi shg dihasilkan “Deklarasi Nairobi” Deklarasi Nairobi mengemukakan perlunya intensifikasi upaya melindungi dan memajukan lingk hidup pd thp global, regional & nasional

3. Konferensi Montevideo (Uruguay),1981 Dgn konferensi ini disusun pola pembangunan hkm lingk sedunia Membawa pengaruh terhadap pokok-pokok kebijaksanaan lingk.yg dituangkan dlm deklarasi Nairobi,terutama mengenai tugas negara-negara utk memajukan pembangunan hukum lingk scr pesat sebagaimana ditetapkan dlm deklarasi tsb

Wakil Indonesia : - Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH - Prof.St. Munadjat Danusaputro, SH - Witjaksono Soegarda, SH - Tb. Mac. Daniel Iman Suryadinata, SH

4. WCED (The Wolrd Commission On Enviroment and Development) Tugas WCED : - Mengerjakan strategi jangka pjg pengembangan lingk menuju pembangunan berkelanjutan dithn 2000 dan sesudahnya - Mengajukan cara2 spy keprihatinan lingk dpt dituangkan dlm kerja sama antar negara utk mencapai kesersian antara kependudukan, sumber daya alam, lingk & pembangunan

- Mengajukan cara-cara spy masyarakat internasional dpt menanggapi secara lbh efektif pola pembangunan berwawasan lingk. - Mengajukan cara-cara spy mslh lingk jangka pjg dpt ditanggapi dlm agenda aksi utk dasawarsa pembangunan

WCED memahami pentingnya perubahan hkm dan kelembagaan yg diperlukan dlm pembangunan berkelanjutan dan utk itu digariskan tindakan-tindakan : 1. Membentuk atau memperkuat badan-badan utk melindungi lingk dan mengelola sumber daya alam 2. Melibatkan kebijaksanaan yg pd dasarnya kompleks dan sulit dari sdt politis

3. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan dunia industri utk nasehat, asistensi dan dukungan timbal balik dlm membantu pembentukan & pelaksanaan kebijaksanaan , hkm dan peraturan guna mewujudkan pembangunan industri yg lbh berkelanjutan

4. Memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjian internasional yg ada utk menunjang perlindungan lingk, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam 5. Memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak lingk dan kemampuan utk merencanakan pemanfaatan sumber daya

WCED membtk Experts Group on Enviroment Law Experts Group on Enviroment Law menghslkan “Prinsip-prinsip Hkm utk Perlindungan Lingk. dan Pembangunan Berkelanjutan” yg terdiri dari : Hak fundamental man.ats lingk. Yg memadai utk kes. & kesejahteraannya Pelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem & proses ekologis yg esensial bg berfgsnya biosfer

Konservasi lingk. utk kepentingan generasi skrg & mendtg Penetapan baku mutu lingk., pemantuan & evaluasi kualitas lingk. Pembuatan Amdal bg usaha/kegiatan yg diusulkan Pemberitahuan kpd masy. adanya rencana pendirian usaha/kegiatan yg dpt berdampak thp SDA

Tindakan yg menjamin agar konversi SDA & lingk merupakan bgn integral dari perencanaan & pelaksanaan kegiatan pembangunan Penggunaan yg wajar & adil thp SDA yg terbts

Vienna Convention dihadiri 70 negara & berlgs pd bln April 1989 5. Vienna Convention dan Moentreal Protocol Vienna Convention dihadiri 70 negara & berlgs pd bln April 1989 Tujuan : utk melindungi lap. ozon & kerusakan akibat kegiatan man. Moentreal Protocol bertujuan utk menghapuskan produksi & membatasi konsumsi global CFC (Clorofluru Carbon) & Halon

6. The Framework Convention on Climate Change Tgl 9 Mei 1992 di New York Dihadiri 153 negara Konvensi ini memuat kesediaan negara-negara maju utk membatasi emisi, gas rmh kaca & melaporkan scr terbuka mengenai kemajuan yg diperolehnya dlm hub. tsb

7.UNCED (The United Nations Convention On Environment and Development) Tgl 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro Brazil Dihadiri 117 negara Dihslkan 5 dokumen : Deklarasi Rio Agenda 21 Dokumen ttg prinsip pengelolaan kehutanan

4. Konvensi ttg perubahan iklim 5. Konvensi ttg keanekaragaman hayati Deklarasi Rio menghslkan 27 prinsip fundamental ttg lingk & pembangunan

Tgl 26 Agustus-4 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan 8.WSSD (World Summit on Sustainable Development) Tgl 26 Agustus-4 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan Menghslkan “The Johannesburg Declaration on Sustainable Development” yg memuat 37 butir mengenai pembangunan berkelanjutan & rencana implementasi/pelaksanaannya

Rencana ini memuat 11 bab yaitu : BAB I : Pendahuluan BAB II : Penghapusan kemiskinan BAB III : Mengubah pola konsumsi produksi yg tdk berlanjut BAB IV : Melindungi & mengelola basis SDA bg pembangunan ekonomi dan sosial BAB V : Pembangunan berkelanjutan dlm era globalisasi

BAB VI : Kes. & pembangunan berkelanjutan BAB VII : Pembangunan berkelanjutan negara- negara berkembang kepulauan kecil BAB VIII : Pembangunan berkelanjutan utk Afrika BAB IX : Prakarsa-prakarsa regional lainnya BAB X : Sarana Pelaksana BAB XI : Kerangka kelembagaan utk pembangunan berkelanjutan